Kemerdekaan dan Industri Pertahanan

OLEH BIMO SASONGKO

Kedaulatan Negara merupakan manifestasi kemerdekaan bangsa yang paling hakiki. Tantangan untuk menjaga kedaulatan wilayah RI semakin kompleks sehingga membutuhkan infrastruktur dan alutsista yang modern. Oleh karena itu, dibutuhkan industri pertahanan dengan kondisi yang agilitas atau tangkas.

Spirit HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-72 menjadi momentum untuk meneguhkan industrialisasi dan transformasi teknologi pertahanan. Pengembangan industri pertahanan merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan selama ini belum didukung oleh kemampuan industri pertahanan secara optimal sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap produk alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri.

Industri pertahanan itu meliputi industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan industry bahan baku.

Dalam merealisasikannya tentu perlu dukungan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi pertahanan untuk menerapkan visi bagi kemajuan dan kemandirian industri pertahanan di Indonesia. SDM lokal harus memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, sehingga mampu mendukung tercapainya kemajuan teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan sesuai

dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks ini, industri pertahanan nasional mensyaratkan pula penyelenggaraan dan pengelolaan secara terpadu. Kasus korupsi yang terkait pembelian helikopter Agusta Westland (Heli AW 101) yang didatangkan dari pabrikan Inggris-Italia merupakan indikasi bahwa pengembangan alutsista selama ini belum searah dengan keberadaan industri pertahanan. Pengadaan heli dinyatakan menyimpang karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Heli tersebut pintunya bukan ramp door, padahal PT DI sebagai salah satu industri pertahanan bisa membuat heli seperti yang ditentukan dalam spesifikasi.

Makna peringatan HUT kemerdekaan sangat relevan dengan kondisi dan tantangan hankam pada saat ini.

Seperti ditekankan oleh Presiden Joko Widodo bahwa lanskap politik global dan ancaman hankam sudah berubah. Oleh sebab itu perlu pengembangan SDM untuk antisipasi perubahan itu.

Postur SDM bidang hankam ditantang kemampuannya untuk bisa menghasilkan metode pengamanan yang paling tepat untuk Indonesia. Hal itu seperti dikemukakan Presiden Jokowi saat memberikan pembekalan kepada perwira remaja TNI/Polri, di Mabes TNI.

Program pengadaan alutsista menurut Presiden Jokowi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal itu, misalnya, pengadaan tank pun harus dievaluasi karena mungkin saja saat ini sudah kurang diperlukan, diganti dengan drone atau pesawat nirawak.

Mewujudkan kedaulatan dirgantara Indonesia merupakan tantangan besar bagi industri pertahanan. Perlu sinergitas antara industri pertahanan dengan TNI AU terkait dengan rencana strategis pengadaan alutsista.

  

Rencana strategis itu tidak bisa terlepas dari pengembangan SDM. Pengembangan meliputi personel TNI AU maupun kalangan sipil yang menggeluti teknologi penerbangan dan infrastruktur pendukungnya.

Dalam Renstra ditekankan program untuk peremajaan atau pengganti alutsista antara lain pesawat F-5E/F Tiger II yang diproyeksikan pada dua kandidat utama, yaitu Sukhoi Su-35 Super Flanker buatan Rusia, dan F-16 Viper buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat.

Selain itu, pemutakhiran armada pesawat angkut berat sekelas C-130 Hercules, helikopter angkut berat dan pemutakhiran pesawat latih jet jenis T-50i dari Korea Aerospace Industry, Korea Selatan. Alat pertahanan negara perlu pula melengkapi dengan radar dan sistem persenjataannya.

Dalam era kompetisi global, tantangan TNI AU makin dinamis. Terutama terkait perkembangan kompetisi kedaulatan wilayah udara. Kompetisi sengit tersebut ditunjukkan oleh beberapa negara, seperti Tiongkok yang telah mengembangkan pesawat pembom nuklir untuk meraih superioritas udara.

Para insinyur teknik penerbangan Tiongkok berhasil membuat sejumlah pesawat tempur canggih seperti jet tempur generasi kelima Chengdu J-20, pesawat pembom nuklir berteknologi stealth Xian H-8, dan pembom strategis jarak jauh Xian H-6, dan masih merancang pesawat pembom strategis berteknologi stealth yang bisa mencapai daratan AS, yakni H-20. Selain itu, pesawat pembom canggih yang bisa membawa nuklir dan memiliki kecepatan hipersonik.

Untuk menjaga wilayah udara diperlukan SDM unggul yang memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan sistem radar nasional. Kurangnya radar untuk memantau cuaca dan mengawasi wilayah Nusantara harus segera diatasi.

Saatnya kita meneguhkan Wawasan Nusantara yang kini sangat tergantung kepada SDM yang menguasai infrastruktur pemantau yang andal dalam menjaga wilayah negara. Sistem pemantau terintegarsi dalam C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissanse) yang mengedepankan drone atau pesawat tanpa awak dan sebaran radar di titik-titik rawan, seperti yang ditekankan oleh Presiden Jokowi.

Drone yang biasa disebut Unmanned Aerial Vehicle (UAV) sebenarnya bisa segera direalisasikan karena sudah ada rancang bangun yang dilakukan oleh BPPT, PT Dirgantara Indonesia, dan LAPAN. Bahkan, jika satelit rancang bangun LAPAN sudah selesai, hal ini sangat menunjang operasional drone.

Pemerintah perlu mewujudkan optimasi dan keandalan infrastruktur radar nasional. Khususnya sinergi dan integrasi radar yang dimiliki oleh pihak militer maupun sipil. Alutsista radar sangat penting karena bisa mendeteksi secara dini adanya gangguan keamanan, faktor keselamatan penerbangan dan kejahatan ekonomi. Dukungan alutsista radar itu, dalam kondisi mendesak, akan memungkinkan dan memudahkan mendatangkan bantuan armada pesawat tempur atau armada kapal dalam waktu yang cepat dan sasaran yang tepat.

Putra-putri Indonesia sudah menguasai teknologi membangun radar yang canggih. Hal itu ditunjukkan oleh pakar teknologi radar yakni Beno Kunto Pradekso yang kini menjadi CEO PT Dua Empat Tujuh yang selama ini fokus usahanya adalah rancang bangun radar, terutama pengembangan jenis array radar.

Pada saat ini dibutuhkan penyempurnaan dan penambahan alutsista radar TNI. Seperti jenis Thomson tipe TRS 2215R yang ditempatkan di sepanjang garis pantai Pulau Sumatera menghadap Selat Malaka, antara lain di Sabang, Lhokseumawe, Sibolga, dan lain-lain.

Begitu juga radar yang ditempatkan di Kepulauan Natuna yang berfungsi memonitor wilayah di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Kita perlu berupaya dan begerak cepat untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja radar nasional. Selama ini usaha optimasi tersebut terkendala masalah klasik. Yakni proporsi keterlibatan industry pertahanan nasional.

Format Pendidikan Karakter

Oleh Bimo Joga Sasongko

Presiden Joko Widodo mengatakan pendidikan anak sebaiknya tidak hanya diberikan di ruang kelas. Tapi juga bisa dilakukan di luar sekolah dnegan hal-hal yang berkaitan dengan jiwa kemuliaan. Pernyataan itu disampaikan pada Rakor Pimnas 2017 Persatuan Guru Republika Indonesia (PGRI) di Sleman, DIY.

           Jokowi meminta guru menanamkan pendidikan karakter. Sebab, pendidikan karakter penting untuk pembentukan etos kerja, kejujuran, integritas, unggul dan memilikii semangat pantang menyerah, serta kerja keras. Presiden Joko Widodo juga menekankan soal perubahan kondisi bangsa di masa depan. Menurutnya, generasi Z akan mengubah peta politik dan ekonomi secara nasional dalam waktu 5 – 10 tahun ke depan.

           Sistem pendidikan nasional mesti diarahkan untuk membentuk karakter anak yang unggul dan sesuai dengan tantangan zaman. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku.

             Karakter unggul berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nila-nilai seperti punya kepercayaan diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif, inovatif, dan mandiri.

         Penerapan kurikulum sebaiknya disertai dengan transformasi pendidikan. Transformasi tersebut kini sangat dipengaruhi oleh kekuatan jaringan N-Fluence atau Net Fluence yang sedang melanda generasi muda. Mereka kesehariannya tidak bisa lepas dari internet. Jaringan itu kini merevolusi pembelajaran. Dari pembelajaran individual ke pembelajaran kolaboratif.

            Perlu program unggulan pemerintah untuk membangun system yang mendukung terwujudnya lingkungan pembelajaran generasi Z alias  next generation learning environment. Yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, administrasi, serta interaksi dan kolaborasi antara gutu, siswa, orangtua, komunitas, dan sekolah yang lebih efektif dan murah.

       Perkembangan pembelajaran di Negara maju diwarnai dengan penerapan Multiuser Virtual Environment (MUVE) yang merupakan berbagai model virtual dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga bermacam perkembangan iptek bisa divirtualisasikan secara menarik. Hal ini sangat menggairahkan para siswa untuk menekuni disiplin ilmu dengan cara yang lebih praktis dan menyenangkan. Ibarat melakukan tamasya ilmu pengetahuan, setiap hari sekolah menjadi hal yang sangat mengasyiakan siswa.

        Pembangunan karakter bangsa perlu format atau metode yang efektif sehingga bisa diserap dengan baik oleh generasi saat ini. Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pendidikan Penguatan Karakter perlu segera diterbitkan.

         Pendidikan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter. Betapa penting faktor pendidikan itu karena mentalitas seseorang dapat dibangun dengan baik dan terarah. Pendidikan karakter siswa memerlukan proses kreatif dan data inovativ sesuai dnegan kondisi kekinian.

         Pembentukan karakter unggul siswa memerlukan waktu belajar yang lebih panjang. Karena para siswa perlu presentasi diri mengenai gagasan dan ide-idenya di dalam kelas. Presentasi dari masing-masing siswa perlu dilakukan agar percaya diri dan lebih memahami pelajaran serta bisa mendorong kretivitas.

            Presentasi siswa tentang ide dan karyanya sejak awal tahun 80an telah manjadi perhatian para guru besar seperti Profesor Andi Hakim Nasution yang setia menjadi dewan juri Lomba Peneliatan Ilmiah Remaja yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan LIPI. Bahkan, Menteri Pendidikan seperti Daoed Joesoef, Nugroho Notosusanto hingga Fuad Hasan juga berkenan mengikuti presentasi yang dilakukan oleh para siswa sekolah menengah. Presentasi seperti telah membuka jalan lahirnya generasi unggul yang mampu bersaing secara global.

         Di masa depan para guru harus intens membimbing presentasi siswa setelah menyerap pelajaran. Presentasi lebih hebat lagi jika memakai bahasa asing.

         Daya saing suatu bangsa ditentukan oleh sejauh mana para pemuda berkreasi dan berinovasi sesuai dengan tren dunia. Seperti yang tergambar dalam kajian lembaga pendidikan terkemuka di Amerika yaitu Harvard Business, yang menekankan pentingnya mendorong daya saing pemuda di bidang sistem inovasi dan produksi.

           Perlu totalitas untuk membangun ruang kreativitas sekolah. Negeri ini membutuhkan sebanyak banyaknya tokoh muda inovator untuk menuju kejayaan bangsa. Inovasi segalam macam disiplin ilmu dan keanekaragaman budaya. Baik inovasi tingkat dunia maupun tingkat lokal yang memiliki arti strategis dalam kehidupan berbangsa.

        Sekolah adalah sarana yang tepat untuk menumbuhkan budaya inovasi. Oleh sebab itu, perlu strategi kebudayaan bagi sekolah yang focus terhadap budaya inovasi. Menumbuhkan budaya inovasi di kalangan siswa jangan hanya bersifat seremonial. Kegiatan inovatif sebaiknya dilakukan oleh siswa dalam bentuk yang bervariasi.

        Pada prinsipnya sumber inovasi, baik itu produk atau proses, merupakan proses belajar. Agar siswa mampu melakukan kegiatan inovatif maka harus ada upaya meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologinya, yaitu dengan memperkuat kapasitas learning-nya.

      Dalam persaingan global yang sangat ketat diperlukan berbagai right brain training untuk menggenjot daya kreativitas siswa. Budaya inovasi dengan titik berat proses kreatif dan inovatif sebaiknya menjadi muatan kurikulum di sekolah.

          Saatnya melihat dengan jernih kondisi riil pendidikan di negeri ini. Pemerintah bertekad bahwa hakikat pendidikan untuk mewujudkan peradaban Indonesia yang unggul. Makna pendidikan bukan hanya untuk menyelasaikan atau menjawab persoalan bangsa yang sifatnya sangat teknis dan bersifat kekinian semata. Melainkan pendidikan untuk mewujudkan peradaban unggul dalam ekosistem global.

        Bimo Joga Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA. Pendiri Euro Management Indonesia, Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)

Diaspora dan Potensi Outsourcing Global

Oleh Bimo Joga Sasongko

Kongres Diaspora Indonesia ke-4 di Jakarta dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama. Tujuan utama kongres adalah untuk menghimpun potensi yang dimiliki para diaspora Indonesia agar bisa memberikan nilai tambah dan pemikiran strategis bagi pembangunan di Tanah Air.

                Istilah “diaspora” berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti penyebaran atau penaburan. Dalam konteks pergerakan warga negara, diaspora merujuk pada penduduk yang menetap di negara lain karena berbagai faktor, misalnya mencari penghidupan yang lebih baik. Dalam perkembangan globalisasi, diaspora menjadi kekuatan ekonomi baru bagi suatu bangsa.

                Kondisi demografi Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan segera memasuki era bonus demografi mestinya menjadikan bangsa ini memiliki jumlah diaspora nomor tiga dunia setelah Tiongkok dan India. Peran diaspora sangat penting untuk ikut memperluas lapangan kerja di Tanah Air dengan cara menangkap potensi outsourcing global. Potensi tersebut selama ini banyak dinikmati oleh India dan Tiongkok. Para diaspora dari dua negara tersebut sangat gigih merebut potensi outsourcingglobal untuk diarahkan ke negaranya.

                Untuk mewujudkan hal di atas perlu mengoptimalkan langkah Indonesian Diaspora Network Global (IDNG). Saatnya para diaspora bersinergi mengarahkan rezeki globalisasi outsourcing ke Tanah Air. Untuk itu pemerintah harus memiliki sistem dan regulasi yang baik disertai dengan pengembangan SDM sejak dini.

                Khususnya sejak di bangku sekolah menengah diperkenalkan dengan bidang-bidang yang dibutuhkan outsourcing global. Biasanya para diaspora lebih adaptif dan menguasai potensi outsourcing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

                Apalagi Presiden Jokowi memberi perhatian serius terhadap pengusaha alih daya atau outsourcing. Untuk itu disiapkan program untuk mengembangkan lebih luas industri jasa termasuk outsourcing sebagai salah satu program unggulan pemerintah. Hal itu mengingat jumlah angkatan kerja yang kian bertambah dari tahun ke tahun.

                Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2016 mencapai angka 127,8 juta jiwa. Jumlah pengangguran akan mengalami penurunan yang berarti berkat outsourcing. Dengan itu para fresh graduate juga mendapatkan pelatihan kerja secara insentif sebelum disalurkan ke perusahaan rekanan.

                Pelaku usaha outsourcing hendaknya jalankan bisnisnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Saatnya Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) membenahi standar kualifikasi perusahaan. Juga perlu membentuk regulasi persyaratan pengguna perusahaan outsourcing, membuat regulasi standardisasi manajemen fee, dan hal teknis lainnya.

                Hal itu agar sistem outsourcing di Indonesia berkeadilan bagi karyawan, maupun perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Pemerintah bersama asosiasi dan organisasi buruh perlu program cepat untuk mengembangkan business process outsourcing (BPO). Sehingga usaha outsourcing tidak kalah dengan Negara tetangga seperti Filipina. Negara tetangga ini mampu mendapatkan peluang usaha tersebut hingga mencapai US$ 25 miliar dalam satu tahun. Bidang outsourcing yang berpotensi didapat dari pasar global antara lain sektor grafis, animasi, aplikasi software.

                Sektor ketenagakerjaan kini ditentukan oleh perkembangan bisnis global yang sangat dinamis. Ditandai dengan migrasi tenaga kerja antarnegara. Daya saing tenaga kerja asing (TKA) yang lebih kompetitif memaksa tenaga kerja lokal harus meningkatkan kompetensi dan kemampuan berbahasa asing.

                Tak bisa dimungkiri perluasan lapangan kerja yang sering dinyatakan oleh pemerintah merupakan jenis profesi yang rentan dan kurang memiliki prospek dan daya saing global. Jika dikaji lebih mendalam lagi, ternyata para kepala daerah kurang mampu merencanakan portofolio profesi yang harus dikembangkan di daerahnya. Di mana ada jenis profesi kerja yang sudah ketinggalan zaman tetapi luput dari perhatian.

                Sedangkan jenis-jenis profesi yang menjadi kebutuhan dunia di masa depan belum dipersiapkan secara baik. Pemerintahan dituntut lebih efektif meningkatkan daya saing tenaga kerja. Apalagi pada era 2020 hingga 2030 terjadi fenomena bonus demografi, di mana usia produktif penduduk Indonesia mencapai puncaknya.

                Bonus demografi harus dipersiapkan dengan berbagai program pengembangan SDM bangsa terutama bagi kaum buruh. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang mencapai 305,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 28,6% dari tahun 2010 yang sebesar 237,6 juta jiwa.

                Meningkatnya jumlah penduduk pada 2035 tersebut menjadikan Indonesia negara kelima dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia tersebut dibarengi dengan meningkatnya penduduk berusia produktif (usia 15 tahun sampai 65 tahun). Idealnya era tersebut menjadi momentum untuk mewujudkan produktivitas yang tinggi dan daya saing ketenagakerjaan yang berstandar global.

                Tak pelak lagi outsourcing lintas negara pada saat ini bisa dianalogikan sebagai potensi ekonomi globalisasi yang sangat besar dan sedang diperebutkan oleh berbagai negara yang memiliki SDM yang tangguh. India adalah contoh negara yang mampu merebut potensi global tersebut. Karena SDM di sana dipersiapkan dengan baik. Utamanya dengan cara spesialisasi ketenagakerjaan dan penguasaan bahasa asing.

                Memajukan usaha outsourcing harus disertai pembenahan SDM perdesaan. Untuk membenahi SDM perlu terobosan yang luar biasa. Dan berani banting setir dengan program pembangunan yang ada. Masalah pemerataan pembangunan yang paling krusial terdapat di perdesaan. Kebangkitan nasional yang paling esensial adalah dengan cara membangkitkan SDM di perdesaan. Dan membangkitkan proses nilai tambah terhadap sumber daya alam (SDA) yang tersedia di masing-masing daerah.

                Saatnya membangkitkan SDM di perdesaan, khususnya daerah terpencil atau kabupaten yang masih terbelakang. Perlu terobosan untuk membangkitakn SDM perdesaan lewat pendidikan. Seperti yang pernah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, agar mengirim para lulusan SMK kejuruan perikanan dari daerah terpencil untuk kuliah di Jepang guna mendalami teknologi budidaya mutiara dan proses nilai tambahnya. Terobosan memberikan beasiswa ikatan dinas bagi siswa berprestasi dari sekolah menengah untuk belajar di luar negeri patut diapresiasi dan diperluas.

               

Bimo Joga Sasongko, Pendiri Euro Management Indonesia. Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)

Bimo Sasongko Persiapkan Sejuta Anak Bangsa Belajar ke Pusat-Pusat Peradaban di Dunia

Oleh Anwar Tandjung

Bermula dari keresahan melihat pemerintah bangsa indonesia yag belum maksimal mengurusi pendidikan ke arah yang lebih baik, Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA (sang penerima penghargaan Top Eksekutif Muslim 2017 dari Majalah Ibadah yang bekerjasama dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia-IPEMI), yang waktu itu sedang melaksanakan program MBA-nya di Pforzheim University of Applied Science Fachhochschule (FH), Pforzheim, Jerman, merasa prihatin dan tertantang untuk ikut serta berkonstribusi memajukan Indonesia lewat sebuah pendidikan nonformal. Institusi itu kemudian muncul dengan nama Euro Management Indonesia (EMI).

Institusi yang fokus pada konsultan pendidikan internasional itu, sejak berdirinya pada tahun 2003, hingga kini terus berkembang, baik secara fisik maupun non fisik. Mulai dari pengiriman beberapa Siswa ke negara Jerman dan Prancis, kini sudah lebih dari 2000 siswa yang melanjutkan studi ke Inggris, Australia, Amerika Serikat, Belanda, Spanyol dan Jepang. Mulai dari beberapa karyawan hingga ratusan karyawan. Dari tempat yang terbatas, sampai beberapa ruang belajar dan kantor yang cukup representatif, yang kini berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Program Beasiswa

Pendidikan adalah suatu yang wajib bagi suatu kemajuan bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan MEA ini. Agar Indonesia dapat bergabung dengan negara-negara maju lain, SDM Indonesia haruslah berkualitas. Untuk itu, Bimo Sasongko, CEO dan Founder dari EMI yang juga merupakan Ketua Umum IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie) memfasilitasi beberapa program bagi anak bangsa, salah satunya adalah program beasiswa belajar lima bahasa asing (Jerman, Prancis, Inggris, Belanda dan Jepang)

Terhitung sejak tahun 2016 (Q2, 2017) sudah lebih dari 3000 partisipan yang mengikuti program ini. Mereka terdiri dari SLTA, Mahasiswa, Jurnalis, PNS, Pegawai BUMN dan Guru yang masing-masing berjumlah 1000-an lebih.

Walaupun pemerintah sejak lama memberikan program beasiswa, tapi sifatnya sangat terbatas hanya untuk S2 dan S3. Untuk S1 masih sangat minim. Padahal belajar diluar negeri sejak masa muda itu sangat penting. Karena masih bersifat fleksibel, belum memiliki tanggungan dan tidak memiliki banyak beban. Untuk itu, Bimo Sasongko lewat Euro Management menargetkan (hingga tahun 2030) bisa mengirimkan 1 Juta anak bangsa ini menuntut ilmu ke luar negeri. Program Beasiswa ini, dulu pernah dilakukan oleh Pak Habibie pada tahun 1980 dan berhenti 1988 karena persoalan politik.

Hal ini sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena bukan hanya mengadopsi keilmuannya saja, tetapi juga cara berpikir dan budaya positifnya, agar peradaban bangsa Indonesia dapat lebih berkembang dan maju.

Menggalang Umat Islam Untuk Maju

Kemajuan suatu bangsa atau ummat, salah satunya ditentukan dengan pendidikan. Kalau pendidikannya lemah, bangsa dan ummatnya akan menjadi ejekan, injakan, dan jajahan bangsa dan ummat lain yang lebih maju.

Kelemahan umat Islam (dari dulu) adalah yang tak lagi mementingkan pendidikan (formal non-formal, terlebih ilmu pengetahuan alam). Bimo mengajak, ummat Islam haruslah belajar. Harus maju.

Walaupun banyak tantangan, menggerakan ummat Islam supaya belajar dan maju haruslah beerjalan terus. Hanya dengan ilmulah kita bisa maju dan menguasai dunia. Seperti halnya pada peradaban keemasan Islam dahulu. Peradaban Keilmuan Islam yang disegani dan mampu menhjadi inspirasi negara-negara Barat untuk mengirimkan para sarjananya mempelajari budaya dan keilmuan Islam. Karena terlena, hingga saat ini ummat Islam dikuasai.

Untuk membangkitnya lagi, belajar ilmu pengetahuan di dunia Barat disertai dengan keimanan dan nasionalisme yang tinggi, adalah salah satu caranya. Langkah itulah yang ditempuh Bimo Sasongko lewat Euro Management-nya.

Pengembangan SDM Polri

Pengembangan SDM Polri

Oleh Bimo Joga Sasongko

Peringatan Hari Bhayangkara ke-71 pada 1 Juli diwarnai dengan tantangan yang makin kompleks. Kini seluruh jajaran Polri dituntut lebih profesional. Sesuai dengan makna lambang kepolisian yang bernama Rastra Sewakotama. Yang berarti Polri adalah abdi utama dari pada nusa dan bangsa. Sebutan itu adalah brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup segenap Polri. 

Sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat harus menghindari sikap sebagai penguasa. Ini sejalan dengan prinsip dasar kepolisian di semua negara yang disebut new modern police philosophy. 

Penugasan penting Presiden kepada Kapolri Tito Karnavian menekankan pengembangan karir dan SDM Polri secara progresif. Sehingga kompetensi personel diseluruh lini bisa berkembang dengan baik. 

Presiden Jokowi meminta agar Kapolri melakukan reformasi total demi kesempurnaan organisasi. Kompetensi sebaiknya menjadi kata kunci bagi Kapolri dalam menyempurnakan organisasi. 

Istilah kompetensi dalam kamus bahasa Inggris Webster mendefinisikan “Competence” sebagai kondisi yang cocok, cukup dan tepat (suitable, sufficient and fit). Istilah tersebut menggambarkan tugas-tugas yang menjadi elemen dari sebuah pekerjaan. Istilah ini berasal dari Management Charter Initiative, Inggris pada 1988 yang menyatakan bahwa kompetensi didefinisikan secara resmi sebagai; “kemampuan seseorang untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam konteks tertentu. Dan kemampuan untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan ke konteks yang baru dan atau berbeda. 

Sistem rekrutmen dan pendidikan SDM Polri perlu dibenahi karena pelaku dan modus kejahatan semakin canggih dan memerlukan teknologi dan lintas disiplin ilmu. Prestasi dan kompetensi yang tinggi pada diri Kapolri saat ini merupakan hasil dari sederet pendidikan dan penugasan di luar negeri yang pernah dia tempuh. Antara lain pendidikan di University of Exeter di Inggris yang meraih gelar MA dalam bidang Police Studies. Dan meraih PhD di Nanyang Technological University, Singapura. Hampir seluruh pendidikan dan kursus kepolisian yang terbaik di dunia pernah diiikutinya. Sederet pendidikan dan penugasan di luar negeri itu sangat membantu tugas dan menunjang prestasi. 

Sistem perekrutan di Polri mesti dibenahi secara mendasar. Sistem perekrutan pada berbagai jenjang sebaiknya dilakukan secara transparan. Tidak boleh lagi terjadi kolusi dan nepotisme dalam sistem rekrutmen. Selama ini dalam organisasi Polri ada empat sumber perekrutan. Yakni rekrutmen Tantama (Khusus Brimob dan Polair), Bintara, Perwira Akademi Kepolisian dan Perwira Sumber Sarjana, dengan syarat dari umur 18 hingga 22 tahun. 

Sistem rekrutmen SDM Polri berbasis empat nilai dasar yang menjadi pedoman berdasarkan universalitas watak peran dan fungsi dari institusi ini. Empat nilai dasar tersebut adalah integritas, akuntabilitas, legitimasi, dan bisa dipercaya. Empat nilai dasar yang universal tersebut tentu harus dikontekstualiasikan dengan situasi empirik pemolisian di negeri ini. 

“Merit System” 

Agenda Kapolri Tito untuk memotivasi personel atau SDM Polri sebaiknya menerapkan Merit system. Selama ini Polri belum sepenuhnya menerapkan Merit System dalam pengembangan karir dan kompetensi. Hingga kini masih berlaku sistem Time Based atau sistem yang sangat konvensional. Dalam arti ada waktu tertentu yakni antara empat sampai dengan lima tahun diberlakukan kenaikan satu pangkat bagi setiap anggota Polri. Memang ada persyarat an tambahan untuk bisa naik pangkat, yaitu dengan kewajiban menjalani pendidikan tertentu dan tidak bermasalah dalam dinas. Namun hal itu lebih bernuansa hanya formalitas belaka, bukan untuk peningkatan kompetensi yang esensial. Merit System memacu anggota Polri untuk selalu meningkatkan kompetensinya, lebih berinovasi dan kreatif agar mempunyai kelebihan dibanding rekan lainya. 

Merit System seharusnya segera diterapkan secara sistemik di seluruh Polres sehingga mendorong terciptanya personil yang memiliki kinerja baik. Proses wanjak di Polres harus didasarkan pada pertimbangan yang matang sehingga setiap penempatan personil akan terwujud “the rihgt man in the right job in the right time”. Untuk menempatkan personil pada jabatan tertentu, misalnya jabatan Kanit Lantas di Satlantas maka personil yang bersangkutan harus memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan dalam jabatan Kanit Lantas tersebut. Hanya personil yang memenuhi standar kompetensi jabatan itulah yang dapat ditempatkan pada posisi tersebut. 

Polri kini juga membutuhkan kerja sama dan pendidikan global bagi para perwira. Jika hanya mengandalkan pendidikan dan kursus di dalam negeri saja tentunya tidak memadai. Selain masalah pembenahan integritas, personil kepolisian juga perlu pengembangan kompetensi dan profesionalitas untuk 400 ribu personel Polri. 

Saat ini postur SDM Polri terkendala oleh komposisi struktur yang 90 persen terdiri dari kepangkatan bintara ke bawah yang memiliki kapasitas dan ketrampilan pemolisian yang minim dan dengan tingkat kesejahteraan yang kurang memadai. Sedangkan perwira Polri yang persentasenya sekitar 10 persen juga belum memiliki pola pengembangan profesi yang sesuai dengan tantangan jaman. 

Level Perwira 

Untuk mengatasi disparitas karir dan kompetensi itu perlu sistem pengembangan SDM Polri pada level perwira dengan berbagai program pendidikan di luar negeri. Untuk itu perlu penguasaan bahasa asing dan memilih perguruan tinggi di LN yang tepat untuk pendidikan para perwira Polri. 

Kompetensi Kapolri Tito yang sarat pendidikan internasional dan kerjasama global tentunya menjadi pengalaman berharga untuk melakukan pengembangan SDM Polri. 

Kapolri setiap saat perlu meningkatkan kemampuan Densus 88 yang menjadi ujung tombak personel anti teroris. Penanganan terorisme di negeri ini sangat membutuhkan kerja sama bilateral dan multilateral. Dalam konteks global, Kapolri sebaiknya lebih proaktif dalam penguatan dan peningkatan kerjasama ASEANAPOL (Asean National Police) yang merupakan sebuah organisasi kepolisian ASEAN yang terbentuk pada tahun 1981, terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan semenjak 2010 mempunyai sekretariat tetap di Kuala Lumpur.

Untuk mewujudkan ASEANAPOL yang tangguh dibutuhkan komitmen kuat di antara negara anggota ASEANAPOL dalam hal SDM kepolisian agar keamanan ASEAN dan pemberlakuan ASEAN Community bisa berlangsung dengan baik. 

Postur dan kompetensi SDM Polri mesti ditingkatkan dalam waktu yang singkat karena modus terorisme telah berubah menjadi aksi individual yang lepas dari kelompok atau organisasi terorisme. Terorisme individual bisa tumbuh secara sporadis dan beraksi tiba-tiba tanpa bisa diantisipasi.

Penulis, Lulusan North Carolina State University, USA. Pendiri Euro Management Indonesia. Ketua Umum IABIE 

Optimasi Peran Diaspora

Optimasi Peran Diaspora

Oleh : Bimo Joga Sasongko  *)

Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama dijadwalkan hadir untuk membuka Kongres Diaspora Indonesia ke-4 di Jakarta. Tujuan utama kongres untuk menghimpun potensi yang dimiliki Diaspora Indonesia agar bisa memberikan nilai tambah dan pemikiran bagi pembangunan di Tanah Air.

Dialektika kehidupan dan gaya kepemimpinan Obama sangat menginspirasi masyarakat dan Diaspora Indonesia. Konektivitas dunia yang berkembang pesat menjadikan negara seolah tanpa batas. Warga dunia semakin mudah menjalin kerjasama dan bekerja di negara lain.

Kondisi demografi Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan segera memasuki era bonus demografi mestinya  menjadikan bangsa ini memiliki jumlah diaspora nomor tiga dunia setelah Tiongkok dan India.

                Diaspora adalah penghasil devisa yang sangat signifikan. Peran diaspora Indonesia juga penting dalam proses global brain circulation yang sangat menentukan bagi pengembangan iptek dan pendidikan. Begitupun promosi industri budaya dan produk nasional bisa tersebar ke seantero dunia lewat diaspora.

                Untuk mewujudkan hal diatas perlu mengoptimalkan langkah Indonesian Diaspora Network Global (IDNG). Saatnya para diaspora bersinergi  bangun negeri dengan kiprahnya masing-masing di luar negeri. 

Kongres Diaspora Indonesia adalah perhelatan yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali oleh IDNG. Jaringan ini dibentuk saat kongres Diaspora Indonesia yang pertama di Los Angeles pada 2012. Kongres ke-4 kali ini untuk membahas berbagai isu ekonomi, sosial dan budaya. Dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia di tanah air maupun di luar negeri.

Kementerian Luar Negeri RI perlu membuat sistem informasi dan menerbitkan kartu Diaspora Indonesia untuk memetakan secara detail  kiprah dan potensi.Terutama spesialisasi profesi dan domisili diaspora. Sistem informasi dan pembuatan kartu untuk memberikan dukungan kepada para diaspora terkait aktivitasnya di luar negeri. Seperti misalnya dukungan fasilitas yang diberikan mereka dalam bentuk insentif dalam bisnis maupun investasi.

Sistem informasi dan kartu diaspora harus diikuti dengan kebijakan yang konkrit untuk membantu para diaspora yang kini menjadi pekerja migran. Eksistensi IDNG harusnya bisa bantu pekerja migran yang kini butuh sistem kontrak mandiri. Kontrak mandiri merupakan proses penempatan tanpa memakai jasa komersial yakni  PJTKI/PPTKIS  di dalam negeri atau pihak agensi di negara penempatan.

Kontrak mandiri sangat dibutuhkan pekerja migran agar mereka tidak lagi terkena overcharging sebagai imbas langsung penempatan oleh PJTKI dan agensi.  Hal itu juga bisa menghemat biaya penempatan buruh migran. Kontrak mandiri juga bisa membuat pekerja migran menjadi lebih tangguh dan lincah karena tertantang untuk terus mengembangkan diri. Mestinya pemerintah Indonesia jangan kalah dengan Filipina yang telah memberi kebebasan bagi warganya yang menjadi diaspora dalam hal kontrak mandiri jika bekerja di luar negeri.

Pemerintah bersama IDNG harus segera merumuskan peta jalan untuk  mengoptimasikan  peran diaspora dan memperbanyak jumlahnya hingga menjadi  tiga besar dunia. Hal itu tentunya membutuhkan strategi dan skema pembiayaan yang konsisten. Perlu program untuk mentransformasikan Diaspora Indonesia yang kini berprofesi sebagai  penata laksana rumah tangga (PLRT) berubah menjadi TKI formal dengan kompetensi serta lebih bermartabat dan bernilai tambah.

Para diaspora juga sangat penting untuk membantu merumuskan jenis profesi di luar negeri yang bisa diambil oleh WNI berpendidikan yang kini banyak menganggur. Seperti misalnya SDM kesehatan khususnya perawat yang terpaksa menganggur atau kerja tak menentu sebagai pegawai honorer. Sebaiknya mereka diarahkan menjadi pekerja migran. Hal ini tentunya perlu pemberian fasilitas pembiayaan. Sudah waktunya perbankan nasional menyiapkan plafon kredit. 

Kini Diaspora Indonesia banyak yang berperan penting dalam berbagai profesi dan bidang keilmuwan. Seperti diaspora di Malaysia yang tergabung dalam Indonesia Brain Gain (IBG) Association Chapter Kuala Lumpur yang telah menerbitkan buku yang bertajuk Indonesia Brain Gain. Buku ini membahas  tentang industri energi, penerbangan, inovasi teknologi, kewirausahaan, produk halal dan trend  global.

Tak pelak lagi, diaspora saat ini makin mendapatkan perhatian serius oleh semua negara. Posisi penyumbang diaspora terbesar dunia kini ditempati Tiongkok dan posisi kedua ditempati India. Kedua posisi ini seiring dengan total populasi kedua negara tersebut. Diaspora Indonesia layak belajar dari diaspora Tiongkok maupun India. Banyak diantaranya yang  berhasil menjadi  pemimpin korporasi dan organisasi global di luar negeri.

Diaspora memiliki peranan penting dalam mempromosikan Indonesia di negara-negara lain. Diaspora Tiongkok mampu berkontribusi bagi negaranya sekitar  780 miliar dollar AS setiap tahunnya. Sedangkan diaspora India berkontribusi bagi negaranya sekitar 180 miliar dollar AS. Sementara diaspora Indonesia pada 2016 baru bisa mendatangkan devisa sekitar 9 miliar dollar AS.

Semangat voluntarisme dari para diaspora harus terus difasilitasi agar mereka tetap memiliki kecintaan pada Tanah Air dan berbakti nyata demi pembangunan  Indonesia. 

Saatnya peningkatkan human capital investment dengan mencetak sebanyak mungkin Diaspora Indonesia yang unggul dan berkompeten. Karena permasalahan terkait dengan pekerja migran menyangkut tingkat pendidikan dan kompetensi yang memadai.  Indonesia harus malu karena standar kompetensi pekerja migran asal Filipina rata-rata lebih tinggi. Karena sistem sertifikasi dan standar kompetensi disana lebih kredibel, cepat berkembang dan tertata dengan baik.

Trend global menunjukkan bahwa jumlah wirausaha dari kalangan pekerja migran saat ini berkembang pesat. Para diaspora sedang bertransformasi menjadi pengusaha atau wirausaha. Ada fenomena yang sangat menarik dan bisa dijadikan model yang bagus. Yakni semakin banyaknya pekerja migran dari berbagai negara yang menjadi wirausaha di Jerman. 

Menurut laporan Bank Pembangunan Jerman, seperlima perusahaan baru di Jerman didirikan oleh para enterpreneur muda dari kalangan pekerja migran. Para migran di Jerman banyak punya gagasan bisnis yang konkrit dan berhasil meluncurkan produk baru ke pasaran. Mereka sekaligus membuka lapangan kerja baru. Para migran menjadi pengusaha dalam usia jauh lebih muda. Sekitar 48 persen wiraswasta berlatar belakang migran berusia di bawah 30 tahun. Mereka kebanyakan langsung mendirikan perusahaan begitu menyelesaikan pendidikan.

*) BIMO JOGA SASONGKO, Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE).  Pendiri Euro Management Indonesia.

Terobosan Strategis untuk Siswa Berbakat

Baru saja Sekolah Menengah Atas (SMA) melakukan wisuda bagi siswa yang dinyatakan lulus. Begitu pula dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA). Tahun ini sebanyak 1.812.407 siswa SMA dan MA dinyatakan lulus. Sedangkan siswa SMK yang dinyatakan lulus berjumlah 1.323.160 orang.

              Setiap tahun banyak siswa berbakat atau memiliki prestasi luar biasa tetapi belum tertangani dengan tepat. Bahkan di antara mereka banyak yang tidak diterima di perguruan tinggi karena faktor terbatasnya kursi bagi prodi tertentu.

              Melihat angka Hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2017, kita bisa melihat masih banyak siswa berbakat yang tentunya tidak bisa masuk prodi yang diinginkan. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada 78 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia sebanyak 101.906 siswa. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pusat dari jumlah pendaftar sebanyak 517.166 siswa.

              Begitu juga dengan Panitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Saat ini daya tampungnya cuma mencapai 128.085 kursi. Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta yang ada juga memiliki daya tampung yang terbatas. Oleh karena itu, perlu terobosan yang menjadi pelengkap atau penunjang reformasi pendidikan. Yakni memberikan jalan yang seluas-luasnya kepada lulusan SMA berbakat untuk belajar di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri.

              Berbagai skema pengiriman siswa berbakat perlu dibuat. Seperti skema beasiswa dari negara lewat LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), beasiswa pemerintah daerah, maupun pengiriman secara mandiri oleh para orang tua yang memiliki kemampuan dana. Pengiriman remaja berbakat untuk kuliah di perguruan tinggi di luar negeri perlu bekerja sama dengan konsultan pendidikan internasional yang bisa membimbing siswa untuk menguasai bahasa asing, seperti bahasa Jerman, Prancis, atau Jepang.

              Karena pengajaran bahasa tersebut kini tidak ada lagi di SMA. Selain itu, konsultan pendidikan internasional bisa membantu memberikan materi matrikulasi untuk menyesuaikan materi ajar dan memberikan gambaran tentang budaya dan kondisi social dari negara yang akan dituju.

              Selain itu, juga membantu para siswa untuk mendapatkan akomodasi hingga pendampingan bila mana perlu. Perlu navigator yang bisa membuka jalan bagi anak muda bangsa untuk menatap dunia. Selain navigator juga perlu lembaga yang bisa mumpuni membantu lulusan SMA untuk melewati ujian kemampuan berbahasa asing. Juga membantu dalam proses test untuk memasuki perguruan tinggi di luar negeri.

              Navigator diperankan oleh lembaga atau konsultan pendidikan internasional yang mampu mengarahkan lulusan SMA menuju negara-negara maju yang menyediakan pendidikan tinggi gratis dengan syarat masuk yang tidak rumit. Fungsi lembaga di atas termasuk memfasilitasi dan membantu mengurus aplikasi visa, aplikasi studinya, workshop dan faktor kemahiran bahasanya.

Negara maju seperti Jerman dan Prancis selama ini memilki sejumlah perguruan tinggi terkemuka yang tanpa membayar uang kuliah alias gratis.

              Selain membantu penguasaan bahasa asing dan prosedur test masuk perguruan tinggi di luar negeri perlu juga staf pendampingan siswa jika sudah dinyatakan diterima. Pendampingan dimaksudkan untuk pengenalan budaya dan infrastruktur kota, dan membantu proses matrikulasi mata pelajaran sehingga mahasiswa asal Indonesia itu bisa efektif pada tahun pertamanya.

              Sekadar gambaran singkat, bahwa belajar di Jerman dan Prancis sebenarnya tidak mahal. Para orangtua cukup membayar untuk biaya administrasi pengurusan studi ke luar negeri seperti konsultasi pemilihan studienkolleg, legalisir dokumen akademik di Kedutaan, pengurusan tes masuk Studienkolleg di Jakarta dan Jerman. Kemudian pendaftaran ke perguruan tinggi di Jerman atau Prancis, pengurusan paspor, pengurusan visa belajar dan lainnya.

              Selama ini Indonesia masih kalah dibanding dengan Malaysia yang telah mengirim 60 ribu orang dari 30 juta jiwa penduduk Malaysia. Sementara Korea Selatan telah mengirimkan 120 ribu anak mudanya kuliah di perguruan tinggi favorit di luar negeri dari jumlah penduduk 30 juta lebih. Tiongkok lebih hebat lagi. Jumlah anak mudanya yang sekolah ke Eropa dan negara-negara maju lainnya mencapai 1 juta orang.

              Sebaiknya napak tilas program pengiriman siswa lulusan SMA berbakat dari seluruh Indonesia, untuk belajar di negara maju, yakni di Eropa, Amerika, Jepang dan Australia. Program di atas adalah success story Program Beasiswa BJ Habibie yang diselenggarakan oleh Kementrian Riset dan Teknologi Periode 1992-1996. Tentunya perlu diadopsi lagi sesuai dengan kondisi terkini.

              Sejak Januari 2017 menjadi era baru bagi sekolah SMA/SMK. Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi. Bagi pemerintah provinsi, kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan di atas merupakan dan sekaligus memberikan kesempatan baik untuk kepentingan dua hal: redistribusi dan penyetaraan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

              Kemudian, membuat program terobosan yang perlu dilakukan. Bermacam terobosan perlu dilakukan sendiri oleh pemprov. Seperti halnya terobosan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mengirimkan puluhan siswa SMA berbakat ke Amerika Serikat untuk mengikuti olimpiade penelitian internasional.

              Para pelajar tersebut telah diseleksi melalui ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) yang diselenggarakan Kemendikbud dan Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) oleh LIPI. Para pelajar berbakat tersebut mengikuti kompetisi penelitian tingkat internasional bernama Intel-International Science EngineeringFair (ISEF) di Los Angeles, Amerika Serikat pada bulan Mei ini.

              Kebangkitan Iptek nasional bisa berkelanjutan jika ditopang dengan tradisi ilmiah yang kokoh dari para remaja berbakat yang duduk di sekolah menengah. Oleh sebab itu, kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh kaum remaja adalah investasi yang sangat besar bagi perjalanan bangsa ini. Para ilmuwan remaja yang tergabung dalam wadah kelompok ilmiah remaja (KIR) sekolah menengah adalah calon ilmuwan unggul.

              Di masa lampau di antara ribuan remaja anggota KIR itu banyak yang mendapatkan beasiswa ikatan dinas dari Menristek BJ Habibie untuk kuliah di perguruan tinggi terkemuka dunia. Kini, di antara mereka telah berperan penting dalam berbagai proyek infrastruktur dan program Iptek nasional.

Bimo Joga Sasongko, Pendiri Euro Management Indonesia. Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)