Arti Penting Asia Selatan Bagi Indonesia

Oleh Bimo Joga Sasongko

Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan kerja ke negara-negara di kawasan Asia Selatan. Dalam kunjungan itu Presiden mengetahui bahwa pasar ekspor di Asia Selatan masih belum digarap dengan baik.

 Setelah kunjungan kerja ke Asia Selatan, Presiden menyampaikan kekecewaannya terkait dengan kinerja ekspor yang menjadi tugas dan lingkup tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Presiden kecewa lantaran nilai ekspor RI ketinggalan jauh dari negara tetangga yang tergabung dalam Asean.

 Kinerja ekspor Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Padahal kapasitas nasional dan aset sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia jauh lebih besar. Data menunjukkan Thailand mampu menghasilkan US$ 231 miliar dari hasil ekspor. Angka itu tertinggi di Asia Tenggara. Nilai ekspor Malaysia mencapai US$ 184 miliar, dan Vietnam sebesar US$ 160 miliar. Sementara itu, Indonesia sebagai negara besar hanya mendapat US$ 145 miliar dari ekspor. Pendapatan ekspor Indonesia tersebut jelas merupakan paradoks yang menyedihkan.

 Selama ini Indonesia mengabaikan pangsa pasar non-tradisional. Padahal pasar ekspor tradisional sudah stagnan, mestinya kita segera memperluas sayap untuk menciptakan pasar baru. Antara lain ke Asia Selatan, Timur Tengah, dan benua Afrika.

 Kunjungan Presiden Jokowi ke sejumlah negara di Asia Selatan melahirkan arti perlunya menggarap potensi yang selama ini terabaikan. Meskipun negara di Asia Selatan adalah negara berkembang yang didera masalah kependudukan yang rumit, tetapi memiliki hubungan yang istimewa sejak Indonesia merdeka dan potensi perdagangan yang luar biasa.

 Ada delapan negara yang terletak di Asia bagian selatan yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Afganistan, Bhutan, Maladewa, Nepal, dan Srilanka. India adalah negara terbesar di kawasan ini dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak.

 Kemitraan Indonesia dengan negara Asia Selatan seperti India cukup signifikan. Indonesia perlu saling mempelajari terkait pembangunan manusia, terutama pengembangan SDM di India. Serta cara India membangun intelektual bangsanya dan menyiapkan angkatan kerja berdaya saing global dan para diasporanya mampu menarik investasi yang berbentuk proyek outsourcing global. Begitu juga sistem pendidikan India yang sangat adaptif dengan tuntutan zaman.

 Indonesia layak belajar dari diaspora India. Banyak di antaranya yang berhasil menjadi pemimpin korporasi dan organisasi global di luar negeri. Diaspora India berkontribusi bagi negaranya sekitar US$ 180 miliar per tahun. Sementara itu, diaspora Indonesia baru bisa mendatangkan devisa sekitar US$ 9 miliar.

 Saat ini tren dunia menunjukkan bahwa pengelolaan SDM bangsa telah bertransformasi dari human resources menjadi human capital. Di mana manusia tidak lagi menjadi pekerja pasif, tetapi secara aktif mengembangkan diri mencari sesuatu, berkreasi dan berinovasi untuk terus bersaing.

 India berhasil membangun modal intelektual bangsanya. Salah satunya terlihat dari strategi yang agresif dalam industri penerbitan. Betapa seriusnya pemerintah India mengembangkan industri penerbitan.

 Terlihat dengan usaha pengembangan National Book Trust (NBT). Lembaga semacam BUMN yang dibentuk pada 1957 oleh Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru. Buah dari keseriusan pemerintah India adalah tingginya minat baca masyarakat di sana. National Book Trust of India sukses dalam mempromosikan buku dan kebiasaan membaca di kalangan masyarakat India.

 Kesuksesan di atas diikuti dengan berkembangnya industri perbukuan India yang omzetnya lebih dari 30 miliar rupee India (setara dengan US$ 685 juta) yang didukung oleh sekitar 15.000 penerbit. Dengan jumlah penerbit sebesar itu, India dapat memproduksi sekitar 70.000 judul buku per tahun dan 40% di antaranya adalah buku-buku berbahasa Inggris.

 Saatnya belajar dari India untuk mencetak angkatan kerja yang berkualitas dunia dan banyak diminati oleh perusahaan multinasional. Hingga kini tenaga kerja dari India paling banyak diminati dan dicari oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

 Microsoft, misalnya, memiliki lebih dari 2.000 karyawan yang berasal dari India. Begitu juga Intel Corp yang memiliki 1.200 karyawan berasal dari lulusan perguruan tinggi di India. Tenaga kerja ahli dari India juga banyak mengisi tempat di perusahaan-perusahaan teknologi di Korea Selatan ataupun Taiwan. Sekadar catatan, India merupakan negara yang menghasilkan jumlah insinyur paling banyak di dunia, melampaui Tiongkok.

 Sebagai catatan penting, negara-negara di dunia telah menyusun agenda perdagangan dan investasi lebih agresif. Selain itu, mereka didukung oleh SDM investasi dan perdagangan yang memiliki pengalaman dan keahlian global.

 Selama ini SDM India sangat gesit dan unggul dalam persaingan merebut potensi outsourcing global. Dengan demikian, arah ketenagakerjaan di Indonesia harus terkait proses bisnis di dunia sekarang ini yang telah mencapai tingkat efektivitas yang luar biasa. Tingkatan itu bisa diraih salah satunya karena faktor outsourcing. Tak pelak lagi outsourcing lintas negara pada saat ini bisa dianalogikan sebagai potensi ekonomi globalisasi yang sangat besar dan sedang diperebutkan oleh berbagai negera yang memiliki SDM yang tangguh.

 India adalah contoh negara yang mampu merebut potensi global tersebut. Sebab, SDM di sana dipersiapkan dengan baik. Utamanya dengan cara spesialisasi ketenagakerjaan dan penguasaan bahasa asing.

 Untuk mengejar potensi globalisasi itu Indonesia sebaiknya memiliki sistem dan regulasi yang baik disertai dengan pengembangan SDM sejak dini. Khususnya sejak di bangku sekolah menengah diperkenalkan dengan bidang-bidang andalan outsourcing global. Para mahasiswa di perguruan tinggi juga harus dipersiapkan agar lebih adaptif dan menguasai potensi outsourcing yang dibutuhkan oleh perusahaan multinasional.

 Presiden Jokowi telah memberi perhatian serius terhadap pengusaha alih daya atau outsourcing. Program untuk mengembangkan lebih luas industri jasa termasuk outsourcing sebagai salah satu program unggulan pemerintah.

 Saatnya membenahi standar kualifikasi perusahaan dan regulasi persyaratan pengguna perusahaan outsourcing. Tujuannya adalah agar sistem outsourcing di Indonesia berkeadilan bagi karyawan dan perusahaan. demi meningkatkan kesejahteraan bersama.

Bimo Joga Sasongko, Pendiri Euro Management Indonesia, Ketua Umum IABIE