Dedikasikan Teknologi untuk Negeri

MP VOL XLV COMMUNITY IABIE

Penulis                 : ApriliaHariani

Foto                       : Dok. Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)

KontribusiTeknologiuntukNegeri

Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) berkonsensus ciptakan berbagai teknologi untuk kemajuan tanah air tercinta.

Belum lama ini publik diramaikan dengan aksi gotong royong menyumbang untuk pembuatan pesawat terbang jenis R80,  melalui platform Kitabisa.com. Pesawat itu rencananya akan diproduksi di perusahaan pesawat terbang milik Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Regio Aviasi Industri (RAI).

Sebagai salah satu penggerak, IABIE juga bergerilya dengan para Kedutaan Besar berbagai negara, dan pemerintah untuk mendukung aksi itu.

IABIE sendiri merupakan organisasi profesi alumni Program Beasiswa BJ Habibie selama periode 1982 hingga 1996. Seperti diketahui, program beasiswa yang digagas oleh Presiden ke-3 RI BJ Habibie, yang  pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Riset itu dimaksudkan untuk memperkuat lembaga-lembaga di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Badan Pengelolaan Industri Strategis (BPIS). Kala itu, sebanyak seribu lima ratus pelajar diberangkatkan ke Eropa dan Jepang untuk mengenyam pendidikan tinggi di bidang teknologi.

Ketua  IABIE Bimo Sasongko meyakinkan kepada bangsa sendiri dan dunia, bahwa Sumber Daya Manusia Indonesia sesungguhnya mampu merakit pesawat.  Sebab 32 tahun lalu saja bangsa kita mampu membuat pesawat. Sebut saja pesawat CN-235. 

“IABIE  digarda terdepan membangun kepercayaan bahwa kita mampu membuat pesawat ataupun teknologi canggih lainnya. R-80 hanya sebuah icon saja, terpenting gerakan kebangkitan teknologi,” ujarnya Alumnus North Carolina State University jurusan Aerospace Engineering ini.

Ciptakan Teknologi

Sejak diresmikan Bacharuddin Jusuf Habibie pada 2013 lalu, IABIE telah bekerja mewadahi alumni dalam menciptakan berbagai teknologi. Bak balas jasa, karya itu kemudian dikontribusikan kepada Menteri Ristek Dikti,  Mendikbud, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta lembaga pemerintah lainnya.

“IABIE akan berkontribusi dalam bentuk pemikiran  strategis dan konsepsi pembangunan, atau bias disebut lembaga pemikir,” jelas pendiri Pendiri Euro Management Indonesia ini.

Salah satu anggota IAIBIE Oscar Riyadi, misalnya, telah menciptakan teknologi perangkat lunak bernama Notula. Teknologi yang sudah dikembangkan di instansi hukum, kementerian, ataupun media massa ini akan mempermudah notulen dalam sebuah rapat.

Teknisnya, suara yang masuk melalui microphone direkam di dalam laptop atau komputer, kemudian suara tersebut diproses oleh server notulan transkriptor menjadi tulisan. Oscar meyakini aplikasi ini memiliki akurasi hingga 80 persen.

“Selain itu, siapa yang berbicara juga bisa dikenali. Jadi saat ada suara orang yang masuk, akan muncul notifikasi registrasi siapa saja yang berbicara,” jelasnya.

Lalu ada juga anggota bernama Warsito Taruno. Ia menciptakan teknologi di bidang kesehatan berupa rompi dan helm anti kanker.

Dalam inovasinya, Doktor lulusan Shizouka University itu mengembangkan Electrical Capacitance Volume Tomography (ECVT) dan Electrical Capacitance Cancer Theraphy (ECCT). Kedua teknologi berperan membantu memindai dan menyembuhkan kanker. Pada tahun lalu, inovasi ini didukung oleh Kementerian Riset,  Teknologi, dan PendidikanTinggi.

Selain itu,  kontribusi juga ditunjukkan dengan menggelar sejumlah seminar pemikiran bertajuk teknologi. Misalnya seminar bertajuk teknologi kemaritiman, yang hasil berbuah rekomendasi perlunya berbagai macam radar untuk mendukung kemajuan kemaritiman nusantara.

Untuk menjaga wilayah coastal, butuh coastal radar.  Kemudian kebutuhan cuaca, dibutuhkan radar cuaca untuk memprediksi berapa besar ombak, kecepatan arus dan arah angin. 

Kembali menurut Bimo, salah satu mendorong kemajuan itu, IABIE merekomondasi instansi terkait untuk mendorong para lahirnya para insinyur.

“IABIE digarda terdepan membangun kepercayaan bahwa kita mampu membuat pesawatat ataupun teknologi canggih lainnya.  R-80 hanya sebuah icon saja, terpenting gerakan kebangkitan teknologi,”

Investor Daily : Guru dan Efektivitas Angaran Pendidikan

Senin, 04  Desember 2017
Investor Daily Indonesia

Guru dan Efektivitas Angaran Pendidikan

Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-72, sekaligus juga sebagai peringatan Hari Guru Nasional (HGN).

Pada puncak peringatan bertempat di Lapangan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, dan dihadiri oleh puluhan ribu guru, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya yang tinggi dalam pengembangan profesi guru dan terus memperbaiki kesejahteraannya. Peringatan HGN selalu diwarnai dengan masalah klasik terkait kualitas guru. Jumlah guru yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) mencapai 3 juta orang. Jumlah tersebut sebagian besar sedang menunggu proses sertifikasi.

Banyak yang kurang menyadari bahwa kualitas dan standar profesi guru yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) dengan cara uji sertifikasi, sejatinya bukanlah tujuan akhir. Melainkan titik awal lintasan profesi guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan progress yang lebih terukur.

Sebagai titik awal, sertifikasi mesti disertai dengan tingkat kesejahteraan dan pengembangan karier guru secara progresif. Indonesia jangan kalah dengan Malaysia yang sangat bersemangat mengembangkan profesi guru dengan cara mengirimnya belajar ke berbagai negara.

Para guru dari daerah yang memiliki prestasi tinggi sebaiknya diberi kesempatan untuk belajar di negara maju agar memiliki wawasan dan kompetensi kelas dunia. Guru tersebut sebelumnya diberi kesempatan meningkatkan kemampuan berbahasa asing beserta pengetahuan kebudayaan dan karakter bangsa yang sudah mencapai tingkat kemajuan.

Insentif untuk guru sebaiknya tidak hanya berupa uang. Tetapi juga berupa kesempatan untuk kuliah lagi atau kursus keahlian tambahan di Negara maju dan pusat peradaban dunia. Insentif tersebut bisa mengatasi sikap guru yang selama ini pragmatis dan menganggap sertifikasi semata hanya untuk menggapai tunjangan profesi demi meningkatkan penghasilan.

Program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah koordinasi Menteri Keuangan sebaiknya menekankan asas keadilan. Yakni dengan menyelenggarakan program bea siswa bagi guru berprestasi untuk belajar atau magang ke negara maju. Sejak LPDP dibentuk, publik melihat belum banyak menyentuh kepentingan para guru. Masyarakat melihat bahwa program di atas terkesan elitis dan cenderung berpihak kepada yang kaya dan orang kota besar. Terlebih mereka punya fasilitas dan uang untuk mendapat Letter of Acceptance (LoA) atau conditional letter dari perguruan tinggi luar negeri.

Sementara itu, para guru dari desa dan pelosok daerah kesulitan memperoleh LoA. Karena untuk mendapatkan itu prosesnya panjang dan membutuhkan dana dan kemampuan bahasa asing yang lebih. Arah dan sasaran LPDP perlu segera direvisi agar bisa mengakomodasi para guru dalam mengembangkan kariernya. Pengelola LPDP harus mampu mengarahkan segenap usahanya guna ikut mencetak guru masa depan.
Program sertifikasi guru perlu pembenahan sesuai dengan perkembangan pendidikan global. Apalagi penelitian Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (P2TK3 Kemdikbud) menyatakan bahwa tunjangan profesi guru yang sudah berjalan selama ini kurang sesuai dengan yang diharapkan.

Bertahun-tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang menjadi wadah profesi guru berjuang untuk meletakkan anggaran pendidikan nasional dalam posisi yang tepat. Namun selalu terpental akibat turbulensi politik anggaran yang tiada henti. Setidaknya sudah tiga kali PGRI melakukan gugatan hukum terkait dengan implementasi anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20% seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945.

Setidaknya sudah tiga kali PGRI melakukan gugatan hukum lewat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait implementasi 20% anggaran pendidikan secara tepat. Karena selama ini persentasi anggaran tersebut dalam praktiknya di daerah sering bias sasaran. Bahkan anggaran pendidikan banyak yang dimasukkan dalam pos dana alokasi umum (DAU). Sehingga alokasinya kurang relevan untuk sektor pendidikan. Karena kurangnya pengarahan dari pemerintah pusat terkait implementasi anggaran pendidikan maka banyak daerah yang melakukan bias sasaran.

Padahal, jika anggaran pendidikan itu dilaksanakan secara konsisten, maka tidak ada lagi gedung sekolah yang bobrok dan semua guru kondisinya melek teknologi karena infrastruktur dan alat peraga pendidikan yang canggih bisa terpenuhi. Kompotensi guru harus segera dibenahi secara totalitas. Karena banyak guru yang kinerjanya masih rendah.

Ketika uji kompetensi dasar (UKG) dijalankan masih banyak yang di bawah standar nasional yang ditentukan. Ironisnya, meskipun UKG rendah, tapi tunjangan profesi guru tetap diterima. Pada saat ini ada dua macam pelaksanaan uji sertifikasi guru. Yakni sebagai bagian dari pendidikan profesi keguruan, bagi mereka calon pendidik. Dan pelaksanaannya berdiri sendiri bagi mereka yang pada saat diundangkannya UUGD sudah berstatus sebagai pendidik.

Sertifikasi guru dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio masih punya kesempatan untuk melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

Tak bisa dimungkiri lagi bahwa banyak guru yang kondisi kesehariannya bertolak belakang dengan pengembangan profesionalitas. Yakni semakin banyak guru yang jauh dari buku-buku aktual, hilangnya kebiasaan diskusi, menulis, apalagi melakukan riset atau penelitian ilmiah. Impitan ekonomi dan kurang kondusifnya budaya kerja membuat para guru hanya bisa menghitung hari.

Bimo  Joga Sasongko
Pendiri Euro Management Indonesia
Ketua Umum IABIE

Link :

http://id.beritasatu.com/opini/guru-dan-efektivitas-anggaran-pendidikan/169215