Kerja
Sama SDM Iptek Indonesia-Prancis
Oleh
Bimo Joga Sasongko
Kunjungan
bersejarah Presiden Prancis François Hollande ke Tanah Air merupakan momentum
menata kerja sama terkait SDM Iptek kedua negara. Presiden Hollande membawa 40 pengusaha
yang akan melakukan kerja sama investasi senilai 2,6 miliar dollar.
Selain
agenda utama tentang kerja sama di sektor maritim dan ekonomi kreatif sebaiknya
perlu menjabarkan secara detail kerja sama SDM Iptek yang selama ini telah
terjalin namun belum optimal.
Perlu
kejelian untuk mengambil manfaat kerjasama. Sehingga tidak lagi terjadi defisit
transaksi perdagangan kedua negara yang mencapai sekitar 315 hingga 490 juta
dollar AS selama ini. Defisit tersebut disebabkan karena Indonesia mengimpor berbagai
jenis pesawat terbang dan infrastruktur pendukungnya dari Prancis.
Beberapa
waktu yang lalu publik sempat tercengang oleh pengumuman Airbus yang mendapat
pesanan dari salah satu maskapai Indonesia sebanyak 234 unit pesawat terbang.
Kontrak yang ditandatangani di Istana Elysee merupakan pemecah rekor. Nilai
kontrak yang mencapai 18,4 miliar euro atau sekitar Rp 230 triliun merupakan
order terbanyak yang pernah diterima sepanjang sejarah Airbus.
Kontrak
diatas menjadi leverage bagi Airbus dan juga Prancis untuk mengatasi kelesuan
ekonomi di kawasan Eropa. Mengingat pentingnya kontrak tersebut
sampai-sampai dihadiri langsung oleh Presiden Prancis Francois Hollande.
Dengan
nilai kontrak yang fantastis tersebut mestinya Presiden Prancis juga turut mendorong
adanya offset SDM penerbangan untuk ratusan bahkan ribuan pemuda Indonesia
untuk belajar perguruan tinggi dan pusat ristek penerbangan di Prancis.
Saatnya
pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kemeterian Perdagangan
dan BPPT merumuskan sistem offset dan ToT terkait dengan pembelian pesawat oleh
pihak swasta dan BUMN. Perlu meneliti seluruh dokumen pengadaan pesawat yang
menyangkut dokumen teknis, sertifikasi, potensi offset dan ToT maupun skema
pembiayaan.
Perjanjian
kontrak pengadaan sebaiknya menekankan transfer of technology (ToT) dengan
mengirimkan SDM untuk belajar dan magang di luar negeri. Apalagi kondisi SDM
penerbangan di Tanah Air kini masih kurang.
Perlu
program pengiriman lulusan SMA untuk kuliah ke Prancis. Apalagi strategi
pembangunan Presiden Jokowi mengedepankan kemandirian bangsa dan penguasaan
teknologi oleh putra-putri bangsa sendiri. Untuk itu perlu memasukkan faktor
pengembangan SDM teknologi dalam setiap perjanjian pembangunan infrastruktur
dan pembelian teknologi canggih dari luar negeri.
Sederet
belanja yang mengandung teknologi canggih sebaiknya disertai dengan sistem
offset. Apalagi produk yang dibeli terkandung masalah klasik, yakni sulitnya
optimasi penggunaan dan perawatan yang membutuhkan biaya dan daya dukung SDM
teknologi yang mumpuni. Belanja BUMN seperti misalnya PT Garuda Indonesia
(Persero) yang setiap tahun menyiapkan belanja modal atau Capex (Capital
Expenditure) sekitar 500 juta dolar AS setara Rp 6,8 triliun untuk ekspansi
bisnis perseroan dan anak usaha juga harus memakai skema offset. Belanja Garuda
tersebut antara lain pembelian pesawat untuk Garuda dan Citilink dari Prancis
yakni Airbus A330.
Mestinya pembelian oleh Garuda harus disertai offset. Itu bisa saja dengan
menggandeng industri dalam negri seperti PT Dirgantara Indonesia. Dengan
demikian langkah Garuda yang terus bertransformasi sejalan pertumbuhan positif
industri penerbangan dan rencana pemerintah mengembangkan infrastruktur
transportasi udara dengan membuka bandara-bandara baru bisa berfungsi
ganda.Perlu transparansi pengadaan pesawat terbang. Transparansi itu menyangkut
masalah teknis pesawat, skema pembiayaan, pengembangan SDM, hingga jadwal
penyerahan pesawat untuk dioperasikan.
Kersama
SDM Iptek antara Indonesia-Prancis perlu diperluas. Banyak ahli dari Indonesia
yang berkarya di Prancis dan mendapat posisi strategis disana sebagai ilmuwan
berkelas dunia. Beberapa diantaranya menjadi profesor tamu dan peneliti di
ENSICA Toulouse. Ilmuwan dari Indonesia lulusan Prancis juga banyak yang
menjadi ahli pembuatan berbagai jenis turbin. Hal ini tentunya bisa menjadi
solusi pembangunan pembangkit listrik di Tanah Air yang selama ini tergantung
kepada ahli dari Cina. Para ahli Indonesia sebenarnya sudah mampu merancang
bangun turbin dengan sertifikasi global.
Para
ilmuwan lulusan Prancis dan Eropa lainnya siap untuk bersinergi membenuk
jejaring Indonesia Integrated untuk memajukan Iptek. Lewat Indonesia
Integrated, kompetensi teknolog Indonesia bisa diintegrasikan secara langsung
atau melalui perusahaan/organisasi tempat mereka bekerja.
Para
teknolog dan profesional di Tanah Air yang lebih menguasai lapangan sebaiknya
bersinergi dengan para diaspora di luar negeri untuk melengkapi dengan
pengetahuan dan jejaring yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia.
Karena diaspora memiliki akses ke sejumlah ilmu yang belum ada di Indonesia. Di
lain pihak, diaspora tidak tahu persis apa yang sebenarnya dibutuhkan
Indonesia. Sinergi saling melengkapi itulah yang ingin dicapai gerakan
Indonesia Integrated.
Kerja
sama SDM Iptek Indonesia-Prancis sebaiknya diawali dengan task force untuk
mengelola sistem offset. Definisi Offset secara umum dapat diartikan sebagai
mekanisme timbal balik. Kalau kita membeli pesawat terbang senilai X dari
negara lain, maka kita meminta timbal balik senilai Y dari nilai pembelian
tersebut. Ketentuan, jenis dan nilai Y tersebut sebaiknya segera didetailkan.
Task
force harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni
inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait offset. Kemudian
menyusun data base yang akurat terkait perusahaan-perusahaan dalam negri yang
mampu menerima offset. Lalu melakukan monitoring dan pengawasan terhadap
pelaksanaan offset serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.
Skema
offset mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di
Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan
perbaikan. Yang terdiri dari direct offset dan indirect offset. Direct offset
merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian.
Sedangkan indirect offset atau biasa disebut offset komersial biasanya
berbentuk buyback, bantuan pemasaran/pembelian alutsista yang sudah diproduksi
oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi
dengan mendidik SDM.
*) BIMO
JOGA SASONGKO, Ketua Umum IABIE. Pendiri Euro Management Indonesia.
