Menata Kerja Sama RI – AS

Menata Kerja Sama RI – AS

Oleh Bimo Joga Sasongko

Hasil kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Pence di Indonesia janganlah berlalu begitu saja. Pertemuan Wapres Pence dengan Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi Indonesia lainnya diharapkan membuahkan hasil yang konkret dan berkelanjutan.

Perlu menata kembali kerja sama Amerika Serikat (AS) dengan Republik Indonesia (RI), utamanya bentuk kerja sama yang lebih esensial terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kerja sama dan bantuan AS terkait pengembangan SDM di masa lalu sangat berarti bagi negeri ini. Pemberian beasiswa kepada pemuda untuk kuliah di perguran tinggi AS sangat bermakna dan telah mendorong kemajuan dan mencerahkan iklim demokrasi.

Program beasiswa tersebut juga melahirkan para cendekiawan terkemuka. Seperti Nurcholish Madjid, Amien Rais, dan Ahmad Syafi’I Ma’arif yang terkenal dengan julukan tiga Pendekar Chicago. Mereka itu generasi gelombang pertama yang mendapat beasiswa di Universitas Chicago.

Kunjungan Wapres Pence yang didampingi istrinya, Karen Pence dan dua putrinya ke Masjid Istiqlal, lalu melakukan dialog dengan pemuka lintas agama, mengandung makna yang dalam. Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak hanya melakukan negosiasi secara government to government atau business to business. Tetapi harus bisa mendayung di antara dua karang untuk menata kembali hubungan kedua negara lewat diplomasi publik.

Diplomasi publik di antara kedua negara perlu diperbanyak. Diplomasi tersebut bisa berupa pemberian beasiswa kepada generasi muda, pertukaran remaja, membina diaspora, hingga memperbanyak kerja sama antarkota dalam skema sister city.

Dengan diplomasi publik yang efektif maka hubungan kedua Negara menjadi kokoh dan saling pengertian. Sehingga kesalahpahaman dan fenomena outrageous fallacy terhadap AS atau sebaliknya bisa diatasi. Yakni sebuah fenomena penyesatan pengertian terhadap suatu negara, sehingga menimbulkan ketidakserasian karena kesalahpahaman.

Fenomena tersebut seperti terjadi baru-baru ini terkait dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan daftar Negara curang yang memanipulasi mata uang demi menggenjot ekspornya ke AS. Yang mana hingga saat ini Indonesia masih berada dalam deretan daftar negara curang penyebab deficit neraca perdagangan AS. Sementara Tiongkok sudah dicoret dari daftar berkat diplomasi publik yang efektif.

Selama ini Indonesia mengandalkan ekspor ke AS, selain komoditas, juga ada pakaian jadi, sepatu, dan produk lainnya. Segala macam barang bermerek Nike diproduksi di Indonesia. Begitu juga dengan produk-produk pakaian jadi yang diproduksi di sini, banyak yang diberi merek Indonesia dan merek AS. Hal ini seharusnya dilihat secara mendalam oleh Pemerintah Presiden Trump.

Kunjungan Wapres AS merupakan momentum menata kerja sama terkait SDM Iptek kedua negara. Kerja sama SDM Iptek perlu diperluas. Banyak ahli dari Indonesia yang berkarya di negara Paman Sam dan mendapat posisi strategis di sana sebagai ilmuwan berkelas dunia.

Para ilmuwan lulusan AS lainnya siap untuk bersinergi membentuk jejaring Indonesia integrated untuk memajukan Iptek. Lewat Indonesia integrated, kompetensi teknolog Indonesia bisa diintegrasikan secara langsung atau melalui perusahaan/ organisasi tempat mereka bekerja. Para teknolog dan profesional di Tanah Air yang lebih menguasai lapangan sebaiknya bersinergi dengan para diaspora Indonesia di AS untuk melengkapi dengan pengetahuan dan jejaring yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Tanah Air. Karena diaspora memiliki akses ke sejumlah ilmu yang belum ada.

Di lain pihak, diaspora tidak tahu persis apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia. Sinergi saling melengkapi itulah yang ingin dicapai gerakan Indonesia integrated. Kerja sama SDM Iptek AS-RI sebaiknya diawali dengan pembentukan task force untuk mengelola system offset kedua negara. Apalagi produk pesawat Boeing Company banyak digunakan oleh maskapai di Indonesia.

Begitu juga dengan pesawat militer buatan Lockheed Martin seperti F-16 telah dipakai oleh TNI. Tentunya perlu skema offset yang lebih baik lagi dengan Boeing yang bermarkas di Chicago, Illinois, dengan fasilitas produksi terbesarnya di Everett, Washington, dekat Seattle, Washington.

Definisi offset secara umum dapat diartikan sebagai mekanisme timbale balik. Kalau kita membeli pesawat terbang senilai X dari negara lain, maka kita meminta timbal balik senilai Y dari nilai pembelian tersebut. Ketentuan, jenis dan nilai Y tersebut sebaiknya segera didetailkan. Skema of fset mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. Yang terdiri atas direct of fset dan indirect of fset. Direct of fset merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian.

Sedangkan indirect of fset atau biasa disebut offset komersial biasanya berbentuk buyback, bantuan pemasaran/pembelian alutsista yang sudah diproduksi oleh Negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM. Kerja sama lainnya yang tidak kalah penting bagi kedua Negara adalah terkait dengan bidang pertambangan. Perlu solusi yang tepat untuk membantu SDM pertambangan nasional, misalnya pekerja PT Freeport Indonesia yang kini sedang bermasalah padahal memiliki kompetensi yang baik.

Seyogianya perlu menyegarkan profesi pertambangan di Tanah Air dengan cara magang di AS atau negara lain yang selama ini menjadi afiliasi tambang. Langkah pertama dengan cara menambah keahlian di bidang bahasa asing terkait bidang pertambangan. Untuk itu, perlu peran lembaga atau konsultan pendidikan internasional untuk menambah keahlian bahasa asing bagi SDM pertambangan.

Kemampuan berbahasa asing sangat menunjang penguasaan teknologi pertambangan. Apalagi sebagian besar investasi proyek smelter atau pengolahan bahan mentah tambang merupakan pihak asing yang membawa teknologi dan proses produksinya yang berbasis dari negaranya. Contohnya fasilitas smelter PT Freeport Indonesia yang ada di Kota Gresik bekerja sama dengan Freeport pusat dan Mitsubishi dari Jepang. Metode Mitsubishi banyak dipakai oleh usaha smelter karena lebih efisien dan ramah lingkungan.

Selain itu, perlu mengirimkan pelajar dan mahasiswa Indonesia untuk mendalami mining safety and processing technology di AS maupun Jepang. Seluruh pemangku kepentingan pertambangan di Indonesia berkewajiban mengembangkan SDM yang berdaya saing global. SDM kelas dunia sangat penting mengingat Indonesia menduduki peringkat enam besar dunia dalam hal kepemilikan bahan-bahan tambang.

Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), menempatkan Indonesia pada peringkat keenam sebagai negara kaya akan sumber daya tambang. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi teratas untuk proyek-proyek pertambangan baru, diikuti oleh Filipina dan Vietnam. Nilai industri pertambangan Indonesia diperkirakan akan mencapai US$ 200 miliar pada 2019. Dengan potensi sebesar ini, kesiapan SDM dan kematangan rencana pembangunan smelter untuk memajukan sector pertambangan sangat dibutuhkan.

Bagaimanapun sektor pertambangan tetap akan menjadi sumber utama devisa Indonesia, dengan melihat potensi sumber daya mineral yang masih luas untuk digarap baik oleh perusahaan lokal maupun asing. Selain usaha dari pihak swasta, dukungan dari pemerintah berupa kemudahan dan keringanan bagi para investor smelter akan menjadi faktor pendukung yang signifikan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan smelter nasional.

Indonesia masih membutuhkan ratusan smelter yang kapasitas dan teknologinya seperti yang dimiliki smelting di Gresik, Jawa Timur. Kapasitas smelter atau pengolah hasil tambang ini memiliki kapasitas satu juta ton konsentrat per tahun.

Pemetaan SDM

Kondisi SDM pertambangan nasional perlu dipetakan lagi. Pemetaan untuk mengetahui spesifikasi keahlian atau keterampilan serta untuk membantu bagi mereka yang tidak terserap lagi. Bagi yang terkena PHK perlu penyaluran ke usaha pertambangan lainnya.

Saatnya bagi Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian terkait lainnya untuk menata lagi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor pertambangan. Standar kompetensi ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan para pekerja Indonesia. Saat ini standar kompetensi bagi para tenaga kerja khususnya yang bekerja di industri pertambangan mineral dan batubara masih terbatas.

Akibatnya juga berpengaruh dalam penilaian produktivitas secara global karena masih terbatasnya baku mutu acuan yang digunakan untuk menilai kualitas produk atau proses yang dihasilkan.

Bimo Joga Sasongko, Lulusan North Carolina State University, ketua umum IABIE

Hardiknas dan Visi Kebangsaan

Hardiknas dan Visi Kebangsaan

Oleh :  Bimo Joga Sasongko

Esensi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei terkait erat dengan visi kebangsaan menjadi negara maju. Peringatan Hardiknas 2017 bertema Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas. Tema tersebut menyiratkan upaya besar agar SDM bangsa ini memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi untuk mendukung suksesnya Visi Indonesia 2045.

Cita-cita pendiri bangsa dan konstitusi negara menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu tentunya melalui sistem dan infrastruktur pendidikan yang terbaik.

Visi kebangsaan 2045 terwujudnya Indonesia sebagai negara maju sangat tergantung kepada hasil pendidikan nasional. Visi kebangsaan tersebut sebenarnya memiliki alasan yang obyektif. Seperti digambarkan oleh lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute. Yang telah memproyeksikan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya yang stabil serta rasio usia produktif yang dikelola dengan sistem pendidikan yang paripurna dalam rentang bonus demografi (tahun 2020-2035). Maka Indonesia bisa mewujudkan diri sebagai negara maju dan unggul pada 2045.

Prasyarat utama terwujudnya visi adalah menyempurnakan sistem pendidikan nasional. Serta membangun infrastruktur pendidikan secara besar-besaran sesuai dengan tantangan era gelombang keempat atau era konseptual. Orientasi konten atau kurikulum pendidikan harus mengedepankan daya kreatif dan inovatif untuk memacu kekuatan ekonomi bangsa.

                Kini perkembangan sistem pendidikan dunia mengarah kepada pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL). Dimana CTL merupakan konsep belajar yang menuntut para guru dan dosen mampu mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi aktual. Konsep diatas juga mengharuskan guru dan dosen lebih banyak berperan sebagai pendorong daya inovasi dan kreatifitas para siswa. CTL akan membuat sektor pendidikan klop dengan sektor industri.

Meneropong visi kebangsaan ada kendala besar terkait postur SDM yang eksis pada saat ini. Postur itu tergambar dalam data ketenagakerjaan 2016 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), dimana jumlah angkatan kerja mencapai 127,67 juta orang.  Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebesar 47,37 persen masih didominasi oleh lulusan SD dan SD ke bawah, berpendidikan SMTP sebesar 18,57 persen dan SMTA beserta SMK sebesar 25,09 persen. Sedangkan lulusan diploma ke atas (DI, DII, DIII dan Universitas) hanya berjumlah 8,96 persen. Komposisi jumlah angkatan kerja diatas tentunya tantangan berat untuk bisa bersaing secara global.

Dengan kondisi postur SDM diatas perlu totalitas program unggulan nasional terkait pendidikan yang dikelompokkan menjadi tiga kategori. Kategori pertama, adalah program penjaringan siswa lulusan SMA yang berbakat dan memiliki prestasi akademis yang bagus untuk diberi kesempatan dan dipacu agar menjadi tenaga ahli atau ilmuwan kelas dunia. Jumlah siswa lulusan SMA berbakat setiap tahun meningkat dan tidak sebanding dengan daya tampung atau kapasitas perguruan tinggi terbaik di Tanah Air. Bahkan untuk prodi tertentu sangat tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMA berbakat.

                Dengan kondisi tersebut perlu terobosan dengan membuka kesempatan lulusan SMA berbakat untuk belajar ke luar negeri. Agar mampu menembus perguruan tinggi ternama di LN. Mereka diarahkan hingga diberi insentif lewat bea siswa atau kredit mahasiswa. Perlu program matrikulasi, penguasaan bahasa asing beserta aspek budayanya, tangguh menghadapi proses seleksi masuk perguruan tinggi, serta mendapatkan program pendampingan agar lancar sewaktu belajar di LN.

Sebaiknya setiap pemerintah daerah bekerja sama dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) membuat program pengiriman kaum belia lulusan SMA terbaik di daerahnya untuk diberi beasiswa kuliah di LN. Apalagi studi di negara maju seperti di Jerman dan Prancis biaya kuliahnya gratis. PT di sana tergolong  universitas terbaik di dunia.

Kedua, adalah ketegori program vokasional berbasis link and match yang harus digenjot secara totalitas. Penekanan program adalah mengembangkan sistem apprenticeship seluas-luasnya di Tanah Air. Apalagi para pemimpin pemerintahan dan bisnis di negara anggota G-20 telah menekankan pentingnya apprenticeship yang bermutu dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan bagi lulusan SMTA atau SMK.

Ketiga, adalah ketegori program pendidikan informal untuk segmen masyarakat berpendidikan rendah, lulusan SD atau tidak tamat SD serta lulusan SMP. Pendidikan informal bisa mereduksi masalah sosial khususnya di perdesaan. Tahap pertama untuk program ini adalah membenahi organisasi pendidikan nonformal yang ada. Baik di tingkat desa atau kecamatan yang biasa disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) dan di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Organisasi ini harus dimodernisasi prasarananya serta kurikulumnya disesuaikan dengan kemajuan jaman.

Jika ketiga kategori program unggulan nasional diatas berhasil dilaksanakan maka pada saat bonus demografi bangsa berlangsung, SDM bangsa bisa terkelola dengan baik. Sekedar catatan, rasio sederhana bonus demografi dapat digambarkan bahwa disetiap 100 penduduk Indonesia, terdapat 64 orang yang berusia produktif, sisanya 46 orang adalah usia anak-anak dan lansia. Rasio usia produktif di atas 64 persen sudah cukup bagi Indonesia untuk bergerak menjadi negara maju. Itu adalah rasio usia produktif terbaik Indonesia yang berlangsung dari 2020 dan akan berakhir pada 2035. Suksesnya program unggulan terkait pendidikan akan mengamini prediksi McKinsey Global Institute yang menyatakan Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi tujuh besar dunia pada 2030.  

Peringatan Hardiknas 2017 merupakan momentum untuk meneguhkan milestone pengembangan SDM nasional agar bisa bersaing secara global. Dalam lintasan abad, kita bisa menyimak sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia. Perjalanan dari negara kurang maju sampai menjadi maju terlihat siklusnya semakin pendek. Pada era peradaban Mesir kuno perlu beberapa ribu tahun, Peradaban Romawi dan Yunani dalam order kurang dari seribu tahun, Era Renaisance dan Peradaban Islam sepanjang 700-an tahun, Eropa kurang dari 400 tahun, Amerika Serikat perlu sekitar 200-an tahun, Jepang kurang dari seratus tahun, dan kemajuan naga Asia seperti Korea Selatan dan Tiongkok adalah fenomena yang menarik karena butuh waktu efektif kurang dari lima puluh tahun untuk mewujudkan kemajuan.

*) BIMO SASONGKO BSAE, MSEIE, MBA, Presdir & CEO Euro Management Indonesia, Ketua Umum IABIE,  Wakil Sekjen ICMI.

 

Ucapan Selamat & Sukses Menempuh Ujian Nasional 2017

Ucapan Selamat & Sukses Menempuh Ujian Nasional 2017

IABIE ADDRESS To 3.2 Million
Indonesian Students Across The *Nation. *

IABIE menyampaikan ucapan selamat kepada 3.2 juta siswa-siswi SMA/SMK/MA, Tahun Ajaran 2016 - 2017 yang menempuh Ujian Nasional (UN) serentak di Seluruh Pelosok Tanah Air Indonesia pada tanggal 10 April - 13 April 2017 yang disampaikan oleh Ketua Umum IABIE, Bimo Sasongko.

"Semoga kalian semua menjadi calon-calon pemimpin Bangsa Indonesia yang akan membangun Bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang maju, unggul, dan dihormati oleh berbagai Bangsa di Dunia ini."

Pernyataan & Ucapan IABIE tersebut dapat dilihat di link video yang berdurasi 1 menit di bawah ini:

https://youtu.be/KjUrGm0XtYM

Sambutan CEO Menyambut UN 2017

President Director & CEO Euro Management Indonesia, Bapak Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA menyampaikan ucapan selamat kepada 3.2 juta siswa-siswi SMA/SMK/MA, Tahun ajaran 2016 - 2017 yang menempuh Ujian Nasional (UN) serentak di Seluruh Pelosok Tanah Air Indonesia pada tanggal 10 April - 13 April 2017.

"Tunjukan bahwa kalian adalah Generasi Unggul yang Berkualitas, Cerdas dan Jujur yang akan membawa Bangsa Indonesia Menjadi Bangsa Maju & Beradab yang di segani oleh Bangsa Lain di Dunia"

Pernyataan & Ucapan Selamat Bimo Sasongko dapat dilihat di link video di bawah ini:

https://youtu.be/Jk7hL1NrtVc

Kerja Sama Iptek Prancis - RI

Kerja Sama SDM Iptek Indonesia-Prancis

Oleh  Bimo Joga Sasongko

Kunjungan bersejarah Presiden Prancis François Hollande ke Tanah Air merupakan momentum menata kerja sama terkait SDM Iptek kedua negara. Presiden Hollande membawa 40 pengusaha yang akan melakukan kerja sama investasi senilai 2,6 miliar dollar.

Selain agenda utama tentang kerja sama di sektor maritim dan ekonomi kreatif sebaiknya perlu menjabarkan secara detail kerja sama SDM Iptek yang selama ini telah terjalin namun belum optimal.

Perlu kejelian untuk mengambil manfaat kerjasama. Sehingga tidak lagi terjadi defisit transaksi perdagangan kedua negara yang mencapai sekitar 315 hingga 490 juta dollar AS selama ini. Defisit tersebut disebabkan karena Indonesia mengimpor berbagai jenis pesawat terbang dan infrastruktur pendukungnya dari Prancis.

Beberapa waktu yang lalu publik sempat tercengang oleh pengumuman Airbus yang mendapat pesanan dari salah satu maskapai Indonesia sebanyak 234 unit pesawat terbang. Kontrak yang ditandatangani di Istana Elysee merupakan pemecah rekor. Nilai kontrak yang mencapai 18,4 miliar euro atau sekitar Rp 230 triliun merupakan order terbanyak yang pernah diterima sepanjang sejarah Airbus.

Kontrak diatas menjadi leverage bagi Airbus dan juga Prancis untuk mengatasi kelesuan ekonomi di kawasan Eropa. Mengingat pentingnya kontrak tersebut  sampai-sampai dihadiri langsung oleh Presiden Prancis Francois Hollande.

Dengan nilai kontrak yang fantastis tersebut mestinya Presiden Prancis juga turut mendorong adanya offset SDM penerbangan untuk ratusan bahkan ribuan pemuda Indonesia untuk belajar perguruan tinggi dan pusat ristek penerbangan di Prancis.

Saatnya pemerintah  dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kemeterian Perdagangan dan BPPT merumuskan sistem offset dan ToT terkait dengan pembelian pesawat oleh pihak swasta dan BUMN. Perlu meneliti seluruh dokumen pengadaan pesawat yang menyangkut dokumen teknis, sertifikasi, potensi offset dan ToT maupun skema pembiayaan. 

Perjanjian kontrak pengadaan sebaiknya menekankan transfer of technology (ToT) dengan mengirimkan SDM untuk belajar dan magang di luar negeri. Apalagi kondisi SDM penerbangan di Tanah Air kini masih kurang.

Perlu program pengiriman lulusan SMA untuk kuliah ke Prancis. Apalagi strategi pembangunan Presiden Jokowi mengedepankan kemandirian bangsa dan penguasaan teknologi oleh putra-putri bangsa sendiri. Untuk itu perlu memasukkan faktor pengembangan SDM teknologi dalam setiap perjanjian pembangunan infrastruktur dan pembelian teknologi canggih dari luar negeri.

Sederet belanja yang mengandung teknologi canggih sebaiknya disertai dengan sistem offset. Apalagi produk yang dibeli terkandung masalah klasik, yakni sulitnya optimasi penggunaan dan perawatan yang membutuhkan biaya dan daya dukung SDM teknologi yang mumpuni. Belanja BUMN seperti misalnya PT Garuda Indonesia (Persero) yang setiap tahun menyiapkan belanja modal atau Capex (Capital Expenditure) sekitar 500 juta dolar AS setara Rp 6,8 triliun untuk ekspansi bisnis perseroan dan anak usaha juga harus memakai skema offset. Belanja Garuda tersebut antara lain pembelian pesawat untuk Garuda dan Citilink dari Prancis yakni Airbus A330.

            Mestinya pembelian oleh Garuda harus disertai offset. Itu bisa saja dengan menggandeng industri dalam negri seperti PT Dirgantara Indonesia. Dengan demikian langkah Garuda yang terus bertransformasi sejalan pertumbuhan positif industri penerbangan dan rencana pemerintah mengembangkan infrastruktur transportasi udara dengan membuka bandara-bandara baru bisa berfungsi ganda.Perlu transparansi pengadaan pesawat terbang. Transparansi itu menyangkut masalah teknis pesawat, skema pembiayaan, pengembangan SDM, hingga jadwal penyerahan pesawat untuk dioperasikan.

Kersama SDM Iptek antara Indonesia-Prancis perlu diperluas. Banyak ahli dari Indonesia yang berkarya di Prancis dan mendapat posisi strategis disana sebagai ilmuwan berkelas dunia. Beberapa diantaranya menjadi profesor tamu dan peneliti di ENSICA Toulouse. Ilmuwan dari Indonesia lulusan Prancis juga banyak yang menjadi ahli pembuatan berbagai jenis turbin. Hal ini tentunya bisa menjadi solusi pembangunan pembangkit listrik di Tanah Air yang selama ini tergantung kepada ahli dari Cina. Para ahli Indonesia sebenarnya sudah mampu merancang bangun turbin dengan sertifikasi global.

Para ilmuwan lulusan Prancis dan Eropa lainnya siap untuk bersinergi membenuk jejaring Indonesia Integrated untuk memajukan Iptek. Lewat Indonesia Integrated, kompetensi teknolog Indonesia bisa diintegrasikan secara langsung atau melalui perusahaan/organisasi tempat mereka bekerja.

Para teknolog dan profesional di Tanah Air yang lebih menguasai lapangan sebaiknya bersinergi dengan para diaspora di luar negeri untuk melengkapi dengan pengetahuan dan jejaring yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia. Karena diaspora memiliki akses ke sejumlah ilmu yang belum ada di Indonesia. Di lain pihak, diaspora tidak tahu persis apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia. Sinergi saling melengkapi itulah yang ingin dicapai gerakan Indonesia Integrated.

Kerja sama SDM Iptek Indonesia-Prancis sebaiknya diawali dengan task force untuk mengelola sistem offset. Definisi Offset secara umum dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik. Kalau kita membeli pesawat terbang senilai X dari negara lain, maka kita meminta timbal balik senilai Y dari nilai pembelian tersebut. Ketentuan, jenis dan nilai Y tersebut sebaiknya segera didetailkan.  

Task force  harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni  inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait offset.  Kemudian menyusun data base yang akurat terkait perusahaan-perusahaan dalam negri yang mampu menerima offset. Lalu melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan offset serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Skema offset mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. Yang terdiri dari direct offset dan indirect offset. Direct offset merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian. Sedangkan indirect offset atau biasa disebut offset komersial biasanya berbentuk buyback, bantuan pemasaran/pembelian alutsista yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM.

*) BIMO JOGA SASONGKO, Ketua Umum IABIE. Pendiri Euro Management Indonesia.