“Anak Juni” Presiden RI

Rabu 27/6/2018 | 01:00

Oleh Bimo Joga Sasongko

Bulan Juni sangat istimewa bagi Bangsa Indonesia. Juni sebagai bulan Pancasila karena lahirnya dasar negara, juga sangat istimewa karena empat dari Presiden RI lahir di bulan Juni, yYakni Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Joko Widodo. Presiden RI ketujuh, Joko Widodo, lahir Rabu, 21 Juni 1961.

Presiden pertama Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 6 Juni 1901. Presiden kedua, Soeharto, pun lahir pada bulan Juni, tepatnya 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Argomulyo, Bantul, Yogyakarta. Lalu, presiden ketiga, Bacharuddin Jusuf Habibie, dilahirkan pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998.

BJ Habibie menjabat selama 2 bulan 7 hari sebagai wakil presiden dan hanya 1 tahun 5 bulan menjabat presiden. Namun begitu, pemerintahan BJ Habibie yang singkat itu berhasil menumbuhkan demokratisasi segala bidang di Tanah Air. Hal itu terungkap dalam diskusi dan orasi yang diselenggarakan pada 24 Juni 2018 di The Habibie Center yang bertajuk Demokratisasi tak boleh henti dalam rangka 82 tahun BJ.Habibie.

Dalam usia yang ke-82, BJ Habibie masih bersemangat memikirkan masalah SDM bangsa. Presiden RI ketiga itu lebih senang dipanggil dengan sebutan Eyang Habibie. Itu sebagai manifestasi bahwa regenerasi bangsa merupakan keniscayaan dan harus dikelola penuh totalitas.

Meskipun fisiknya semakin melemah, namun jika berbicara tentang SDM bangsa, Eyang Habibie terpompa semangatnya dan mampu bicara lantang dan runtun selama berjam-jam. Sepanjang kariernya, Eyang Habibie telah mempersiapkan berbagai wahana industrialisasi dan pusat iptek serta mencetak ribuan SDM unggul untuk menjalankan berbagai bidang pembangunan.

Begitu detailnya mencetak SDM unggul untuk pembangunan nasional. Ketika menjabat Menristek, para penerima bea siswa luar negeri maupun bea siswa dalam negeri yang menjadi programnya mendapat perhatian setiap saat. Bahkan, Eyang Habibie selalu membaca dan membubuhkan tanda tangan dan memberikan catatan kaki pada setiap laporan semester dari para mahasiswa anak didiknya. Hal itu merupakan fenomena luar biasa mengingat kesibukan dirinya sebagai seorang menteri yang merangkap puluhan jabatan penting lainnya.

Dengan berbagai cara pembiayaan, Eyang Habibie berusaha mencetak SDM kelas dunia. Betapa ngototnya Eyang Habibie untuk mendapatlan pembiayaan dari APBN hingga pembiayaan dengan caranya yang unik yakni melalui cara offset atau timbal balik bagi perusahaan asing yang mendapatkan proyek di Tanah Air. Selain offset produksi di dalam negeri, juga dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi putera-puteri bangsa ke luar negeri.

Film tentang Presiden

Kisah para Presiden RI telah diangkat dalam layar lebar. Salah satunya kisah tentang Presiden ketiga, BJ Habibie. Masyarakat luas telah menyaksikan film Rudy Habibie yang merupakan sekuel dari Habibie & Ainun. Film ini mengandung banyak pesan kebangsaan dan nilai perjuangan anak bangsa dalam menggapai cita-cita. Saat kuliah di RWTH Aachen, Jerman, kehidupan Habibie muda yang biasa dipanggil Rudy dalam kondisi penuh keprihatinan.

Di sana, dirinya tidak hanya belajar tentang teknologi penerbangan, tetapi juga mendalami arti cinta, persahabatan, dan mengkaji persoalan bangsanya bersama dengan para mahasiswa Indonesia lainnya yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Eropa.

Sejak PPI Jerman didirikan pada 1956, sebagai pengurus, Rudy memiliki obsesi dan visi pembangunan yang detail. Menurutnya, PPI sebaiknya jangan terlalu berpolitik praktis, tetapi harus mulai menyiapkan wahana bangsa diberbagai bidang. Seperti bidang kedirgantaraan, maritim, ketenagalistrikan, dan wahana industrialisasi lainnya. Wahana merupakan sarana dan prasarana yang strategis untuk pembangunan bangsa yang bertumpu kepada prinsip kemandirian.

Rudy memulai perjuangannya dari Kota Bandung sejak 1950 ketika masih duduk di bangku SMA.Rudy meninggalkan Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, lalu berjuang keras menjadi mahasiswa RWTH Aachen (Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen). Merupakan perguruan tinggi yang tertua di Jerman yang didirikan untuk menunjang tahapan revolusi industri di negeri tersebut.

Jika bangsa Indonesia konsisten menjalankan pengembangan iptek dan melakukan industrialisasi sesuai yang telah digariskan oleh Eyang Habibie dalam strategi dan transformasi, niscaya negeri ini setara dengan Korea Selatan dan Tiongkok.

Indonesia telah memiliki strategi transformasi teknologi dan industri yang dirancang oleh Menristek BJ Habibie dengan membentuk sembilan wahana industrialisasi nasional serta Pusat Pengembangan Iptek (Puspiptek) di Serpong. Strategi itu boleh dibilang kongruen atau sebangun dengan langkah bangsa Korsel dan Tiongkok. Namun, dalam perjalanannya strategi transformasi di Indonesia menjadi stagnan dan teralienasi akibat kondisi politik dan tidak adanya garis besar haluan negara menuju kemajuan yang sistemik dan terkonsep secara detail.

Saatnya Pemerintahan Presiden Jokowi menggalakkan kebijakan lokalisasi komponen oleh perusahaan multinasional yang memenangkan proyek infrastruktur sehingga prosentase Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) komponen elektronika terus meningkat dan diproduksi oleh industri nasional.

Kepemimpinan Transformatif

Warisan Eyang Habibie yang berupa wahana industri dan kader intelektual juga sangat berguna untuk menyelesaikan program nasional kelistrikan 35 ribu MW yang kini menjadi perhatian besar Presiden Jokowi. Wahana tersebut berupa PT Nusantara Turbin dan Propulsi (PT NTP) yang SDM-nya memiliki kemampuan setara dengan industri terkemuka dunia. Yakni General Electrics (GE) yang selama ini memproduksi berbagai turbin untuk pembangkit listrik, industri dan turbin gas untuk mesin pesawat terbang.

Eyang Habibie menekankan perlunya langkah improvisasi dramatis atau dikenal dengan istilah lompatan katak. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang transformatif. Yakni kepemimpinan yang tidak sekedar kepemimpinan politik, tetapi juga kepemimpinan yang memiliki kapasitas, pembangkit kreativitas dan daya inovasi.

Kepemimpinan transformatif harus mampu mendefinisikan kembali orientasi dan strategi pembangunan agar sesuai dengan semangat zaman. Perlu strategi pembangunan yang progresif dan transformatif yang disebut dengan istilah leapfrogging atau lompatan katak. Istilah tersebut diadopsi oleh Eyang Habibie dari kondisi dua negara yang kalah perang, yakni Jerman dan Jepang. Setelah kalah perang ternyata dua negara tersebut mampu dengan cepat mengejar kemajuan teknologi dan industri lewat lompatanlompatan yang sangat berarti.

Dalam hal daya saing SDM bangsa, sejak awal 80-an Eyang Habibie telah melakukan investasi bangsa yang sangat berharga yakni pemberdayaan kapasitas otak manusia Indonesia.

Penulis Lulusan Aerospace Engineering, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, USA

Pilkada Serentak dan Visi Indonesia 2030

Oleh Bimo Joga Sasongko | Selasa, 26 Juni 2018 | 9:53

Pemungutan suara Pilkada serentak 2018 di 171 daerah yakni kabupaten, kota dan provinsi dilaksanakan pada 27 Juni. Pemerintah menetapkan hari pemungutan suara tersebut sebagai hari libur nasional.

Pilkada jangan sekadar mekanisme untuk rebutan kekuasaan di daerah. Tetapi harus menjadi spirit dan pendorong untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah. Bagi generasi muda empunya semangat zaman dan calon pemimpin masa depan hendaknya memetik spirit Pilkada dan jangan golput.

Generasi muda sebaiknya memilih pemimpin daerah yang memiliki mentalitas disiplin yang tinggi, ulet dan memiliki agilitas atau kegesitan meskipun menghadapi bermacam rintangan dan hambatan. Pilkada adalah pesta demokrasi yang harus dalam kondisi suka cita. Bukan kondisi yang penuh ketegangan dan saling curiga.

Kemenangan dalam Pilkada seyogianya menjadi kolektivitas kebangsaan yang mampu meraih kemenangan bangsa dalam bentuk konkret menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2030. Para cendekiawan dan beberapa lembaga dunia yakin dengan skenario Indonesia 2030 yang berhasil menjadi negara maju dengan pendapatan perkapita mencapai US$ 15 ribu.

Skenario itu berhasil jika segenap bangsa Indonesia mampu mewujudkan disiplin yang tinggi, pikiran yang cemerlang dan etos kerja yang hebat. Pelaksanaan Pilkada harusnya disertai dengan makna silaturahmi untuk merawat jiwa besar Persatuan Indonesia yang telah digariskan para pendiri bangsa. Dengan silaturahmi, tercipta hubungan personal maupun sosial yang lebih baik.

Dibutuhkan semangat dan nilai baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Kemajuan bangsa bisa terwujud dengan mentalitas kerja keras dan terus menerus berpikir cerdas. Semua itu demi berhasilnya skenario Indonesia 2030.

Kita perlu berpikir keras, dan terus berinovasi sembari terus melakukan tinjauan perekonomian Indonesia hingga 2030. Untuk mewujudkan skenario di atas memang sangat sulit dan berat. Betapa beratnya mewujudkan tatanan kemajuan Indonesia 2030. Kita bisa mengkaji data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan tahun 2016 Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 12.406,8 triliun.

Sementara pendapatan per kapita baru mencapai Rp 47,96 juta atau US$ 3.605. Kemudian dalam rilis BPS berikutnya, perekonomian Indonesia 2017 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 13.588,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp 51,89 juta atau US$ 3.876.

Menurut kaedah yang dianut internasional, Indonesia akan menjadi negara maju pada 2030 jika memiliki klasifikasi sebagai negara berpendapatan tinggi (High Income Country/HIC) dengan pendapatan perkapita US$ 15 ribu. Untuk itu dibutuhkan SDM bangsa yang mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil tinggi dengan sumber pertumbuhan yaitu sektor manufaktur yang tangguh dan bernilai tambah tinggi.

Ada sementara pihak yang kurang yakin dengan skenario Indonesia 2030 bisa terwujud karena melihat data yang mustahil bisa dicapai. Mengingat butuh keajaiban untuk mewujudkan per tumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 13% guna mencapai pendapatan perkapita US$ 15 ribu dengan pertimbangan depresiasi rupiah 0,8% dan pertumbuhan penduduk 1,1%.

Kalangan yang pesimis menyatakan bahwa angka-angka di atas mustahil atau sulit diwujudkan. Namun sebagai bangsa pejuang yang dilandasi dengan keimanan yang tinggi kita harus yakin terhadap skenario kemajuan Indonesia 2030.

Untuk itu segenap bangsa harus bekerja keras dan memeras pikiran agar Indonesia tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap/MIT) yang menyebabkan tidak bisa masuk sebagai negara industri maju berpendapatan tinggi. Karena kehilangan sumber dan power yang mampu mendorong pertumbuhan ekononi lebih cepat dari laju inflasinya.

Untuk lepas dan terbebas dari jebakan MIT tidak ada jalan selain menyiapkan SDM bangsa yang inovatif dan berdaya saing Iptek. SDM bangsa tesebut harus mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bersumber pada industri manufaktur dengan mesin penggerak produktivitas yang tinggi. Platform nilai tambah produksi yang tinggi dan terwujudnya UMKM berorientasi ekspor, itu merupakan keniscayaan untuk mewujudkan skenario Indonesia 2030.

Spirit Pilkada menjadi pembaruan tata kelola diri, organisasi dan pemerintahan ke depan untuk lebih maju dari sebelumnya. Spirit Pilkada juga menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas kecendekiawanan, baik kecendekiawanan birokrasi, keluarga, hingga para pelajar dan mahasiswa yang kelak akan menjadi pemimpin masing-masing di bidangnya.

Makna Pilkada juga sangat penting untuk memperbarui program reformasi pendidikan di daerah. Meskipun anggaran pendidikan nasional sudah mencapai 20% dari APBN, tetapi belum menghasilkan postur ideal SDM nasional yang berdaya saing global. Karena kemampuan pejabat dan SDM daerah masih belum sesuai dengan standar tata kelola pendidikan. Reformasi pendidikan adalah kunci kebangkitan suatu bangsa.

Kebangkitan nasional bisa diwujudkan, seperti prediksi lembaga internasional PricewaterhouseCoopers (PwC) yang merupakan konsultan dan jasa profesional terbesar di dunia saat ini. PwC pada tahun 2017 mengeluarkan hasil kajian dan prediksi bahwa Indonesia berdasarkan Market Exchange Rate (MER) diproyeksikan pada tahun 2030 akan menjadi peringkat ke-9 PDB terbesar di dunia atau menjadi peringkat ke-8 berdasakan Purchase Power Parity (PPP).

Prediksi PwC tersebut bisa menjadi kenyataan dengan syarat jika bangsa Indonesia memiliki strategi pembangunan yang tepat yang didukung oleh tersedianya jumlah SDM terbarukan berdaya saing Iptek.

SDM tersebut tidak hanya berprofesi sebagai birokrat, tetapi yang lebih penting SDM unggul tersebut juga mau terjun secara total sebagai pengusaha atau wiraswasta berbasis lokal. Sesuai dengan teori pakar ekonomi David Mike Dallen yang menyatakan bahwa suatu negara akan bangkit dan terwujud kemakmuran bila jumlah pengusaha cukup tinggi.

Pada saat ini jumlah pengusaha Indonesia baru 3,10% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 225 juta. Sebagai pembanding, jumlah pengusaha di Singapura telah mencapai 7,2%, Malaysia 5%, dan Thailand 4,5%.

Dengan demikian untuk mencapai kebangkitan dan kemakmuran di Indonesia perlu meningkatkan sepuluh kali lipat atau mencetak lagi sekitar 8 juta start-up atau perusahaan rintisan selama tiga tahun ke depan.

Bimo Joga Sasongko, Ketua Umum IABIE. Pendiri Euro Management Indonesia.

Revitalisasi Pelayaran Rakyat

Bimo Joga Sasongko
Ketua Umum IABIE, Pendiri Euro Management Indonesia

Musibah tenggelamnya kapal motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba menimbulkan duka seluruh bangsa. Ada hikmah yang besar dari musibah tersebut, yakni perlu segera revitalisasi pelayaran rakyat (Pelra).

Kondisi Pelra kini didera berbagai persoalan krusial. Perlu program revitalisasi yang tidak hanya membutuhkan dana besar, tetapi juga persiapan SDM kompeten terhadap pengadan dan peremajan kapal rakyat.

Sebenarnya sudah banyak SDM ahli perkapalan yang dimiliki bangsa Indonesia. Mereka lulusan dalam dan luar negeri yang mampu mendesain berbagai jenis kapal yang cocok untuk Pelra.

Kesulitan aspke desain, produksi dan bahan baku yang selama ini menjadi kendala sebenarnya sudah ada solusinya. Bahan baku konstruksi kapal rakyat dari kayu pilihan selama ini merupakan kendala terbesar.

Namun, kini sudah ada solusinya dengan material baru yang lebih feasible dan mudah diproduksi. Selain masalah desain dan produksi, pelayaran rakyat juga dihadang masalah kompetensi para pelaut.

Perlu program aksi masif untuk memberikan pendidikan bagi SDM pelayaran yang selama ini beroperasi tanpa pengetahuan pelayaran memadai. Satnya memberikan pelatihan gatis bagi puluhan ribu pelaut.

Ini untuk meningkatkan kompetensi pelaut di Pelra agar mereka bisa berlayar lebih aman dan paham ilmu pelayaran.

Pembenahan Pelra yang pernah dirancang oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kini masih tersendat. Perlu akselerasi karena kondisi Pelra semakin rawan kecelakaan fatal.

Revitalisasi juga bisa meningkatkan konektivitas laut di Tanah Air menjadi lebih efisien dan efektif. Operasional dan layanan Pelra selama ini tidak terjadwal dengan baik. Pelayaran masih berdasarkan pesanan.

Implikasi negatifnya banyak, antara lain tidak adanya manifest penumpang dan barang. Kalau terjadi kecelakaan seperti kasus KM Sinar Bangun, sulit ditangani dengan cepat. Dalam operasionalnya, Pelra mengalami dilemma okupansi dan pemborosan bahan bakar.

Masalah ini sama dengan yang dialami perusahaan kapal niaga nasional dan BUMN, yakni kapal dalam perjalanan kembali dalam kondisi kosong setelah mengantar penumpang dan barang.

Untuk itu, pemerintah juga harus memberikan insentif atau subsidi beban operasional karena kapal pulang kososng tanpa muatan. Perlu cetak biru bagi pelayaran rakyat sesuai karakter daerah. Selama ini, cetak biru Pelra belum jelas bentuk ataupun gambar desainnya.

Implikasinya, kalau gambar desainya tidak ada, tidak ada perusahaan asuransi yang mau menjamin jika terjadi kecelakaan atau tenggelam.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran PAsal 15 ayat 1 dan 2, perusahaan Pelra pada umumnya identik dengan konstruksi kapal kayu yang dioperasikan pelaut tradisional atau bakat alami dengan model manajemen yang sangat sederhana.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93/2013 tentang penyelenggaraan angkutan laut yang menggunakan kapal layar tradisional yang sepenuhnya digerakkan  tenaga angin, kapal layar motor berukuran sampai 500 GT (gross tonnage) yang digerakkan  tenaga angin sebagai pengerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu, serta kapal motor dengan ukuran antara 7 GT sampai 35 GT.

Menurut pengurus organisasi pelayaran rakyat, eksistensi kapal Pelra kian tersingkir dan dieliminasi dari aktivitas logistic. Akibatnya, jumlah kapal kian menyusut. Dalam tiga tahun terakhir, menyusut hingga 50 persen karena krisis permodalan dan dipinggirkan sebagai moda angkutan dan usaha logistik.

Langkah pertama program revitalisasi Pelra adalah menetapkan standar nasional kapal pelayaran rakyat dengan bobot yang sesuai kondisi alam, jalur pelayaran, serta operasional mereka sebagai feeder kapal  niaga nasional khususnya untuk angkutan perbatasan, daerah perairan pedalaman, dan program rintisan.

Adapun bobot kapal yang perlu standarisasi dan penataan ulang supaya tidak timbul konflik kepentingan dengan kapal niaga nasional adalah maksimal 174 GT untuk angkutan antarpulau ( dibawah bobot kapal niaga nasional) atau maksimal 35 GT untuk angkutan perairan pedalaman atau sesuai level air.

Perlu peningkatan jumlah serta kualitas SDM sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi. Proyeksi kebutuhan SDM pelayaran hingga 2019 mencapai 1,3 juta orang.

Tingginya kebutuhan SDM pelayaran, baik untuk memenuhi kebutuhan perhubungan laut nasional maupun asing memerlukan dukungan peningkatan kualitas serta kapasitas Sekolah Tingi Ilmu Pelayaran, Politeknik Ilmu Pelayaran, dan lainnya.

Perlu link and match antara lembaga pendidikan dan riset dengan industri transportasi , serta regulator untuk mendukung terwujudnya sistem pelayaran nasional berkelas dunia. Perlu SDM shiping and ship building dan perombakan diklat pelaut.

Sebagai negara maritim, Indonesia perlu mengembangkan SDM bidang kemaritiman ahli. BPPT sebaiknya konsolidasi kompetensi dan merangkul kembali SDM ahli yang pernah disekolahkan di luar negeri.

Banyak ahli kemaritiman dan teknik perkapalan yang pernah diberikan beasiswa ke luar negeri oleh Menristek BJ Habibie pada era 80-an. Tentunya, mereka pada saat ini kompetensinya sudah sangat mumpuni.

Dengan demikian, mereka sangat tepat membantu revitalisasi Pelra dan program nasional kemaritiman yang lain. Dibutuhkan pula, penyiapan infrastruktur pendidikan dan tenaga pendidik yang ahli dalam bidang kemaritiman.

Selain itu, wahana pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang kelautan. Ada beberapa faktor yang masih menjadi masalah pelik dalam pengembangan pendidikan kemaritiman.

Masalah yang krusial adalah pemenuhan guru produktif serta perbaikan infrastruktur pendidikan maritim.

Saat ini, banyak guru di SMK kemaritiman yang sejatinya bukan guru produktif, melainkan dikaryakan menjadi  guru produktif.

Selain itu, SMK kemaritiman di Indonesia juga masih kekurangan laboratorium dan peralatan praktik. Ini tentu mempengaruhi kompetensi lulusan SMK di bidang kemaritiman di dunia kerja.

Peralatan seperti simulator kapal untuk praktik siswa bisa diadakan melalui kerjasama dengan BPPT dan industry strategis, seperti PT LEN, PT DI, dan PT PAL.

Simulator yang digunakan dalam pembelajaran di SMK bidang kemaritiman sesuai standar kinerja yang sudah disusun BPSDM Kemenhub dalam hal penggunaan simulator dalam pembelajaran.

Hari Pancasila dan Mentorship

Kamis 31/5/2018 | 01:00

Oleh Bimo Joga Sasongko

Peringatan Hari lahir Pancasila tahun 2018 mengemukakan tema: “Kita Pancasila: Bersatu, Berbagi, Berprestasi”. Selain menekankan persatuan, tema tersebut juga mengandung relevansi untuk berbagi dan berprestasi bagi segenap bangsa. Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan program yang masif berbentuk mentorship.

Pada zaman Orde Baru peran mentorship diperankan oleh para penatar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Ditingkat nasional para mentor itu disebut dengan istilah Manggala P4.

Menurut Lowenstein & Bradshaw, mentorship adalah suatu bentuk sosialisasi untuk peran profesional yang mendorong pencapaian program nasional. Karena perkembangan zaman bentuk penataran P4 tentunya berubah materi dan metodenya.

Para penatar atau mentor spesifikasi harus relevan dengan zaman yang tengah menginjak era Revolusi Industri 4.0. Mentorship dalam program pembinaan ideologi Pancasila pada saat ini sebaiknya menekankan kepada pembentukan pendidikan karakter dengan pendekataan yang konkrit yakni penguatan profesionalitas anak bangsa.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebaiknya segera menjalankan program mentorship. Sayangnya menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2018 terjadi gugatan publik terkait dengan besaran gaji fantastis yang diberikan kepada pejabat BPIP. Sungguh sayang, masalah gaji BPIP telah menurunkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.

Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk evaluasi dan reinventing nilai kebangsaan yang mampu membentuk peradaban unggul. Apalagi tema peringatan kali ini menekankan terwujudnya prestasi SDM bangsa.

Perjalanan bangsa saat ini diwarnai bermacam disrupsi teknologi dan datangnya era Industri 4.0. Generasi saat ini perlu navigasi dan pembekalan agar termotivasi dan mampu bersaing secara global.

Tema peringatan Hari Lahir Pancasila menekankan pembangunan karakter SDM bangsa. Pada hakekatnya memerlukan program nasional mentorship yang didukung peran sejumlah supermentor kekinian yang mampu menggerakkan masyarakat. dan turut menguatkan pendidikan.

Supermentor kebangsaan pada saat ini bisa diperankan oleh mereka yang memiliki kapasitas pendidikan karakter dan budi pekerti. Selain itu juga didukung oleh para inovator, pelaku start-up nation maupun perorangan yang memiliki pengalaman luar biasa.

Era Industri 4.0 dan gelombang disrupsi teknologi harus dipahami secara baik oleh generasi muda saat ini dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Banyak ragam profesi yang terkubur lalu muncul jenis profesi baru. Agar generasi muda memahami fenomena diatas lebih dini, dibutuhkan program mentorship yang para pengajarnya memiliki kapasitas dan pengalaman untuk menjadi navigator.

Peran supermentor sangat penting untuk menumbuhkan karakter unggul generasi muda sesuai kemajuan zaman yang mengedepankan daya imajiansi dan kapasitas inovasi.

BPIP sebaiknya terjun langsung ikut menangani reformasi pendidikan yang tengah dijalankan pemerintah. Reformasi sebaiknya dalam bentuk penataran yang metodenya disempurnakan agar tidak membosankan para siswa. Saatnya BPIP merekrut para supermentor secara masif. Warga negara yang memiliki kriteria sebagai supermentor sebaiknya diterjunkan ke sekolah-sekolah secara berkesinambungan.

Para siswa sekolah pada saat ini perlu menghayati dan mengamalkan Pancasila dengan metode yang lebih menarik. Yakni mengawinkan nilai Pancasila dengan aspek ragam profesi yang kelak akan digeluti oleh siswa. Program mentorship juga mengenalkan siswa terhadap ragam profesi masa depan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Tetnunya hal ini perlu sistematika dan disiplin ilmu yang aktual.

Saat ini ada fenomena yang menyedihkan terkait sempitnya lapangan kerja yang tidak mampu lagi menyerap jumlah penduduk angkatan kerja. Para supermentor bisa mengatasi akar persoalan tersebut, yang sebenarnya menyangkut pendalaman dan penguasaan ragam profesi yang sesuai dengan kemajuan zaman. Untuk itulah betapa mendesaknya program yang masif dan membumi guna mendalami berbagai ragam profesi sejak dini lewat penataran yang dijalankan BPIP.

Sejak duduk di bangku sekolah hingga perguruan tinggi seharusnya seseorang sudah diberikan bekal pendalaman ragam profesi secara intens. Dalam persaingan global yang sangat sengit sekarang ini, sekolah dituntut untuk mengenalkan sikap profesionalisme dan ragam profesi yang relevan dengan perkemabangan zaman sejak awal.

Lebih istimewa lagi jika supermentor bisa menunjukan ragam pofesi yang akan lahir serta mampu reinventing atau memunculkan kembali ragam profesi yang sudah menghilang dengan nuansa yang baru. Seperti misalnya profesi sebagai pengrajin tradisional dengan proses produksi dan model bisnis terkini sehingga memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

Para supermentor bisa membantu memperbarui konsep penyelenggaraan Career Days di sekolah atau perguruan tinggi.Sehingga bentuk aktivitas diatas bisa lebih mencerahkan siswa akan arti profesionalisme. Serta pengenalan ragam profesi unggulan masa depan.

Penyelenggaraan career days skalanya bisa ditingkatkan lagi dengan membuat semacam workshop yang bisa mengelaborasi profil karier dan profesi pada era Industri 4.0. Yang bisa membuka cakrawala siswa serta mampu menjadi alternatif pilihan siswa dalam menapaki masa depannya. Sudah saatnya para pengambil keputusan dibidang pendidikan memikirkan format career days di sekolah yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan. Pemahaman terhadap ragam profesi idealnya mulai diberikan kepada para siswa sejak dini.

Penulis Ketua Umum IABIE. Pendiri Euro Management Indonesia

Tenaga Kerja Asing

Kamis 3/5/2018 | 01:00

Oleh Bimo Joga Sasongko

Peringatan Hari Buruh sedunia atau May Day pada 1 Mei baru lewat. Nasib buruh kini ditentukan perkembangan bisnis global yang sangat dinamis dan ditandai dengan terjadinya disrupsi teknologi yang serbadigital. Perkembangan bisnis global juga diwarnai migrasi tenaga kerja antarnegara. Daya saing tenaga kerja asing (TKA) yang lebih kompetitif memaksa pekerja lokal meningkatkan kompetensi dan kemampuan berbahasa asing.

Saat ini, organsiasi buruh sedang menentang Perpres 20/ 2018 tentang Penggunaan TKA. Pasal-pasal dalam Perpres dinilai merugikan SDM nasional. Perpres juga dianggap bertentangan dengan UU Nomor 13/2013 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa pasal yang dianggap merugikan antara lain tentang Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) dan izin yang sangat longgar. Pasal itu dibuat agar pemberi kerja/pengusaha bisa seenaknya merekrut TKA kapan pun dan dari mana pun.

Sebaiknya terkait RPTKA harus benar-benar dievaluasi dan dinilai secara ketat dan melibatkan organisasi profesi seperti buruh dan perguruan tinggi. Pasal mengenai kententuan tentang TKI pendamping TKA mestinya diatur supaya hasilnya lebih efektif. Kewajiban alih teknologi dan keahlian kepada TKI pendamping harus terukur. Misalnya, mesti ada tes khusus terhadap TKA untuk mengukur tingkat keahlian. Dengan demikian, TKA yang hadir di Indonesia benar-benar kredibel, bukan tenaga kasar yang dibungkus label tenaga ahli.

Pemerintah harus membatasi serbuan TKA terutama pada proyek infrastruktur. Selama ini banyak penyimpangan kompetensi TKA, sehingga jenis-jenis pekerjaan kasar juga diambil TKA. Meningkatnya jumlah TKA yang merambah berbagai sektor negeri ini membuat berbagai pihak gusar. Namun, kegusaran tersebut hendaknya tidak memicu kekacauan, tetapi harus diantisipasi secara adil dan langkah sistemik untuk meningkatkan kompetensi serta daya saing tenaga kerja lokal.

Buruh sebaiknya menekankan pembahasan masa depan terkait daya saing. Persoalan perburuhan masih menjadi bom waktu sosial yang siap meledak. Sebab hubungan industrial masih sering buntu. Posisi advokasi dan peraturan perburuhan masih compang-camping. Portofolio kompetensi di kalangan buruh terus merosot dan kualitas hak-hak normatif buruh makin tipis.

Pemerintahan dituntut lebih efektif dalam meningkatkan daya saing buruh. Apalagi pada era 2020 hingga 2030 bakal ada banyak penduduk baru (bonus demografi) sebagai puncak usia produktif penduduk Indonesia. Situasi ini harus dipersiapkan dengan berbagai program pengembangan SDM terutama kaum buruh.

Tak bisa dimungkiri gerakan buruh kini mudah eskalatif. Semua itu karena masih ada masalah ketenagakerjaan krusial yang tengah mengadang perjuangan mereka. Misalnya, soal outsourcing. Istilah outsourcing atau biasa disebut alih daya mengacu pada UU Ketenagakerjaan Pasal 65 dan 66 mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya. Hal ini tidak boleh menyebabkan pekerja kehilangan jaminan atas kelangsungan kerja.

Lintas Negara

Perlu pengawas ketenagakerjaan yang kredibel dan berintegritas dalam menyikapi outsourcing. Selama ini personel pengawas ketenagakerjaan yang nota bene aparatur sipil negara (ASN) daerah kurang optimal kinerjanya. Pengawas ketenagakerjaan juga harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait proses bisnis sekarang yang efektif luar biasa. Tingkatan ini bisa diraih, salah satunya, dengan faktor outsourcing.

Tak pelak lagi outsourcing lintas negara saat ini bisa dianalogikan sebagai potensi ekonomi global yang sangat besar dan sedang diperebutkan berbagai negera pemilik SDM tangguh seperti India yang menyiapkan SDM dengan baik. Utamanya dengan cara spesialisasi ketenagakerjaan dan penguasaan bahasa asing.

Untuk mengejar potensi dan berkah globalisasi Indonesia sebaiknya memiliki sistem disertai pengembangan SDM sejak sekarang. Sejak bangku sekolah menengah para pelajar diperkenalkan dengan bidang-bidang andalan outsourcing global. Biasanya para mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi luar negeri lebih adaptif dan menguasai potensi outsourcing perusahaan multinasional.

Presiden Joko Widodo memberi perhatian serius terhadap pengusaha alih daya atau outsourcing. Pemerintah menyiapkan program untuk mengembangkan lebih luas industri jasa, termasuk outsourcing sebagai salah satu program unggulan tahun ini. Pelaku usaha outsourcing hendaknya menjalankan bisnis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Saatnya Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia membenahi standar kualifikasi perusahaan. Mereka perlu membentuk regulasi persyaratan pengguna perusahaan outsourcing, membuat regulasi standarisasi manajemen fee, dan teknis lainnya.

Dengan demikian, sistem outsourcing Indonesia berkeadilan bagi karyawan maupun perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Pemerintah bersama asosiasi dan organisasi buruh perlu membentuk program cepat untuk mengembangkan business process outsourcing agar tidak kalah dari tetangga seperti Filipina. Negara ini mampu mendapat peluang usaha tersebut hingga mencapai 25 miliar dollar AS setahun.

Publikasi UNDP terkait tingkat kesejahteraan buruh di negeri ini ternyata lebih rendah dari kesejahteraan buruh negara tetangga. Hal itu dilihat dari aspek pendapatan perkapita berdasarkan Purchasing Power Parity atau kemampuan daya beli dan GNP. Dinamika perburuhan Tanah air kini terfragmentasi ke dalam bentuk pragmatis. Aksi buruh setelah gerakan reformasi daya dobraknya makin kuat, tetapi kurang efektif ditilik dari aspek tujuan kesejahteraan bersama.

Banyak yang tidak sadar bahwa aksi atau demonstrasi buruh dengan jumlah massa banyak memakan biaya sangat besar. Biaya itu mestinya bisa untuk menambah dana pembangunan perumahan buruh dan pemberian beasiswa anak-anak.

Penulis Lulusan North Carolina State University

Mendongkrak Indeks Pendidikan

Oleh Bimo Joga Sasongko | Rabu, 2 Mei 2018 | 8:27

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 menjadi momentum mencari solusi untuk mendongkrak indeks pendidikan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”.

Esensi menguatkan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari isu strategis pendidikan dan kebudayaan, yakni ketersediaan, peningkatan profesionalisme, dan perlindungan serta penghargaan guru.

Selain itu, pembiayaan pendidikan dan kebudayaan oleh pemerintah daerah; kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pembangunan ekonomi nasional; membangun pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran; serta penguatan pendidikan karakter dan sekolah sebagai model lingkungan kebudayaan.

Peringatan Hardiknas kali ini diwarnai dengan permohonan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dianggap terlalu sulit oleh para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pemerintah memang menaikkan tingkat kesulitan soal UNBK tahun ini dan menerapkan High Order Thinking Skills (HOTS). Penerapan HOTS untuk mendorong siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan mengejar ketertinggalan dari negara lain.

Hingga kini kita sangat prihatin melihat Indeks Pendididikan Indonesia yang masih rendah. Kualitas SDM Indonesia masih kalah dengan negara anggota Asean yang lain. Hal itu bisa dilihat dari hasil tes di lapangan. Dibanding Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina dan Vietnam, dalam hal tiga jenis tes untuk kategori membaca, matematika, sains, alhasil Indonesia ada di bawah. Bahkan kalau diuji seluruhnya, kita jauh tertinggal dibanding dengan Vietnam.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melakukan penelitian Right to Education Index (RTEI) guna mengukur pemenuhan hak atas pendidikan di berbagai negara. Hasil penelitian menyatakan indeks kualitas pendidikan di Indonesia masih di bawah Filipina.

Bangsa ini tidak boleh mengingkari kenyataan berada di peringkat bawah dalam hal pendidikan. Justru kondisi riil itu harus menjadi cambuk untuk mengejar ketertinggalan hingga peringkat naik signifikan. Mestinya tidak boleh cengeng dengan penerapan HOTS dalam UN.

Kondisi yang memprihatinkan juga ditunjukkan dari hasil survey Programme for International Student Assessment (PISA) yang menunjukkan posisi Indonesia di urutan 64 dari 72 negara yang disurvei. Penilaian dilakukan terhadap performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun di seluruh dunia dalam matematika, ilmu pengetahuan dan membaca.

Tujuannya untuk menguji dan membandingkan prestasi anak-anak demi peningkatan metode pendidikan dan hasilnya di setiap negara. Melihat hasil survei di atas kita harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukan leapfrogging dalam mengembangkan SDM nasional.

Dibutuhkan program nasional yang massive action di bidang pendidikan yang bisa mencetak atau membentuk secara massal SDM kelas dunia. Salah satu cara untuk mengatasi terpuruknya indeks pendidikan adalah menerapkan sistem pembelajaran kontekstual.

Di negara maju Contextual Teaching And Learning (CTL) merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan/konteks ke permasalahan/konteks lainnya.

Sistem CTL membantu guru mengaitkan antara materi ajar dan situasi dunia nyata, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan perencanaan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Ciri pembelajaran kontekstual adalah siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai sosok yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau kelompok dan orang yang dapat belajar sambil berbuat (learning by doing).

Sistem CTL menggunakan metode penilaian yang autentik (using authentic assesment). Penilaian autentik memberikan kesempatan luas bagi siswa untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari selama proses belajar mengajar. Adapun bentuk-bentuk penilaian yang dapat digunakan oleh guru adalah portofolio.

Portofolio merupakan kumpulan tugas yang dikerjakan siswa dalam konteks belajar di kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan untuk mengerjakan tugas tersebut supaya lebih kreatif. Mereka memperoleh kebebasan dalam belajar. Selain itu, portofolio juga memberikan kesempatan lebih luas untuk berkembang serta memotivasi siswa. Penilaian ini tidak perlu mendapatkan penilaian angka, melainkan melihat pada proses siswa sebagai pembelajar aktif.

Penguatan pendidikan sangat tergantung proses sertifikasi guru. Jumlah guru yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) mencapai 3 juta orang. Jumlah tersebut sebagian besar sedang menunggu proses sertifikasi. Banyak yang kurang menyadari bahwa standar profesi guru yang digariskan dalam Undang- undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) dengan cara uji sertifikasi sejatinya bukanlah tujuan akhir.

Melainkan titik awal lintasan profesi guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan progres yang lebih terukur. Sebagai titik awal, sertifikasi mesti disertai dengan tingkat kesejahteraan dan pengembangan karier guru secara progresif. Indonesia jangan kalah dengan Malaysia yang sangat bersemangat mengembangkan profesi guru dengan cara mengirim ke berbagai negara.

Para guru dari daerah yang memiliki prestasi tinggi sebaiknya diberi kesempatan untuk belajar di negara maju agar memiliki wawasan dan kompetensi kelas dunia. Guru tersebut sebelumnya diberi kesempatan meningkatkan kemampuan berbahasa asing beserta pengetahuan kebudayaan dan karakter bangsa yang sudah mencapai tingkat kemajuan.

Insentif untuk guru sebaiknya tidak hanya berupa uang. Tetapi juga berupa kesempatan untuk kuliah lagi atau kursus keahlian tambahan di negara maju dan pusat peradaban dunia. Insentif tersebut bisa mengatasi sikap guru yang selama ini pragmatis dan menganggap sertifikasi semata hanya untuk menggapai tunjangan profesi demi meningkatkan penghasilan.

Bimo Joga Sasongko, Lulusan North Carolina State University, pendiri Euro Management Indonesia, dan ketua umum IABIE

Mewujudkan Indonesia 4.0

Oleh Bimo Joga Sasongko

Bangsa ini harus lulus mewujudkan Indonesia 4.0, sebuah era Revolusi Industri (RI) yang tidak lama lagi melanda. Semua negara tidak mau menjadi bangsa gagal. Mereka harus lulus menghadapi berbagai ujian di depan mata seperti masalah disruptif inovasi yang telah mengubah secara drastis tatanan ekonomi dan sosial. Sebagai warga dunia, bangsa Indonesia juga akan menghadapi ujian memasuki era RI jilid empat (Industri 4.0).

Selain itu, ada ujian berat lain, menghadapi perang asimetrik yang bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Era Industri 4.0 telah menjadi perhatian besar Presiden Joko Widodo dengan meluncurkan Making Indonesia 4.0 sebagai peta jalan dan strategi memasuki zaman digital manufacturing.

Presiden melihat pentingnya penerapan Industri 4.0 dalam rangka transformasi lanskap industri nasional menuju 10 besar ekonomi dunia pada 2030. Ini termasuk pembaruan vokasional atau sekolah kejuruan sesuai dengan kebutuhan era Industri 4.0. Berbagai negara telah menyiapkannya dengan dana besar dan mencetak SDM pendukung secara sistemik. Sekolah kejuruan hingga perguruan tinggi mesti menyesuaikan bidang studi dan kurikulum agar link and match dengan kebutuhan industri.

Salah satu negara yang paling agresif mewujudkan ekosistem Industri 4.0 adalah Jerman. Negara itu telah merampungkan kerangka kerja bersama yang melibatkan ribuan perusahaan dengan total pendanaan mencapai 140 miliar euro. Jerman berharap pada 2020 mampu mengawali Industri 4.0. Di bulan April ini segenap siswa SD,SMP,SMA/SMK menghadapi Ujian Nasional (UN) sekolah. 

Pelaksanaan UN harus penuh dengan integritas dan menjunjung tinggi kejujuran

UN 2018 bagi segenap siswa sekolah untuk menuju pendidikan nasional berkelas dunia, mencetak generasi unggul yang mampu mewujudkan Indonesia 4.0. Diharapkan pada tahun ini tidak terjadi hambatan dan modus-modus kecurangan yang bisa menurunkan reputasi UN seperti kebocoran soal ujian dan beredarnya kunci jawaban. Tahun ini, UN diikuti 8,1 juta peserta didik dan 96 ribu satuan pendidikan. Sebanyak 78 persen peserta didik siap mengikuti UN berbasis komputer (UNBK) dan 22 persen peserta didik yang masih melaksanakan ujian berbasis kertas dan pensil (UNKP).

Ancaman

Menghadapi kondisi nasional dan global pada saat ini analog dengan ujian tentang bela negara dan memenangkan perang asimetrik. Sudah saatnya seluruh rakyat semesta ditransformasikan untuk menghadapi UN berupa perang asimetrik (asymmetric warfare). Ancaman negara pada abad kini tidak hanya didominasi kekuatan militer suatu negara, namun juga kekuatan nonstate actors yang tidak hanya menyerang personal dan instansi militer, bahkan mengancam seluruh aspek kehidupan.

Ancaman nonstate actors yang sering dilakukan saat ini sebagai teror, termasuk melalui dunia maya (cyber crime). Bentuk ancaman nonkonvensional atau asymmetric warfare lainnya menghancurkan bangsa lewat narkoba, penyelundupan, dan pencurian sumber daya alam. Kini seluruh Indonesia dari provinsi hingga RT/RW sudah diserang bandar dan pengedar narkoba. Tanah Air dibanjiri narkotika alami dan hasil rekayasa atau sintetik baik jenis amphetamine type stimulant (ATS) ataupu new psychoactive substances (NPS). Bahkan ATS kini menjadi candu favorit di Indonesia. NPS telah ditemukan sebanyak 66 jenis.

Masuknya narkoba dengan jumlah sangat besar tersebut menunjukkan, pasar Indonesia sungguh amat menjanjikan. Jaringannya pun sangat rapi. Saatnya membangun sistem pertahanan negara dan program bela negara yang terintegrasi seluruh Nusantara. Tak pelak lagi, perang abad ke-21 bersifat kompleks dan memasuki seluruh aspek kehidupan.

Seluruh bangsa mesti bersiap menghadapi ujian derasnya inovasi disruptif dan era Industri 4.0. Berbagai macam bidang inovasi bersifat disruptif, yakni menghancurkan dan mengubur tatanan lama atau model bisnis lama (incumbent). Disrupsi tersebut selanjutnya menciptakan pasar baru, mengganggu, atau merusak pasar yang sudah ada. Akhirnya menggantikan teknologi dan tatanan terdahulu. Inovasi disruptif mengembangkan suatu produk atau layanan dengan cara yang tak diduga pasar. Umumnya dengan menciptakan jenis konsumen berbeda pada pasar yang baru dan menurunkan harga pada pasar lama.

Bermacam bentuk disrupsi teknologi global telah memasuki Indonesia dan meraup keuntungan ekonomi hingga pelosok desa. Sumber daya dan dana masyarakat tersedot oleh mesin atau aplikasi milik asing. Ujian bangsa Indonesia kemampuan menciptakan dan membangun bermacam inovasi teknologi berupa aplikasi digital atau platform keindonesiaan untuk mengimbangi atau mengatasi aplikasi luar negeri yang sangat disruptif dan amat rakus menggerus aset bangsa.

Modal utama untuk bisa lulus era disrupsi dengan mencetak dan mengoptimalkan SDM iptek terbarukan yang memiliki kapasitas inovasi baik inovasi tingkat daerah maupun kapasitas inovasi nasional. Pada saat bangsa sibuk menghadapi bermascam disrupsi teknologi, negara-negara maju tengah mencanangkan program besar yang amat strategis. Di antaranya, penerapan Industri 4.0. RI 4.0 sudah pasti berdampak besar bagi Indonesia.

Perlu antisipasi dan persiapan segenap bangsa untuk menghadapi datangnya era industri gelombang keempat. Dunia industri telah mengalami revolusi jilid satu sampai tiga. Era Industri 4.0 ditandai dengan terbentuknya smart factory atau pabrik cerdas berbasis Cyber-Physical System (CPS). Era RI keempat juga ditandai dengan digitalisasi secara total sektor manufaktur. Maka, untuk memasuki era Industri 4.perlu persiapan SDM iptek dalam jumlah memadai untuk menguasai teknologi pendukung RI.

Secara garis besar jenis teknologi pendukung utama adalah teknologi Internet of Things, teknologi Cybersecurity, teknologi Cloud Computing, teknologi Additive Manufacturing, teknologi Augmented Reality dan teknologi Big Data. Keudian, teknologi Autonomous Robots, teknologi Simulation, serta teknologi Integrasi sistem atau Platform. 

Penulis Lulusan North Carolina State University

Artikel yang sudah di publiskan di Koran Jakarta
http://www.koran-jakarta.com/mewujudkan-indonesia-4-0/