Republika - Habibie dan Impian Alamiah Ibu Pertiwi

Habibie dan Impian Alamiah Ibu Pertiwi

Oleh  :  Bimo Joga Sasongko   *)

Ibu pertiwi engkau pegangan

Dalam Perjalanan

Janji pusaka dan sakti

Tanah tumpah darahku

Makmur dan suci

Potongan puisi yang sangat menggugah hati diatas adalah karya Presiden RI ketiga BJ Habibie yang pada 25 Juni usianya genap 80 tahun. Puisi tersebut menunjukkan bahwa BJ Habibie merupakan sosok yang amat sangat mencintai bangsanya. Baginya Ibu Pertiwi adalah personifikasi jiwa kebangsaan yang terkandung cita-cita dan mimpi yang harus diwujudkan.

 

Habibie muda yang biasa dipanggil Rudy sejak 1950 sudah memikirkan bagaimana dirinya bisa mewujudkan impian alamiah Ibu Pertiwi. Terpicu oleh sahabat karib semasa SMA di Kota Bandung yang bernama Lim Keng Kie, Rudi harus meninggalkan Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung lalu berjuang keras menjadi mahasiswa RWTH Aachen (Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen). Merupakan perguruan tinggi yang tertua di Jerman yang didirikan untuk menunjang tahapan revolusi industri. 

Impian alamiah Ibu Pertiwi semakin mengkristal dalam sanubari dan terngiang-ngiang di telinga Rudy. Terlebih ketika 1955 dirinya bertemu dengan Bung Karno dan menyimak gelora pidato Presiden RI pertama itu. Saat itu Bung Karno menyatakan impian-impian Ibu Pertiwi terkait dengan pentingnya kemandirian di sarana-prasarana perhubungan di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kapal laut dan pesawat terbang yang dibuat di dalam negeri dan dilakukan dengan kompetensi putra-putri bangsa sendiri.

Dalam perjalanan sang waktu dan lintasan sejarah, harapan dan keinginan Bung Karno diatas telah dibayar lunas alias telah diwujudkan oleh BJ Habibie. Karena berhasilmendirikan bermacam wahana transformasi teknologi dan industri. Serta menyiapkan SDM unggul bangsa yang mampu bekerja sama dan bergotong royong mewujudkan impian alamiah Ibu Pertiwi.

Selain menyiapkan wahana dan SDM kelas dunia, BJ Habibie telah menyiapkan cetak biru pembangunan infrastruktur bangsa yang berbasis kemandirian dan proses nilai tambah  optimal yang berarti bagi perekonomian bangsa. Pemerintah saat ini seharusnya melanjutkan tahapan dan kerja detail BJ Habibie dalam membangun infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur selayaknya dipersiapkan secara matang dari aspek SDM dan proses rancang bangunnya harus melibatkan pihak dalam negeri semaksimal mungkin. Pembangunan infrastruktur jangan dilepaskan begitu saja kepada investor luar negeri, sedangkan kita tinggal terima jadi.

Impian alamiah Ibu Pertiwi harus terus menerus diwujudkan oleh generasinya. Impian alamiah yang antara lain terkait dengan infrastruktur perhubungan, kebutuhan energi nasional hingga industri pertahanan dan keamanan perlu persiapan SDM secara detail.

Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini sebaiknya banting setir menuju kemandirian secara totalitas, dalam membangun infrastruktur harus menyiapkan SDM dalam negeri secara besar-besaran. Karena pembangunan infrastruktur tidak berhenti begitu saja saat proyek selesai, tapi akan timbul persoalan teknis dan kontinuitas pengembangan infrastruktur.

Kita bisa menyimak bagaimana pada periode BJ Habibie menjabat Menteri ristek dan teknologi telah mengirimkan sekitar 4000 pemuda belia lulusan SMA untuk kuliah di perguruan tingi terkemuka dunia. Hampir semuanya berhasil menyelesaikan kuliah hingga strata S2 dan S3.

Kini mereka itu tersebar dalam berbagai lembaga pemerintahan dan swasta. Banyak diantara mereka kini menjadi pengembang dan inovator teknologi serta sukses melakukan transformasi proses dan model bisnis di berbagai perusahaan terkemuka. 

Saatnya Presiden Joko Widodo menghimpun dan menyinergikan ribuan anak-anak intelektual BJ Habibie untuk mencurahkan pikiran dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri dan Iptek Nasional.

Betapa detailnya BJ Habibie menyiapkan SDM unggul untuk transformasi bangsanya. Bisa kita lihat, dalam mewujudkan impian alamiah Ibu Pertiwi untuk terwujudnya Jembatan Udara kepulauan Nusantara telah dipersiapkan portofolio kompetensi sedemikian detailnya hingga dirumuskan job discription yang paling dasar. Portofolio itu bisa kita simak pada SDM PT Dirgantara Indonesia. 

Sebagai negara kepulauan, negeri ini membutuhkan strategi yang tepat dalam pengadaan pesawat komuter sebagai jembatan udara.Berkat BJ Habibie Indonesia telah memiliki strategi unggul dalam pengadaan pesawat komuter dengan cara memproduksi sendiri.Warisan ini seharusnya dikembangkan secara optimal oleh pemeritahan saat ini.

Selain membangun infrastruktur berupa fasilitas fabrikasi, permesinan, dan laboratorium yang hampir setara dengan perusahaan dirgantara raksasa Amerika Serikat yakni Boeing. BJ Habibie telah berhasil membentuk portofolio kompetensi dalam suatu sistem job establishment yang berkelas dunia. Yang meliputi postur SDM yang kompetensinya terdiri atas kelompok enginering terdapat 141 job-title, kelompok produksi 65 job-title, kelompok Human Resource 82 job-title, dan kelompok niaga 21 job-title. 

Postur SDM dan portofolio kompetensi yang sangat detail dan sesuai dengan perkembangan dunia tersebut juga terjadi di wahana maritim dalam hal ini PT PAL, wahana industri hankam dalam hal ini PT PINDAD dan lain-lainnya.

Para kader atau anak-anak intelektual BJ Habibie dalam karier dan karyanya pada saat ini sudah mencapai tahap maturitas atau sudah matang dibidangnya. Mereka kini dalam kisaran usia puncak produktivitas dan juga unggul dalam hal manajemen program dan proyek. 

Dengan kondisi seperti ini, jangan ada keraguan bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera melibatkan dan memeras otaknya anak-anak intelektual BJ Habibie demi untuk kemajuan dan daya saing bangsa pada era globalisasi.

Mereka kini berhimpun dan berkomunikasi dalam wadah Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE). BJ Habibie selalu berpesan dan menekankan terhadap anggota IABIE untuk bersikap inklusif dan selalu tampil digaris depan dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Warisan BJ Habibie yang berupa wahana industri dan kader intelektual juga sangat berguna untuk menyelesaikan program nasional kelistrikan 35 ribu MW yang kini menjadi perhatian Presiden Jokowi. Wahana tersebut berupa PT Nusantara Turbin dan Propulsi ( PT NTP) yang SDM-nya memiliki kemampuan setara dengan industri terkemuka dunia. Yakni General Electrics (GE) yang selama ini memproduksi berbagai turbin untuk pembangkit listrik, industri dan turbin gas untuk mesin pesawat terbang.

Pemerintahan Jokowi perlu merevitalisasi industri nasional terkait dengan infrastruktur kelistrikan khususnya teknologi pembangkit dengan menugaskan PT NTP sebagai ujung tombak program kelistrikan 35 ribu MW.Ternyata di negeri ini hanya ada satu turbine manufacturer yakni PT NTP. 

Itupun hanya sanggup mengerjakan proyek PLTU dengan daya maximum 7 MW sehinggaharus segera ditingkatkan kemampuannya. Sedangkan untuk membuat generator kalangan industri dalam negeri hanya mampu membuat dengan kapasitas maximum 15 MW. Sedangkan untuk rancang bangun boiler ada beberapa perusahaan yang kemampuan produksinya cuma mengerjakantipe stocker dengan kapasitas maximum 15 MW. 

Melihat kondisi itu alangkah baiknya pemerintah menggariskan kembali strategi transformasi industri dan teknologi warisan BJ Habibie. Kita perlu mengambil pelajaran berharga dari pengalaman transformasi teknologi dan industri di Eropa dan Amerika yang diawali dengan penguatan infrastruktur energi dan pembangkit listrik.

Dengan fokus memperkuat  kapasitas industri nasional untuk memproduksi berbagai jenis turbin, kompresor, generator, pompa dan berbagai perkakas permesinan. Jangan sampai pembangkit listrik sebagian besar komponennya diimpor dari Cina.

Begitu pula proses rancang bangun dan fabrikasi untuk instalasi pembangkit listrik diatas semuanya dilakukan oleh para insinyur dan teknisi dari Cina. Akibatnya para insinyur dan teknisi Indonesia harus gigit jari.

*) BIMO JOGA SASONGKO, Sekjen Pengurus Pusat IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie).

 

Audiensi Bersama Presiden RI ke-3

AUDIENSI BERSAMA PRESIDEN RI KE-3
Prof. Dr. Ing Bacharuddin Jusuf Habibie

Selasa, 21 Juni 2016
Rumah Peradaban Indonesia
Kediaman Resmi Presiden RI Ke-3
Prof. Dr. Ing BJ Habibie

Euro Management Indonesia mendapat kesempatan untuk mengikuti audiensi yang dipimpin langsung oleh Presiden Direktur & CEO Euro Management Indonesia Bapak Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA dan juga sebagai anak didik bapak Habibie, Solat Isya dan tarawih berjamaah di kediaman Presiden RI ke-3, Bapak BJ Habibie. Salah satu tokoh bangsa dan tokoh teknologi, menjadi Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Menristek RI) periode 1974-1998.

Kedatangan 26 orang perwakilan siswa/i PPS Euro Management Indonesia disambut hangat dan ramah oleh Bapak BJ Habibie. Solat isya dan tarawih berjamaah berlangsung khidmat dengan imam dari masjid Istiqlal.

Seusai solat, Bapak BJ Habibie berbagi pengalaman dengan siswa, memberikan wejangan dan motivasi kepada siswa untuk selalu semangat belajar, berusaha dan berkarya untuk Indonesia. Wejangan dan nasehat beliau disimak pula oleh Presdir & CEO Euro Management Indonesia, Bapak Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA. BJ Habibie pun menunjukan beberapa buku yang akan diterbitkan bersamaan dengan launching film Rudy Habibie.

 

Kontan - Kapolri dan Lompatan Katak

"Kapolri dan Lompatan Katak"

Oleh :  Bimo Sasongko

 

Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri baru. Penunjukkan Komjen Tito merupakan bentuk regenerasi leapfrogging atau lompatan katak di tubuh Polri. Karena melompati empat angkatan dan tujuh Jenderal senior.

Kapolri yang baru itu memiliki tantangan berat terkait dengan postur SDM Polri yang mesti ditransformasikan dengan lompatan katak sehingga profesionalitas dan kompetensinya bisa meningkat pesat. Lompatan katak terhadap SDM Polri merupakan keniscayaan karena tantangan dan kompleksitas kejahatan.

Sistem rekrutmen dan pendidikan SDM Polri perlu dibenahi karena pelaku dan modus kejahatan semakin canggih dan memerlukan teknologi dan lintas disiplin ilmu. Prestasi Komjen Tito merupakan hasil dari sederet pendidikan dan penugasan di luar negeri yang pernah dia tempuh, antara lain pendidikan di University of Exeter di Inggris yang meraih gelar MA dalam bidang Police Studies.

Dia meraih PhD di Nanyang Technological University, Singapura. Hampir seluruh pendidikan dan kursus kepolisian yang terbaik di dunia pernah diiikutinya.

Tak pelak lagi, kepolisian kini membutuhkan kerjasama dan pendidikan global bagi para perwira. Jika hanya mengandalkan pendidikan dan kursus di dalam negeri saja tentunya tidak memadai.

Selain masalah pembenahan integritas, personil kepolisian juga perlu pengembangan kompetensi dan profesionalitas untuk 400 ribu personel Polri. Saat ini postur SDM Polri terkendala oleh komposisi struktur yang 90 persen terdiri dari kepangkatan bintara kebawah yang memiliki kapasitas dan ketrampilan pemolisian yang minim dan dengan tingkat kesejahteraan yang kurang memadai.

Ironisnya 10 persen perwira Polri juga belum memiliki pola pengembangan profesi yang sesuai dengan tantangan jaman. Untuk mengatasi disritas atau kesenjangan karir dan kompetensi itu perlu sistem transformasi lompatan katak bagi SDM Polri pada level perwira dengan berbagai program pendidikan di LN. Untuk itu perlu penguasaan bahasa asing dan memilih perguruan tinggi di LN yang tepat untuk pendidikan para perwira Polri.

Pembenahan postur SDM kepolisian perlu empat nilai dasar yang menjadi pedoman berdasarkan universalitas watak peran dan fungsi dari institusi ini, yakni integritas, akuntabilitas, legitimasi, dan bisa dipercaya. Empat nilai dasar yang universal tersebut tentu harus dikontekstualiasikan dengan situasi empirik pemolisian di negeri ini.

Empat kriteria nilai dasar tersebut untuk mengatasi masalah laten internal Polri yang masih sarat dengan perilaku korup, budaya kerja kekerasan (pelanggaran HAM), kegamangan menghadapi tindakan vigilante oleh kelompok massa yang menggunakan identitas komunalisme (agama/etnik), dan minimnya akuntabilitas untuk praktek penyalahgunaan kekuasaan.

Kapasitas Komjen Tito yang sarat pendidikan internasional dan kerjasama global tentunya menjadi modal penting untuk melakukan leapfrogging atau lompatan katak lembaga Polri. Antara lain mentransformasikan secara cepat aspek dan teknologi kepolisian untuk menunjang operasional dan proses penyidikan di tingkat satuan Polsek hingga Mabes Polri. Lompatan katak bagi  bisa memperlancar proses scanning, analysis, response, dan akses dalam organisasi kepolisian.

Kapolri yang baru juga memiliki misi yang strategis yakni melakukaan leapfrogging untuk mengatasi hiperterorisme yang melanda dunia saat ini. Untuk itu perlu memperkuat keberadaan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).Yakni sekolah internasional yang menyediakan pendidikan bagi para penegak hukum dalam kerangka penyidikan multi yuridiksi dalam kejahatan transnasional, dengan memfokuskan pada kegiatan memerangi terorisme.

Kapolri baru juga harus setiap saat meningkatkan kemampuan Densus 88 yang menjadi ujung tombak personel anti teroris di Indonesia.  Hiperterorisme harus dihadapi dengan lompatan katak yang mentransformasikan teknologi anti terorisme secara signifikan sehingga bisa meningkatkan kapasitas bangsa untuk menanggulangi aksi terorisme. Kerjasama regional dan internasional dalam berbagai aspek untuk membasmi kelompok teroris sebaiknya ditingkatkan.

Leapfrogging penanganan teroris juga menyangkut pentingnya standardisasi dan tatakelola peralatan deteksi dini terhadap obyek vital dan infrastruktur publik. Kenaikan anggaran untuk menangani terorisme yang dialokasikan untuk BNPT mestinya disertai dengan pendidikan personel yang sesuai dengan perkembangan dunia.

Penanganan terorisme di negeri ini sangat membutuhkan kerja sama bilateral dan multilateral. Dalam konteks global, Kapolri sebaiknya lebih proaktif dalam penguatan dan peningkatan kerjasama ASEAN National Police (ASEANAPOL) yang merupakan sebuah organisasi kepolisian ASEAN yang terbentuk pada tahun 1981, terdiri dari 10 negara dan semenjak 2010 mempunyai sekretariat tetap di Kuala Lumpur.

Kerjasama internasional SDM Polri perlu diperluas hingga Europol. Europol adalah lembaga penegak hukum Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara anggota.  Markas besarnya di Den Haag Belanda. Europol bertugas mengumpulkan data kejahatan, menganalisa, men-share informasi dan mengkoordinasikan operasi. Negara anggota Europol menggunakan informasi yang diberikan Europol untuk mencegah, mendeteksi dan menyelidiki pelanggaran, dan kemudian melakukan penyidiki dan mengadili pelaku kejahatan.

Para ahli dan analis dari Europol mengambil bagian dalam tim investigasi bersama yang membantu kasus kriminal di negara-negara Uni Eropa. Europol merupakan pusat operasi high security, berurusan dengan lebih dari 9.000 kasus per tahun, dengan ciri analisis berkualitas tinggi yang menjamin keberhasilan operasional.

Diharapkan kemampuan ASEANAPOL bisa mendekati kapasitas Europol.  Untuk mewujudkan ASEANAPOL yang sekuat Europol dibutuhkan komitmen kuat di antara negara anggota dalam hal SDM kepolisian agar keamanan ASEAN dan pemberlakuan ASEAN Community bisa berlangsung dengan baik.

*) BIMO JOGA SASONGKO, President Director & CEO Euro Management Indonesia. Sekjen Pengurus Pusat IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie).

Republika - Rasionalisasi ASN dan Layanan Elektronik

Rasionalisasi ASN dan Layanan Elektronik

Oleh: Bimo Sasongko

Polemik tentang program nasionalisasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum menyentuh akar masalah yang esensial. Justru menimbulkan kontra produktif bagi bangsa. Melihat postur dan kinerja ASN hingga saat ini maka rasionalisasi adalah keniscayaan.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa rasionalisasi ASN dilaksanakan secara alamiah. Tentunya hal itu masih perlu disertai dengan sistem informasi dan rekrutmen. Serta, seperti ap kebutuhan aktual oleh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Kebutuhan aktual tersebut tentunya harus sesuai dengan tantangan terkini dan benar-benar sesuai dengan daya saing global.

Tujuan rasionalisasi ASN tidak sekadar untuk menghemat anggaran negara yang selama ini tersita untuk gaji birokrasi. Rasionalisasi ASN harus bisa mewujudkan integritas ASN yang tangguh dan kompetensi berdaya saing global serta bisa melayani masyarakat secara paripurna. Sekadar gambaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tersedot untuk belanja ASN hingga Rp. 347,5 triliun. Jumlah tersebut terlalu tinggi, memakan porsi 16,5 persen dari total pagu belanja.

Dari simulasi, jumlah PNS idealnya sekitar 1,5 persen dari jumlah penduduk, sehingga pelayannya cukup memadai, apalagi jika dengan bantuan teknologi. Dari total penduduk Indonesia, hanya dibutuhkan sekitar 3,5 juta PNS. Sekarang, PNS kita ada 4,5 juta orang. Maka, secara simulasi kelebihan satu juta orang. Untuk mengurangi ASN dilakukan dengan kebijakan rasionalisasi dan redistribusi (PNS).

Rasionalisasi alamiah dijalankan dengan cara mengatur laju jumlah ASN yang pensiun tidak disertai dengan jumlah rekrutmen pegawai baru yang jumlahnya lebih kecil. Dengan demikian, terjadi penyusutan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Tapi kondisi ini merupakan solusi di permukaan. Masih ada persoalan yang lebih esensial dan rumit terkait postur dan kompetensi yang ideal pada setiap kementerian. Dari postur ASN yang eksis saat ini, sasaran rasionalisasi difokuskan pada jabatan fungsional umum dengan pendidikan SMA, SMP dan SD.

Persoalan serius terkait dengan pelaksanaan rasionalisasi ASN adalah belum adanya sistem informasikepegawaian yang baik di setiap instansi. Hal itu menyebabkan berbagai penyelewengan, antara lain adanya kasuspuluhan ribu ASN fiktif dan pemakan gaji buta yang tersebar di pusat dan sejumlah daerah. Karena tidak adanya sistem informasi yang baik, maka sulit dilakukan evaluasi dan tindakan cepat terhadap ASN.

Terkait dengan sistem informasi birokrasi perlu belajar dari Singapura. Di Singapura pejabat memiliki mekanisme yang jelas secara reguler untuk mengevaluasi setiap orang di bawahnya. Misalnya kalau Eselon I bisa mengevaluasi kinerja Eselon II sampai ke bawah, evaluasi di masukkan ke dalam sistem informasi.  

Di Indonesia hal itu belum terwujud. Sebagai gambaran, yang paling mendapat perhatian dan sistem remunerasi yang tinggi adalah Di lingkungan Ditjen Pajak. Ternyata hingga kini  jumlah ASN di Ditjen Pajak yang berjumlah sekitar 33 ribu orang juga belum ada sistem informasi yang mampu menyajikan integritas dan kinerja pegawai secara komprehensif dan bisa dimonitor secara real time. Sistem yang ada masih parsial dan hanya terbatas untuk keperluan administrasi yang kurang esensial untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan produktivitas ASN. 

Sistem perpajakan pada saat ini sudah terbantu oleh teknologi informasi dan komunikasi. Mestinya aspek profesionalitas pegawai pajak harus terukur secara obyektif dengan standardisasi job establisment and grade system yang berlaku secara ketat. Usaha untuk meningkatkan profesionalisme dan peningkatan integritas pegawai pajak dengan cara menerapkan sistem remunerasi yang memberikan gaji yang tinggi ternyata belum membuahkan hasil yang optimal. Dan justru menimbulkan kecemburuan oleh ASNdari kementerian lain.  

Untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan  yang bersih dan kinerja yang  efektif perlu sistem yang berbasis layanan elektronik. Layanan elektronik sebenarnya merupakan tuntutan jaman untuk mencapai efektifitas pemerintahan. Berbagai sistem layanan eletronik seperti e-Gov, e-Procurement, e-Education, e-Health dan sebagainya di negara maju terbukti efektif untuk melayani publik. 

Hingga kini manfaat layanan elektronik masih belum optimal dan justru menimbulkan korupsi baru. Diharapkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi berbagai proyek infrastruktur layanan elektronik yang  sarat mark-up. Demikian juga modus penunjukan satu produk vendor ( monopoli ) untuk semua proyek layanan elektronik yang selama ini sangat merugikan ekosistem pengembanagan TIK di Indonesia. 

Jika kita mau menengok kota-kota di negara maju, terlihat bagaimana penggunaan e-Procurement begitu efektifnya, meskipun tanpa campur tangan pemerintah pusat. Misalnya kota besar di Uni Eropa, seperti Bremen, Amsterdam, Paris dan lain-lain. Tengok saja kinerja kota Bremen yang telah membangun portal BOS (Bremen Online Service) yang merupakan portal informasi dan transaksi layanan pemerintah untuk masyarakat. BOS tidak sekedar portal informasi, dengan teknologi keamanan dan enkripsi yang maju memungkinkan masyarakat luas dan pelaku bisnis bisa melakukan berbagai transaksi elektronik melalui portal itu secara mudah. Layanan online service yang diberikan ada ratusan jenis. Mulai dari perijinan, pembayaran pajak, hingga pengajuan berbagai aplikasi. 

Kinerja birokrasi semakin efektif jika dikembangkan hubungan kolaboratif antar dinas atau karyawan dengan sistem virtual working. Masalahnya ASN di Indonesia hingga kini belum mampu mendayagunakan infrastruktur e-Goverment seefektif mungkin sesuai dengan tatakelola dan standar global. 

Dengan memanfaatkan kemampuan kolaborasi virtual berbagai jenis pekerjaan dan tugas ASN bisa dijalankan secara cepat dan efisien. Perlu transformasi budaya kerja lewat kolaborasi secara virtual menggunakan berbagai perangkat lunak pendukung di dalam sebuah jaringan komputer. Hal ini dimungkinkan tidak saja karena adanya perangkat lunak utama untuk berkolaborasi, tapi juga infrastruktur pendukung seperti sistem otentikasi di dalam jaringan. 

Untuk mewujudkan budaya kerja virtual bagi birokrasi di negeri ini diperlukan platform perangkat lunak yang memiliki empat pilar utama. Pertama, pilar yang mampu menghadirkan solusi komunikasi yang terintegrasi yang dapat memudahkan akses komunikasi kapan saja dengan berbagai mekanisme komunikasi yang ada.Pilar diatas membutuhkan platform yang ekstensibel yang memungkinkan komunikasi yang aman. 

Kedua, bersifat “Empower Teams Through Workspaces” yakni pilar yang menghadirkan solusi workspace yang menghadirkan komunikasi team dalam bekerja secara terdistributif dan berkolaborasi bersama melalui ruang kerja virtual, seperti melalui blogs, wiki, atau team workspaces. 

Ketiga, bersifat “Connect People, Process, dan Information” yakni pilar yang menghadirkan solusi akses informasi data korporasi atau pemerintahan mulai dari informasi umum hingga notifikasi event.  

Keempat, bersifat “Enable Work Anywhere yakni pilar yang menekankan pada kebebasan ruang dalam bekerja. Setiap kegiatan dan aplikasi yang terkait dapat dikerjakan secara mobile baik terkoneksi dan tidak terkoneksi. 

*) BIMO JOGA SASONGKO, President Director & CEO Euro Management Indonesia. Sekjen Pengurus Pusat IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie).