GURU BERKUALITAS CLOBAL BIMO JOGA SASONGKO Koran Republika Jumat, 26 November 2021 Hal 7 Kolom Opini

 GURU BERKUALITAS CLOBAL

BIMO JOGA SASONGKO

Founder I President Director & CEO

Ketum IABIE-Ikatan Alumni Program Habibie

Ketum IAJ-Ikatan Alumni Jerman

WasekJen ICMI

 

Hari Guru Nasional (HGN) diperingati setiap 25 November. Peringatan HGN tahun 2021 bertema "Bergerak Dengan Hati, Pulihkan Pendidikan". HGN sebaiknva dijadikan momentum untuk mengembangkan profesi guru sesuai tantangan zaman. 

Bank Dunia merilis laporan berjudul

"How Indonesia's Subnational Government Spend Their Monev on Education". Dałam laporan iłu disebutkan, 86 persen anggaran pendidikan di daerah hanva untuk gaji guru, bukan pengembangan kualitas pendidikan. 

Sebaiknya 86 persen dipakai untuk gaji dan tuniangan guru, infrastruktur lima persen, biava operasional tiga persen, dan pelatihan guru satu persen. Kabupaten Sragen memiliki alokasi tertinggi, 96 persen. Kota Surabaya paling rendah, yakni 56 persen.

Dari aspek kualitas, berdasarkan data UNESCO dałam Global Education Monitoring (GEM), terdapat 25 persen guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan hampir setengah lebih belum memilki sertifikat profesi.  

Usaha meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru merupakan keniscayaan. Peringatan HGN sebaiknya disertai program terobosan untuk mulai mencetak guru berkualitas global melalui program khusus.

Perkemhangan zaman yang serbadisruptif di segala bidang, sebaiknva diantisipasi  dengan membentuk guru vang mampu  membuat anak didik lebih kreatif.

Postur guru nasional saat ini terlihat dari guru yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Postur iłu berdasarkan data statistik dari laman Kemendikbudristek, total guru untuk tahun ajaran 2019/2020 berjumlah 2.698.103 orang. Jumlah sisvva meneapai 45.534.371 orang.

NUPTK diberikan kepada guru vang statusnva PNS ataupun non-PNS sebagai nomor identitas resmi, untuk keperluan identitikasi dałam herbagai pelaksanaan program dan kegiatan terkait pendidikan, dałam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Saatnva membentuk guru dengan klasifikasi yang mirip seperti pasukan khusus atau pasukan elite.

Klasifikasi di atas bisa dicetak lewat program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), vang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan. Sekadar catatan, lembaga iłu kini memegang dana abadi triIiunan rupiah.

Publik berharap agar program LPDP vang merupakan investasi pemerintall di bidang SDM bisa lebih efektif dan progresif. Para penerima manfaat program LPDP mestinya tersebar merata untuk seluruh rakyat Indonesia.   

Saatnya para guru merasakan langsung program LPDP. Masvarakat melihat, program di atas masih elitis dan cenderung berpihak kepada orang kota besar. Terlebih mereka punya fasilitas dan uang untuk mendapat Letter of Acceptance (LoA) atau conditional letter dari perguruan tingvgi luar negeri.

Tentunya para guru dari desa dan pelosok daerah kesulitan memperoleh LOA karena prosesnnya panjang dan membutuhkan dana juga kemampuan bahasa asing yang lebih. Ini tentu memberatkan mereka yang dari daerah dan keluarga tidak marnpu.

Semua guru yang berprestasi sebaiknva  diberi kesempatan ikut tahapan seleksi beasiswa LPDP. Kemudian kaiau mereka lolos seleksi akademis, dibantu proses mendapatkan LoA dan kemahiran berbahasa asing.

Ini tugas pemerintah melalui kerjasama dengan konsultan pendidikan internasional. Saatnva LPDP membuat terobosan mernberikan beasiswa bagi guru berprestasi untuk belaiar di luar negeri.

Beasiswa luar negeri LPDP selama ini fokus untuk program S2 dan S3, hal iłu mesti mengakomodasi para guru untuk mengembangkan kompetensinva. Saatnva LPDP mampu menjadi navigator dan fasilitator yang bisa membuka jalan kemajuan bagi para guru. Navigator yang mampu mengarahkan  para guru mentlju negara-negara maju.

Pengiriman guru berprestasi untuk kuliah di perguruan tinggi di luar negeri, perlu bekerja sama dengan konsultan pendidikan internasional yang bisa membimbing untuk menguasai bahasa asing, seperti bahasa Jerman. Prancis, Jepang. 

Selain itu, konsultan pendidikan internasional bisa membantu dałam memberikan materi matrikulasi, untuk menyesuaikan materi ajar dan memberikan gambaran tentang budasa dan kondisi sosial dari negara yang akan dituju.

Selain itu, membantu guru mendapatkan akomodasi hingga pendampingan bila perlu. Fungsi sinergi lembaga di atas termasuk memfasilitasi dan membantu pengurusan aplikasi visa, aplikasi studinya, workshop , dan faktor kemahiran bahasanya.

Negara maju, seperti Jerman dan Prancis, selama ini memiliki sejumlah perguruan tinggi terkemuka, yang tanpa membayar uang kuliah alias gratis. Selain membantu penguasaan bahasa asing dan prosedur tes masuk perguruan tinggi di luar negeri, perlu juga staf pendampingan guru jika sudah dinyatakan diterima.

MENDORONG BEASISWA PENDIDIKAN KORAN KOMPAS Rabu, 15 Juli 2020

📜🌺📜🌺📜🌺📜

Euro Management Indonesia IN MEDIA

Bimo Sasongko
President Director I Founder
Ketua Umum IABIE - Ikatan Alumni Program Habibie
Sekjen IAJ - Ikatan Alumni Jerman

Bimo Sasongko, diliput oleh salah satu media terbesar di tanah air dan dimuat langsung pagi ini dengan artikel yang berjudul MENDORONG BEASISWA PENDIDIKAN di:

KORAN KOMPAS
Rabu, 15 Juli 2020
Hal. 16 Kolom Sosok


BIMO SASONGKO, BSAE, MSEIE, MBA
President Director & CEO I Founder

📜🌺📜🌺📜🌺📜

KO M PA S , R A B U, 1 5 J U L I 2 0 2 0
Sosok

Bimo Joga Sasongko

Mendorong Beasiswa Pendidikan

Bimo Joga Sasongko (48) ingin Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul.Salah satu cara yang dilakukan adalah menggratiskan biaya belajarbahasa asing kepada anak muda yang akan kuliah ke luar negeri.
Sosok BJ Habibie yang dihargai kepakarannya di dunia internasional mendorong Bimo ingin menciptakan lebih banyak Habibie di Indonesia. Tahun 2003, Bimo mendirikan lembaga konsultasi pendidikan internasional Euro Management Indonesia di Jakarta. Lembaga ini memberikan konsultasi dan pendampingan kepada lulusan SMA ataupun S-1 yang mau kuliah di 15 negara.

Program ini berbayar dan mendampingi persiapan calon mahasiswa, mendapatkan kampus yang sesuai bakat, hingga mampu beradaptasi di negara lain. Bimo ingin melanjutkan tradisi anak Indonesia berkuliah dinegara maju. Dia mencontohkan, mahasiswa dari Vietnam dan Malaysia lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa Indonesia yang belajar ke luar negeri. Dia yakin, Indonesia harus melakukan langkah serupa, mengirimkan minimal 100.000 anak muda kuliah ke negara maju. Sekarang ini, baru berkisar 30.000 orang. Tahun 2016, Bimo menggagas beasiswa kursus bahasa asing gratis yang diampu pengajar pro-

ARSIP PRIBADI
Ester Lince Napitupulu fesional dari Euro Management. Pemberian beasiswa kursus bahasa asing gratis selama satu hingga dua semester menjadi bagian tanggung jawab sosial perusahaan. Sebab, Bimo prihatin melihat masih minimnya jumlah anak muda Indonesia yang kuliah di negara maju yang merupakan pusat peradaban dunia kini. Bimo yang merupakan pendiri dan Presiden Direktur Euro Management Indonesia yang dihubungi di Jakarta, Senin (13/7/2020), bersemangat menjelaskan pentingnya Indonesia mengirimkan para pemuda terbaik ke luar negeri. Beasiswa kursus bahasa asing gratis di Euro Management Indonesia sudah menjangkau sekitar 15.000 lulusan SMA, guru, tentara, PNS, dan masyarakat umum. ”Saya mendirikan Euro Management Indonesia tidak untuk bisnis murni. Setelah mempunyai uang, saya ingin memotivasi anak Indonesia ke luar negeri. Nah, pada tahun 2016 itulah saya mulai memberi kursus bahasa asing gratis. Ada tujuh pilihan bahasa asing, yakni Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Jepang, China, dan Korea,” ujar Bimo. Program kursus bahasa asing gratis itu semakin diminati banyak orang. Namun, karena Euro Management Indonesia hanya ada di Jakarta, peserta terbatas dari Jabodetabek. Sejak pandemic Covid-19, Bimo mulai melirik kursus daring sehingga mereka yang di daerah bisa ikut seleksi. ”Kursus bahasa asing ini, kan, gratis ya. Jadi yang diutamakan yang punya motivasi kuat, yang aktif dan serius. Kalau mereka bagus, kami dampingi untuk mencari beasiswa kuliah di luar negeri,” tutur Bimo. Dulu, program beasiswa Habibie menjadi impian anak-anak terbaik Indonesia. Bimo yang lulusan SMAN 3 Bandung sebenarnya sudah diterima di Institut Teknologi Bandung. Namun, ia rela melepasnya karena ingin meluaskan wawasan global dengan meraih pendidikan di luar negeri. Dia menjadi bagian dari sekitar 4.000 lulusan SMA pada kurun waktu 1980-an hingga 2000-an yang mendapat beasiswa program Habibie untuk kuliah di sejumlah negara maju dengan beasiswa pemerintah dan ikatan dinas.

Dia berkuliah S-1 di bidang teknik aerospace di Amerika Serikat dan lulus cum laude sehingga bisa lanjut mendapat beasiswa S-2. Krisis moneter membuat program Habibie dalam sejumlah teknologi kedirgantaraan terhenti. Orang-orang pintar yang kuliah di luar negeri dengan beasiswa Habibie tersebar di berbagai instansi, seperti pemerintahan, perusahaan Dirgantara Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), hingga ada yang tetap di luar negeri. Bimo mengabdi di BPPT hingga tahun 1998-2003 dan 2003-2010, yang di antaranya diselingi kuliah lagi di Jerman dengan biaya sendiri. ”Di masa lalu saja, Indonesia yang masih masuk negara miskin, yang lulusan SD-nya ketika itu baru 40 persen, sudah berani mengirimkan banyak anak muda terbaik ke perguruan tinggi di negara maju untuk belajar sains dan teknologi. Saya bilang beasiswa Habibie ini fenomenal dan saya sebagai bagian anak intelektual Habibie ingin terus menghidupkan semangat ini,” ujar Bimo. Keyakinan itu yang membuat Bimo terus bergerak. ”Beasiswa kursus bahasa asing gratis itu sebagai pemancing minat. Kalau sudah bagus bahasa asing, bias terbuka jalan untuk mendapatkan beasiswa kuliah di Negara lain. Jadi saya buat sistem beasiswa untuk dapat beasiswa,” kata Bimo. Sebagai bakti menerima beasiswa dari pemerintah, Bimo dan alumni bersepakat untuk membentuk Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE). Pada 2013, Bimo menjumpai Habibie. Dia ingat pesan Habibie soal pendirian IABIE agar anak-anak terbaik bangsa Indonesia ini berbuat terbaik untuk bangsa. ”Kami diingatkan tidak boleh sombong, takabur, dan harus inklusif. Tidak boleh eksklusif. Itu pesan Pak Habibie. Jadi kami inklusif, netral, tidak berpolitik. Kami terdiri dari orang berbagai aliran, tetapi bersatu di bawah IABIE, di bawah kenetralitasan, ”tutur Bimo. Program beasiswa model Habibie, ujar Bimo, layak dilanjutkan. Untuk itu, IABIE pun mendorong supaya pengiriman lulusan SMA kuliah ke luar negeri dengan beasiswa pemerintah pusat dan daerah diadakan lagi, plus ikatan dinas untuk kepentingan bangsa.

Bimo J Sasongko
Lahir: Bandung, 4 Februari 1972
Pendidikan:
- S-1 Aerospace Engineering North Carolina State University, Amerika Serikat (1999)
- Master of Science Engineering in Industrial and Management System Engineering di Arizona State University (1996)
- Master of Business Administration di Fachhochschule Pforzheim, Jerman (2001)
Pengalaman Kerja:
- Pendiri dan Presiden Direktur Euro Management Indonesia (2003sekarang)
- Business Development Manager BPPT (2003-2010)
Organisasi:
- Ketua Umum Ikatan Alumni Program
Habibie (IABIE), 2016-sekarang
- Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan
Cendekiawan Muslim Se-Indonesia
(ICMI), 2017-sekarang

BJ Habibie dan Jembatan Udara

BJ Habibie dan Jembatan Udara

Bimo Sasongko
President Director & CEO | Founder
EURO MANAGEMENT INDONESIA


Sepanjang bulan Juni sangat istimewa untuk Bangsa Indonesia. Istimewa karena empat dari Presiden RI lahir di bulan Juni, yakni Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Joko Widodo. Presiden ketiga, Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ) Habibie, di lahirkan pada 25 Juni 1936 di Pare-pare, Sulawesi Selatan.

Ada peran sejarah BJ Habibie untuk mewujudkan impian Ibu Pertiwi yang menginginkan adanya jembatan udara Nusantara, yang menghubungkan kepulauan Indonesia dan kawasan regional.Serta mampu mendarat pada bandara perintis di daerah terpencil.

Semua Presiden RI senantiasa berpikir keras demi mewujudkan kemajuan bangsa. Presiden ke-3 RI BJ Habibie sejak remaja hingga akhir hayat, langkah dan sumpahnya berorientasi pada impian Ibu pertiwi. Impian itu semakin mengkristal ketika Habibie muda pada 1955 bertemu dengan Presiden pertama RI.

Saat itu Bung Karno menyatakan impian-impian Ibu Pertiwi terkait dengan pentingnya kemandirian di sarana-prasarana perhubungan di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kapal laut dan pesawat terbang yang dibuat di dalam negeri dan dilakukan dengan kompetensi putra-putri bangsa sendiri.

Dalam perjalanan sang waktu, harapan dan keinginan Bung Karno di atas telah diwujudkan oleh BJ Habibie. Karena berhasil mendirikan bermacam wahana transformasi teknologi dan industri. Serta menyiapkan SDM unggul yang mampu bekerja sama dan bergotong-royong mewujudkan impian Ibu Pertiwi.

Selain menyiapkan wahana dan SDM kelas dunia, BJ Habibie telah menyiapkan cetak biru pembangunan infrastruktur bangsa yang berbasis kemandirian dan proses nilai tambah optimal yang berarti bagi perekonomian bangsa.

Pemerintahan saat ini seyogianya melanjutkan tahapan dan kerja detail dari BJ Habibie dalam membangun berbagai infrastruktur.

Pembangunan Infrastruktur selayaknya dipersiapkan secara matang dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan proses rancang bangunnya harus melibatkan semaksimal mungkin pihak dalam negeri.

Dengan dihapuskannya program R80 dan N245 dari proyek strategis nasional (PSN) maka bisa terjadi mislink SDM kedirgantraan bangsa.

Rakyat berharap kepada Presiden Jokowi agar meninjau kembali penghapusan program R80 dan N245. Hal itu agar tidak terjadi musnahnya kompetensi dari ribuan ahli penerbangan/kedirgantaraan.

Brain drain SDM kedirgantaraan tentunya akan memperburuk ekosistem industri kedirgantaraan nasional dan menyebabkan ketergantungan terhadap asing.

Pada era new normal akibat pandemik Covid-19, meskipun dunia industri penerbangan menjadi suram, namun “badai pasti berlalu", lalu industri penerbangan akan berperan lebih tangguh dan teknologi penerbangan akan mengalami lompatan yang berarti.

Peran jembatan udara bagi negara kepulauan seperti Indonesia semakin strategis. Untuk itu, pemerintah perlu menjalankan strategi yang jitu.

Pertama, Indonesia mesti tetap melakukan rekayasa dan rancang bangun sevcara mandiri. Lewat rancang bangun pesawat N219, R80, dan N245.

Kedua, strategi dengan melakukan rekayasa dan rancang bangun, modal bersama dengan mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ketiga, strategi mengundang mitra dari negara yang menguasai teknologi tinggi untuk berinvestasi dan memindahkan kompetensi teknologi tingginya ke Indonesia.

Strategi nomor tiga ini ikut terlibat dalam pengembangan teknologi tinggi dunia dalam strategic partnership . Meskipun dampak pandemik Covid-19 sangat dahsyat, namun tetap perlu menjadikan Indonesia bagian dari supply chain industri penerbangan dunia.

Dengan demikian akan menjadikan SDM Indonesia tidak hanya ter-upgrade dengan perkembangan teknologi terkini, tetapi juga sekaligus bisa mewujudkan pekerjaan outsourcing teknologi tinggi masuk ke Tanah Air.

Kondisi pesawat komuter saat ini yang dipakai untuk penerbangan perintis juga masih sarat dengan masalah. Jumlah pesawat dan SDM penerbangan yang mendukung penerbangan perintis masih kurang. Pesawat komuter kebanyakan bekas pakai atau sewa dari luarnegeri. Kompetensi SDM bangsa di bidang teknologi dan industry dirgantara merupakan satu dari sedikit negara yang memiliki SDM terbaik.

Perlu dicatat untuk mencetak SDM bangsa itu diperlukan anggaran besar dan waktu yang panjang. Para ahli bidang dirgantara tidak hanya berkarier di dalam negeri melainkan juga terlibat langsung dalam berbagai proses pembuatan pesawat terbang terkemuka dunia, seperti Airbus maupun Boeing.

Proyek pengembangan pesawat R80 yang sebelumnya masuk dalam PSN dikerjakan oleh PT Regio Aviasi Industri (RAI). Sedangkan proyek pesawat N245 digarap oleh PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan LAPAN.

Pesawat N245 merupakan modifikasi atau pengembangan yang berbasis pesawat CN235 yang dirancang bangun dan diproduksi pada era Menristek BJ Habibie pada era 80-an.

Kegiatan R80 tahap pertama ( phase 1) berupa preliminary design dibiayai secara private atau pribadi oleh Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

Sebenarnya status PSN dibutuhkan hanya untuk menunjukkan adanya dukungan moril dari pemerintah dan itu menunjukkan supremasi bangsa di bidang industri dirgantara.

Political will dari pemerintah itu sebenarnya bisa menjadi modal sosial untuk melangkah ke fase pengembangan R80 berikutnya, yakni tahap strategic investment dan tahap komersial.

Meskipun dampak pandemik Covid-19 sangat dahsyat, namun tetap perlu menjadikan Indonesia bagian dari supply chain industri penerbangan dunia.

Dengan demikian akan menjadikan SDM Indonesia tidak hanya ter-upgrade dengan perkembangan teknologi terkini, tetapi juga sekaligus bisa mewujudkan pekerjaan outsourcing teknologi tinggi masuk ke Tanah Air.

URGENSI BANTUAN DAN KREDIT MAHASISWA

URGENSI BANTUAN DAN KREDIT MAHASISWA

Bimo Joga Sasongko  
Ketum IABIE

     
Pandemi Covid-19 menurunkan daya beli masyarakat termasuk kemampuan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Tahun ajaran baru atau tahun akademik kali ini sangat berat bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

 Angka putus sekolah dan kuliah bisa jadi akan melonjak jika tidak ada bantuan dan kredit pendidikan yang dikucurkan kepada mahasiswa yang orang tuanya mengalami pengrumahan dan PHK.

Rencana Dirjen Dikti Kemendikbud Prof. Dr. Nizam untuk meluncurkan bantuan dana Rp 1 triliun bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) perlu segera diwujudkan.

Direncanakan sebanyak 441 ribu mahasiswa akan menerima bantuan tersebut. Idealnya rasio pembagian bantuan sepertiga diberikan untuk mahasiswa PTN dan dua-pertiga diberikan untuk mahasiswa PTS.

Jumlah PTS di Indonesia 3.800 buah. Di Jawa Barat saja ada 278 PTS yang tersebar di 27 kabupaten/kota, sedangkan PTN di seluruh Indonesia tidak melebihi 300 PTN.

Demikian pula dengan jumlah mahasiswa di Indonesia kini sekitar 8 juta mahasiswa, maka  sepertiganya berada di PTN dan duapertiganya ada di PTS.

Bantuan dan kredit mahasiswa selain untuk membayar biaya kuliah juga untuk menunjang sistem pembelajaran jarak jauh.

Hasil evaluasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terhadap pelaksanaan pembelajaran daring yang telah dilakukan sejak Maret 2020 lalu menunjukkan sebanyak 8 juta mahasiswa dan 300 ribu dosen telah bertransformasi ke dalam sistem pembelajaran daring.

Dari hasil survei yang disebarkan kepada mahasiswa dan dosen, didapatkan 70 persen menyatakan pembelajaran daring dinilai baik, sedangkan 30 persen lainnya masih mengakui adanya kelemahan.

Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo telah meminta pihak perbankan untuk mengeluarkan produk finansial baru berbentuk student loan atau kredit pendidikan.

Fasilitas pembiayaan tersebut sangat efektif untuk membantu mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Selain itu dengan adanya student loan bisa juga dimanfaatkan untuk pembiayaan mahasiswa yang berhasil meraih kesempatan kuliah gratis di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri tetapi memiliki hambatan biaya akomodasi.

Perlu skema kredit mahasiswa yang tidak memberatkan dan tidak berisiko terjadinya kredit macet dikemudian hari. Kredit mahasiswa bisa mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) mahasiswa di negeri ini yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain.

            Jumlah Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia sudah banyak namun tidak berbanding lurus dengan minat APK masyarakat. APK domestik merupakan jumlah penduduk rentang usia 19-23 tahun yang belajar di PT dibagi dengan rentang usia tersebut yang seharusnya belajar di PT.

Kini APK Indonesia ke PT sebesar 29 persen. Sebagai perbandingan APK di Korea Selatan mencapai 80 persen, Malaysia 40 persen, Thailand 54 persen, Singapura 78 persen. Saat ini terdapat 4.550 Perguran Tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta. Belum lagi kehadiran universitas asing, semakin menambah jumlah PT di negeri ini.

Jumlah PT banyak tetapi APK-nya kecil. Hal itu disebabkan 70 persen PT daya tampungnya sedikit. Sebagai perbandingan PT di negara-negara Uni Eropa hanya ada sekitar 2 ribu perguran tinggi.

Bahkan, jika dibandingkan dengan Tiongkok, jumlah PT di tanah air masih lebih banyak. Jumlah PT di negeri tirai bambu itu hanya sekitar 2.824, padahal penduduknya beberapa kali lipat lebih banyak dibanding Indonesia.

Dalam kondisi pandemi pemerintah mesti bekerja keras mendongkrak APK, tetapi tanpa melupakan kualitas pada semua tingkatan pendidikan mulai S-1 hingga S-3. Kehadiran universitas asing merupakan keniscayaan untuk mendongkrak APK.

Strategi untuk mendongkrak APK juga bisa melalui usaha untuk meningkatkan jumlah pengiriman WNI kuliah ke luar negeri. Karena kualitas dan tradisi ilmiah serta keunggulan riset di universitas terkemuka dunia yang sudah tumbuh ratusan tahun tidak mungkin dicangkok atau dipindah secara instan ke Indonesia.

Karena hal itu sudah berakar kuat dengan budaya bangsanya. Juga sudah bersenyawa dengan karakter dan etos kerja bangsa maju itu. Dengan demikian kualitas PT asing yang beroperasi di tanah air tidak bisa sama dengan kualitas di negara asalnya.

Pemerintah harus ikut menentukan besaran biaya kuliah PT asing. Banyak alasan yang mengharuskan universitas asing bisa berbiaya lebih murah, karena beberapa perguruan tinggi terbaik dunia telah menerapkan sistem yang lebih murah dan praktis. Bahkan menawarkan seluruh mata kuliahnya secara gratis lewat internet.

Jangan sampai biaya kuliah PT asing lebih mahal dibandingkan dengan jika pemuda Indonesia kuliah langsung ke luar negeri. Apalagi fakta menunjukkan jika mereka langsung belajar di LN bisa lebih banyak mendapatkan nilai tambah dan lebih adaptif dengan kemajuan zaman.

Kini kita bisa melihat bahwa proses perkuliahan dan materi pelajaran dapat diunduh secara mudah. Bahkan, Massachusetts Institute of Technology (MIT) telah menyediakan ribuan materi mata kuliah secara gratis. Mata kuliah itu bisa diunduh secara rinci dan lengkap lewat internet.

 *) Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE). Lulusan North Carolina State University.

Segitiga Rebana dan Sistem Logistik

Pikiran Rakyat - Segitiga Rebana dan Sistem Logistik
Jum'at, 17 Mei 2019 - Hal 18

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha menyinergikan tiga kawasan yaitu Patimban, Kertajati, dan Cirebon, menjadi kawasan khusus yang diberi nama Segitiga Rebana(Cirebon, Patimban, Kertajati).

Gubernur Jawa Barat menyatakan, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati merupakan batas paling selatan segitiga tersebut. Batas utaranya Pelabuhan Patimban dan batas timurnya Pelabuhan Cirebon. Direncanakan, Segitiga Rebana terwujud pada 2021.

Kawasan Sgitiga Rebana yang diproyeksikan menjadi Special Economic Zone atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membutuhkan sistem logistik yang baik. Untuk mewujudkan sistem logistik yang tangguh dan berkelas dunia, dibutuhkan SDM yang ahli dan terampil di bidang logistik.

Penekanan sistem logistik pada pembangunan Segitiga Rebana ini penting mengingat indeks logistik nasional hingga kini belum menggembirakan. Menurut Bank Dunia, peringkat Logistic Performance Index (LPI) 2018 untuk Indonesia berada di Peringkat ke-46.

Sebagai catatan, LPI merupakan indeks kinerja logistik negara-negara di dunia yang dirilis oleh Bank Dunia per dua tahun sekali. Terdapat 160 negara yang masuk penilaian tersebut. Adapun LPI didasarkan pada enam aspek yaitu, efisiensi customs & border management clearance (bea cukai), kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan pengaturan pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melakukan tracking & tracing, dan frekuensi pengiriman tepat waktu.

Pada prinsipnya eksistensi Segitiga Rebana untuk melancarkan proses produksi dan mempermudah ekspor dan impor. Semua itu dalam konteks perdagangan internasional.

Usaha memacu perdagangan sangat tergantung kepada sistem logistik. Perlu ditetapkan produk atau komoditas penggerak utama dalam suatu tatanan jaringan logistik dan rantai pasok, tata kelola, dan tata niaga yang efektif dan efisien.

Saatnya Jawa Barat mengintegrasikan simpul-simpul instruktur logistik, baik simpul logistik (logistics node) pun keterkaitan antarsimpul logistik (logistics link) yang berfungsi untuk mengalirkan barang dari titik asal ke titik tujuan.

Simpul logistik meliputi pelaku logistik dam konsumen, sedangkan keterkaitan antarsimpul meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi, dan jaringan keuangan, yang menghubungkan masyarakat perdesaan, perkotaan, pusat pertumbuhan ekonomi, baik antarpulau maupun lintas negara.

Masih rendahnya kinerja sektor logistik nasional dan daerah dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur pelabuhan, pergudangan, jalan, dan lain-lain yang berdampak pada tingginya biaya operasional pengiriman barang.

Selain itu, hal tersebut dipengaruhi oleh kurang optimalnya implementasi regulasi yang mengatur logistik.

Jika regulasi sistem logistik dijalankan secara konsisten, pengiriman barang dapat lebih murah dan tepat waktu. Oleh karena itu, langkah cepat pemerintah dalam membenahi pelabuhan yang telah eksis dan pembangunan pelabuhan baru teramat penting.

Pembenahan pelabuhan jangan tersendat-sendat terutama dalam penerapan Inaportnet, yakni sistem layanan terpadu atau tunggal yang mengintegrasikan layanan kebutuhan administrasi perkapalan di instansi terkait di pelabuhan.

Inaportnet memungkinkan segala prosedur ekspor-impor lebih cepat. Penerapan Inaportnet di Indonesia diawali dengan penerapan Indonesia National Single Window (INSW) dan ASEAN Single Window (ASW). INSW yang diatur dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2008 bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat izin kepabeanan dan pengeluaran barang dalam sistem informasi yang terintegrasi antareselon, yang implementasinya belum maksimal.

Pelabuhan merupakan faktor penting untuk mendongkrak kinerja logistik nasional,tetapi kondisinya di tanah air masih belum menggembirakan. Hal itu terlihat dengan kondisi pelabuhan yang sudah eksis di Jawa Barat, seperti Pelabuhan Cirebon hingga pelabuhan terbesar di tanah air, yakni Tanjung Priok.

Data menunjukkan, Pelabuhan Tanjung Priok semakin kewalahan menjalankan fungsinya karena terkendala oleh kapasitas dan fasilitas pelabuhan. Kini Tanjung Priok tidak mampu bersaing dengan otoritas pelabuhan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Tidak mengherankan jika pelayanan dan perizinan ekspor-impor juga masih belum efektif. Kondisi yang menyedihkan itu terlihat dengan indikator antara lain waktu pengurusan barang yang masih lama, serta lead time for container import di pelabuhan itu lebih lambat dibandingkan dengan di Singapura.

Pemerintah telah membuat program gudang terintegrasi dengan nama Rumah Kita. Sayangnya, program ini belum dilakukan secara total. Sistem Logistik Rumah Kita diharapkan bisa memadukan antara kinerja pelabuhan dan armada kapal dengan entitas pasar komoditas lokal yang andal.

Faktor ketangguhan pasar komoditas sangat ditentukan oleh sistem konektivitas perdagangan, insourcing, dan ketersediaan infrastruktur dan SDM logistik dengan kompetensi tinggi. Sistem insourcing termasuk teknologi pengolahan dan pengemasan produk atau komoditas unggulan daerah.

Pemerintah Daerah perlu memikirkan tentang create economies of scale dari berbagai produk lokal, sehingga ketika produk itu bergerak dari satu daerah ke pasar harus ada skala yang ideal. Otoritas logistik perlu mengetahui modelling dari behavior supply and demand, seperti prediksi terhadap pola konsumsi ataupun hasil panen. Contohnya pada momentum emas menjelang hari raya keagamaan, mestinya harus match dengan jadwal masa tanam hingga panen komoditas. Semua itu harus terkelola dengan baik melalui  program lintas eselon.

Bimo Joga Sasongko, Alumnus FH Pforzheim Jerman

Menata Sistem Imbal Beli

Oleh Bimo Joga Sasongko | Rabu, 8 Mei 2019 | 12:24

Pemerintahan mendatang perlu mewujudkan efektivitas belanja negara. Salah satu yang krusial adalah belanja barang ke luar negeri. Sebagai contoh adalah belanja alutsista TNI dan infrastruktur. Masalah belanja barang ke luar negeri perlu segera diatasi dengan menata ulang sistem pengelolaan imbal beli atau offset. Sehingga bisa lebih bernilai tambah dan menguntungkan banyak entitas di dalam negeri.

Pola imbal beli yang diterapkan oleh pemerintah mendatang perlu ditata lebih rinci dengan mewajibkan eksportir negara mitra dagang untuk membeli produk atau jasa dalam negeri. Apalagi pada saat ini ada perlambatan ekspor nasional, sehingga skema imbal beli ini bisa dipergunakan sebagai salah satu instrumen untuk penetrasi produk ekspor. Selain itu, hal ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi hambatan dan kendala ekspor.

Penataan sistem imbal beli yang cukup terinci terlihat pada imbal beli pengadaan 11 pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia senilai US$ 1,14 miliar dengan barter berbagai komoditas dari Indonesia yang akan diekspor ke Rusia. Kedua negara menunjuk Rostec dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai pelaksana teknis imbal beli antara pesawat Sukhoi dan berbagai komoditas dari Indonesia, seperti olahan karet, furnitur dan minyak kelapa sawit serta turunannya tersebut. Komoditas dan produk yang diekspor mesti punya nilai tambah yang tinggi.

Sehubungan dengan hal itu, saatnya merombak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/MDAG/ PER/6/2016 tentang Ketentuan Imbal Beli Untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor karena sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasional.

Skema imbal beli merupakan suatu cara pembayaran barang yang mewajibkan pemasok luar negeri untuk membeli dan atau memasarkan barang tertentu dari Indonesia sebagai pembayaran atas seluruh atau nilai sebagian barang dari pemasok luar negeri.

Selain imbal beli, skema lain yang bisa dipergunakan oleh pemerintah antara lain offset atau pembelian barang di mana pemasok luar negeri menyetujui untuk melakukan investasi kerja sama produksi dan alih teknologi.

Pemerintahan mendatang perlu membentuk lembaga lintas kementerian untuk mengelola sistem imbal beli utamanya offset terkait dengan berbagai macam belanja ke luar negeri maupun pembangunan infrastruktur. Terutama bagi pembelian dengan jumlah anggaran yang besar, seperti pembelian pesawat terbang untuk penerbangan sipil maupun keperluan militer.

Definisi offset secara umum dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik. Kalau kita membeli pesawat terbang senilai “X” dari negara lain, maka kita meminta timbal balik senilai “Y” dari nilai pembelian tersebut. Ketentuan, jenis dan nilai Y tersebut didetailkan oleh lembaga pengelola offset di negeri ini.

Bisa saja jenis offset berupa alih teknologi lewat pengiriman sumber daya manusia (SDM) untuk belajar keluar negeri maupun produksi bersama terkait barang yang dibeli.

Lembaga offset sebaiknya diisi oleh para ahli yang mengerti tentang alih teknologi, konsultan pendidikan internasional, serta ahli tentang bisnis dan nilai tambah industri. Lembaga offset harus mengerti betul tujuan ekonomis dari offset yang bisa memperluas lapangan kerja dan mengoptimalkan devisa ke luar negeri.

Selanjutnya, lembaga offset juga harus memahami betul tujuan alih teknologi di berbagai tingkatan. Idealnya lembaga offset dibentuk oleh Presiden dan harus mampu berkoordinasi lintas kementerian. Sehingga belanja kementerian dan lembaga negara lain ke luar negeri dengan jumlah nominal tertentu, misalnya senilai di atas Rp 300 miliar, harus ditempuh dengan mekanisme offset yang sebaikbaiknya. Begitu juga ada ketentuan offset tersendiri bagi perusahaan patungan swasta dan pemerintah, atau swasta murni, bagaimana pemberlakuan offset yang ideal.

Lembaga offset harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait offset. Kemudian memiliki database yang akurat terkait perusahaanperusahaan dalam negeri yang mampu menerima offset. Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan offset serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Penerapan sistem imbal beli menentukan ekonomi pertahanan suatu bangsa. Masalah yang menghambat penguatan pertahanan negara seperti pengadaan alutsista TNI pada prinsipmya disebabkan adanya distorsi ekonomi pertahanan. Hambatan tersebut perlu segera diatasi dengan memperbarui cetak biru ekononi pertahanan, mengingat geopolitik global terus berubah.

Menurut Britannica Encyclopedia, ekonomi pertahanan adalah manajemen ekonomi nasional yang terkait dengan dampak ekonomi dari belanja militer. Implikasi yang terkait dengan ekonomi per tahanan antara lain tingkat belanja pertahanan, dampak pengeluaran pertahanan terhadap produk dan lapangan kerja di dalam dan luar negeri, pengaruh belanja pertahanan dengan perubahan teknologi, serta efek stabilitas nasional dan global.

Adanya cetak biru ekonomi pertahanan yang sesuai dengan kondisi terkini sangat membantu industrialisasi bangsa. Menghadapi persaingan global yang makin sengit serta ancaman perang terbuka yang berlatar perebutan sumber daya alam (SDA) perlu konsep ekonomi pertahanan yang berbasis industri alutsista dalam negeri. Industri alutsista ini tidak sekadar merakit bersama dengan negara lain yang lebih maju. Harus ada nilai tambah yang riil, disertai dengan penguasaan teknologi dan proses industri oleh SDM lokal.

Oleh karena itu, dibutuhkan SDM yang menguasai teknologi pertahanan untuk menerapkan kemandirian industri pertahanan di Indonesia. Mereka mesti memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, sehingga mampu mendukung tercapainya kemajuan teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan perkembangan zaman.

Bimo Joga Sasongko, Pendiri Euro Management Indonesia, Alumnus FH Pforzheim Jerman.

Buku dan Kepemimpinan

Bimo Joga Sasongko, Ketua Umum IABIE, Penulis Buku Anak Intelektual Habibie

Makna peringatan hari buku sedunia 23 April lalu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan buku menjadi tolak ukur kadar kepemimpinan bangsa.

Prakarsa Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) tentang hari buku bertujuan memajukan peradaban.

Di Indonesia, peringatan hari buku kali ini sangat relevan saat bangsa ini tengah melalukan seleksi kepemimpinan eksekutif ataupun legislatif. Usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangat bergantung pada sejauh mana animo rakyat dalam membaca buku serta volume penerbitan buku bermutu.

Melihat peradaban bangsa yang paling afdal adalah lewat buku yang auntentik karya anak bangsa. karena itu, peringatan hari buku kali ini mesti disambung lewat kancah pameran buku Internasional.

Kehadiran Indonesia di event buku dunia, antara lain, di Frankfurt Book Fair dan London Book Fair merupakan eksistensi diri untuk mengejar  tertinggalnya negeri ini dibandingkan negara lain yang jauh lebih agresif dan produktif dalam hal perbukuan.

Buku dan kepemimpinan bangsa bagaikan dua pasang kaki kuda yang saling memacu kemajuan menuju negeri harapan. kita bisa melihat betapa hebatnya kadar kepemimpinan para perintis dan pendiri bangsa.

Mereka memiliki konsepsi dan pemikiran yang brilian, runtun, dan kontennya melesat ke depan. Begitu pula, opini publik pada waktu itu mengalir jernih. itu pertanda, pada zaman itu indeks literasi elite bangsa amat menggembirakan.

Para elite politik saat ini perlu menengok jendela sejarah kelahiran bangsa. Di situ akan terlihat, semangat kebangsaan hanya dapat dikendalikan dengan baik oleh kepemimpinan yang lengket dengan buku.

Layar sejarah telah menyajikan kisah, betapa hebatnya gaya kepemimpinan para perintis dan pendiri Indonesia yang telah mencapai tingkat kematangan.

Indikator kematangan itu terlihat jelas ketika kita membaca gagasan dan pemikiran dalam karya tulisnya yang sangat intelektualistik. Mereka adalah figur-figur politisi-cendikia yang sangat visioner.

Melalui buku karyanya, rakyat tergerak dan memahami dialektika kebangsaan yang mengalir jernih. Dalam usia yang sangat belia Bung Karno menulis buku Indonesia Menggugat yang pernah mendapat perhatian dunia.

Mohammad Natsir sangat produktif menulis artikel ideologis yang dibukukan dengan judul Capita Selecta, buku yang mencerahkan kehidupan demokrasi. Bung Hatta menulis buku Indonesia Merdeka dan sederet buku lainnya.

Sementara itu, Bung Sjahrir menulis Renungan dalam Tahanan. Dan demikianlah para pejuang lainnya. Mereka semua sangat piawai di dalam memimpin wacana karena giat menulis sekaligus merupakan kutu buku.

Menyelami buku karya perintis dan pendiri bangsa yang ditulis saat usia belia seperti menikmati orkestra simfoni. Karya tulis itu digali dari tesis dan sintesis pemikiran tokoh-tokoh besar dunia, lalu dikawinkan dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia.

Buah pemikiran para elite politik yang tertuang dalam buku pada era perjuangan kemerdekaan bangsa yang mengalir jernih menyebabkan rakyat mudah menangkap secara baik, jalan pikiran dan gagasan para pemimpinnya.

Setiap saat rakyat selalu menunggu dan menunggu kehadiran konsepsi, gagasan, dan pemikiran para pemimpinnya.

Kini kehidupan bangsa dilanda keprihatinan terkait dengan terpuruknya minat baca dan menulis para elite politik dan masyarakat. Kondisinya bertambah memprihatinkan karena usaha penerbitan buku masih sepi.

Untuk menggairahkan usaha penerbitan buku, Indonesia mesti sering membuat event perbukuan serta mengikuti secara penuh pameran buku dunia. Misalnya, Frankfurt International Book Fair, London Book Fair, dan sebagainya.

Event seperti itu akan membawa semangat dan harapan baru bagi perbukuan nasional. Tahun ini, ada 450 judul buku yang mewakili Indonesia dalam London Book Fair (LBF) pada Maret 2019. Pada masa mendatang, jumlahnya mesti ditingkatkan.

Terutama untuk buku-buku yang auntentik keindonesiaan sehingga Indonesia  terus menjadi sorotan utama dan menjadi market focus bursa buku internasional. Langkah Komite Buku Nasional (KBN) yang mendorong partisipasi kaum milenial dalam digital publisher patut diapresiasi.

Saatnya penulis milenial melakukan diversifikasi karya dan produknya menjadi elektronik (e-book). Hal ini sekaligus merupakan sumber pendapatan tambahan baginya.

Indeks literasi bangsa perlu segera ditingkatkan agar tidak semakin jauh tertinggal oleh bangsa lain. Salah satu upaya perbaikan kualitas literasi bangsa lewat paltform story-teeling Wattpad. Kini di negeri ini semakin banyak yang berminat membaca karya fiksi.

Mungkin ada pengaruh dari medium seperti itu (Wattpad) dan banyak karya tulisan yang ditertibkan. Saatnya pemerintah mawas diri dan berusaha bangkit terkait dengan masih terpuruknya usaha perbukuan dan rendahnya minat baca masyarakat.

Perhatian dan pengembangan terhadap buku searah dengan program utama UNESCO. Sering kali lembaga dunia ini menyerukan pengembangan buku dan literasi bagi suatu bangsa.

Apalagi sejak 1995, UNESCO memutuskan Hari Buku Sedunia yang salah satu maknanya untuk menghormati sastrawan dan pengarang besar, seperti Shakespeare, Cervantes, Inca Garcilaso de La Vega dan Josep Pla, Maurice Droun, Vladimir Nabokov, Manuel Mejia Vallejo, dan Halldor Laxness.

Badan PBB itu juga menekankan perlunya sinergi antara pemangku kepentingan, yakni pengarang, penerbit, distributor, perpustakaan, organisasi perbukuan, serta berbagai komunitas yang semuanya bekerjasama mempromosikan buku dan literasi sebagai aktivitas untuk menguatkan nilai -nilai sosial, mencerahkan kebudayaan, dan meneguhkan kemanusiaan.

Perlu pembenahan usaha percetakan dan penerbitan buku di Indonesia yang bersifat mendasar serta sesuai dengan perkembangan zama. Usaha itu memerlukan transformasi proses bisnis agar bisa bersaing menghadapi era ekonomi digital.