Cek & Ricek - Hapus Stigma Mahalnya Kuliah di Luar Negeri

Hapus Stigma Mahalnya Kuliah di Luar Negeri

Bagi sebagian orang, kuliah di luar negeri masih dianggap mewah dan mahal. Bagi Bimo Sasongko, itu tidak sepenuhnya betul. Lahir dari keluarga sederhana, ia mampu melewati tes program beasiswa kuliah di luar negeri gagasan mantan Presiden Habibie. Ini menginspirasinya mnedirikan Euro Management, lembaga pendidikan internasional yang memfasilitasi lulusan SMA yang ingin kuliah di luar negeri. Ia juga menginisiasi ‘Gerakan Mencetak Sejuta Habibie’ untuk beasiswa bahasa asing, beasiswa studi sarjana ke luar negeri dan beasiswa belajar bahasa asing untuk seribu wartawan.

Sejumlah kertas menumpuk di meja kerja Bimo Sasongko, pria berusia 44 tahun itu sudah 13 tahun memimpin Euro Management Indonesia, lembaga konsultasi pendidikan internasional yang memfasilitasi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berniat kuliah di luar negeri.

Sejumlah karyawan, datang silih berganti, membawa berkas yang hendak ia tanda tangani, Senin (18/7) siang. Meski menjabat kursi CEO dan direktur, meja kerja Bimo, tak terlalu istimewa.

Jika sebagian besar ruang kerja CEO atau direktur terletak di ruang tertutup, rapat dengan akses ketat, lain hal dengan ruang Bimo. Posisi mejanya justru berada di ruang tengah dan terbuka, bersinggungan dengan lalu lintas karyawan.

“Walau pernah kuliah di luar, saya terbuka dan open minded, ngapain harus ditutup-tutupin. Supaya mudah tatap muka (dengan karyawan)” ujarnya. Sambil mengurai senyum, mengomentari meja kerjanya yang ‘tak biasa’, di kantornya di Jalan RP Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

Dengan gaya ceplas-ceplos dan humoris, ia menceritakan awal mula membangun lembaga yang terkait dengan pengalaman masa lalu. Jika anak seusianya masih berpikir lurus, Bimo remaja sudah berpikir jauh ke depan. Saat duduk di kelas satu SMA di Bandung, ia sudah bercita-cita kuliah di luar negeri. Selama tiga tahun sekolah, ia giat belajar untuk menembus jalur beasiswa. Sebelumnya, sempat kuliah di Teknik Informatika di ITB Bandung, sejak Agustus-Desember 1990. Suatu ketika, ia melihat informasi surat kabar, ada program beasiswa yang digagas BPPT dan Habibie, Menteri Riset dan Teknologi saat itu.

Lolos Beasiswa

Setelah mengikuti sejumlah tes di Stadion Senayan (sekarang Gelora Bung Karno), ia lolos bersama 100 siswa lainnya. Saat itu, ada 200 ribu siswa yang mengikuti tes. Sementara yang apply ada satu juta orang.

Setelah terpilih, ia melanjutkan S-1 Aerospace Engineering di North Carolina University, USA, tahun 1991-1995. Lalu ke Advanced Quality Control and Reliability di Arizona State University, Tempe, Arizona, USA, pata 1995-1996. Terakhir menempuh pendidikan S-3 di Fachhochschule Pforzheim, Jerman, tahun 2001-2003.

Bimo tak menyangka bisa lolos tes. “Engga terbayang, saya lahir dari keluarga miskin dan enggak mampu. Ibu seorang Ibu rumah tangga dan ayah tentara. Tapi saya mau maju dan memperbaiki diri.

Sebelumnya saya suka baca buku dan melihat keajaiban dunia, ingin melanglang buana. Level (kuliah) di Bandung sudah bukan target saya waktu itu,” tambahnya. Praktis, selama kuliah di negeri Paman Sam dan Panser, ia hanya menganggng biaya hidup. Menurutnya, biaya hidup di Jerman bisa lebih ringan jika mahasiswa bisa nyambi part time.

Mendirikan Kantor

Lulus kuliah 2003, ia kembali ke Indonesia dan bergerak. Menyewa kantor kecil di Jakarta dan mencetak brosur untuk dibagikan ke SMA dan  tempat lain, sebagai inisiasi lembaga ini. Pernah merasakan program beasiswa ke luar negeri, ia menyadari pentingnya menyerap ilmu pengetahuan Negara-negara maju.

Ia satu di antara empat ribu orang yang pernah dikirim Habibie untuk kuliah S-1 di bidang sains dan teknologi di Sembilan Negara maju dunia. Seperti Jerman, USA, Prancis, Belanda, Inggris, Australia, Kanada, Austria dan Jepang.

“Ini (Euro Management) adalah nazar saya. Saya mau, bukan cuma saya yang bisa kuliah ke luar, tapi orang lain juga,” ungkapnya.

Sejak merintis 2003, lembaga ini sudah mengirim lebih dari 2000 siswa ke luar negeri. Dengan akumulasi, 100-150 siswa per tahun yang dikirim ke Eropa, khususnya Eropa dan Amerika Serikat.

Selama enam bulan, siswa lulusan SMA dilatih sejumlah hal. Mulai dari mental, bahasa, budaya, motivation building, hingga bahasa. Termasuk pembuatan tiket, paspor, visa, aplikasi, hingga penjemputan di bandara Negara tujuan.

Awal mula, ia sempat merasakan beberapa komentar miring jika kuliah di luar negeri mewah dan mahal. “Kata siapa kuliah di luar mahal dan mewah? Ada beberapa Negara di Eropa, seperti Prancis dan Jerman yang gratis” ujarnya.

Manfaat Kuliah di Luar Negeri

Sekjen Ikatan Alumni Program Habibie menyatakan, banyak manfaat didapat jika kuliah di luar. Seperti mental teruji, mandiri, berani dan percaya diri. Namun ia tak bermaksud mengatakan jika kuliah di dalam negeri tak penting ketimbang di luar. “tapi kalau dibandingkan, Indonesia masih kalah dalam hal fasilitas dan system. Enggak aka nada lingkungan asing yang bisa dibeli saat kuliah di Indonesia. Enggak cuma dapat ilmu pengethauna, tapi bersaing di tingkat global. Semakin tinggi pendidikan, SDM akan maju untuk bangun negeri.” Ujarnya.

Dari catatannya, orang Indonesia yang kuliah di luar negeri masih terbatas dan baru  mencapai 60 ribu orang. Ia membandingkan saat Habibie masih menjadi menteri, ribuan pelajar dikirm ke luar negeri. Lalu berkurang, sejak program tersebut distop tahun 1996 pasca krisis ekonomi.

“Harusnya pemerintah ikut membantu dan terlibat. Banyak ormas, parpol, pemda dan lembaga resmi lain yang punya dana lebih yang bisa diharapkan untuk member program beasiswa ke luar negeri. Rasanya enggak cukup kalau (Euro) sendiri,” tukasnya.

Sejuta Habibie

Tak ingin menyiakan impian Habibie, ia turut menginisiasi ‘Gerakan Mencetak Sejuta Habibie’. Gerakan ini menyiapkan beasiswa untuk bahasa asing dan persiapan studi sarjana ke luar negeri bagi 1000  lulusan terbaik SMA/SMK di tanah air. Bahkan ia ikut peduli dengan mengirimkan beasiswa karyawannya yang berprestasi.

Tak hanya siswa SMA, beasiswa juga menyasar kalangan wartawan. Enam bulan terakhir, lembaga ini memberikan beasiwa gratis belajar bahasa asing bagi 1000 wartawan di Indonesia selama dua semester. Khususnya Inggris, Prancis, Jerman, Belanda dan Jepang serta TOEFL, IELTS, SAT, GMAT dan GRE periode 2016-2017.

Bimo mengklaim, ini pertama kali dan satu-satunya di Indonesia.

Press Release IABIE

Press Release

Ikatan Alumni Program  Habibie (IABIE)

Dalam rangka memperingati hari jadi IABIE pada 2 Agustus, pengurus menyampaikan rekomendas i dan menyumbangkan pemikiran kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo terkait dengan masalah dan solusi SDM ahli dan berkompetensi tinggi untuk pembangunan nasional, khususnya pembangunan infrastruktur, industri dan kapasitas inovasi nasional.

Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) merupakan organisasi profesi yang bermula dari 1.500 lulusan SMA terbaik yang pernah mendapatkan Program Beasiswa Habibie selama periode 1982 hingga 1996 di berbagai negara maju.

Program beasiswa dikoordinir oleh Kementerian  Riset dan Teknologi dalam Program OFP, STMDP, STAID, IPTN dan PT PAL untuk  melanjutkan studi jenjang S-1 di bidang sains dan teknologi ke beberapa negara maju di dunia diantaranya Jerman, USA, Prancis, Belanda, Inggris, Australia, Kanada, Austria, dan Jepang.

Program beasiswa ini digagas oleh Presiden RI ke-3 BJ Habibie, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Riset, untuk memperkuat lembaga-lembaga di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Badan Pengelolaan Industri Strategis (BPIS).

Setelah 20 tahun kemudian, pada 2 Agustus 2013 dilakukan deklarasi berdirinya IABIE oleh perwakilan dari masing-masing negara Alumni tujuan beasiswa.

“Optimasi Peran SDM Ahli untuk Pembangunan”

Sebagai anak intelektual Prof.DR.Ing BJ Habibie, segenap anggota IABIE dituntut memiliki karakter unggul dan inklusif atau merakyat dalam berkarya maupun dalam menggeluti profesinya.

Meraih keunggulan dibidang Iptek dan nilai tambah segala bidang, serta selalu digaris depan depan dalam transformasi teknologi dan industri. Semua itu merupakan karakter IABIE yang digariskan oleh BJ. Habibie.

IABIE sadar benar bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan megaproyek bagi bangsa-bangsa yang ingin maju dan berdaya saing tinggi. Apa pun dan berapa pun harganya akan ditempuh demi keberhasilan pembangunan karakter bangsa yang diikuti oleh penguasaan Iptek secara progresif.

Visi IABIE adalah terdepan dan inklusif memajukan iptek, meningkatkan nilai tambah dan kapasitas inovasi di Tanah Air. Dengan modal alamiah berupa wadah perhimpunan alumni dengan bermacam portofolio kompetensi serta daya kreativitas dan inovasi.

IABIE mewujudkan kepemimpinan unggul khususnya kepemimpinan dalam domain Iptek dan dunia usaha melalui sinergi yang kuat antar anggota dan sesama anak bangsa.

Terus berjuang bersama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pembangunan nasional di Indonesia. Khususnya strategi transformasi teknologi dan industri dengan wahana yang sesuai dengan semangat jaman.

Program kerja IABIE menekankan berbagai macam inisiatif kebangsaan dan kebudayaan seperti yang hingga kini masih dilakukan oleh Bapak BJ.Habibie.

Para anggota IABIE pada saat ini telah eksis berkaya dan berinovasi untuk bangsa. Sebagian besar masih terkait dengan aspek global brain circulation yang berkarya di dalam negeri ataupun di luar negeri yang langsung ataupun tidak langsung telah menyokong kemajuan bangsa. Masing-masing terkait dengan aspek global brain circulation.

IABIE juga memiliki program kerja terkait advokasi, promosi dan dukungan konkrit terhadap segenap para ilmuwan, inovator dan teknologi yang tengah berkarya dan berinovasi tetapi ditengah jalan mengalami berbagai kendala teknis dan non teknis.

Kendala non teknis termasuk melakukan pembelaan hukum dan upaya politik bila ada anggota yang terkena masalah.Seperti misalnya kasus inovator alat kesehatan (alkes) dan kasus mobil listrik.

Kondisi Indonesia saat ini ada irisan antara domain hukum dan domain inovasi teknologi yang masih abu-abu sehingga bisa berakibat yang merugikan kegiatan inovasi.

Pengurus IABIE memberikan masukan yang komprehensif kepada pemerintah, khususnya terhadap otoritas hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian terkait  domain abu-abu diatas. Sehingga otoritas hukum di negeri ini bisa memahami secara komprehensif terkait dengan pengembangan teknologi dan proses inovasi. Supaya hukum tidak memakan anak bangsa yang melakukan proses inovatif.

IABIE memiliki program kerja membantu pemerintah mewujudkan poros teknologi global yang kini sedang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Membantu pemerintahan membenahi ekosistem di dalam negeri yang mampu mengkondusifkan brain circulation, dimana warga negara berbakat betah berkarya di negeri tercinta.

IABIE mengajak segenap bangsa untuk meneropong keberhasilan Tiongkok, India dan Israel yang  akhir-akhir ini menikmati ledakan investasi berkat proses inovasi disegala lini.

Indonesia perlu menerapkan seruan pemenang Hadiah Nobel Robert Solow, bahwa ekosistem inovasi teknologi yang baik disuatu bangsa merupakan instrumen yang paling andal untuk menggenjot produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ditengah krisis dunia.

IABIE berusaha menjadi Jembatan kolaborasi ABG yang erat dan konstruktif untuk mendorong proses inovasi. Mendorong terjadinya kolaborasi ABG ( Acacemics, Businesses, Government) dalam riset dan inovasi.

Memfasilitasi terjadinya riset berorientasi kebutuhan industri dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang akan menjadi pengembang, investor dan pemasarnya.

IABIE juga berperan sebagai badan pemikir, badan analis yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan inisiatif kerakyatan.

Juga mempunyai solusi konkrit dan daya guna langsung terhadap masyarakat, pemerintah, dan para pengambil keputusan. Implementasi badan pemikir juga sebagai clearing house untuk para anggota dan cendekiawan lain yang mungkin tidak mendapat kesempatan dikenal idenya, terutama oleh para pengambil keputusan.

Aktivitas sebagai badan pemikir juga diwujudkan dalam seminar, pendidikan, latihan, dan penjabaran ide yang bersifat strategis untuk pembangunan bangsa.

Segenap anggota IABIE bertekad melanjutkan peran sejarah BJ Habibie sejak beliau menjadi penggerak Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman pada 1956. Sebagai pengurus pada waktu itu BJ Habibie memiliki obsesi dan visi pembangunan yang detail.

Sejak saat itu PPI mulai menyiapkan wahana bangsa diberbagai bidang. Seperti bidang kedirgantaraan, maritim, ketenagalistrikan, dan wahana industrialisasi lainnya.

Wahana merupakan sarana dan prasarana yang strategis untuk pembangunan bangsa yang bertumpu kepada prinsip kemandirian.

Sepanjang kariernya BJ Habibie telah mempersiapkan berbagai wahana industrialisasi dan pusat Iptek serta meletakkan tonggak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ( Hakteknas ) yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus.

Pada saat ini IABIE sedang melakukan reinventing program pengiriman kembali lulusan SMA ke luar negeri dengan skema yang sesuai dengan kondisi sekarang serta memberikan solusi ke Pemerintah terkait dengan pengiriman lewat skema offset.

Kebijakan Presiden Joko Widodo memacu pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan banyak SDM ahli dibidang teknis maupun pembiayaan.

Sehingga pembangunan infrastruktur bisa terwujud dengan kualitas yang baik dan bisa berlanjut tanpa kendala yang berarti diwaktu mendatang.

Selain itu pembangunan berbagai proyek infrastruktur perlu melibatkan aspek audit teknologi yang bertujuan untuk mengendepankan kepentingan komponen lokal dan melibatkan seluas-luasnya tenaga kerja lokal.

Pemerintah hendaknya tidak memberikan cek kosong begitu saja kepada pengusaha asing untuk memilih dan menentukan sendiri spesifikasi teknologi yang akan diterapkan di negeri ini.

IABIE membuat cetak biru yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan  pentingnya membentuk lembaga untuk mengelola sistem offset terkait dengan berbagai macam belanja ke luar negeri maupun pembangunan berbagai macam infrastruktur. Offset dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik.

Lembaga offset yang diinisiasi IABIE sebaiknya diisi oleh para ahli yang mengerti tentang alih teknologi,  konsultan pendidikan internasional dan ahli tentang bisnis dan nilai tambah industri.

Lembaga offset harus mengerti betul tujuan ekonomis dari  offset yang bisa memperluas lapangan kerja dan mengoptimalkan devisa keluar negeri.

Selanjutnya lembaga offset juga  harus memahami betul tujuan alih teknologi di berbagai tingkatan.   Idealnya lembaga offset dibentuk oleh Presiden dan harus mampu berkoordinasi lintas kementerian.

Sehingga belanja kementerian dan lembaga negara lain  keluar negeri dengan jumlah nominal tertentu, sebaiknya ditempuh dengan mekanisme offset.

Begitu juga ada ketentuan offset tersendiri bagi perusahaan patungan swasta dan pemerintah, atau swasta murni, bagaimana permberlakuan offset yang ideal. Lembaga offset  harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni  inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait offset. 

Kemudian memiliki data-base yang akurat terkait perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mampu menerima offset. Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan offset serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Skema offset sebaiknya mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Yang terdiri dari direct offset dan indirect offset.

Direct offset merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian. Sedangkan indirect offset atau biasa disebut offset komersial biasanya berbentuk buyback , bantuan pemasaran/pembelian alutsista yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM. 

Perjanjian kontrak pengadaan sebaiknya menekankan transfer of technology (ToT) dengan mengirimkan SDM untuk belajar dan magang di luar negeri.

Sekian.

Atas perhatian dan kerjasama antara IABIE dengan rekan-rekan jurnalis media massa, baik media cetak maupun elektronik, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 1 Agustus 2016

Ketua Umum  IABIE

Bimo Joga Sasongko

Kontak point HP : +628119698421

Republika - Wujudkan Ide Besar Habibie

Wujudkan Ide Besar Habibie

 

JAKARTA -- Putra sulung mantan presiden ketiga BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie berharap alumni beasiswa pendidikan di luar negeri mampu mewujudkan gagasan besar ayahnya.Hal itu ia sampaikan ketika menghadiri Rapat Umum Anggota Ikatan Alumni Program Beasiswa Habibie (IABIE) di Jakarta, Sabtu (30/7).

Ia mengungkapkan cita-cita tulus Habibie dengan program beasiswa yang ia cita-citakan dulu adalah manusia Indonesia yang mampu menciptakan nilai tambah sangat besar, sekaligus menyejahterakan rakyat banyak. Karena itu, tenaga teknis dan profesional di bidang industri besar dan strategis diutamakan.

"Pak Habibie adalah motornya ketika beasiswa ini diluncurkan sejak 1982 hingga 1996. Sebagai motor penggerak, ide ini harus segera diinstitusionalisasi. Karena saat ini masih banyak ide tersebut yang belum terwujud," kata dia.

Ilham mengatakan, alumni program beasiswa Habibie saat ini sebagian besar sudah di bagian manajemen. Mereka berprofesi di bidang masing- masing sehingga bisa berkontribusi lebih besar mewujudkan cita-cita Habibie. "Dan IABIE bisa menjadi salah satu wadah pentingnya," ujarnya.

Karena itu, ia berharap IABIE mampu menjadi bagian dari institusionalisasi ide-ide Habibie. Walaupun kini beasiswa Habibie sudah tidak ada lagi.

Bagian dari masterplan Ilham juga mengungkap, salah satu yang menjadi impian besar Pak Habibie adalah bangsa Indonesia ini maju di bidang industri strategis.

Hadirnya industri strategis saat itu memang tidak lepas dari program beasiswa Habibie saat itu, yang dimulai pada 1982 hingga 1992.

Walaupun saat ini ada program beasiswa pedidikan dari pemerintah, seperti LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dari Kementerian Keuangan, menurut dia, pola beasiswa berbeda dengan beasiswa Habibie dulu.

"Beasiswa LPDP saat ini tidak ada keterikatan, orang yang dapat beasiswa dia bisa ngapain aja setelah itu. Itu ada bagusnya, juga ada tidak bagusnya. Bagusnya setelah penerima beasiswa LPDP bisa fleksibel," kata Ilham.

Para penerima beasiswa Habibie dulu, menurut dia, pulang ke Indonesia sudah menjadi bagian dari masterplanpembangunan Indonesia. Mereka sudah tahu mau ditaruh di mana. "Sebagian besar penerima beasiswa Habibie saat itu difokuskan pada tenaga-tenaga teknis di industri strategis," ujarnya.

Dengan begitu, hasilnya bisa dirasakan dengan hadirnya berbagai industri besar dan strategis kini. Walaupun saat ini berbagai industri strategis masih tetap ada, kondisinya masih belum ber kembang seperti harapan besar Habibie.

Karena itu, ia berharap pemerintah bisa mewujudkan kembali cita-cita besar Habibie melalui program beasiswa bagi pengembangan industri strategis. Karena ia meyakini bagaimana pun industri strategislah yang mampu menciptakan lapangan kerja lebih besar dan berkualitas, memberi nilai tambah jauh lebih tinggi dari hanya sekadar industri jasa dan komoditas. 

rep: Amri Amrullah, ed: Nina Chairani

Koran Jakarta - Rasionalisasi ASN Mendesak

Rasionalisasi ASN Mendesak

Dalam perombakan Kabinet Kerja jilid II Asman Abnur ditunjuk Presiden Joko Widodo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggantikan Yuddy Chrisnandi. Kementerian PANRB selama ini ibarat menghadapi buah simalakama dalam mereformasi birokrasi.

Ketika reformasi birokrasi akan dilakukan dengan jalan rasionalisasi, situasinya menjadi gaduh dan penuh aksi politisasi terhadap rencana kebijakan itu. Namun, jika rasionalisasi tidak dilakukan, maka kinerja birokrasi tetap terpuruk seperti sebelumnya dan postur ASN tetap gemuk sehingga tidak efisien. 

Produktivitasnya tetap rendah. Kegaduhan terkait resionalisasi telah terjadi dan Yuddy Chrisnandi menerima risiko terpental dari Kabinet Kerja. Untuk mengatasi kegaduhan, Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan rasionalisasi ASN dilakukan secara alamiah menunggu pensiun. 

Program rasionalisasi merupakan keharusan untuk mewujudkan birokrasi nasional yang efektif dan berdaya saing global. Tanpa rasionalisasi, produktivitas bangsa dan daya saing ASN tetap terpuruk. Postur ASN saat ini gemuk tidak disertai portofolio kompetensi berstandar global.

 

Sesuai dengan roadmap, ada sekitar 1,37 juta ASN yang sebenarnya menjadi sasaran program rasionalisasi Yuddy pada jabatan fungsional umum berpendidikan SMA, SMP, dan SD. Rasionalisasi perlu ditawarkan secara sukarela dengan kompensasi menarik.

Ini dilakukan bertahap selama empat tahun agar pada 2019 jumlah PNS menjadi 3,5 juta dari 4,517 juta pegawai. Moratorium penerimaan ASN dijadwalkan selama lima tahun sejak 2015 untuk semua tingkatan. Namun langkah ini akan sia-sia, bila tanpa rasionalisasi sejak awal.

Moratorium dan rasionalisasi merupakan paket reorganisasi, meningkatkan kompetensi, serta memperbaiki etos kerja mentalitas ASN. Kondisi postur ASN sekarang tidak mendukung birokrasi yang melayani. Birokrasi tetap saja lambat dan sangat boros anggaran. Jadi, APBN hanya dihabiskan membayar pegawai.

Terobosan Rasionalisasi

sebaiknya disertai terobosan rekrutmen dan pendidikan calon ASN. Sistem pendidikan dan latihan (diklat) ASN selama ini sudah kurang sesuai dengan tantangan zaman. Maka, sistem dan kurikulum diklat mesti disesuaikan dengan kaidah korporasi global yang mengedepankan informasi dan layanan elektronik.

Etos kerja dan daya inovator hebat korporasi dunia yang saat ini sedang berjasa seperti Google, General Electric (GE), Samsung, atau Toyota perlu diadopsi. Mereka memilki budaya kerja tinggi. Pola rekrutmen ASN membutuhkan terobosan. 

Untuk level manajerial perlu diterapkan transfer manajemen dari CEO BUMN atau perusahaan swasta sebaiknya dilalukan hingga eselon dua. Jabatan SKPD kapupaten dan kota sebaiknya dilelang sehingga ada transfer manajemen dari korporasi swasta ke birokrat negara. 

Beberapa kementerian dan lembaga negara membutuhkan terobosan rekrutmen pada level lulusan SMA terbaik untuk dikuliahkan di luar negeri dalam bidang keilmuan khusus. Bidang teknologi dan industri sangat membutuhkan SDM. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci menumbuhkan perekonomian. 

Pemerintah sebaiknya memiliki sistem informasi pengelolaan SDM nasional, termasuk ASN agar efektifitas dan produktivitasnya bisa dibenahi setiap saat. Kinerja ASN mestinya bermuara terhadap produktivitas nasional yang selama ini belum tampak. Ada ketimpangan produktivitas antarnegara. 

Misalnya produktivitas Korea Selatan lebih tinggi 6,35 kali (635%) dari Indonesia. Produktivitas Malaysia lebih tinggi 2,93 kali (293%) dari Indonesia. Produktivitas Korea Selatan lebih tinggi 2,17 kali (217%) dari Malaysia. Produktivitas tinggi Korea Selatan merupakan buah reformasi birokrasi dan pemangkasan jumlah pegawai. 

Rasionalisasi birokrasi Korsel sejak 1980 dipelopori Presiden Chun Doo Wan dengan beberapa peraturan seperti Civil Servants Ethics Act, Civil Servant Consciousness Reform Movement, Retired Civil Servant Employment Control, Civil Servant Property Registration dan Civil Servant Gifts Control. 

Pada tahapan terakhir reformasi birokrasi Korsel dengan meningkatkan kualitas otonomi pemerintahan daerah dan penerapan e-Government serta layanan elekronik seluruh lini penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan publik. Korea Selatan dan Malaysia lebih dulu mencetak SDM unggul secara besar-besaran. 

Pemerintahan Jokowi jangan ragu-ragu menjalankan program rasionalisasi ASN disertai kompensasi layak. Dengan demikian banyak ASN bersedia ikut program dan bisa memikirkan alternatif pekerjaan. Pesangon diberikan sekaligus, tidak dicicil agar bisa dimanfaatkan untuk modal berwiraswasta. 

Ukuran kinerja dan bobot pekerjaan ASN perlu dirumuskan sebaik-baiknya. Selama ini kinerja mereka tidak pernah terukur secara benar. Padahal, di negara maju sudah dirumuskan standar kinerjanya secara rinci. Sedangkan untuk ASN negeri ini baru sebatas kode etik yang sangat normatif dan belum terukur secara objektif. 

Untuk meningkatkan kapasitas ASN perlu dilakukan sistem pembobotan pekerjaan dan evaluasi jabatan dengan metoda Hay Group yang menekankan domain of knowledge and skill. Ada beberapa tools yang bisa dipakai mengevaluasi kinerja, kompetensi, dan bobot pekerjaan ASN. Contoh lain Hay Group, Mercer, Watson & Hyatt, Malcolm Balridge. Tools atau metode tadi sudah diadopsi beberapa lembaga negara dan korporasi kelas dunia.