Mencetak SDM Pengelola Industri

Mencetak SDM Pengelola Industri

Oleh  :   Bimo Joga Sasongko   *)

         Saatnya Indonesia memacu industrialisasi manufaktur untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Sayangnya negeri ini kekurangan tenaga ahli dan terampil untuk berbagai sektor industri. Ketika industri manufaktur memasuki tahap yang lebih bernilai tambah, SDM yang tersedia tidak mampu mengikuti kecepatan perubahan industri.

Laporan McKinsey Global Institute tentang Indonesia menyatakan bahwa sebagian besar pemilik industri mengalami kesulitan mendapatkan SDM ahli untuk mengelola industri.

Kajian McKinsey juga menyatakan bahwa potensi Indonesia agar ekonominya mampu tumbuh 6% pertahun maka harus mencetak SDM yang memiliki kemampuan yang andal dalam mengelola industri yang bernilai tambah tinggi. SDM tersebut untuk berbagai lini, dari level manajemen hingga tenaga kerja dilapangan yang dididik secara spesifik. Pada 2030 diproyeksikan kebutuhan SDM diatas hingga mencapai 113 juta orang.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Bank Dunia yang mendapatkan fakta bahwa 84% pemberi kerja di sektor manufaktur kesulitan mendapatkan karyawan untuk posisi manajerial dan 69% pemberi kerja mengaku kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil.

Tahun 2017 sektor industri di negeri ini perlu totalitas membenahi industri pengolahan atau manufacturing industry dari skala industri besar hingga UMKM. Dalam konteks industri pengolahan, keunggulan itu berupa peningkatan nilai tambah ekonomi lokal secara signifikan dan dirasakan langsung oleh rakyat luas. Masalah ini tidak hanya menjadi beban pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus berpikir dan berusaha keras terhadap industri di daerahnya.

Kebijakan pengetatan impor harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai jenis komoditas. Hal  itu bertujuan agar produk impor semakin sulit masuk ke Indonesia sehingga mendorong investasi untuk membangun pabrik dan tumbuhnya industri-industri yang mampu mensubstitusi produk impor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai impor Indonesia pada November 2016 mencapai US$ 12,66 miliar atau naik 10% dibandingkan bulan sebelumnya, demikian juga jika dibandingkan November 2015 (year on year/yoy) naik 9,88%. Dari sisi negara asal barang impor nonmigas pada Januari-November 2016, Tiongkok menduduki posisi teratas dengan nilai US$ 27,55 miliar dan pangsa pasar 26,04%, Jepang US$ 11,84 miliar (11,20%), dan Thailand US$ 7,95 miliar (7,52%). Sedangkan impor nonmigas dari Asean mencapai pangsa pasar 21,57%, sementara dari Uni Eropa 9,18%.

Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan kemampuan industri nasional menyeimbangkan neraca nilai impor ekspor secara signifikan. Secara makro ketidak seimbangan ini disebabkan oleh masalah efisiensi dan masalah produktivitas. Perlu merumuskan kembali strategi dasar pelaku industri. Seperti strategi biaya produksi rendah (low cost leadership strategy), strategi segmentasi pasar (focus strategy) dan strategi diferensiasi produk (differentiated product strategy).

Pada era sekarang ini faktor kegesitan atau agilitas industri merupakan keniscayaan. Untuk mewujudkan kegesitan industri nasional dibutuhkan SDM yang mampu mengembangkan fleksibilitas dan kapabilitas manufaktur.

Ada pergeseran paradigma dalam industri manufaktur yang meliputi beberapa tahap, Pertama, Craft Production, yakni penyelesaian kerja secara individual dengan basis job by job. Kedua, Mass Production, yakni produksi dilaksanakan untuk memproduksi barang dalam jumlah yang besar, variasi produk minimal dan meningkat ketika ada peningkatan waktu. Ketiga, Lean Production, yakni penerapan prinsip JIT dan mengurangi kegiatan yang sia-sia untuk meminimalkan biaya produksi. Keempat, Agile Manufacture, yakni menekankan pada upaya untuk mengurangi waktu yang didukung oleh kemampuan SDM.

Pemerintah menekankan perlunya memperkuat pendidikan vokasional untuk memenuhi kebutuhan industri. Perlu sinergi yang detail antar kementerian juga dengan perusahaan yang bisa mewujudkan link and match. Untuk mewujudkan itu perlu kerjasama antara ikatan sekolah kejuruan, dunia usaha atau industri yang diwakili oleh KADIN serta praktisi atau ahli teknologi yang memiliki pengalaman tentang transformasi industri dan teknologi di negara maju. Konsep link and match pernah dirumuskan oleh Wardiman Djojonegoro yang pernah menjadi Mendikbud Kabinet Pembangunan VI. Pada saat ini konsep tersebut masih relevan.

Perspektif link menunjukkan proses. Yang berarti bahwa proses pendidikan selayaknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasilnya pun cocok (match) dengan kebutuhan tersebut. Baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi maupun waktunya. Sistem pendidikan nasional sejak Indonesia merdeka hingga kini belum mampu memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri.

Revitalisasi dan reorientasi pendidikan vokasional telah menjadi agenda penting. Presiden Joko Widodo menekankan perlu langkah cepat terhadap vokasional utamanya yang ada di pelosok Tanah Air. Dengan cara menyiapkan sekolah atau pelatihan kejuruan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Khususnya vokasional yang terkait sektor industri unggulan.

Langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan produktivitas nasional lewat revitalisasi program pendidikan vokasional sebaiknya dilakukan secara komprehensif. Utamanya dengan menambah jumlah guru kejuruan dan meningkatkan kompetensinya. Dengan cara mengirimkan guru-guru SMK ke negara maju yang memiliki industri yang kuat dan mendunia.

Program vokasional berbasis apprentice adalah kunci suksesnya industrialisasi di negara maju. Sedangkan di Indonesia juga pernah diterapkan sistem Apprentice untuk memenuhi kebutuhan SDM industri dalam durasi yang singkat. BUMN industri strategis, seperti PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT PAL, PT Krakatau Stel pernah mencetak ribuan teknisi ahli yang direkrut dari lulusan SMA dan SMK menjadi SDM industri yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan.

Apprenticeship dalam istilah bahasa Indonesia bisa disederhanakan artinya menjadi pemagangan. Apprenticeship adalah bentuk unik dari pendidikan kerja, yang mengkombinasikan pelatihan di tempat kerja dengan pembelajaran berbasis di sekolah, terkait kompetensi dan proses kerja yang ditentukan secara khusus.

Durasi apprenticeship biasanya lebih dari satu tahun dan bahkan di beberapa negara berlangsung selama empat tahun. Pendekatan organisasi buruh sedunia ILO untuk apprenticeship adalah mekanisme pembelajaran canggih atas dasar saling percaya dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

Pemagangan berbasis link and match sebaiknya menekankan prinsip desentralisasi. Ini bisa sukses dengan catatan pemerintah daerah harus benar-benar siap secara teknis maupun kelembagaan. Desentralisasi juga menjadi momentum untuk membenahi standardisasi sekolah menengah, terutama SMK. Standardisasi sekolah kejuruan sangat beragam dan tidak sama setiap daerah.

Perlu dana yang cukup besar untuk menata pendidikan vokasional yang notabene akan memperluas portofolio kompetensi ketenagakerjaan di Tanah Air. Hal itu sebagai solusi untuk mengatasi pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia yang sekitar 2,9 juta per tahun, sebagian besar atau sekitar 80% di antaranya adalah tenaga kerja yang kurang terlatih.

Sektor industri pengolahan saatnya memiliki kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Tercatat bahwa kontribusi sektor pengolahan dalam perekonomian Indonesia mencapai puncaknya pada 2004 ketika kontribusi sektor tersebut mencapai kisaran 28%. Meskipun begitu, secara komparatif angka itu bisa dikatakan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Sebagai contoh, puncak dari kontribusi sektor pengolahan di Jepang adalah sekitar 36%, di Uni Eropa sekitar 32% dan di negara-negara industri maju sekitar 30%.

Saatnya bagi pemerintah daerah untuk merancang sebaik-baiknya link and match antara lembaga pendidikan kejuruan dan sektor industri. Dengan itu Pemda bisa mengembangkan tenaga kerja serta portofolio kompetensi dan profesi yang cocok bagi warganya. Khususnya portofolio yang berbasis sumber daya lokal.

*) BIMO JOGA SASONGKO, Ketua Umum IABIE. Pendiri Euro Management Indonesia.