Republika - Merespons Tantangan Iptek di Masa Depan

Merespons Tantangan Iptek di Masa Depan

Pembangunan karakter bangsa merupakan megaproyek bagi bangsa-bangsa yang ingin maju dan berdaya saing tinggi. Apa pun dan berapa pun harganya tentu akan ditempuh demi keberhasilan pembangunan karakter bangsa yang diikuti oleh penguasaan Iptek secara progresif.

Sebagai anak intelektual Prof.DR.Ing BJ Habibie, segenap anggota Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) dituntut untuk memiliki karakter unggul dan inklusif atau merakyat dalam berkarya maupun dalam menggeluti profesinya. 

Meraih keunggulan di bidang Iptek dan nilai tambah di segala bidang, serta selalu digaris depan depan dalam transformasi teknologi dan industri. Semua itu menjadi karakter IABIE yang digariskan oleh BJ. Habibie. 

Dengan modal alamiah berupa wadah perhimpunan alumni dengan bermacam portofolio kompetensi serta daya kreativitas dan inovasi, visi itulah yang hendak dikedepankan. IABIE ingin mewujudkan kepemimpinan unggul, khususnya kepemimpinan dalam domain Iptek dan dunia usaha melalui sinergi yang kuat antar anggota dan sesama anak bangsa.

Terus berjuang bersama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pembangunan nasional di Indonesia. Khususnya strategi transformasi teknologi dan industri dengan wahana yang sesuai dengan semangat jaman.

Program kerja IABIE menekankan berbagai macam inisiatif kebangsaan dan kebudayaan seperti yang hingga kini masih dilakukan oleh Bapak BJ.Habibie.

Para anggota IABIE pada saat ini telah eksis berkaya dan berinovasi untuk bangsa. Sebagian besar masih terkait dengan aspek global brain circulation yang berkarya di dalam negeri ataupun di luar negeri yang langsung ataupun tidak langsung telah menyokong kemajuan bangsa. Masing-masing terkait dengan aspek global brain circulation.

IABIE juga memiliki program kerja terkait advokasi, promosi dan dukungan konkrit terhadap segenap para ilmuwan, inovator dan teknologi yang tengah berkarya dan berinovasi tetapi ditengah jalan mengalami berbagai kendala teknis dan non teknis.

Kendala non teknis termasuk melakukan pembelaan hukum dan upaya politik bila ada anggota yang terkena masalah. Seperti misalnya kasus inovator alat kesehatan (alkes) dan kasus mobil listrik. Kondisi Indonesia saat ini ada irisan antara domain hukum dan domain inovasi teknologi yang masih abu-abu sehingga bisa berakibat yang merugikan kegiatan inovasi.

Pengurus IABIE memberikan masukan yang komprehensif kepada pemerintah, khususnya terhadap otoritas hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian terkait domain abu-abu di atas. Sehingga otoritas hukum di negeri ini bisa memahami secara komprehensif terkait dengan pengembangan teknologi dan proses inovasi. Supaya hukum tidak memakan anak bangsa yang melakukan proses inovatif.

IABIE memiliki program kerja membantu pemerintah mewujudkan poros teknologi global yang kini sedang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Membantu pemerintahan membenahi ekosistem di dalam negeri yang mampu mengkondusifkan brain circulation, dimana warga negara berbakat betah berkarya di negeri tercinta.

IABIE mengajak segenap bangsa untuk meneropong keberhasilan Tiongkok, India dan Israel yang akhir-akhir ini menikmati ledakan investasi berkat proses inovasi di segala lini.

Indonesia perlu menerapkan seruan pemenang Hadiah Nobel Robert Solow, bahwa ekosistem inovasi teknologi yang baik disuatu bangsa merupakan instrumen yang paling andal untuk menggenjot produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ditengah krisis dunia.

IABIE berusaha menjadi Jembatan kolaborasi ABG yang erat dan konstruktif untuk mendorong proses inovasi. Mendorong terjadinya kolaborasi ABG (Acacemics, Businesses, Government) dalam riset dan inovasi.

Memfasilitasi terjadinya riset berorientasi kebutuhan industri dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang akan menjadi pengembang, investor dan pemasarnya.

IABIE juga berperan sebagai badan pemikir, badan analis yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan inisiatif kerakyatan.

Juga mempunyai solusi konkrit dan daya guna langsung terhadap masyarakat, pemerintah, dan para pengambil keputusan. Implementasi badan pemikir juga sebagai clearing house untuk para anggota dan cendekiawan lain yang mungkin tidak mendapat kesempatan dikenal idenya, terutama oleh para pengambil keputusan.

Aktivitas sebagai badan pemikir juga diwujudkan dalam seminar, pendidikan, latihan, dan penjabaran ide yang bersifat strategis untuk pembangunan bangsa.

Segenap anggota IABIE bertekad melanjutkan peran sejarah BJ Habibie sejak beliau menjadi penggerak Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman pada 1956. Sebagai pengurus pada waktu itu BJ Habibie memiliki obsesi dan visi pembangunan yang detail.

Sejak saat itu PPI mulai menyiapkan wahana bangsa diberbagai bidang. Seperti bidang kedirgantaraan, maritim, ketenagalistrikan, dan wahana industrialisasi lainnya. Wahana merupakan sarana dan prasarana yang strategis untuk pembangunan bangsa yang bertumpu kepada prinsip kemandirian.

Sepanjang kariernya BJ Habibie telah mempersiapkan berbagai wahana industrialisasi dan pusat Iptek serta meletakkan tonggak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus.

Pada saat ini IABIE sedang melakukan reinventing program pengiriman kembali lulusan SMA ke luar negeri dengan skema yang sesuai dengan kondisi sekarang serta memberikan solusi ke Pemerintah terkait dengan pengiriman lewat skema offset.

Kebijakan Presiden Joko Widodo memacu pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan banyak SDM ahli dibidang teknis maupun pembiayaan.

Sehingga pembangunan infrastruktur bisa terwujud dengan kualitas yang baik dan bisa berlanjut tanpa kendala yang berarti di waktu mendatang.

Selain itu pembangunan berbagai proyek infrastruktur perlu melibatkan aspek audit teknologi yang bertujuan untuk mengedepankan kepentingan komponen lokal dan melibatkan seluas-luasnya tenaga kerja lokal.

Pemerintah hendaknya tidak memberikan cek kosong begitu saja kepada pengusaha asing untuk memilih dan menentukan sendiri spesifikasi teknologi yang akan diterapkan di negeri ini.

IABIE membuat cetak biru yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan pentingnya membentuk lembaga untuk mengelola sistem offset terkait dengan berbagai macam belanja ke luar negeri maupun pembangunan berbagai macam infrastruktur. Offset dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik.

Lembaga offset yang diinisiasi IABIE sebaiknya diisi oleh para ahli yang mengerti tentang alih teknologi, konsultan pendidikan internasional dan ahli tentang bisnis dan nilai tambah industri.

Lembaga offset harus mengerti betul tujuan ekonomis dari offset yang bisa memperluas lapangan kerja dan mengoptimalkan devisa keluar negeri.

Selanjutnya lembaga offset juga harus memahami betul tujuan alih teknologi di berbagai tingkatan. Idealnya lembaga offset dibentuk oleh Presiden dan harus mampu berkoordinasi lintas kementerian.

Sehingga belanja kementerian dan lembaga negara lain keluar negeri dengan jumlah nominal tertentu, sebaiknya ditempuh dengan mekanisme offset.

Begitu juga ada ketentuan offset tersendiri bagi perusahaan patungan swasta dan pemerintah, atau swasta murni, bagaimana permberlakuan offset yang ideal. Lembaga offset harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait offset.

Kemudian memiliki data-base yang akurat terkait perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mampu menerima offset. Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan offset serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Skema offset sebaiknya mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Yang terdiri dari direct offset dan indirect offset. Direct offset merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian. Sedangkan indirect offset atau biasa disebut offset komersial biasanya berbentuk buyback, bantuan pemasaran/pembelian alutsista yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM.

Perjanjian kontrak pengadaan sebaiknya menekankan transfer of technology (ToT) dengan mengirimkan SDM untuk belajar dan magang di luar negeri.