Mencetak SDM Keamanan Siber

Mencetak SDM Keamanan Siber

Oleh Bimo Joga Sasongko

Kementerian Kominfo tengah menjaring warga negara yang memiliki talenta keamanan siber atau cyber security. Untuk itu diluncurkan program merekrut 10.000 SDM siber atau biasa disebut tentara siber. Merekalah yang nantinya memiliki kemampuan untuk mengamankan domain teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai lini.

Demi suksesnya program di atas, dilakukan roadshow di sepuluh kota besar di Tanah Air. Rekrutmen SDM keamanan siber terutama difokuskan bagi generasi muda. Mereka akan dididik lalu diterjunkan untuk menjaga keamanan informasi di Indonesia. Dari sepuluh ribu tentara siber akan dipilih seribu orang untuk diberi sertifikat khusus. Dan bagi seratus orang terbaik akan dilatih secara khusus dalam Digital Camp, lalu diberikan peran untuk membantu industri strategis dan lembaga pemerintah dalam sebuah program yang bertajuk Born to Control.

Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat dalam hal penggunaan internet selama ini belum dibarengi dengan pembentukan tentara siber. Akibatnya kondisi dunia maya sangat riskan dan berpotensi terjadinya kejahatan dan serangan yang bisa merugikan bangsa dan kepentingan masyarakat.

Selama ini garda terdepan keamanan siber adalah Subdirektorat Cyber Crime Bareskrim Polri. Namun jumlah personelnya hingga 2016 sangat terbatas, hanya sekitar 25 orang. Sebagai pembanding jumlah SDM keamanan siber di Tiongkok mencapai 18.000 orang. Untuk mewujudkan keamanan siber, pemeritah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membentuk Badan Siber Nasional (Basinas). Badan ini dimaksudkan untuk mengatasi serangan siber (cyber attack) dan memberantas berbagai macam kejahatan dunia maya.

Serangan siber terjadi ketika intensitas dan skala ancaman siber meningkat dan berubah dari ancaman yang bersifat potensial menjadi aktual berupa kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk memasuki, menguasai, memodifikasi, mencuri, merusak, menghancurkan atau melumpuhkan sistem dan aset informasi.

Selain mengatasi serangan siber, Basinas juga bertugas menghadapi perang siber (cyber war) yang dilakukan secara terkoordinasi dengan tujuan mengganggu kedaulatan negara. Salah satu contoh serangan siber adalah Worm Stuxnet terhadap sistem komputer fasilitas reactor nuklir di Iran. Contoh lain adalah di Amerika Serikat yang pernah mengalami serangan siber yang menyebabkan 25.000 data pemerintah dicuri dan kantor Gedung Putih sempat mengalami kondisi darurat dan nyaris lumpuh beberapa saat.

Basinas sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber nasional membutuhkan SDM yang tangguh terhadap keamanan siber. Oleh karena itu relevan untuk perlu mencetak SDM siber dari berbagai kalangan dan latar belakang pendidikan. Para diaspora Indonesia yang selama ini bergerak dalam bidang teknologi informasi dan teknologi di perusahaan terkemuka dunia bisa direkrut untuk memperkuat Basinas.

Indonesia harus segera mencetak SDM siber untuk memperkuat matra tempur baru. Dengan demikian dari aspek pertahanan negara, Indonesia kini memiliki empat matra pertahanan, yakni angkatan darat, laut, udara, dan dunia maya (siber).

Sistem keamanan siber untuk setiap negara diawasi dan dikoordinasikan oleh Computer Emergency Response Team (CERT) yang berpusat di Amerika Serikat. Di Indonesia yang selama ini menjadi country cordinator untuk CERT adalah ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure). Namun selama ini lembaga ini belum mampu menjangkau keseluruhan pertahanan dan keamanan cyber space.

Masih banyak infrastruktur nasional yang terbuka dan telanjang sehingga bisa menjadi sasaran empuk serangan siber. Seperti pembangkit tenaga listrik, pengendali lalu lintas udara, pasar keuangan, pengendali lalu lintas jalan raya dan lain-lain. Untuk mengatasi semua itu dibutuhkan SDM siber yang tangguh tersebar di berbagai lembaga dan tim CERT yang ada di Indonesia. Yang meliputi, pertama, pertahanan siber militer yakni Center of Cyber (COC) Kementerian Pertahanan.

Kedua, keamanan publik siber pemerintah (KP-CERT). Ketiga, instansi pemerintah dan badan usaha (I/P/ BU-CERT). Keempat, komunitas dan akademik (K/A-CERT). Kementerian Pertahanan membutuhkan SDM yang andal untuk mengkoordinasikan Center of Cyber (CoC) sebagai unit induk terdepan. Keberadaan CoC diikuti dengan pembentukan unit khusus CERT di setiap angkatan, yakni ADCERT, AL-CERT, AU-CERT. Setiap angkatan membutuhkan unit yang lebih kecil lagi seperti di kesatuan setingkat batalyon.

Semua itu membutuhkan SDM siber yang memiliki spesialisasi tinggi lewat pendidikan atau pelatihan khusus untuk menghadapi serangan atau perang siber. Sehingga di lapangan mampu bertanggung jawab menjaga jaringannya dan senantiasa mengikuti dinamika modus-modus peretasan, pemantauan dan perlindungan jaringan. SDM siber sekaligus juga meneguhkan sistem e-Defense yang pada saat ini telah menjadi doktrin militer global. Solusi masalah pertahanan harus ditangani dengan optimalisasi teknologi informasi.

Solusi tersebut antara lain perlu segera mewujudkan electronics defense system atau e-Defense. Pengembangan teknologi e-Defense menuju integrated digitalized battlefield bagi ke-4 matra pertahanan negara. Mencetak jumlah SDM siber juga untuk mengembangkan sistem pertahanan negara yang menekankan faktor geostrategis, baik ke dalam maupun ke luar. Faktor geostrategi ke dalam mengarahkan pembuatan kebijakan pertahanan untuk menciptakan sistem pertahanan yang tangguh didasarkan atas konsep unified approach yang mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sedangkan faktor geostrategic ke luar memerlukan kebijakan pertahanan untuk mengembangkan kemampuan penangkal yang tangguh melalui pengembangan TIK dan sistem peringatan dini.

Dengan e-Defense bisa dilakukan evaluasi secara cepat dan akurat terhadap postur pertahanan nasional, akuisisi persenjataan yang diperlukan, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan. Selama ini evaluasi di atas sulit dilakukan karena harus mengombinasikan alokasi sumber daya nasional yang diperlukan untuk memper tahankan postur pertahanan yang eksis dan untuk memulai program modernisasi atau arms build-up.

Program modernisasi sangat mendesak dilakukan untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan kapabilitas militer negeri ini dengan negara tetangga. E-Defense sangat menunjang strategi pertahanan yang kini mengarah kepada transformasi sistem persenjataan ke arah konektivitas. Dengan kata lain kekuatan militer sekarang ini banyak tergantung pada TIK atau networking yang mampu meningkatkan kewaspadaan di segala medan.

Tak bisa dimungkiri internet protocol (IP) memegang peranan penting dalam jaringan sistem informasi karena bisa menghubungkan komunikasi dari darat, laut, udara, bahkan dari luar angkasa. IP juga memiliki kemampuan untuk membuat bermacam-macam sistem komunikasi. Komunikasi antarmatra pertahanan bisa dijembatani.

Selain itu, IP juga bisa diintegrasikan dengan sistem GPS untuk memberikan informasi posisi yang akurat dan realtime mengenai keadaan di lapangan. Eksistensi COC Kementerian Pertahanan sangat penting untuk pengembangan e-Defense. Antara lain untuk memonitor aktivitas operasional di markas dan alutsista hingga menyangkut unit personel terkecil yang sedang bertugas di lapangan.

Seperti dalam hal penjagaan terhadap garis perbatasan dan pulau-pulau terluar yang membutuhkan personel infanteri yang tangguh dan modern. Beberapa konsep pasukan infanteri masa depan tidak terlepas dari dunia TIK. Personel pasukan infanteri masa depan harus dilengkapi alat navigasi dan komunikasi digital, perangkat komunikasi taktis untuk suara dan data serta persenjataan baru yang termonitor secara baik. Pasukan infanteri masa depan merupakan integrated fighting system individual.

Perangkat yang melekat pada personel infanteri di garis depan itu berupa persenjataan, helmet, komputer, digital and voice communications, system penanda posisi dan navigasi, pakaian pelindung serta perlengkapan personel.

Kelengkapan lain berupa GPS dan pedometer dead recording system yang dapat mengikuti gerak prajurit di lapangan. Dengan perangkat yang demikian maka wilayah perbatasan dan pulau terluar bisa diamankan dengan baik.

Bimo Joga Sasongko, Lulusan North Carolina State University. Pendiri Euro Management Indonesia, Ketua Umum IABIE

http://www.beritasatu.com/investor/419024-mencetak-sdm-keamanan-siber.html

Makna Kunjungan Raja Salman

Makna Kunjungan Raja Salman

Oleh Bimo Joga Sasongko

Kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi membuka pintu kerja sama berbagai sektor, tidak hanya investasi sektor migas, misalnya pengembangan sumber daya manusia (SDM). Apalagi Visi 2030 Arab Saudi juga mengandung transformasi SDM nasional yang mengurangi kebergantungan sektor migas. 

Wakil Putra Mahkota, Muhammad bin Salman, yang juga sebagai Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan telah mengumumkan Visi Saudi 2030 yang menetapkan goal 15 tahun ke depan beserta agenda kebijakan Rencana Transformasi Nasional. Utamanya terkait diversifikasi pendapatan negara dan transformasi postur SDM nasional agar berdaya saing global.

Sekadar catatan, Arab memiliki 7,2 juta pekerja asing yang berbagi tempat dengan warga Arab sekitar 27 juta jiwa. Kerajaan melihat perlu reformasi postur SDM nasional dan komposisi ideal antara pekerja asing dan lokal. Kerajaan menyadari selama ini boleh dibilang mentalitas warganya tak mau bersusah payah serta berpikir keras untuk bangsanya. 

Segala sesuatunya diserahkan kepada tenaga kerja asing dengan imbalan gaji besar. Bahkan, fasilitas vital dan persenjataan canggih yang dibeli dari luar negeri untuk masalah operasional dan perawataannya juga bergantung pada tenaga asing.

Pemerintah Indonesia perlu mengemukakan kembali bantuan dana sektor pendidikan yang selama ini dikucurkan Arab kepada lembaga pendidikan Tanah Air, terutama pondok pesantren. 

Apresiasi dan penghargaan Arab terhadap Polri dalam mengatasi ancaman terorisme sebaiknya juga diwujudkan dalam bentuk bantuan pendidikan bagi personel kepolisian untuk belajar lagi di luar negeri. Perlu menyiapkan SDM Polri yang memiliki kompetensi tinggi bidang Threat Identification and Risk Assesment (TIRA) dalam menghadapi aksi teroris yang semakin ganas. 

Mereka kelak bisa mengidentifikasikan ancaman dan menyusun perencanaan sistem keamanan infrastruktur dengan baik. Tak pelak, semakin dibutuhkan SDM Polri yang mumpuni di bidang engineering security beserta peralatan seperti pendeteksi bahan peledak atau senjata. Juga semakin penting teknologi surveillance dengan CCTV menggunakan computer based yang mampu mengolah gambar dan video.

Sistem rekrutmen dan pendidikan SDM Polri perlu segera dirombak karena pelaku dan modus kejahatan semakin canggih. Ini memerlukan teknologi dan lintas disiplin ilmu. Apalagi perwira Polri yang persentasenya sekitar 10 persen, juga belum memiliki pola pengembangan profesi sesuai dengan tantangan zaman. 

Untuk mengatasi disparitas karier dan kompetensi perlu sistem pengembangan SDM Polri pada level perwira. Untuk itu, perlu penguasaan bahasa asing dan memilih perguruan tinggi LN untuk pendidikan para perwira Polri.

Para ulama yang mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Salman, sebaiknya mengajukan program untuk meningkatkan kompetensi santri yang berpotensi memajukan bangsa. 

Perlu cara yang efektif untuk mencetak santri wirausaha menjadi pelaku UMKM yang kreatif dan ulet. Produktivitas sangat relevan untuk dijalankan. Kini, Arab menjadi kekuatan baru dunia yang diperhitungkan. Dia memainkan peran sentral di kawasan Timur Tengah dan forum G-20. Dunia melihat keperkasaan Arab saat melancarkan Operasi Decisive Strom ke Yaman dan membentuk Koalisi Militer Islam untuk melawan terorisme.

Kerja Sama

Arab belanja militer sekitar 10,4 persen dari PDB, sedangkan per kapitanya sekitar 17 ribu dollar AS. Belanja tersebut termasuk peringkat atas dunia. Sekadar perbandingan belanja negara lain dihadapkan PDB-nya, AS 4,8 persen, Russia 4,3 persen, Korea Selatan 2,9 persen, Malaysia 2 persen, dan Indonesia 0,89 persen. Senjata terbaru Arab yang dipamerkan antara lain pesawat tempur generasi terbaru F-15SA Elang buatan Amerika Serikat.

Besarnya belanja militer Arab dan jumlah alutsista tentu membutuhkan tenaga ahli untuk mengoperasikan dan merawat berkala. Teknisi Indonesia yang selama ini berkecimpung dalam industri pertahanan, seperti PTDI, PAL, Pindad bisa mengisi kebutuhan SDM di Arab.

SDM Iptek Indonesia bisa dikirim ke Arab untuk menambah kompetensi dan pengalaman. Apalagi Arab dan Indonesia telah resmi meneken perjanjian kerja sama di bidang pertahanan. Memorandum kerja sama resmi ditandatangani pada 2014 di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. 

Penandatanganan dilakukan Wakil Menteri Pertahanan Arab dengan Kementerian Pertahanan Indonesia. Ini merupakan pertama kalinya ada kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Arab sejak hubungan diplomatik dibuka pada 1950-an. Kesepakatan dua lembaga itu, meliputi kerja sama penelitian dan transfer teknologi alat utama sistem persenjataan (alutsista), pelatihan pasukan khusus terkait penanganan teror, dan kerja sama dalam penanganan bencana. 

Arab, yang memiliki teknologi dan senjata canggih, mengajak Indonesia dalam penelitian dan pengembangan alutsista. Kerajaan juga telah menyempatkan diri melihat sejumlah alutsista TNI yang diproduksi atau dirakit di Indonesia, seperti panser Anoa buatan Pindad di Markas Kopassus. Selain itu juga, pesawat jenis CN-295 rakitan PT DI kerja sama Airbus Military. 

Penulis Lulusan North Carolina State University

*) BIMO JOGA SASONGKO, Ketua Umum IABIE. Pendiri Euro Management Indonesia.

http://www.koran-jakarta.com/makna-kunjungan-raja-salman/

 

Video Kegiatan Kerjasama Euro Management Indonesia dengan Hartnackshule, Berlin Jerman

Rabu, 01 Maret 2017
Video Kegiatan Kerjasama Euro Management Indonesia dengan Hartnackshule, Berlin Jerman

Euro Management Indonesia sebagai Konsultan Pendidikan Internasional Terbesar di Indonesia bekerjasama dengan berbagai Institusi Bahasa Ternama di Luar Negeri. Salah satunya dengan Sekolah Bahasa Jerman Hartnackschule di Berlin, Sekolah Bahasa Jerman yg telah berdiri sejak 1915.

Sebagai salah satu penghargaan terhadap kerjasama yang baik Euro Management Indonesia dengan Sekolah Bahasa Jerman Hartnackschule, yang telah terjalin lebih dari 10 tahun lebih, sejak tahun 2006.

Pemilik sekaligus Kepala Sekolah Hartnackschule Herr Henning Lauterbach membuat video dokumentasi Kegiatan Kerjasama sebagai bentuk Penghargaan Kerjasama dengan Euro Management Indonesia sebagai salah satu partner terbesar di Indonesia.

-0:47

Kunjungan Raja Salman dan Investasi

Kunjungan Raja Salman dan Investasi

Oleh  :  Bimo Joga Sasongko  *)

Kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi membuka lebar pintu investasi. Butuh kejelian dan strategi investasi agar bisa menangkap peluang tersebut.

Kunjungan Raja Salman berlangsung pada 1-9 Maret 2017. Raja akan menetap di Jakarta selama tiga hari kemudian mengunjungi Pulau Bali. Presiden Joko Widodo juga akan menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi Republik Indonesia kepada Raja Salman.

Perlu intelijen investasi agar proposal yang disodorkan cocok dengan arah baru pembangunan yang tertuang dalam Visi 2030 Arab Saudi.

Peran intelijen investasi sesuai dengan tekad Presiden Jokowi agar BUMN dan swasta bisa menerobos pasar nontradisional atau pasar yang baru di berbagai belahan dunia. Termasuk peluang yang telah disodorkan oleh rombongan Raja Salman.

Tidak mudah merebut peluang, apalagi investor Saudi selama ini kebanyakan bukan jenis investor yang agresif. Indonesia perlu memperbanyak SDM intelijen investasi.

Tindakan investasi pada prinsipnya membutuhkan analisis menyeluruh untuk menjamin keamanan dana pokok dan mampu memberikan keuntungan yang memadai. Tindakan yang tidak memenuhi persyaratan diatas berarti tindakan spekulasi.

SDM intelijen investasi haruslah sosok yang mumpuni dan mengerti secara detail peluang investasi disuatu negara. Biasanya yang cocok dengan spesifikasi diatas adalah para diaspora Indonesia yang menjadi pelaku investasi atau telah bekerja pada perusahaaan internasional.

Mereka juga bisa dari kalangan teknolog, peneliti atau kalangan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Kini Arab Saudi tidak lagi mengedepankan sektor minyak dan gas semata, tetapi menekankan pentingnya diversifikasi perekonomian.

Arab Saudi ingin menjadi hub logistik tiga benua, yakni Asia, Afrika dan Eropa. Untuk itu sedang gencar membangun infrastruktur pelabuhan laut dan udara yang paling maju di kawasan.

Salah satu diversifikasi ekonomi yang dilakuan pemerintah Saudi adalah pengembangan sektor pariwisata. Pada April 2016 lalu Pangeran Sultan Bin Salman, Ketua Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional (SCTH) Arab Saudi telah  meluncurkan Program Pasca Umroh.

Sebuah inisiatif yang memungkinkan jamaah umrah untuk mengkonversi visa mereka ke visa turis. Sektor pariwisata sangat cocok menjadi kerjasama investasi unggulan antara Indonesia dengan Arab Saudi.

Apalagi dalam lawatan kali ini Raja Salman melakukan liburan wisata yang cukup lama di Pulau Bali dan destinasi wisata disekitarnya. Saatnya proposal investasi yang diajukan oleh Indonesia Incorporated tidak didominasi sektor migas saja.

Sebenarnya Presiden Joko Widodo telah membentuk menteri penghubung untuk melancarkan kerja sama dan investasi dari luar negeri. Sepuluh orang menteri Kabinet Kerja dan dua kepala badan (BKPM dan Bekraf) diberi tugas mengatasi hambatan investasi.

Namun langkah tersebut belum efektif karena kurangnya jumlah SDM intelijen investasi. Ada gagasan agar pegawai Kementerian Luar Negeri ditransformasikan menjadi intelijen investasi, namun belum memenuhi spesifikasi yang diharapkan.

Idealnya intelijen investasi masing-masing bertanggung jawab terhadap kawasan tertentu. Pembagian kawasan yang sangat beragam tersebut tentunya membutuhkan banyak tim intelijen investasi yang setiap saat bekerja secara detail.

Peran menteri penghubung investasi kurang optimal dan sulit bertindak detail tanpa didukung oleh tim expert yang tangguh dan kredibel. Untuk menarik investor dari luar negeri tidak cukup hanya dengan mengatasi hambatan birokrasi dan perijinan.

Perlu pendekatan nilai dan laporan hasil riset yang ditujukan kepada investor potensial. Untuk merebut peluang investasi ditentukan oleh kemampuan tim untuk memahami konsep value investment diberbagai negara.

 Pakar investasi gobal Benjamin Graham yang juga dijuluki sebagai bapak value investing menyatakan bahwa investasi membutuhkan analisis yang komprehensif terkait dengan rasio investasi, metodologi valuasi serta mencari nilai untuk menjustifikasi spekulasi.

SDM intelijen investasi harus mampu mengeksplorasi beragam jenis metode valuasi investasi untuk menangkap peluang bisnis dan investasi. Mereka harus memahami dan akrab dengan para fund manager top dunia.

Williaam Browne salah satu super investor global dari Tweedy Browne Company menyatakan bahwa investasi itu adalah ilmu sosial untuk menemukan bisnis yang memiliki probabilitas tinggi untuk bertahan di pasar.

Untuk itu Browne menyatakan dibutuhkan banyak intelijen investasi sebagai analis yang bertugas mencari ide-ide investasi. Setiap anggota memiliki dimensi dan latar belakang yang berbeda serta fokus kajian pada negara yang berbeda.

Apalagi perkembangan teknologi informasi mendorong terbentuknya perdagangan frekuensi tinggi dan ETF ( exchange traded funds) yang menyebabkan lebih banyak likuiditas ke pasar dan meningkatkan spread saham. Tentunya hal ini harus dikuasai.

          SDM intelijen investasi sebaiknya juga direkrut dari warga negara yang memiliki kompetensi hi-tech dan karya inovasi yang bisa dijadikan start-up nations dan secara periode waktu sepak terjangnya sudah mengalamaai fase maturitas.

Mereka itu antara lain adalah para penerima beasiswa Menristek BJ Habibie yang pada era tahun 80-an dikirim negara untuk kuliah di luar negeri. Selain itu juga ada sejumlah teknolog dan para mantan pengelola BUMN industri strategis yang sarat hi-tech yang kini banyak bekerja di luar negeri.

Ada baiknya SDM intelijen investasi mencontoh  kehebatan SPARX Group yang merupakan perusahaan holding manajemen aset di Jepang. SPARX adalah singkatan dari Strategic Portfolio Analysis Research eXperts (Ahli Riset Analisis Portofolio Strategis) yang dirintis oleh Shuhei Abe.

Perusahaan ini memiliki metode yang sangat bagus untuk melahirkan ide-ide investasi yang spektakukler dan sangat menguntungkan. SPARX menghasilkan banyak riset tentang investasi yang sangat kredibel dan berpengaruh dalam tataran global.

Salah satu laporan riset yang terkenal berjudul “ Takeover Opportunities in Japan”. Laporan riset tersebut berhasil menggaet banyak investor ke Jepang.

Selama ini Shuhei Abe berhasil mengembangkan investasi yang luar biasa di sektor logistik, perkeretaapian dan properti di Jepang. Kunci sukses SPARX adalah mengirimkan banyak laporan riset hasil kerja intelijen investasi. Laporan tersebut memancarkan  ide-ide investasi yang hebat pada waktu yang tepat.

 *) BIMO JOGA SASONGKO, Lulusan North Carolina State University. Ketua Umum IABIE. Wakil Sekjen ICMI.

Mencetak SDM Pengelola Industri

Mencetak SDM Pengelola Industri

Oleh  :   Bimo Joga Sasongko   *)

         Saatnya Indonesia memacu industrialisasi manufaktur untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Sayangnya negeri ini kekurangan tenaga ahli dan terampil untuk berbagai sektor industri. Ketika industri manufaktur memasuki tahap yang lebih bernilai tambah, SDM yang tersedia tidak mampu mengikuti kecepatan perubahan industri.

Laporan McKinsey Global Institute tentang Indonesia menyatakan bahwa sebagian besar pemilik industri mengalami kesulitan mendapatkan SDM ahli untuk mengelola industri.

Kajian McKinsey juga menyatakan bahwa potensi Indonesia agar ekonominya mampu tumbuh 6% pertahun maka harus mencetak SDM yang memiliki kemampuan yang andal dalam mengelola industri yang bernilai tambah tinggi. SDM tersebut untuk berbagai lini, dari level manajemen hingga tenaga kerja dilapangan yang dididik secara spesifik. Pada 2030 diproyeksikan kebutuhan SDM diatas hingga mencapai 113 juta orang.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Bank Dunia yang mendapatkan fakta bahwa 84% pemberi kerja di sektor manufaktur kesulitan mendapatkan karyawan untuk posisi manajerial dan 69% pemberi kerja mengaku kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil.

Tahun 2017 sektor industri di negeri ini perlu totalitas membenahi industri pengolahan atau manufacturing industry dari skala industri besar hingga UMKM. Dalam konteks industri pengolahan, keunggulan itu berupa peningkatan nilai tambah ekonomi lokal secara signifikan dan dirasakan langsung oleh rakyat luas. Masalah ini tidak hanya menjadi beban pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus berpikir dan berusaha keras terhadap industri di daerahnya.

Kebijakan pengetatan impor harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai jenis komoditas. Hal  itu bertujuan agar produk impor semakin sulit masuk ke Indonesia sehingga mendorong investasi untuk membangun pabrik dan tumbuhnya industri-industri yang mampu mensubstitusi produk impor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai impor Indonesia pada November 2016 mencapai US$ 12,66 miliar atau naik 10% dibandingkan bulan sebelumnya, demikian juga jika dibandingkan November 2015 (year on year/yoy) naik 9,88%. Dari sisi negara asal barang impor nonmigas pada Januari-November 2016, Tiongkok menduduki posisi teratas dengan nilai US$ 27,55 miliar dan pangsa pasar 26,04%, Jepang US$ 11,84 miliar (11,20%), dan Thailand US$ 7,95 miliar (7,52%). Sedangkan impor nonmigas dari Asean mencapai pangsa pasar 21,57%, sementara dari Uni Eropa 9,18%.

Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan kemampuan industri nasional menyeimbangkan neraca nilai impor ekspor secara signifikan. Secara makro ketidak seimbangan ini disebabkan oleh masalah efisiensi dan masalah produktivitas. Perlu merumuskan kembali strategi dasar pelaku industri. Seperti strategi biaya produksi rendah (low cost leadership strategy), strategi segmentasi pasar (focus strategy) dan strategi diferensiasi produk (differentiated product strategy).

Pada era sekarang ini faktor kegesitan atau agilitas industri merupakan keniscayaan. Untuk mewujudkan kegesitan industri nasional dibutuhkan SDM yang mampu mengembangkan fleksibilitas dan kapabilitas manufaktur.

Ada pergeseran paradigma dalam industri manufaktur yang meliputi beberapa tahap, Pertama, Craft Production, yakni penyelesaian kerja secara individual dengan basis job by job. Kedua, Mass Production, yakni produksi dilaksanakan untuk memproduksi barang dalam jumlah yang besar, variasi produk minimal dan meningkat ketika ada peningkatan waktu. Ketiga, Lean Production, yakni penerapan prinsip JIT dan mengurangi kegiatan yang sia-sia untuk meminimalkan biaya produksi. Keempat, Agile Manufacture, yakni menekankan pada upaya untuk mengurangi waktu yang didukung oleh kemampuan SDM.

Pemerintah menekankan perlunya memperkuat pendidikan vokasional untuk memenuhi kebutuhan industri. Perlu sinergi yang detail antar kementerian juga dengan perusahaan yang bisa mewujudkan link and match. Untuk mewujudkan itu perlu kerjasama antara ikatan sekolah kejuruan, dunia usaha atau industri yang diwakili oleh KADIN serta praktisi atau ahli teknologi yang memiliki pengalaman tentang transformasi industri dan teknologi di negara maju. Konsep link and match pernah dirumuskan oleh Wardiman Djojonegoro yang pernah menjadi Mendikbud Kabinet Pembangunan VI. Pada saat ini konsep tersebut masih relevan.

Perspektif link menunjukkan proses. Yang berarti bahwa proses pendidikan selayaknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasilnya pun cocok (match) dengan kebutuhan tersebut. Baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi maupun waktunya. Sistem pendidikan nasional sejak Indonesia merdeka hingga kini belum mampu memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri.

Revitalisasi dan reorientasi pendidikan vokasional telah menjadi agenda penting. Presiden Joko Widodo menekankan perlu langkah cepat terhadap vokasional utamanya yang ada di pelosok Tanah Air. Dengan cara menyiapkan sekolah atau pelatihan kejuruan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Khususnya vokasional yang terkait sektor industri unggulan.

Langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan produktivitas nasional lewat revitalisasi program pendidikan vokasional sebaiknya dilakukan secara komprehensif. Utamanya dengan menambah jumlah guru kejuruan dan meningkatkan kompetensinya. Dengan cara mengirimkan guru-guru SMK ke negara maju yang memiliki industri yang kuat dan mendunia.

Program vokasional berbasis apprentice adalah kunci suksesnya industrialisasi di negara maju. Sedangkan di Indonesia juga pernah diterapkan sistem Apprentice untuk memenuhi kebutuhan SDM industri dalam durasi yang singkat. BUMN industri strategis, seperti PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT PAL, PT Krakatau Stel pernah mencetak ribuan teknisi ahli yang direkrut dari lulusan SMA dan SMK menjadi SDM industri yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan.

Apprenticeship dalam istilah bahasa Indonesia bisa disederhanakan artinya menjadi pemagangan. Apprenticeship adalah bentuk unik dari pendidikan kerja, yang mengkombinasikan pelatihan di tempat kerja dengan pembelajaran berbasis di sekolah, terkait kompetensi dan proses kerja yang ditentukan secara khusus.

Durasi apprenticeship biasanya lebih dari satu tahun dan bahkan di beberapa negara berlangsung selama empat tahun. Pendekatan organisasi buruh sedunia ILO untuk apprenticeship adalah mekanisme pembelajaran canggih atas dasar saling percaya dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

Pemagangan berbasis link and match sebaiknya menekankan prinsip desentralisasi. Ini bisa sukses dengan catatan pemerintah daerah harus benar-benar siap secara teknis maupun kelembagaan. Desentralisasi juga menjadi momentum untuk membenahi standardisasi sekolah menengah, terutama SMK. Standardisasi sekolah kejuruan sangat beragam dan tidak sama setiap daerah.

Perlu dana yang cukup besar untuk menata pendidikan vokasional yang notabene akan memperluas portofolio kompetensi ketenagakerjaan di Tanah Air. Hal itu sebagai solusi untuk mengatasi pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia yang sekitar 2,9 juta per tahun, sebagian besar atau sekitar 80% di antaranya adalah tenaga kerja yang kurang terlatih.

Sektor industri pengolahan saatnya memiliki kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Tercatat bahwa kontribusi sektor pengolahan dalam perekonomian Indonesia mencapai puncaknya pada 2004 ketika kontribusi sektor tersebut mencapai kisaran 28%. Meskipun begitu, secara komparatif angka itu bisa dikatakan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Sebagai contoh, puncak dari kontribusi sektor pengolahan di Jepang adalah sekitar 36%, di Uni Eropa sekitar 32% dan di negara-negara industri maju sekitar 30%.

Saatnya bagi pemerintah daerah untuk merancang sebaik-baiknya link and match antara lembaga pendidikan kejuruan dan sektor industri. Dengan itu Pemda bisa mengembangkan tenaga kerja serta portofolio kompetensi dan profesi yang cocok bagi warganya. Khususnya portofolio yang berbasis sumber daya lokal.

*) BIMO JOGA SASONGKO, Ketua Umum IABIE. Pendiri Euro Management Indonesia.