Membangun SDM Infrastruktur 

Oleh Bimo Joga Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA

Kebijakan Presiden Joko Widodo memacu pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan banyak sumber daya manusia (SDM) ahli teknis maupun pembiayaan agar program terwujud dengan kualitas baik dan berlanjut tanpa kendala di waktu mendatang. Instruksi Presiden kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Kementerian BUMN dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mempercepat pelaksanaan proyek 35 ribu megawatt juga perlu penyediaan SDM ahli audit teknologi dan mengatasi dampak sosial proyek PLTU. Jangan sampai megaproyek untuk mengatasi defisit pasokan listrik Jawa- Bali sebesar 21 ribu MW justru menimbulkan dampak negatif generasi mendatang. 

Keputusan Jokowi melanjutkan beberapa proyek mangkrak seperti PLTU Batang (Jawa Tengah) senilai 56,7 triliun rupiah, sarana olah raga Hambalang dan lima ruas jalan tol senilai 48,8 triliun rupiah mengandung risiko kegagalan pembiayaan dan struktural jika tidak dikaji mendalam. Tak pelak lagi, Indonesia kini perlu SDM ahli infrastruktur yang mampu merumuskan skema pembiayaan fleksibel karena anggaran berubah-ubah sebagai dampak pemangkasan 50 triliun rupiah dalam APBN 2016 agar defisit tak melebar. 

Ini berimbas pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jumlah proyek yang dipangkas lebih dari 1.000 paket. Total anggaran Kementerian PUPR dipangkas 8,4 triliun meliputi Direktorat Jenderal Bina Marga (5 triliun). Kemudian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) 1,9 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya 1 triliun, dan Direktorat Jenderal Perumahan 325 miliar. 

Strategi pembangunan infrastruktur pemerintahan sebaiknya belajar dari pengalaman Brasil yang terpuruk karena masalah fiskal 10,6 persenterhadap Produk Domestik Bruto (2015). Padahal ambang batas aman 2 persen-3 persen. Brasil terlalu bernafsu membangun infrastruktur, utamanya untuk persiapan tuan rumah olimpiade. Ambisi Presiden Jokowi membangun infrastruktur besar-besaran bisa menghadapi hambatan serius dari sisi penerimaan APBN. Tahun lalu APBN defisit 2,5 persen. Akibatnya tahun ini pemerintah memangkas belanja 50 triliun yang belum tentu bisa mengatasi APBN. 

Visi kebangkitan nasional pemerintahan Jokowi terartikulasi dalam bentuk pembangunan berbagai infrastruktur secara progresif. Sayang, proyek tersebut kurang terkonsep dengan baik dan terlihat tergesa-gesa tanpa disertai strategi transformasi teknologi sserta persiapan SDM. Akibatnya beberapa proyek infrastruktur kurang bermanfaat sebesar-besarnya bagi industri lokal dan perluasan kesempatan kerja. Bahkan pembiayaan infrastruktur yang bertumpu pada utang itu terlihat tidak disertai pengawasan kualitas bangunan dan kinerja struktur secara baik. 

Pada era persaingan global saat ini perlu mencetak SDM ahli yang mampu m e n d u k u n g milestones pembangunan sebagai perangkat pengendalian. Sistem canggih dibuat atas kerangka kerja fakta dan jawaban terhadap situasi pembangunan infrastruktur yang sudah dianalisasis secara valid dan terstandarisasi. Konteksnya rencana pembangunan wilayah atau infrastruktur biasanya berupa visualisasi digital rencana pengembangan. 

Visualisasi tersebut dalam dunia otomotif atau industri pesawat terbang biasa disebut moc up. Perkembangan perangkat lunak seperti Catia berkemampuan solid modeling bisa membantu pembuatan digital mockup untuk proyek infrastruktur. Dengan digital muckup berbagai macam perubahan desain dan pembiayaan bisa direvisi serta disimulasikan dengan cepat. Mestinya seluruh proyek infrastruktur pemerintahan disertai sistem canggih seperti Beijing Municipality Planning Exhibition. Masyarakat bisa mengetahui secara detail kondisi Beijing beberapa tahun ke depan. Jadi, ada integrasi pembangunan. 

Hingga kini pembangunan infrastruktur pusat maupun daerah banyak mengandung sederet masalah teknis, sosiologis, dan tidak berkualitas. Pemerintah harus mengantisipasi berbagai kasus proyek infrastruktur berkualitas rendah. Tapi, negeri ini juga kekurangan SDM berkompetensi bidang quantity surveyor yang mampu menghitung dan menganalisis biaya proyek. 

Komponen Lokal 

Selain itu pembangunan berbagai proyek infrastruktur kurang melibatkan aspek audit teknologi yang bertujuan untuk mengendepankan kepentingan komponen lokal dan melibatkan seluas-luasnya tenaga kerja lokal. Pemerintah hendaknya tidak member cek kosong begitu saja kepada pengusaha asing untuk memilih dan menentukan sendiri spesifikasi teknologi yang akan diterapkan di sini. 

Ambisi Tiongkok baik pengusaha swasta maupun BUMN untuk terlibat pembangunan infrastruktur skala besar di Indonesia seperti proyek tenaga listrik, bendungan, kereta cepat dan lain-lain perlu pengawasan ketat. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga clearing house technology harus memiliki kewibawaan untuk mengaudit teknologi produk atau proyek yang masih dalam perencanaan maupun berlangsung. 

Selama ini pemerintah memberikan begitu saja konsesi kepada perbankan Tiongkok, yakni Bank Exim China dan China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) untuk membangun beberapa proyek pembangkit listrik. Namun tidak disertai persiapan SDM ahli yang terlibat aktif sebagai assessment technology dan menghitung biaya eksternal yang timbul. Akibatnya beberapa pembangkit, seperti PLTU Suralaya 625 MW, PLTU Paiton Baru 660 MW, PLTU Labuan 3 x 330 MW, dan PLTU Indramayu 3 x 300 MW sering bermasalah karena kerap rusak dan menimbulkan biaya eksternal tinggi di kemudian hari. 

Biaya eksternal antara lain dihitung dengan menganalisis penyebaran dampak dari emisi atau impact pathway analysis. Biaya eksternal pembangkit listrik yang telah eksis seperti PLTU Suralaya rata-rata sebesar 0,65 cents dollar AS/kWh. Dengan adanya biaya eksternal, ongkos pembangkitan akan membengkak sekitar 15 persendi kemudian hari. Biaya eksternal tersebut merupakan biaya yang ditanggung masyarakat dan lingkungan yang selama ini tidak dimasukkan dalam perhitungan baik produsen maupun konsumen tenaga listrik. 

Penulis President Director & CEO Euro Management Indonesia