Memacu Daya Saing SDM
Komisi IX DPR RI menyetujui alokasi dana APBN sebesar Rp
1,5 triliun yang diperuntukkan bagi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas (Ditjen Binalatas) Kementerian Ketenagakerjaan untuk membenahi
Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Tanah Air.
Alokasi
anggaran tersebut di atas dibuat setelah melihat hasil pemetaan
Kemnaker terhadap 276 BLK milik pemerintah di seluruh Indonesia.
Hasilnya sangat menyedihkan, karena dari jumlah itu, hanya ada 57 BLK
yang kondisinya baik. Selebihnya 138 BLK sudah tak terurus dan sering
vakum dari kegiatan pelatihan dan sebanyak 81 BLK kondisinya rusak parah
sehingga praktis tidak bisa beroperasi lagi.
Karena itu, pembuatan roadmap yang tepat untuk optimalisasi dan modernisasi BLK sangat mendesak supaya peserta pelatihan bisa mencapai 1 juta orang per tahun dengan mutu pelatihan yang bagus dan tepat sasaran. Pemerindah daerah juga harus memberikan perhatian penuh pada upaya pembenahan BLK utamanya bagaimana untuk mendapatkan instruktur andal.
BLK harus dikelola oleh instruktur yang
profesional sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang unggul di bidangnya
masing-masing. Klasifikasi instruktur tersebut adalah menguasai bidang teknis,
bahasa asing, serta budaya dan etos kerja negara lain. BLK harus diisi para instruktur
yang relevan dengan bidang profesi baru yang kini sedang berkembang pesat di
dunia saat ini.
Para instruktur teknis dan bahasa asing
harus mampu mendidik lulusan sekolah menengah terhadap ragam profesi baru yang
sangat menjanjikan di masa depan.
Audit Tenaga Kerja Asing
Saat ini, kondisi angkatan kerja nasional
sangat memprihatinkan dan kurang berdaya saing secara global. Menurut Menteri
Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, kondisi angkatan kerja Indonesia yang berjumlah
122 juta orang, sekitar 90% di antaranya adalah lulusan SMA ke bawah. Sekitar 66-68%
dari jumlah di atas hanya lulusan SD-SMP. Melihat kondisi posisi seperti itu,
kita perlu segera memiliki strategi ketenagakerjaan yang tepat dan penuh
kehati-hatian.
Antisipasi perlu dilakukan untuk mencegah
krisis ketenagakerjaan. Itu hanya mungkin dilakukan dengan cara modernisasi
BLK. Dengan modernisasi, kita bisa mewujudkan tenaga kerja yang andal dan
berkualitas,dan terciptanya agilitas industry yang merupakan agenda pemerintah yang sangat
mendesak pada saat ini. Guna mencegah krisis ketenagakerjaan kita memacu
menjadikan industri nasional untuk bisa tumbuh rata-rata 6%.
Angka ini hanya bisa tercapai jika
industri manufaktur nasional berhasil mewujudkan rantai pasokan yang efektif
dan efisien, sehingga perusahaan bisa mewujudkan link dengan pasar, jaringan distribusi,
proses pabrikan, dan system procurement
dengan biaya yang lebih rendah.
Agilitas industri bisa terwujud jika produktivitas tenaga kerja juga tinggi.
Terwujudnya produktivitas yang tinggi bermula dari proses pelatihan tenaga
kerja.
Meningkatnya jumlah tenaga kerja asing
kini mulai merambah berbagai sektor di negeri ini, dan sebaiknya perlu diambil
langkah-langkah yang sistemik untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM atau
tenaga kerja lokal lewat BLK.
Meningkatnya tenaga kerja asing seperti
yang terjadi di perusahaan sektor telekomunikasi dan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) harusnya mendorong pemerintah untuk segera memperketat aturan dan
melakukan audit. Saatnya dua kementerian, yakni Kominfo dan Kemenaker melakukan
audit tenaga asing di perusahaan TI. Kementerian juga harus menerapkan secara konsisten
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang merupakan aturan yang
berlaku untuk tenaga asing dan lokal.
Sekadar catatan, SKKNI bidang Kominfo
terdiri atas antara lain bidang operator komputer, bidang jaringan komputer dan
sistem administrasi, bidang computer
technical support, bidang jaringan telekomunikasi
sub-bidang jasa multimedia, bidang keahlian kehumasan, bidang jaringan
telekomunikasi sub-bidang teknisi telekomunikasi satelit, bidang auditor
teknologi informasi, dan lainnya.
Para kepala daerah perlu dibantu
konsultan pengembangan SDM unggul dan konsultan pendidikan internasional yang terpadu
dengan entitas industri kelas dunia. Hal itu penting untuk merencanakan portofolio
profesi yang harus dikembangkan di daerahnya. Ini agar ragam profesi kerja
tidak ketinggalan jaman. Dengan demikian para pemuda lulusan sekolah menengah bisa
meraih jenis-jenis profesi yang menjadi kebutuhan dunia dimasa depan.
Saatnya pemerintah memanfaatlkan
sebaik-baiknya BLK guna mencetak SDM unggul yang memiliki keahlian dan
ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar global. Materi latihan kerja di BLK
mesti disesuaikan dengan perkembangan dunia. Ada baiknya kita mencontoh pada
pengelolaan ketenagakerjaan di negara maju seperti Jerman, Prancis dan Amerika
Serikat.
Di sana, latihan kerja mengarah kepada pembentukan
wirausahawan sekaligus inovator. Menurut data statistik 30 persen dari total
wirausahawan dan pelaku start-up usaha di Amerika Serikat berusia sekitar 30 tahun.
Hal itu terwujud karena keberhasilan pemerintah dalam mengelola angkatan kerja
dan memberikan infrastruktur ketenagakerjaan dengan metode dan standar BLK yang
baik.
Modernisasi dan efektivitas pelaksanaan
pendidikan di BLK perlu segera diwujudkan. Begitu juga dengan anggaran BLK
harus dicukupi. Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat kompetensi para
pengajar atau instruktur di BLK yang selama ini kurang mendapatkan pengayaan
atau peningkatan kompetensi dan wawasan. Hal ini bisa diatasi dengan cara kerja
sama dengan lembaga atau konsultan pendidikan international terpadu, untuk
mengelola program pengiriman calon instruktur BLK untuk kuliah atau magang ke
negara-negara maju.
Pihak konsultan membantu mencari tempat
kuliah yang sesuai dengan visi dan misi BLK serta membantu menentukan wahana untuk
mendalami langsung masalah aktual ketenagakerjaan dan aspek industri.
Modernisasi dan efektivitas pelaksanaan pendidikan di BLK perlu segera
diwujudkan. Begitu juga dengan anggaran BLK harus tercukupi. Perlu terus
didorong betapa pentingnya adalah tingkat kompetensi para pengajar atau instruktur
di BLK yang selama ini kurang mendapatkan pengayaan atau peningkatan kompetensi
dan wawasan.
Mencetak bermacam portofolio kompetensi
yang unggul serta aspek pasar tenaga kerja di luar negeri hendaknya menjadi
visi dan misi baru bagi BLK. Selain itu keberadaan BLK juga mampu melakukan
revolusi mental bagi angkatan kerja Indonesia. Keberadaan BLK hendaknya terkait
dengan aspek sosioteknologi bagi masyarakat. Ini harus dibarengi dengan proses
transformasi dan audit teknologi atau auditek yang aktual dan relevan.
Proyek-proyek infrastruktur dalam skala
besar seperti proyek ketenagalistrikan KA cepat, bendungan, bandara
internasional dan proyek infrastruktur lainnya hendaknya menekankan aspek
transformasi dan auditek yang bisa meningkatkan kualitas alih teknologi
sekaligus memperluas lapangan kerja.
Saatnya kita melakukan auditek untuk
proyek-proyek besar dan produk teknologi asing yang masuk ke Indonesia secara
konsisten dan penuh totalitas. Hal itu untuk menjamin keandalan dan nilai tambah dikemudian hari.
Langkah tersebut juga dapat memperluas lapangan kerja, menumbuhkan industri local
serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif penerapan
teknologi yang tidak ramah lingkungan dan sosial.
Auditek bisa mengoptimalkan SDM
teknologi dan secara otomatis akan memperluas ragam profesionalitas. Ketentuan
auditek hendaknya sesuai dengan misi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
yakni bersifat technoware dari aspek teknologi perangkat keras
dan lunaknya. Ini juga mencakup aspek infoware, orgaware, dan humanware. Betapa pentingnya peran auditek dalam
meningkatkan daya saing SDM dan industri lokal. Ini karena fungsinya dapat
mengidentifikasi posisi teknologi suatu industri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar