Segitiga Rebana dan Sistem Logistik

Pikiran Rakyat - Segitiga Rebana dan Sistem Logistik
Jum'at, 17 Mei 2019 - Hal 18

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha menyinergikan tiga kawasan yaitu Patimban, Kertajati, dan Cirebon, menjadi kawasan khusus yang diberi nama Segitiga Rebana(Cirebon, Patimban, Kertajati).

Gubernur Jawa Barat menyatakan, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati merupakan batas paling selatan segitiga tersebut. Batas utaranya Pelabuhan Patimban dan batas timurnya Pelabuhan Cirebon. Direncanakan, Segitiga Rebana terwujud pada 2021.

Kawasan Sgitiga Rebana yang diproyeksikan menjadi Special Economic Zone atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membutuhkan sistem logistik yang baik. Untuk mewujudkan sistem logistik yang tangguh dan berkelas dunia, dibutuhkan SDM yang ahli dan terampil di bidang logistik.

Penekanan sistem logistik pada pembangunan Segitiga Rebana ini penting mengingat indeks logistik nasional hingga kini belum menggembirakan. Menurut Bank Dunia, peringkat Logistic Performance Index (LPI) 2018 untuk Indonesia berada di Peringkat ke-46.

Sebagai catatan, LPI merupakan indeks kinerja logistik negara-negara di dunia yang dirilis oleh Bank Dunia per dua tahun sekali. Terdapat 160 negara yang masuk penilaian tersebut. Adapun LPI didasarkan pada enam aspek yaitu, efisiensi customs & border management clearance (bea cukai), kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan pengaturan pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melakukan tracking & tracing, dan frekuensi pengiriman tepat waktu.

Pada prinsipnya eksistensi Segitiga Rebana untuk melancarkan proses produksi dan mempermudah ekspor dan impor. Semua itu dalam konteks perdagangan internasional.

Usaha memacu perdagangan sangat tergantung kepada sistem logistik. Perlu ditetapkan produk atau komoditas penggerak utama dalam suatu tatanan jaringan logistik dan rantai pasok, tata kelola, dan tata niaga yang efektif dan efisien.

Saatnya Jawa Barat mengintegrasikan simpul-simpul instruktur logistik, baik simpul logistik (logistics node) pun keterkaitan antarsimpul logistik (logistics link) yang berfungsi untuk mengalirkan barang dari titik asal ke titik tujuan.

Simpul logistik meliputi pelaku logistik dam konsumen, sedangkan keterkaitan antarsimpul meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi, dan jaringan keuangan, yang menghubungkan masyarakat perdesaan, perkotaan, pusat pertumbuhan ekonomi, baik antarpulau maupun lintas negara.

Masih rendahnya kinerja sektor logistik nasional dan daerah dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur pelabuhan, pergudangan, jalan, dan lain-lain yang berdampak pada tingginya biaya operasional pengiriman barang.

Selain itu, hal tersebut dipengaruhi oleh kurang optimalnya implementasi regulasi yang mengatur logistik.

Jika regulasi sistem logistik dijalankan secara konsisten, pengiriman barang dapat lebih murah dan tepat waktu. Oleh karena itu, langkah cepat pemerintah dalam membenahi pelabuhan yang telah eksis dan pembangunan pelabuhan baru teramat penting.

Pembenahan pelabuhan jangan tersendat-sendat terutama dalam penerapan Inaportnet, yakni sistem layanan terpadu atau tunggal yang mengintegrasikan layanan kebutuhan administrasi perkapalan di instansi terkait di pelabuhan.

Inaportnet memungkinkan segala prosedur ekspor-impor lebih cepat. Penerapan Inaportnet di Indonesia diawali dengan penerapan Indonesia National Single Window (INSW) dan ASEAN Single Window (ASW). INSW yang diatur dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2008 bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat izin kepabeanan dan pengeluaran barang dalam sistem informasi yang terintegrasi antareselon, yang implementasinya belum maksimal.

Pelabuhan merupakan faktor penting untuk mendongkrak kinerja logistik nasional,tetapi kondisinya di tanah air masih belum menggembirakan. Hal itu terlihat dengan kondisi pelabuhan yang sudah eksis di Jawa Barat, seperti Pelabuhan Cirebon hingga pelabuhan terbesar di tanah air, yakni Tanjung Priok.

Data menunjukkan, Pelabuhan Tanjung Priok semakin kewalahan menjalankan fungsinya karena terkendala oleh kapasitas dan fasilitas pelabuhan. Kini Tanjung Priok tidak mampu bersaing dengan otoritas pelabuhan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Tidak mengherankan jika pelayanan dan perizinan ekspor-impor juga masih belum efektif. Kondisi yang menyedihkan itu terlihat dengan indikator antara lain waktu pengurusan barang yang masih lama, serta lead time for container import di pelabuhan itu lebih lambat dibandingkan dengan di Singapura.

Pemerintah telah membuat program gudang terintegrasi dengan nama Rumah Kita. Sayangnya, program ini belum dilakukan secara total. Sistem Logistik Rumah Kita diharapkan bisa memadukan antara kinerja pelabuhan dan armada kapal dengan entitas pasar komoditas lokal yang andal.

Faktor ketangguhan pasar komoditas sangat ditentukan oleh sistem konektivitas perdagangan, insourcing, dan ketersediaan infrastruktur dan SDM logistik dengan kompetensi tinggi. Sistem insourcing termasuk teknologi pengolahan dan pengemasan produk atau komoditas unggulan daerah.

Pemerintah Daerah perlu memikirkan tentang create economies of scale dari berbagai produk lokal, sehingga ketika produk itu bergerak dari satu daerah ke pasar harus ada skala yang ideal. Otoritas logistik perlu mengetahui modelling dari behavior supply and demand, seperti prediksi terhadap pola konsumsi ataupun hasil panen. Contohnya pada momentum emas menjelang hari raya keagamaan, mestinya harus match dengan jadwal masa tanam hingga panen komoditas. Semua itu harus terkelola dengan baik melalui  program lintas eselon.

Bimo Joga Sasongko, Alumnus FH Pforzheim Jerman