Senin, 16 Mei 2016

Dubes Amerika Serikat

Kunjungan Kerja & Audiensi
Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA
Ke Kediaman Resmi
Duta Besar Amerika Serikat Untuk Indonesia, HE Robert Blakes Jr.
Jumat, 13 Mei 2016
pukul 18.00-20.00 WIB

Foto bersama President Director & CEO Euro Management Indonesia, Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA dengan Duta Besar Amerika Serikat Mr. Robert Blake Jr.
Membahas berbagai strategi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat dengan Program US Mentors bersama para alumni Amerika Serikat di Indonesia.




Kamis, 12 Mei 2016

Investor Daily - Sistem Kesempatan Kerja dan Bonus Demografi

Sistem Kesempatan Kerja dan Bonus Demografi
Oleh : Bimo Joga Sasongko


Langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang menerapakan aplikasi online informasi kesempatan kerja bertajuk "Sistem Informasi 10 Juta Kesempatan Kerja" patut diapresiasi. Melalui sistem tersebut semua pihak terkait bisa terintegrasi secara self assessment dan dapat berkontribusi dalam mengelola kesempatan kerja secara sistemik.
Sistem Informasi 10 Juta Kesempatan Kerja melibatkan 34 Kementerian, 34 Lembaga pemeritnah Non Kementerian (LPNK), 121 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 15 pengelola kawasan industri, Kadin, Apindo, JICA, ILO dan jajaran internal Kemenaker, untuk berkordinasi dengan seluruh pihak agar dapat bersama-sama mendata dan mengelola kesempatan kerja yang tersedia. 
Konstitusi menyatakan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja yang layak bagi seluruh rakyat. Pendataan dan bursa kesempatan kerja sebaiknya juga terkait dengan antisipasi era bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia. Karena pada tahun 2020 hingga 2030 terjadi fenomena bonus demografi dimana usia produktif penduduk Indonesia mencapai puncaknya. Bonus demografi harus dipersiapkan dengan berbagai program pengembangan SDM bangsa. 
Bonus Demografi adalah struktur kependudukan yang potensial dan bisa didayagunakan negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang mencapai 305,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 28,6 persen dari tahun 2010 yang sebesar 237,6 juta jiwa. 
Peningkatan jumlah penduduk pada 2035 menjadikan Indonesia negara kelima dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Idealnya, era tersebut menjadi momentum kebangkitan nasional kedua. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia tersebut meningkatnya penduduk berusia produktif (usia 15 tahun sampai 65 tahun)
Pada 2010, proporsi penduduk usia produktif sebesar 66,5 persen. Proporsi ini terus meningkat mencapai 68,1 persen pada 2028-2031. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif menyebabkan menurunnya angka ketergantungan, yaitu jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif dari 50,5 persen pada tahun 2010 menjadi 46,9 persen pada periode 2028 sampai 2031. Namun, angka ketergantugan ini mulai naik kembali menjadi 47,3 persen pada 2035.
Kontribusi penduduk berusia produktif menyebabkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan catatan adanya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan semakin banyaknya SDM yang berkelas dunia. Antisipasi dan proyeksi yang tepat terhadap bonus demografi akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang signifikan. Kondisi demikian  terjadi di Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, Brasil, Rusia, Thailand dan India. Khusus untuk Thailand, Tiongkok, Taiwan dan Korea Selatan bonus demografi di sana berkontribusi dengan pertumbuhan ekonomi antara 10-15 persen.
Penyediaan data penciptaan 10 juta lapangan pekerjaan sebagai satu program prioritas nasional yang berkelanjutan sebaiknya juga memperhatikan faktor tenaga kerja asing dan tren bisnis dunia yang mengedepankan sistem outsourcing.
            Kasus lima pekerja Tiongkok yang ditahan karena melakukan kegiatan ilegal di Lanud Halim Perdana Kusuma merupakan indikasi serbuan tenaga kerja asing. Selama ini banyak penyimpangan kompetensi TKA, sehingga jenis-jenis pekerjaan teknisi rendahan saja dicaplok oleh para TKA yang berasal dari Tiongkok. Hal itu terlihat pada megaproyek infrastruktur ketenagalistrikan yakni PLTU. Hal serupa juga terjadi di proyek infrastruktur kereta cepat, bendungan, telekomunikasi dan transportasi. Ironisnya, peran tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam berbagai proyek infrastruktur justru hanya sebatas jenis pekerjaan kasar saja seperti sopir, satpam, cleaning service dan tenaga kasar non teknis lainnya. 
Publik sangat kecewa dengan pemerintah, khususnya terhadap Kementerian BUMN yang menyebabkan tukang ngebor tanah untuk proyek infrastruktur saja harus didatangkan dari Tiongkok. Padahal banyak teknisi dalam negeri yang mampu mengerjakan soil test dan sebagainya.
Peningkatan jumlah tenaga TKA yang merambah berbagai sektor di negeri ini membuat berbagai pihak menjadi gusar. Namun, kegusaran tersebut hendaknya tidak memicu kekacauan tetapi harus diantisipasi secara fair dan langkah yang sistemik untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal. 
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan TKA ke Indonesia semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, selama Januari 2016 menyebutkan bahwa dari warga negara asing (WNA) yang melakukan kunjungan khusus sebanyak 37.900 kunjungan, jumlah WNA bekerja paruh waktu mencapai 25.200 kunjungan. Jumlah WNA yang bekerja paruh waktu itu meningkat 69.3% dibandingkan Januari 2015.
Tak bisa dimungkiri bahwa perluasan lapangan kerja yang sering dinyatakan oleh pemerintah merupakan jenis profesi yang rentan dan kurang memiliki prospek dan daya saing gobal. Jika dikaji lebih mendalam lagi, ternyata pala kepala daerah kurang mampu merencanakan portofolio profesi yang harus dikembangkan di daerahnya. Dimana ada jenis profesi kerja yang sudah usang dan jenuh terus diperhatikan. Sedangkan jenis-jenis profesi kerja yang menjadi kebutuhan dunia pada masa depan belum dipersiapkan secara baik.
Perlu belajar dari India untuk mencetak angkatan kerja yang berkualitas dunia dan banyak diminati oleh perusahaan multinasional. Hingga kini tenaga kerja dari India paling banyak diminati dan dicari oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Seperti Mcrosoft yang memiliki lebih dari 2.000 karyawan yang berasal dari India. Begitu juga Intel Corp yang memiliki 1.200 karyawan berasal dari lulusan perguruan tinggi di India. Tenaga kerja ahli dari India juga banyak mengisi tempat di perusahaan-perusahaan teknologi di Korea Selatan ataupun Taiwan. Sekedar catatan, India merupakan negara yang menghasilkan jumlah insinyur paling banyak di dunia melampaui Tiongkok.
Persoalan kesempatan kerja dan kondisi hubungan industrial yang masih bermasalah dan kemorosotan portofolio kompetensi di kalangan pekerja Indonesia harus segera diatasi. Pemerintahan Jokowi dituntut lebih efektif dan sistemik mengatasinya.
Dibutuhkan segera postur aparatur sipil negara (ASN) sektor ketenagakerjaan yang ahli dan kredibel terkait outsourcing. Postur ASN ketenagakerjaan di daerah harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait proses bisnis di dunia sekarang ini yang telah mencapai tingkat efektivitas yang luar biasa. Tingkatan itu bisa diraih salah satunya karena faktor outsourcing. Tak pelak lagi outsourcing lintas negara pada saat ini bisa dianalogikan sebagai potensi ekonomi globalisasi yang sangat besar dan sedang diperebutkan oleh berbagai negara yang memiliki SDM yang tangguh. Terkait dengan postur ASN, pemerintah daerah sebaiknya mulai mengirimkan para pemuda lulusan SMA untuk kuliah di negara maju. Para pemuda itu sejak dini diproyeksikan menjadi andalah untuk meraih beragam jenis outsourcing global untuk daerahnya.
Namun, dalam mengejar potensi dan berkah globalisasi itu, sebaiknya memiliki sistem dan regulasi yang baik disertai dengan pengembangan SDM sejak dini khususnya sejak dibangku sekolah mengengah diperkenalkan dengan bidang-bidang andalan outsourcing global. Para mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi luar negeri biasanya lebi adaptif dan cukup waktu menguasai potensi berbagai jenis outsourcing dari perusahaan multinasional.



Senin, 09 Mei 2016

Kontan - Taksi Berbasis Aplikasi dan Era Platform

Taksi Berbasis Aplikasi dan Era Platform

Oleh: Bimo Sasongko *


    Model bisnis angkutan umum berbasis aplikasi teknologi informasi atau angkutan online menimbulkan aksi unjuk rasa dan polemik hebat. Aksi unjuk rasa menentang keberadaan angkutan online seperti Uber Taxi dan Grab Car memaksa Kementerian Perhubungan untuk menghentikan atau memblokir aplikasi. Namun, permintaan diatas sulit dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan justru menyerahkan permasalahan kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk memayungi legalitas angkutan umum online dengan wadah koperasi.
    Layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Uber Taxi dan Grab Car sudah barang tentu melanggar Undang-undang  karena tidak memenuhi syarat sebagai layanan tranportasi umum. Kemenhub menyatakan dua aplikasi internet itu menyalahi antara lain Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Namun, aturan tersebut kurang sesuai dengan semangat jaman dan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang lebih memuaskan.
    Kegiatan angkutan online juga tergolong aktivitas ekonomi bawah tanah yang menghindari pajak dan kewajiban lain. Pemerintah harus mencari solusi terkait irisan krusial antara domain inovasi teknologi dengan domain hukum dan regulasi. Solusi tersebut hendaknya bisa atasi rintangan pengembangan inovasi teknologi dan ekonomi digital. Namun tetap sesuai dengan ketentuan hukum, perpajakan dan kondisi sosial.
    Saatnya otoritas hukum di negeri ini memahami secara komprehensif tentang pengembangan teknologi dan proses inovasi yang berpotensi mengusik tatanan sosial dan ekonomi lokal. Perkembangan TIK akan terus mengubah model bisnis yang sudah ada bahkan bisa mematikan  usaha jika tidak mau melakukan transformasi teknologi.
    Pemerintah harus mengantisipasi sebaik mungkin terkait sistem online dan berbagai macam aplikasi berbasis Android yang menyuburkan berbagai macam modus ekonomi bawah tanah. Ekonomi bawah tanah cenderung menghindari pajak dan kewajiban tertentu. Ekonomi bawah tanah adalah aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar dalam lembaga resmi. Aktivitas ini memang tersembunyi atau disembunyikan, berbentuk ilegal seperti misalnya perjudian, prostitusi, human trafficking, hingga penyelundupan barang dan jasa. Modus diatas kini sudah memakai sistem online. Ekonomi bawah tanah menyebabkan sulitnya pemerintah membuat ukuran yang pasti mengenai transaksi dan nilai tambah yang harus dikenai pajak. Karena nilai transaksi dan aktivitas tersebut tidak tercatat.
    Di sejumlah negara seperti di India, Jerman, dan Prancis, aplikasi Uber juga menimbulkan resistensi yang luar biasa karena menciptakan ketidakadilan bagi supir taksi konvensional dan menyuburkan praktik ekonomi bawah tanah yang menggelapkan pajak. Di Tiongkok, Uber malah melaporkan kerugian hingga Rp 13,5 trilliun karena kalah bersaing dengan layanan taksi lokal yang telah bertransformasi menggunakan aplikasi buatan pengembang lokal.
    Pemerintah perlu menggalakkan difusi inovasi layanan online atau aplikasi terhadap perusahaan taksi atau angkutan umum. Tak pelak lagi, aksesibilitas pada angkutan online akan menimbulkan perluasan dan diversifikasi yang besar pada usaha logistik lokal hingga nasional. Sistem logistik dan jasa kurir segera menyatu dalam platform bersama. Jasa pengiriman paket, produk hingga bahan baku industri telah menjadi kegiatan insourcing yang volumenya semakin membesar dari waktu ke waktu.
    Aksesibilitas sangat tergantung pada daya inovasi suatu bangsa. Pemerintah perlu mendorong terwujudnya platform otentik yang khas Indonesia untuk mengimplementasikan berbagai macam aplikasi untuk bermacam usaha dan konten lokal. Sehingga ada nilai tambah dan daya saing bagi usaha dan bermacam profesi anak negeri.
     Saatnya segenap bangsa menyambut bangkitnya era platform dengan kondisi faktual di dalam negeri. Mengingat platform merupakan ekosistem yang sangat berharga dan berpengaruh yang dapat dengan cepat dan mudah mengukur, mengubah dan menggabungkan plank atau fitur-fitur baru, pengguna, konsumen, vendor dan rekanan.
    Perusahaan raksasa seperti Google dan perusahaan-perusahaan UMKM mestinya bisa bersinergi dalam platform yang notabene merupakan model bisnis yang tak memandang ukuran dan jenis usaha atau industri. Sebuah keniscayaan bahwa platform telah menjadi model bisnis paling penting. Era platform mencuat karena kesuksesan Amazon, Apple, Facebook dan Google. Dampaknya adalah semakin menjamurnya perusahaan rintisan atau start-up yang membangun platform dan plank yang lebih kolaboratif dan mampu merangkul konsumen secara efektif.
    Kapasitas inovasi nasional maupun inovasi daerah perlu diarahkan untuk menciptakan platform yang searah dengan perkembangan ekonomi digital. Para inovator negeri ini perlu mengatasi fenomena aplication is eating the world.  Kapasitas inovasi juga perlu mengkaji lebih dalam fenomena long tail economic. Yang merupakan pergeseran ekonomi dalam hal ini produk utama dan pemimpin pasar yang jumlahnya hanya beberapa menuju niche-niche kecil yang jumlahnya banyak. Pergeseran seperti itu diprediksi akan meningkat berbanding lurus dengan waktu. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya biaya produksi dan distribusi khususnya dalam bisnis online.
    Dengan rendahnya biaya-biaya tersebut maka ada kebebasan memasarkan produk-produk spesifik tanpa harus berpikir tentang cost yang tinggi. Teori long tail digagas oleh Chris Anderson. Teori itu menyatakan bahwa dengan melayani pasar minoritas, membuat dan menyediakan produk dan jasa (low in demand) yang sesuai secara konsisten akan dapat meningkatkan keuntungan yang besar dibandingan jika harus bertarung dan hanya terfokus pada produk atau jasa yang sudah lebih dulu popular.
    Inovasi tentang aplikasi layanan jasa akan terus berkembang dan membutuhkan kreatifitas terus menerus. Bisa jadi inovasi angkutan online semacam Uber Taxi dan Grab Car akan tumbang dengan kreatifitas model bisnis baru. Ada model bisnis yang menarik terkait dengan asumsi diatas.  Hal itu bisa kita lihat di kota Paris, disana ada model bisnis yang menyewakan sepeda secara gratis. Model bisnis yang dikenal dengan istilah Velib ( kependekan dari velo libre atau sepeda gratis ) itu beroperasi pada 1.451 stasiun dengan jumlah sepeda yang dioperasikan mencapai ratusan ribu. Model gratis diatas sangat menguntungkan masyarakat dan para wisatawan dalam aktivitas transportasinya. Sementara operator sepeda gratis diatas juga memperoleh keuntungan dari sisi yang lain seperti kerjasama mutual dengan pusat perbelanjaan atau restoran disekitar pangkalan sepeda gratis. Karena data menunjukan bahwa pemakai sepeda gratis tersebut cenderung membelanjakan uangnya didekat pangkalan sepeda tersebut.
    Platform usaha akan diwarnai dengan kondisi free atau menjadi gratis. Salah satu model bisnis global yang akan terus menjadi kejutan adalah menawarkan layanan gratis dan memetik keuntungan dari sisi yang lain. Chris Anderson dalam buku best seller-nya berjudul “Free” menyebutkan bahwa gratis adalah harga radikal yang akan mengubah masa depan. Teori Chris Anderson tersebut sebaiknya menjadi inspirasi bagi para pengembang aplikasi dan platform baru di negeri ini. Teori diatas telah  dibuktikan oleh Facebook dan Google. Dimana kedua perusahaan internet global tersebut menyediakan layanan gratis kepada warga dunia. Andai saja kedua raksasa internet tersebut sejak awal mensyaratkan pengguna untuk membayar layanannya, mungkin kedua perusahaan tersebut tidak bisa berkembang seperti sekarang.

*) BIMO JOGA SASONGKO, BSAE, MSEIE, MBA,
President Director & CEO Euro Management Indonesia. Sekjen Pengurus Pusat IABIE ( Ikatan  Alumni Program Habibie ).

Biodata Singkat :
      BIMO JOGA SASONGKO, BSAE, MSEIE, MBA  :  Lulus SMAN 3 Bandung tahun 1990. Alumni Arizona State University,Amerika Serikat. Juga alumni North Carolina State University, Amerika Serikat dan alumni FH. Pforzheim Jerman. Menerima beasiswa dari Menristek BJ Habibie untuk kuliah di teknik penerbangan atau aerospace engineering, di North Carolina State University, Ralegh, North Carolina, USA. dari tahun 1991 – 1995. Kemudian melanjutkan program S2 di Amerika Serikat mengambil program master di jurusan industrial engineering atau teknik industri di Arizona State University. Tahun 1996 penulis kembali ke Indonesia dan berkarir di BPPT.
      Pada 2001 melanjutkan studi ke Jerman dengan mengambil program MBA dan lulus 2003, kemudian bekerja kembali di BPPT sambil mendirikan Euro Management Indonesia. Saat ini penulis menjabat sebagai Sekjen IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie) yaitu ikatan alumni yang terdiri dari para lulusan SMA terbaik dari seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 1500 orang dari tahun 1982 – 1996 yang menerima bea siswa untuk kuliah di luar negeri lewat program BJ.Habibie.

     
     

Selasa, 26 April 2016

Investor Daily - Meneguhkan Indonesia di Eropa

OPINI DAN GAGASAN
Bimo Sasongko, BSIE, MSEIE, MBA
Pendiri Euro Management Indonesia
Sekjen IABIE - Ikatan Alumni Program Habibie

Harian Koran Investor Daily, Hal. 4, Kolom Opinion, terbit Sabtu/Minggu, 23-24 April 2016.
Mengulas tuntas lebih dalam mengenai Kunjungan Presiden Joko Widodo ke empat negara di Uni Eropa dan peluang Kunjungan tersebut untuk peningkatan kualitas SDM Maju Indonesia : "Meneguhkan Indonesia di Eropa"

http://id.beritasatu.com/home/meneguhkan-indonesia-ke-eropa/143283



Tayangan Berita Program Beasiswa Indonesia 2030 "Sejuta Indonesia Di Jantung Dunia"

BREAKING NEWS

Indonesia 2030: Sejuta Indonesia di Jantung Dunia

Tayangan Berita Program Beasiswa Indonesia 2030 "Sejuta Indonesia Di Jantung Dunia"

Kolaborasi dan inisiatif Euro Management Indonesia & Yayasan Pendidikan Eropa Indonesia (YPEI)
NET 12 - NET TV, Tayang 21 April 2016.
https://youtu.be/_9M9CrgWchI

Berita Satu, 17 april 2016
http://m.beritasatu.com/…/360446-pelajar-indonesia-didorong…

Suara.com, 17 april 2016
http://m.suara.com/…/yayasan-pendidikan-indonesia-sediakan-…

Bisnis Indonesia, 17 april 2016
http://m.bisnis.com/…/sekolah-ke-ln-euro-management-tawarka…

Media kampus IPB Bogor
http://ikk.fema.ipb.ac.id/…/program-beasiswa-indonesia-2030/

Media Release, 18 april 2016
http://www.media-release.info/euro-management-buka-program…/

TV Muhammadiyah

Jumat, 22 April 2016
Euro Management Indonesia
Jl.RP.Soekarno No.6
Menteng - Jakarta Pusat

Liputan TV Muhammadiyah

Live interview Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA (Presdir & CEO Euro Management Indonesia) mengenai Program Beasiswa Indonesia 2030: Sejuta Indonesia di Jantung Dunia











Jumat, 22 April 2016

Meneguhkan Indonesia di Eropa

Meneguhkan Indonesia di Eropa

Oleh:  Bimo Joga Sasongko


Selama ini, Indonesia belum sekuat tenaga dalam meneguhkan hal di atas. Kita masih kalah jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Korea Selatan, Tiongkok, India. Hal itu terlihat dari jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di jantung Eropa masih kalah jumlahnya jika dibandingkan dengan ke tiga macan Asia di atas.

Indonesia perlu lebih banyak lagi mengirimkan SDM ke jantung Eropa untuk belajar di perguruan tinggi terkemuka maupun untuk mempelajari pengembangan profesi masa depan dan sistem ketenagakerjaan. Adanya Partnership Cooperation Agreement (PCA) antara Indonesia dan Uni Eropa perlu dikonkretkan terutama yang terkait dengan pengembangan SDM unggul.

Belajar dari Jerman
Jerman merupakan negara yang sangat strategis bagi Indonesia sebagai tempat untuk pengembangan mutu SDM, terutama teknologi dan industri. Apalagi kini ada momentum membaiknya iklim investasi Jerman di Indonesia. Setelah mengalami penurunan investasi beberapa tahun terakhir, tahun 2015 terlihat peningkatan penanaman modal Jerman di Indonesia.

Bahkan Duta Besar RI untuk Jerman Fauzi Bowo sangat progresif untuk menggenjot penanaman modal tersebut. Hasilnya pada 2015 ada peningkatan 14% dibandingkan 2014. Dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Jerman diharapakan semakin meningkatkan presentase di atas.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jerman juga sangat penting untuk dijadikan momentum pembelajaran ketenagakerjaan. Kunjungan Presiden Jokowi ke Jerman juga diwarnai dengan kerjasama dengan perusahaan terkemuka Jerman, Siemens terkait teknologi pembangkitan energi dan kerjasama terkait teknologi logistic kelautan dari Jerman yang selama ini unggul. Kerja sama seperti di atas tentunya melibatkan pengembangan SDM.

Saatnya Indonesia belajar dari Jerman terkait pendidikan kejuruan dan penyelenggaraan balai latihan kerja untuk menopang sektor industri. Model pendidikan kejuruan di Jerman yakni duales system sukses dan menjadi model ideal bagi dunia. Sangat tepat agenda Presiden Jokowi yang meninjau pusat pendidikan ketrampilan di Siemenstadt, hal itu bisa dijadikan acuan bagi kementerian pendidikan dan kementerian tenaga kerja.

Saat ini, negara Uni Eropa memang sedang menerapkan system pendidikan kejuruan dengan system baru untuk mengatasi pengangguran kaum muda. Jerman tidak didera oleh masalah pengangguran yang hebat karena memiliki sistem pendidikan kejuruan yang dinamakan duale ausbildung. Atau di kalangan internasional itu disebut sebagai duales system.

Berdasarkan prinsip tersebut para siswa langsung belajar praktek di perusahaan. Pelajaran teori di sekolah dan praktek kerja di perusahaan mendapat bobot yang sama. Contohnya, perusahaan otomotif Volkswagen telah sukses merekrut 17 ribu calon tenaga kerja dari seluruh dunia untuk mengikuti duales system pendidikan.

Hingga kini Volkswagen giat menerapkan sistemitu pada semua cabangnya di negara lain. Sejak 2012 Menteri Pendidikan Jerman Annette Shavan menandatangani kerjasama dengan berbagai Negara untuk mengadopsi sistem tersebut. Kerjasama itu menjadikan sekitar 30.000 pemuda ikut serta dalam program pertukaran magang.

Di negara-negara mitra akan dibangun 30 jaringan pendidikan kejuruan regional. Target kerja sama di atas adalah sampai tahun 2020 diharapkan 80 % anak muda di Uni Eropa bisa mendapat pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri disana.

Sikap Terbuka Jerman
Mestinya Indonesia juga tidak ketinggalan dengan hal tersebut, perlu kerja sama baik oleh pihak pemerintah maupun oleh konsultan pendidikan internasional yang ada di Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, Jerman memiliki tingkat pengangguran pemuda yang rendah di bawah ratarata negara maju di dunia yang mencapai sekitar 8%.

Apalagi kondisi Eropa akhir-akhir ini sangat rentan krisis ekonomi. Hal itu terjadi di Yunani yang mana satu dari tiga orang pemuda di bawah usia 25 adalah pengangguran. Jerman juga sangat terbuka dalam hal ketenagakerjaan. Ada kebijakan unik untuk mengundang pekerja asing ke Jerman dengan cara pengakuan ijazah asing di bidang pekerjaan tertentu. Juga dengan adanya undangundang yang memberikan insentif kepada tenaga kerja asing berkualifikasi dari negara-negara non Uni Eropa.

Sistem pengembangan profesi dan ketenagakerjaan di Jerman sangat tepat bagi Indonesia menghadapi datangnya bonus demografi. Jerman sangat teliti dalam memproyeksikan angkatan kerjanya. Apalagi di sana ada ancaman menurunnya jumlah penduduk sampai tahun 2030 menjadi sekitar 77 juta, dan sampai tahun 2060 menjadi 65 juta, sehingga dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi dan memperumit pembiayaan jaminan sosial di Jerman.

Pertumbuhan home industri di Jerman menyebabkan negeri itu perlu ratusan ribu tenaga kerja berkualifikasi dari luar negeri setiap tahunnya. Kondisi di atas menunjukan bahwa pengembangan industri kecil di Jerman sangat berhasil sehingga bisa menjadi pilar perekonomian bersama perusahaan besar.

Ada tren peningkatan minat di kalangan pemuda Indonesia untuk belajar di Eropa. Pada akhir 2014, jumlah mahasiswa Indonesia yang berangkat untuk studi ke Eropa mencapai 5.800 mahasiswa. Jumlah ini mengalami kenaikan tiga kali lipat dari tahun 2011 atau meningkat lebih dari 30% dibandingkan dengan 2013.

Secara keseluruhan, sekitar 9.000 mahasiswa Indonesia saat ini sedang belajar di Eropa. Adanya Partnership Cooperation Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa perlu disertai langkah konkret. Salah satu langkah konkret itu sebaiknya terkait skema offset atau imbal balik dari perusahaan besar Eropa yang mendapatkan kontrak dari Indonesia. Mereka memberikan bea-siswa bagi pemuda Indonesia untuk belajar di perguruan tinggi di Eropa atas biaya perusahaan tersebut.

Bimo Joga Sasongko, President Director & CEO Euro Management Indonesia; sekjen Pengurus Pusat Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)