Senin, 15 Agustus 2016

Press releas HUT RI - IABIE

Press Release
Ikatan Alumni Program  Habibie (IABIE)
Refleksi
Hari Ulang Tahun Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia

Dalam rangka memperingati Hari Hari Ulang Tahun Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016 pengurus Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) menyampaikan refeleksi kebangsaan terkait produktivas ketenanagakerjaan yang merupakan kunci daya saing.

Kemerdekaan dan Produktivitas Bangsa

Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-71dengan slogan “Indonesia Kerja Nyata” merupakan momentum untuk mawas diri lalu memperbaiki kualitas kerja segenap bangsa. Utamanya terkait faktor produktivitas yang merupakan kunci untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial.

Memperbaiki produktivitas nasional yang hingga kini masih rendah adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Dalam konteks diatas IABIE menyatakan perlu memperbaiki kualitas dan efektivitas kerja segenap bangsa secara sistemik sehingga bisa membuahkan produktivitas yang tinggi serta meningkatnya nilai tambah lokal. Perlu kerja yang cerdas dan berkualitas, bukan kerja asal kerja.

Masalah produktivitas masuk dalam sembilan agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disebut Nawacita. Pemerintah bertekad meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.Tentunya semua itu membutuhkan strategi dan inovasi. Strategi untuk meningkatkan produktivitas nasional tidak cukup dengan membangun berbagai macam infrastruktur. Yang paling mendesak untuk dibenahi adalah produktivitas terkait aspek luas ketenagakerjaan dan usaha pertanian. Karena kedua aspek tersebut akan menimbulkan multiplier effect bagi sektor lainnya.

Pengertian produktivitas ketenagakerjaan adalah tingkat kemampuan pekerja dalam menghasilkan produk dan jasa. Berbagai faktor mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, termasuk juga faktor sosial ketenagakerjaan. Searah dengan itu pemerintahan Jokowi-JK diharapkan memakai strategi yang lebih tepat dan mendunia yakni strategi global reverse innovation. Strategi tersebutjuga bisa memperluas lapangan kerja karena berbasis inovasi disegala bidang.

IABIE merekomendasikan pentingnya menata dan memperluas portofolio kompetensi ketenagakerjaan di Tanah Air demi menggenjot produktivitas nasional. Hal itu sebagai solusi untuk mengatasi pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia yang sekitar 2,9 juta per tahun, sebagian besar atau sekitar 80 % di antaranya adalah tenaga kerja yang kurang terlatih. Perlu transformasi ketenagakerjaan dengan merombak sistem pendidikan kejuruan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian dan industri. Juga perlunya kemampuan angkatan kerja berbahasa asing untuk adaptasi, pergaulan kerja serta peningkatan daya saing global.

Sudah saatnya menata kompetensi ketenagakerjaan yang diwujudkan dengan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Sertifikasi tersebut selain untuk menghadapi kompetisi global juga untuk menciptakan competitive advantage atau keunggulan daya saing melalui peningkatan kualitas dan produktivitas. Bobot standarisasi dan sertifikasi bagi pekerja sesuai dengan Standar Kompetensi Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Eksistensi BNSP mestinya bisa mengelola dan mengembangkan portofolio kompetensi tenaga kerja nasional dan daerah.

Strategi terkait dengan peningkatan produktivitas dan nilai tambah lokal sangat relevan untuk memajukan masyarakat perdesaan. Apalagi  produktivitas sektor pertanian di negara maju dengan negara berkembang seperti halnya Indonesia masih sangat timpang. Sistem atau pola pertanian yang ada di dunia ini dapat dibagi menjadi dua pola yang berbeda yaitu; pertama, pola pertanian di negara-negara maju yang memiliki tingkat efisiensi tinggi, dengan kapasitas produksi dan rasio output per tenaga kerja yang juga tinggi. Kedua, pola pertanian yang tidak atau kurang berkembang yang terjadi di negara-negara berkembang. Tingkat produktivitasnya masih rendah sehingga hasil yang diperoleh acapkali tidak dapat memenuhi kebutuhan para petaninya sendiri. Sehingga antara negara maju dan negara berkembang muncul suatu kesenjangan yang disebut sebagai kesenjangan produktivitas. Sejak tahun 2000 kesenjangan produktivitas tersebut berkisar 50 banding 1.

IABIE berpendapat Indonesia kini membutuhkan banyak pahlawan masa kini, yaknitokoh yang mampu menggenjot produktivitas bangsa. Dibandingkan dengan negara lain, produktivitas tenaga kerja Tanah Air masih lebih rendah dari rata-rata negara anggota Asian Productivity Organization (APO) atau Organisasi Produktivitas Asia.Singapura memiliki tingkat produktivitas tertinggi di dunia pada tahun 2015, yaitu sekitar 121,9 dolar AS, sementara Indonesia hanya sekitar 21,9 dolar AS. Posisi Indonesia pada 2015, juga masih berada di bawah Malaysia dan Thailand bahkan Sri Lanka.

Di Indonesia, produktivitas tertinggi terjadi di sektor pertambangan yakni sekitar Rp137, 2 juta per tenaga kerja per tahun, sedangkan terendah terjadi di sektor pertanian, sekitar Rp 8,7 juta. Bila dilihat per daerah, tingkat produktivitas tertinggi ada di provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp 102, 2 juta per tenaga kerja per tahun, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 76 juta per tenaga kerja per tahun. Produktivitas tenaga kerja yang paling rendah terdapat di Provinsi NTT, yaitu hanya sebesar Rp 7 per tenaga kerja per tahun, diikuti oleh Provinsi Gorontalo sebesar Rp 7,9 juta per tenaga kerja per tahun.

IABIE yang anggotanya terdiri dari para ahli dan berbagai disiplin ilmu merekomendasikan dan menyumbangkan karya dan pemikiran untuk memperbaiki produktivitas nasional secara sistemik dengan inovasi dan proses bisnis atau produksi yang lebih baik. Sehingga bisa didapat metode yang jitu agar produktivitas nasional bisa meningkat secara signifikan diseluruh wilayah. IABIE sangat prihatin melihat fenomena gap produktivitas (productivity gap analysis) antara Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia.  Dimana produktivitas Korea Selatan lebih tinggi sekitar 6,35 kali (635%) dari produktivitas Indonesia. ·Produktivitas Malaysia lebih tinggi sekitar 2,93 kali (293%) dari produktivitas Indonesia. ·Produktivitas Korea Selatan lebih tinggi sekitar 2,17 kali (217%) dari produktivitas Malaysia.

Ada korelasi antara kebijakan pembangunan ekonomi dengan kemajuan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Angka produktivitas di Korea Selatan dan Malaysia ternyata hasil dari pencetakan SDM unggul secara besar-besaran. Terutama pencetakan SDM dengan cara mengirimkan para remajanya untuk belajar ke luar negeri utamanya ke pusat Iptek dan peradaban unggul dunia. Kemajuan yang diraih Korea Selatan dan Malaysia selama masa pembangunan 1960-2015 mengandalkan pada peningkatan produktivitas dan menggenjot kualitas sumber daya manusia. Bukan mengandalkan pada kepemilikan sumber daya alam (SDA).

Berlakunya Masyarakat EkonomiASEAN pada 2015 semakin mempertegas hal diatas. Tak ada kata kalimat lain yang lebih penting, selain memperbaiki secara totalitas produktivitas dan nilai tambah lokal.  Sektor pertama yang mesti dibenahi adalah sektor industri pengolahan agar bisa memainkan peranyang lebih besar dalam perekonomian Indonesia. Saatnya sektor industri pengolahan berkontribusi untukmendongkrak perekonomian dan menyediakan sumber pekerjaan yangberkualitas bagi angkatan kerja.

IABIE prihatin bahwa akhir-akhir ini peransektor pengolahan dalam perekonomian Indonesia mengalami penurunan,atau dalam terminologi umum dikatakan terjadinya proses deindustrialisasi. IABIE mencatatbahwa kontribusi sektor pengolahandalam perekonomian Indonesia mencapai puncaknya pada 2004 ketikakontribusi sektor tersebut mencapai kisaran 28 persen.Meskipun begitu, secara komparatif angka itu bisa dikatakan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Sebagai contoh, puncak dari kontribusisektor pengolahan di Jepang adalah sekitar 36 persen, di Uni Eropa sekitar32 persen dan di negara-negara industri maju sekitar 30 persen. 

Saatnya bagi pemerintah daerah untuk merancang sebaik-baiknya pengembangan tenaga kerja serta portofolio kompetensi dan profesi yang cocok bagi warganya. Khususnya portofolio yang berbasis sumber daya lokal. Perlu strategi pembangunan ketenagakerjaan yang bersifat multi-skiling, retrainable dan kompetensi  technopreneurship yang bisa meningkatkan nilai tambah lokal. Perlu dibuat sistem informasi ketenagakerjaan yang canggih untuk mengembangkan lapangan kerja serta memproyeksikan jumlah kebutuhan tenaga kerja dari sisi permintaan pasar.

Segera, pemerintah pusat dan daerah memperbaiki dan modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK)  sehingga bisa menunjang dual system pendidikan kejuruan. Sehingga bisa memenuhi standar kompetensi bidang industriserta bisa meningkatkan nilai tambah lokal. Untuk itu IABIE merekomendasikan agar pemerintah menambah jumlah BLK di daerah-daerah sesuai dengan potensi alamiahnya. Serta memperbarui muatan pendidikan di BLK agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja lokal hingga pasar global.

Jakarta, 14 Agustus 2016



Bimo Joga Sasongko
Ketua Umum  IABIE






Press releas HUT RI - Euro



Kemerdekaan dan Nilai Tambah Raksasa yang Tertidur

Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-71 perlu menggelorakan rasa optimis warga bangsa. Indonesia adalah negara besar dengan potensi sumber daya yang luar biasa, namun belum digarap secara total. Juga belum menampilkan performa yang sesungguhnya. Kinerja kebangsaan yang dicapai saat ini masih tumbuh dibawah kapasitasnya. Ibarat pabrik yang memiliki nilai tambah raksasa yang berbasis lokalitas namun masih tertidur. Sehingga kapasitas yang idle atau belum didayagunakan masih sangat besar.

Masih tertidurnya nilai tambah raksasa karena pembangunan SDM untuk mencerdaskan bangsa masih belum optimal bahkan pada segmen tertentu telah mengalami krisis. Hal tersebut ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia yang masih memprihatinkan.

Untuk mengatasi itu, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan SDM lewat pendidikan vokasional. Itulah yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidian dan Kebudayaan. Sayangnyaprogram prioritas tersebut belum dirumuskan secara detail sehingga sulit diaplikasikan di level bawah dalam rangka mencetaktenaga terampil menengah skill labour.

Perlu reinventing pendidikan vokasional atau kejuruan yang berbasis apprentice untuk membangunkan nilai tambah raksasa yang tertidur.Esensi nilai tambah lokal adalah berbagai aspek produksi atau jasa yang berlangsung di Tanah Air dimana proses pengolahannya menggunakan teknologi dan inovasi sehingga memiliki harga yang lebih tinggi atau berlipat ganda jika dibandingkan dengan harga bahan mentahnya. Dan bisa memperluas lapangan kerja. Dengan prinsip nilai tambah yang genuine, bangsa Indonesia tidak sudi lagi mengimpor bahan mentah tanpa diolah secara signifikan terlebih dahulu.

Pendidikan vokasional berbasis apprentice adalah kunci suksesnya industrialisasi dinegara maju. Sedangkan di Indonesia juga pernah diterapkan sistem Apprentice untuk memenuhi kebutuhan SDM industri dalam durasi yang singkat. BUMN industri strategis, seperti industri pesawat terbang PT DI pernah mencetak puluhan ribu teknisi ahli yang direkrut dari lulusan SMA dan SMK menjadi SDM industri yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan.

Pembangunan Manusia dan Pendidikan Apprentices

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan oleh seluruh komponen bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan esensi cita-cita Indonesia merdeka yang tertuangdalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Cita-cita mulia tersebut untuk membawa manusia Indonesia ke dalam suatu keadaan  yang dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu meningkatkan kesejahteraan umum dan mendatangkan kemakmuran rakyat.

Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 dibayang-bayangi oleh masalah laten yakni masih rendahnya kualitas manusia Indonesia yang tergambar dalam IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Dan paradoks pengelolaan sumber daya alam karena terus menerus ekspor bahan mentah dan terjadi salah urus kekayaan negara.

Masih terpuruknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia terungkap dalam laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNDP). Berdasarkan Laporan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat ke-110 dari 188 negara dengan besaran 0,684 atau sama dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan pengukuran indikator IPM Indonesia pada tahun 2014, angka harapan hidup 68,9 tahun, harapan tahun bersekolah 13, serta rata-rata waktu sekolah yang dijalani individu berusia 25 tahun ke atas adalah 7,6 tahun. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih tampak stagnan.Esensi peningkatan IPM adalah untuk meningkatkan kapabilitas manusia.

Pada saat ini ada gejalabahwa wong cilik (rakyat kecil) cenderung mengalami frustrasi sosial. Itu terjadi karena beberapa faktor yang saling memengaruhi. Antara lain faktor kemiskinan struktural, lonjakan pengangguran akibat sempitnya lapangan kerja, ketimpangan sistem pendidikan, dan kondisi harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik turun seperti rooling coaster.

Frustrasi sosial adalah tantangan nyata yang harus segera diatasi. Salah satu langkah untuk mengurangi frustrasi sosial adalah dengan jalan penyelenggaraan seluas-luasnya pendidikan vokasional nonformal untuk generasi muda yang berpendidikan rendah.

Penyelenggaraan pendidikan vokasional nonformal itu sebaiknya terkait dengan penyediaan lapangan kerja dengan prinsip link and match dengan potensi sumber daya lokal.Perlumerumuskan sistem pendidikan vokasional nonformal yang menekankan produktivitas dan kreativitas.

Organisasi pendidikannonformal di tingkat Kecamatan yang selama ini disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan jaman. Perlu revitalisasi PKBM dan SKB dengan muatan vokasional yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Sistem Apprentices sangat cocok untuk membenahi pendidikan vokasional. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan industri, sistem apprentices juga bisa meningkatkan daya inovasi dan kreativitas masyarakat sesuai dengan visi pendiri bangsa. Seperti yang pernah dirumuskan oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dimana masyarakat harus terus menerus menghasilkan inovasi untuk mendapatkan nilai tambah dengan Metode 3 N (Niteni, Neroke, Nambahi).

Metode 3N yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara sangatlah relevan untuk membentuk karakter SDM bangsa terkait dengan kemajuan jaman yang sangat ditentukan oleh kapasitas inovasi. Metode 3N yang menggunakan istilah bahasa Jawa tersebut sangat relevan untuk meningkatkan kapasitas inovasi dan nilai tambah lokal bagi masyarakat hingga dunia usaha. Masyarakat diharapkan selalu memperhatikan unsur N yang pertama yakni niteni atau mengamati kemajuan teknologi atau perkembangan produk. N yang kedua adalah neroke atau menirukan kemajuan teknologi atau perkembangan produk. Lalu unsur N yang ketiga adalah nambahi atau menambahkan (modifikasi).

Apprenticeship dalam istilah bahasa Indonesia bisa disederhanakan artinya menjadi pemagangan. Apprenticeship adalah bentuk unik dari pendidikan kerja, yang mengkombinasikan pelatihan di tempat kerja dengan pembelajaran berbasis di sekolah, terkait kompetensi dan proses kerja yang ditentukan secara khusus.

Durasi apprenticeship biasanya lebih dari satu tahun dan bahkan di beberapa negara berlangsung selama empat tahun. Pendekatan organisasi buruh sedunia ILO untuk apprenticeship adalah mekanisme pembelajaran canggih atas dasar saling percaya dan kerjasama antar pemangku kepentingan yaitu: kaum muda, otoritas ketenagakerjaan dan pendidikan, pengusaha dan pekerja.

Mengembangkan sistem apprenticeship di Tanah Air pada saat ini adalah saat yang tepat. Apalagi para pemimpin pemerintahan dan bisnis di negara anggota G-20 telah menekankan pentingnya apprenticeship yang bermutu dalam mengatasi masalah pengangguran di kalangan muda. G-20 Leaders’ Summit telah memberi penekanan lebih jauh tentang apprenticeship. Karena sistem apprenticeship yang bermutu merupakan kunci dalam memperkuat daya saing dan produktivitas negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, seperti halnya Indonesia. (*)

Demikian refleksi kebangsaan Euro Management Indonsia (EMI)  dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Terimakasih

Jakarta, 16 Agustus 2016



Bimo Sasongko
Pendiri Euro Management Indonesia











Republika - Agar Bonus Demografi tak Jadi Bencana

Agar Bonus Demografi tak Jadi Bencana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia memprediksi Indonesia bakal menjadi negara terbesar ketujuh di dunia pada 2030. Hal ini karena pada 2030 Indonesia akan memiliki bonus demografi yang 70 persen penduduknya berada di usia profuktif. Terlebih, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. 

Namun, prediksi positif tersebut justru membuat Presiden Direktur Euro Management Indonesia Bimo Sasongko khawatir. Dia mengatakan, prediksi yang dibuat 'bangsa Barat' tentang Indonesia biasanya benar. Namun, jika itu terbukti, alih-alih menjadi negara makmur, Indonesia justru bisa menjadi negara terbelakang jika mayoritas sumber daya manusianya berpendidikan rendah dan tak memiliki keahlian.

"Jangan sampai kita punya bonus demografi tapi SDM-nya tidak berkualitas," kata Bimo ketika berbincang dengan Republika, Ahad (19/6).

Dia berpendapat, pemerintah harusnya mulai fokus menyiapkan generasi muda agar dapat menguasai ilmu pengetahuan yang akan dibutuhkan bangsa ini ke depan. Bimo mencontohkan, saat ini pemerintah tengah membangun sejumlah infrastruktur seperti Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Train (LRT) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Namun, ketika proyek-proyek hasil kerjasama dengan asing itu selesai dibangun, Bimo khawatir belum ada SDM Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Oleh karenanya, dia berharap pemerintah ke depan tak hanya getol menggenjot pembangunan infrastruktur, tapi juga sambil menyiapkan SDM-nya.

Menurut Bimo, cara paling tepat untuk menyiapkan SDM yaitu dengan mengirimkan sebanyak-banyaknya mahasiswa Indonesia untuk belajar di pusat teknologi dan peradaban dunia saat ini, yakni Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Dari pengamatannya pada data statistik yang ada, Bimo menyebut jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lain.

Misalnya saja Korea Selatan saat ini memiliki 130 ribu mahasiswa yang menuntut ilmu di luar negeri. Sementara jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri hanya 60 ribu. Padahal, jumlah penduduk Indonesia hampir sembilan kali lipat banyaknya dari negeri ginseng tersebut.

Menurut Bimo, negara-negara lain seperti Cina, India dan Malaysia sudah sadar betul pentingnya menyiapkan SDM yang berkualitas. Karenanya, pemerintah mereka pun getol memfasilitasi generasi muda agar bisa 'mencuri' ilmu dari negara-negara maju. 

"Coba perhatikan siapa yang paling banyak menikmati pendidikan gratis di Jerman? Itu Cina. Ada satu juta mahasiswa Cina di luar negeri," ujar dia.

Bimo mengaku tak setuju dengan pendapat yang menyatakan belajar di Indonesia dan luar negeri sama saja. Memang, kata dia, pelajaran yang diajarkan di universitas tak berbeda. Namun, dengan belajar di negeri maju, mahasiswa sekaligus dapat berinteraksi dengan para ilmuan ternama, mempelajari etos kerja, budaya belajar dan cara berpikir kreatif mereka yang tak akan ditemui jika hanya berkutat di dalam negeri. 



Kamis, 11 Agustus 2016

Investor Daily - SDM Pengelola Aset Daerah



SDM Pengelola Aset Daerah

Kasus pembelian lahan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta yang terungkap dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jakarta sebaiknya dijadikan momentum untuk pembenahan total tata kelola aset daerah. Untuk itu, diperlukan SDM dengan keahlian khusus yang memiliki kompetensi registry aset yang dipadukan dengan sistem manajemen pemeliharaan secara online. 

Aset tersebut harus terintegrasi dan menggunakan sistem informasi geografis (Geographical Information System/ GIS). Manajemen aset daerah dengan GIS mengkoordinasikan berbagai informasi secara efisien dan efektif.

Indonesia perlu mencetak SDM yang menguasai sistem manajemen aset daerah berbasis GIS yang sesuai dengan best practise dunia. Ada baiknya SDM di atas belajar dari kota-kota di Amerika Serikat dalam mengelola aset yang telah menggunakan standar GIS Esri. Platform GIS Esri diintegrasikan dengan keseluruhan manajemen aset yang memengaruhi aset publik lainnya dan aktivitas kerja, serta merupakan sumber penting pendapatan dan berbagai aspek interaksi publik.

Manajemen aset pemerintah daerah adalah persenyawaan dari manajemen, keuangan, ekonomi, teknik, dan praktik-praktik lain yang diterapkan pada aset fisik dan non fisik dengan tujuan menyediakan layanan dengan cara yang paling hemat biaya dan memiliki kepastian hukum.

Aspek tersebut mencakup pengelolaan seluruh siklus atau tahapan aset fisik maupun non fisik yang terdiri atas tahap desain, konstruksi, komisioning, operasi, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, mengganti hingga dekomisioning atau pembuangan. Pengembangan SDM yang berkompetensi mengelola asset daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 78 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan Pengeloaan Barang Milik Negara. SDM pengelola aset daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan.

Selain itu, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Hal itu agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal. Masalah krusial terkait lingkup aset pemerintah daerah dimulai dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut terlihat dalam hasil pemeriksaan BPK yang menemukan berbagai macam penyelewengan aset Pemprov DKI Jakarta. 

Pada masa mendatang, rakyat DKI Jakarta membutuhkan seorang gubernur yang mampu mewujudkan optimasi aset kota sehingga bisa bernilai tambah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga kota. Keberadaan dan pengelolaan asset Pemprov DKI Jakarta kini dalam kondisi yang memprihatinkan.

Para pejabat Pemprov DKI belum mengelola aset itu secara efektif, efisien dan profit. Akibatnya, tidak sedikit aset daerah yang pindah tangan secara tidak wajar atau dikelola oleh pihak lain dengan sewa yang sangat kecil.

Gubernur dan bupati atau walikota yang menjadi penanggung jawab utama aset daerah harus membangun sistem informasi asset yang sesuai dengan UU. Aset kota perlu segera diinventarisasi agar dapat dicegah adanya tindakan penyelewengan. Sudah sering Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banyak modus sertifikat ganda yang telah menggelapkan aset negara dan menyebabkan ketidakjelasan status tanah yang berpengaruh terhadap proses pembangunan dan investasi.

Jakarta membutuhkan ahli manajemen aset yang merupakan profesi atau keahlian yang meliputi inventarisasi aset secara modern, legal audit, penilai aset, optimalisasi asset serta pengawasan dan pengendalian. Hal itu diperlukan untuk merombak manajemen aset kota. Kepala daerah harus menguasai sistem manajemen aset kota. 

Sesuai dengan hakikat ”Optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial return”. Yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pengelolaan aset membutuhkan minimalisasi biaya kepemilikan (minimize cost of ownership), memaksimalkan ketersediaan asset (maximize asset availability) dan memaksimalkan penggunaan asset (maximize asset utilization). 

Bentuk-bentuk optimalisasi pemanfaatan aset kota berupa komersialisasi aset, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS) dan bangun serah guna (BSG). Definisi optimalisasi pemanfaatan aset adalah usaha yang dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Pemprov DKI Jakarta. 

Perlu tindakan tegas oleh otoritas hukum dan KPK terkait dengan optimasi aset Pemprov DKI Jakarta. Saatnya BPK melakukan audit investigasi terhadap pemanfaatan seluruh aset existing use. Tindakan itu supaya modus yang merugikan negara bisa diusut tuntas. Perlu evaluasi total terhadap perbandingan pendapatan dari asset atau Return on Asset (ROA). 

Dari hasil evaluasi terhadap penerimaan dari masing-masing aset tersebut dapat diproses secara hukum. Kepala daerah yang menjadi penanggung jawab utama aset sebaiknya mewujudkan manajemen asset yang modern serta membangun sistem informasi aset kota yang cerdas dan sesuai dengan UU. 

Untuk itu diperlukan lima langkah kerja yang terintegrasi. Langkah pertama adalah inventarisasi aset daerah. Terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan dalam tahapan pertama adalah pendataan, kodifikasi atau labelling, pengelompokan dan pembukuan.

Langkah kedua adalah legal audit, merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, system dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal. Juga strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. 

Langkah ketiga adalah penilaian aset. Merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan independen. Hasil dari nilai aset tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi asset yang ingin dijual. 

Langkah keempat adalah optimalisasi aset. Merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan yang terkandung dalam aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai Pemprov DKI Jakarta diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan.

Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai. 

Langkah yang kelima adalah pengembangan sistem informasi manajemen aset daerah sebagai perangkat cerdas untuk pengelolaan dan pengawasan. Melalui perangkat tersebut, transparansi publik terkait pengelolaan aset bisa terwujud. Selain itu, sistem itu memudahkan auditor BPK dan penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya.

Bimo Joga Sasongko, President Director & CEO Euro Management Indonesia


sindotrijaya.com - Pernyataan Pers IABIE terkait HAKTEKNAS

Pernyataan Pers IABIE terkait HAKTEKNAS

Jakarta, 9 Agustus 2016

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-21, pada 10 Agustus 2016 pengurus Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) menyampaikan rekomendasi dan menyumbangkan pemikiran terkait dengan esensi kebangkitan teknologi.

MEMBUMIKAN HAKTEKNAS

Tantangan kebangkitan teknologi di negeri ini masih dihadang oleh persoalan klasik yakni belum membaiknya sistem inovasi. Untuk memperkuat sistem inovasi nasional maupun daerah dibutuhkan regulasi yang ketat tentang teknologi impor baik yang masuk secara komersial, kerjasama investasi maupun hibah.

Langkah tersebut sesuai dengan UU Nomor 18/2002 ayat (c) yakni penguatan kemampuan audit teknologi impor yang dikaitkan dengan penguatan Standar Nasional Indonesia untuk melindungi konsumen dan memfasilitasi pertumbuhan industri dalam negeri. Untuk lebih membumikan Hakteknas, IABIE merekomendasikan pentingnya reinventing teknologi tepat guna.

Definisi tepat guna yang selama ini telah dibiaskan dan terdegradasi perlu dirumuskan kembali sesuai dengan semangat jaman. Teknologi tepat guna tidak harus berkonotasi kuno dan sepele. Bisa saja tepat guna mengandung tingkat teknologi yang canggih. Dalam tataran sosio-engineering, tepat guna lebih menekankan solusi jitu terhadap berbagai persoalan bangsa saat ini.

Teknologi tepat guna harus cocok dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan pada rentang waktu tertentu sesuai dengan kondisi budaya dan ekonomi serta penggunaannya harus ramah lingkungan.

Sejarah membuktikan bahwa konsistensi terhadap pengembangan teknologi tepat guna yang diikuti jiwa atau semangat berdikari telah mengantarkan sebuah bangsa mengalami kebangkitan teknologi yang luar biasa.

Untuk membumikan Hakteknas, perlu dikedepankan kreativitas masyarakat. Kreativitas pada prinsipnya melekat pada individu warga bangsa, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator.

Benih-benih kreativitas warga bangsa tidak akan tumbuh subur tanpa disertai dengan penguatan sistem inovasi. Sayangnya sistem inovasi di negeri ini masih belum progresif dan masih terjerat birokrasi sehingga sulit terserap oleh masyarakat luas.

Padahal, sistem inovasi dunia telah ditandai dengan kencangnya laju open innovation atau inovasi terbuka. Antara lain menjadikan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh berbagai pihak bisa dikolaborasi dan digunakan oleh masyarakat secara mudah. Apalagi globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin cepat mengakibatkan produk baru memiliki daur hidup yang semakin singkat.

Di sisi lain, jika ingin survive maka perusahaan harus terus mengeluarkan produk baru. Implikasinya varian dari biaya riset yang semakin besar dan periode waktu yang lebih singkat untuk meraih keuntungan. Akibatnya banyak perusahaan yang tidak mampu mengembangkan produk-produk inovatif.

Hakteknas dan Konten Lokal

Peringatan Hakteknas hendaknya bisa mencerahkan rakyat tentang milestones menuju bangsa yang maju. Juga diharapkan bisa membuka cakrawala baru terkait dengan pengembangan konten lokal pada era konseptual yang diakselerasi oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Perlu menggelorakan rasa optimis warga bangsa untuk bisa menguasai iptek. Saat ini dunia tengah memasuki era konseptual atau conceptual age. Era ini dipacu oleh pesatnya perkembangan konvergensi TIK yang sangat menunjang pertumbuhan industri kreatif.

Era konseptual ditandai dengan sengitnya kompetisi global untuk menciptakan konten yang menarik dan bernilai tambah tinggi. Dalam era konseptual, konten merupakan raja dari segala bentuk industri kreatif. Sayangnya, negeri ini belum memiliki sistem nasional yang baik untuk mengelola dan mengembangkan konten.

Akibatnya, negeri ini dibanjiri oleh konten asing yang sedemikian rakusnya menyedot devisa negara.

Untuk menggenjot nilai tambah bangsa dan memperluas lapangan kerja, perlu mengoptimalkan sumber daya kreatif yang berbasis lokalitas. Isu strategis terkait dengan konvergensi TIK di negeri ini adalah pentingnya regulasi yang komprehensif disertai insentif untuk pengembangan konten multimedia.

Dengan demikian, ketika mega proyek infrastruktur seperti Palapa Ring telah terbangun, jangan sampai jalan tol informasi itu justru lengang konten lokal. Lokalitas yang dimaksud diatas sesuai dengan premis Thomas L Friedman yang menyatakan fenomena globalisasi lokal atau glokalitas.

Fenomena glokalitas akan mempromosikan budaya lokal lebih bernilai tambah. Pengertian budaya merujuk maestro kebudayaan Koentjaraningrat adalah sebuah hasil cipta, karsa, dan rasa manusia. Dari pengertian diatas bisa ditarik pengetian bahwa budaya lokal merupakan hasil cipta, karsa dan rasa yang khas serta tumbuh dan berkembang didalam suku bangsa yang ada disuatu daerah.

Saatnya Pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan regulasi industri konten menuju kepada kondisi dimana tercipta perkembangan industri konten yang berbasis lokalitas.

Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya kreatifnya. Ekonomi kreatif akan menjadi pilar kelangsungan hidup bangsa. Pengembang konten multimedia diharapkan bisa mendongkrak inovasi bangsa yang kini sedang tumbuh.

Data menunjukkan bahwa Indonesia yang merupakan anggota G-20, ternyata dalam hal paten berada di nomor sepatu alias ranking terakhir. Untuk ke depan bangsa ini membutuhkan konten lokal yang mampu go international.

Sehingga bangsa ini menjadi gudangnya para kreator dan inovator di segala bidang kehidupan. Benih-benih kreativitas warga bangsa tidak akan tumbuh subur tanpa disertai penguatan sistem inovasi. Sayangnya, sistem inovasi di negeri ini masih sepi insentif. Padahal, sistem inovasi dunia telah ditandai dengan kencangnya laju open innovation. Antara lain menjadikan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh berbagai pihak bisa dikolaborasi dan digunakan oleh masyarakat secara mudah karena adanya bermacam insentif.

Urgensi Indonesian Science Fund

IABIE mendukung gagasan dan langkah Presiden RI ketiga BJ Habibie yang juga pendiri Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang tengah menghimpun seribu ilmuwan untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan bangsa.

Segenap elemen bangsa perlu mendukung dan menyokong AIPI terkait penghimpunan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia atau dana abadi. Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (Indonesian Science Fund/ISF) tersebut diharapkan berasal dari APBN, CSR perusahaan dan sumbangan pihak ketiga baik dari dalam maupun luar negeri.

Dana tersebut akan dikelola oleh badan otonom di bawah AIPI. Pemerintah sebaiknya segera mendukung secara konkret sistem dan kelembagaan ISF. Apalagi pada saat ini betapa rendahnya investasi nasional dalam penelitian dan pengembangan yang kurang dari 0,1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Hal ini tentunya menghambat kapasitas Indonesia untuk berkembang menjadi negara maju. Serta untuk memberi dorongan agar ada usaha terus-menerus membangkitkan daya inovasi dan kreasi guna kesejahteraan dan peradaban Indonesia. Kebijakan nasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), khususnya kegiatan inovasi sebaiknya mencermati fenomena global.

Ada dua strategi global yang bisa dijadikan masukan berharga. Strategi pertama adalah pendirian taman-taman bisnis yang diperuntukkan bagi sektor industri spesifik. Contoh negara yang sangat progresif dalam mendirikan aneka taman bisnis adalah Dubai. Di bawah kepemimpinan Sheikh Mohammed, negara itu telah membangun secara spektakuler Dubai Internet City (DIC) yang dirancang dengan bantuan Arthur Andersen dan McKinsey & Company.

Selain itu juga didirikan Dubai Healthcare City, Dubai Biotechnology and Research Park, Dubai Industrial Park, Dubai Studio Park, dan Dubai Media Park. Dengan terbangunnya taman-taman bisnis tersebut, Dubai menjadi basis yang ideal bagi perusahaan multinasional apapun.

Dalam waktu singkat perusahaan top dunia hadir dan membuat kontrak jangka panjang dengan nilai investasi yang besar. Di antaranya adalah Microsoft, Oracle, HP, Compaq, Siemens, Sony Ericsson. Begitu juga perusahaan raksasa media massa dan penyiaran memiliki cabang utama di Dubai Media Park. Seperti Reuters, CNN, CNBC, BBC, Arabian Radio Network.

Eksistensi Indonesian Science Fund hendaknya jangan layu sebelum berkembang. Meskipun saat ini terjadi pemangkasan belanja negara, Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mengalokasikan dana sebagai katalis dana abadi pengembangan iptek dan prakarsa modal ventura untuk kegiatan inovasi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo agar secepatnya mencari solusi terhadap kondisi masih ada sebagian ilmuwan dan teknolog dari instansi pemerintah dan BUMN yang kapasitasnya masih idle.

Untuk itu perlu insentif dan program terobosan agar kapasitas mereka bisa digunakan secara optimal. Salah satu yang perlu insentif dan terobosan adalah Puspiptek (Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) Serpong yang berupa infrastruktur Iptek yang sangat luas dan beragam.

Berbagai laboratorium teknik, fasilitas pengujian, fasilitas kalibrasi, hingga reaktor nuklir perlu dioptimalkan.

Saatnya pemerintah membenahi wahana riset dan teknologi seperti halnya kawasan Puspiptek agar komponen laboratorium tidak menjadi besi tua. Perlu peta jalan baru terkait kebijakan riset dan teknologi yang bertumpu kepada inovasi produk.

Untuk itu pemerintah harus segera mensinergikan lembaga-lembaga riset dan pengkajian seperti halnya BPPT, LIPI, BATAN, LAPAN dengan perusahaan atau komunitas inovatif yang ada di negeri ini.

Hakteknas dan Transformasi Pendidikan

Hasil kajian IABIE menyatakan bahwa tahapan kebangkitan nasional bisa dipercepat dengan mencetak SDM teknologi yang berdaya saing global dengan cara yang efektif yakni mengirimkan kaum belia lulusan terbaik SMA untuk belajar di pusat Iptek dan peradaban unggul dunia.

Peringatan Hakteknas 2016 ini harus dijadikan momentum untuk memulai kembali inisiatif BJ Habibie yang telah berhasil mencetak ribuan tenaga ahli kelas dunia lewat berbagai skema Bea Siswa Luar Negeri (BSLN).

Tentunya pada saat ini kondisinya sangat memungkinkan untuk membuat skema yang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah pusat.

Untuk mengakselerasi kebangkitan tekonologi perlu melakukan transformasi pendidikan menuju peradaban Indonesia yang unggul dengan berbagai terobosan baru.

Salah satu contoh terobosan yang strategis untuk memajukan bangsa adalah menjaring siswa SMA yang berprestasi dan lulus seleksi secara terbuka untuk mendapatkan kredit beasiswa dari lembaga keuangan atau korporasi dan pemerintah daerah guna melanjutkan kuliah di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri.

Setiap kabupaten atau kota setidaknya setiap tahun rutin mengirimkan minimal 10 siswa berbakat dan memiliki prestasi belajar yang bagus dan lulus seleksi.

Para penerima beasiswa setelah lulus kuliah dan telah bekerja bisa mengembalikan kredit tersebut. Atau bisa juga sistem ikatan dinas dari pemerintah daerah sehingga mereka tidak perlu mengembalikan kredit tersebut. Dan biaya tersebut dianggarkan rutin dalam APBD sebagai investasi masa depan berupa SDM unggulan yang berdaya saing global yang memiliki keahlian khusus yang sangat berguna bagi pengembangan daerah.

Kredit beasiswa bagi lulusan SMA tersebut didanai oleh perbankan nasional dan bisa juga dari dana CSR perusahaan besar yang beroperasi di daerah tersebut. Terobosan kredit beasiswa bagi siswa SMA berprestasi untuk kuliah ke luar negeri.


Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA

Ketua Umum IABIE