URGENSI BANTUAN DAN KREDIT MAHASISWA

URGENSI BANTUAN DAN KREDIT MAHASISWA

Bimo Joga Sasongko  
Ketum IABIE

     
Pandemi Covid-19 menurunkan daya beli masyarakat termasuk kemampuan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Tahun ajaran baru atau tahun akademik kali ini sangat berat bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

 Angka putus sekolah dan kuliah bisa jadi akan melonjak jika tidak ada bantuan dan kredit pendidikan yang dikucurkan kepada mahasiswa yang orang tuanya mengalami pengrumahan dan PHK.

Rencana Dirjen Dikti Kemendikbud Prof. Dr. Nizam untuk meluncurkan bantuan dana Rp 1 triliun bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) perlu segera diwujudkan.

Direncanakan sebanyak 441 ribu mahasiswa akan menerima bantuan tersebut. Idealnya rasio pembagian bantuan sepertiga diberikan untuk mahasiswa PTN dan dua-pertiga diberikan untuk mahasiswa PTS.

Jumlah PTS di Indonesia 3.800 buah. Di Jawa Barat saja ada 278 PTS yang tersebar di 27 kabupaten/kota, sedangkan PTN di seluruh Indonesia tidak melebihi 300 PTN.

Demikian pula dengan jumlah mahasiswa di Indonesia kini sekitar 8 juta mahasiswa, maka  sepertiganya berada di PTN dan duapertiganya ada di PTS.

Bantuan dan kredit mahasiswa selain untuk membayar biaya kuliah juga untuk menunjang sistem pembelajaran jarak jauh.

Hasil evaluasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terhadap pelaksanaan pembelajaran daring yang telah dilakukan sejak Maret 2020 lalu menunjukkan sebanyak 8 juta mahasiswa dan 300 ribu dosen telah bertransformasi ke dalam sistem pembelajaran daring.

Dari hasil survei yang disebarkan kepada mahasiswa dan dosen, didapatkan 70 persen menyatakan pembelajaran daring dinilai baik, sedangkan 30 persen lainnya masih mengakui adanya kelemahan.

Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo telah meminta pihak perbankan untuk mengeluarkan produk finansial baru berbentuk student loan atau kredit pendidikan.

Fasilitas pembiayaan tersebut sangat efektif untuk membantu mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Selain itu dengan adanya student loan bisa juga dimanfaatkan untuk pembiayaan mahasiswa yang berhasil meraih kesempatan kuliah gratis di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri tetapi memiliki hambatan biaya akomodasi.

Perlu skema kredit mahasiswa yang tidak memberatkan dan tidak berisiko terjadinya kredit macet dikemudian hari. Kredit mahasiswa bisa mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) mahasiswa di negeri ini yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain.

            Jumlah Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia sudah banyak namun tidak berbanding lurus dengan minat APK masyarakat. APK domestik merupakan jumlah penduduk rentang usia 19-23 tahun yang belajar di PT dibagi dengan rentang usia tersebut yang seharusnya belajar di PT.

Kini APK Indonesia ke PT sebesar 29 persen. Sebagai perbandingan APK di Korea Selatan mencapai 80 persen, Malaysia 40 persen, Thailand 54 persen, Singapura 78 persen. Saat ini terdapat 4.550 Perguran Tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta. Belum lagi kehadiran universitas asing, semakin menambah jumlah PT di negeri ini.

Jumlah PT banyak tetapi APK-nya kecil. Hal itu disebabkan 70 persen PT daya tampungnya sedikit. Sebagai perbandingan PT di negara-negara Uni Eropa hanya ada sekitar 2 ribu perguran tinggi.

Bahkan, jika dibandingkan dengan Tiongkok, jumlah PT di tanah air masih lebih banyak. Jumlah PT di negeri tirai bambu itu hanya sekitar 2.824, padahal penduduknya beberapa kali lipat lebih banyak dibanding Indonesia.

Dalam kondisi pandemi pemerintah mesti bekerja keras mendongkrak APK, tetapi tanpa melupakan kualitas pada semua tingkatan pendidikan mulai S-1 hingga S-3. Kehadiran universitas asing merupakan keniscayaan untuk mendongkrak APK.

Strategi untuk mendongkrak APK juga bisa melalui usaha untuk meningkatkan jumlah pengiriman WNI kuliah ke luar negeri. Karena kualitas dan tradisi ilmiah serta keunggulan riset di universitas terkemuka dunia yang sudah tumbuh ratusan tahun tidak mungkin dicangkok atau dipindah secara instan ke Indonesia.

Karena hal itu sudah berakar kuat dengan budaya bangsanya. Juga sudah bersenyawa dengan karakter dan etos kerja bangsa maju itu. Dengan demikian kualitas PT asing yang beroperasi di tanah air tidak bisa sama dengan kualitas di negara asalnya.

Pemerintah harus ikut menentukan besaran biaya kuliah PT asing. Banyak alasan yang mengharuskan universitas asing bisa berbiaya lebih murah, karena beberapa perguruan tinggi terbaik dunia telah menerapkan sistem yang lebih murah dan praktis. Bahkan menawarkan seluruh mata kuliahnya secara gratis lewat internet.

Jangan sampai biaya kuliah PT asing lebih mahal dibandingkan dengan jika pemuda Indonesia kuliah langsung ke luar negeri. Apalagi fakta menunjukkan jika mereka langsung belajar di LN bisa lebih banyak mendapatkan nilai tambah dan lebih adaptif dengan kemajuan zaman.

Kini kita bisa melihat bahwa proses perkuliahan dan materi pelajaran dapat diunduh secara mudah. Bahkan, Massachusetts Institute of Technology (MIT) telah menyediakan ribuan materi mata kuliah secara gratis. Mata kuliah itu bisa diunduh secara rinci dan lengkap lewat internet.

 *) Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE). Lulusan North Carolina State University.

Segitiga Rebana dan Sistem Logistik

Pikiran Rakyat - Segitiga Rebana dan Sistem Logistik
Jum'at, 17 Mei 2019 - Hal 18

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha menyinergikan tiga kawasan yaitu Patimban, Kertajati, dan Cirebon, menjadi kawasan khusus yang diberi nama Segitiga Rebana(Cirebon, Patimban, Kertajati).

Gubernur Jawa Barat menyatakan, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati merupakan batas paling selatan segitiga tersebut. Batas utaranya Pelabuhan Patimban dan batas timurnya Pelabuhan Cirebon. Direncanakan, Segitiga Rebana terwujud pada 2021.

Kawasan Sgitiga Rebana yang diproyeksikan menjadi Special Economic Zone atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membutuhkan sistem logistik yang baik. Untuk mewujudkan sistem logistik yang tangguh dan berkelas dunia, dibutuhkan SDM yang ahli dan terampil di bidang logistik.

Penekanan sistem logistik pada pembangunan Segitiga Rebana ini penting mengingat indeks logistik nasional hingga kini belum menggembirakan. Menurut Bank Dunia, peringkat Logistic Performance Index (LPI) 2018 untuk Indonesia berada di Peringkat ke-46.

Sebagai catatan, LPI merupakan indeks kinerja logistik negara-negara di dunia yang dirilis oleh Bank Dunia per dua tahun sekali. Terdapat 160 negara yang masuk penilaian tersebut. Adapun LPI didasarkan pada enam aspek yaitu, efisiensi customs & border management clearance (bea cukai), kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan pengaturan pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melakukan tracking & tracing, dan frekuensi pengiriman tepat waktu.

Pada prinsipnya eksistensi Segitiga Rebana untuk melancarkan proses produksi dan mempermudah ekspor dan impor. Semua itu dalam konteks perdagangan internasional.

Usaha memacu perdagangan sangat tergantung kepada sistem logistik. Perlu ditetapkan produk atau komoditas penggerak utama dalam suatu tatanan jaringan logistik dan rantai pasok, tata kelola, dan tata niaga yang efektif dan efisien.

Saatnya Jawa Barat mengintegrasikan simpul-simpul instruktur logistik, baik simpul logistik (logistics node) pun keterkaitan antarsimpul logistik (logistics link) yang berfungsi untuk mengalirkan barang dari titik asal ke titik tujuan.

Simpul logistik meliputi pelaku logistik dam konsumen, sedangkan keterkaitan antarsimpul meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi, dan jaringan keuangan, yang menghubungkan masyarakat perdesaan, perkotaan, pusat pertumbuhan ekonomi, baik antarpulau maupun lintas negara.

Masih rendahnya kinerja sektor logistik nasional dan daerah dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur pelabuhan, pergudangan, jalan, dan lain-lain yang berdampak pada tingginya biaya operasional pengiriman barang.

Selain itu, hal tersebut dipengaruhi oleh kurang optimalnya implementasi regulasi yang mengatur logistik.

Jika regulasi sistem logistik dijalankan secara konsisten, pengiriman barang dapat lebih murah dan tepat waktu. Oleh karena itu, langkah cepat pemerintah dalam membenahi pelabuhan yang telah eksis dan pembangunan pelabuhan baru teramat penting.

Pembenahan pelabuhan jangan tersendat-sendat terutama dalam penerapan Inaportnet, yakni sistem layanan terpadu atau tunggal yang mengintegrasikan layanan kebutuhan administrasi perkapalan di instansi terkait di pelabuhan.

Inaportnet memungkinkan segala prosedur ekspor-impor lebih cepat. Penerapan Inaportnet di Indonesia diawali dengan penerapan Indonesia National Single Window (INSW) dan ASEAN Single Window (ASW). INSW yang diatur dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2008 bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat izin kepabeanan dan pengeluaran barang dalam sistem informasi yang terintegrasi antareselon, yang implementasinya belum maksimal.

Pelabuhan merupakan faktor penting untuk mendongkrak kinerja logistik nasional,tetapi kondisinya di tanah air masih belum menggembirakan. Hal itu terlihat dengan kondisi pelabuhan yang sudah eksis di Jawa Barat, seperti Pelabuhan Cirebon hingga pelabuhan terbesar di tanah air, yakni Tanjung Priok.

Data menunjukkan, Pelabuhan Tanjung Priok semakin kewalahan menjalankan fungsinya karena terkendala oleh kapasitas dan fasilitas pelabuhan. Kini Tanjung Priok tidak mampu bersaing dengan otoritas pelabuhan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Tidak mengherankan jika pelayanan dan perizinan ekspor-impor juga masih belum efektif. Kondisi yang menyedihkan itu terlihat dengan indikator antara lain waktu pengurusan barang yang masih lama, serta lead time for container import di pelabuhan itu lebih lambat dibandingkan dengan di Singapura.

Pemerintah telah membuat program gudang terintegrasi dengan nama Rumah Kita. Sayangnya, program ini belum dilakukan secara total. Sistem Logistik Rumah Kita diharapkan bisa memadukan antara kinerja pelabuhan dan armada kapal dengan entitas pasar komoditas lokal yang andal.

Faktor ketangguhan pasar komoditas sangat ditentukan oleh sistem konektivitas perdagangan, insourcing, dan ketersediaan infrastruktur dan SDM logistik dengan kompetensi tinggi. Sistem insourcing termasuk teknologi pengolahan dan pengemasan produk atau komoditas unggulan daerah.

Pemerintah Daerah perlu memikirkan tentang create economies of scale dari berbagai produk lokal, sehingga ketika produk itu bergerak dari satu daerah ke pasar harus ada skala yang ideal. Otoritas logistik perlu mengetahui modelling dari behavior supply and demand, seperti prediksi terhadap pola konsumsi ataupun hasil panen. Contohnya pada momentum emas menjelang hari raya keagamaan, mestinya harus match dengan jadwal masa tanam hingga panen komoditas. Semua itu harus terkelola dengan baik melalui  program lintas eselon.

Bimo Joga Sasongko, Alumnus FH Pforzheim Jerman

Menata Sistem Imbal Beli

Oleh Bimo Joga Sasongko | Rabu, 8 Mei 2019 | 12:24

Pemerintahan mendatang perlu mewujudkan efektivitas belanja negara. Salah satu yang krusial adalah belanja barang ke luar negeri. Sebagai contoh adalah belanja alutsista TNI dan infrastruktur. Masalah belanja barang ke luar negeri perlu segera diatasi dengan menata ulang sistem pengelolaan imbal beli atau offset. Sehingga bisa lebih bernilai tambah dan menguntungkan banyak entitas di dalam negeri.

Pola imbal beli yang diterapkan oleh pemerintah mendatang perlu ditata lebih rinci dengan mewajibkan eksportir negara mitra dagang untuk membeli produk atau jasa dalam negeri. Apalagi pada saat ini ada perlambatan ekspor nasional, sehingga skema imbal beli ini bisa dipergunakan sebagai salah satu instrumen untuk penetrasi produk ekspor. Selain itu, hal ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi hambatan dan kendala ekspor.

Penataan sistem imbal beli yang cukup terinci terlihat pada imbal beli pengadaan 11 pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia senilai US$ 1,14 miliar dengan barter berbagai komoditas dari Indonesia yang akan diekspor ke Rusia. Kedua negara menunjuk Rostec dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai pelaksana teknis imbal beli antara pesawat Sukhoi dan berbagai komoditas dari Indonesia, seperti olahan karet, furnitur dan minyak kelapa sawit serta turunannya tersebut. Komoditas dan produk yang diekspor mesti punya nilai tambah yang tinggi.

Sehubungan dengan hal itu, saatnya merombak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/MDAG/ PER/6/2016 tentang Ketentuan Imbal Beli Untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor karena sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasional.

Skema imbal beli merupakan suatu cara pembayaran barang yang mewajibkan pemasok luar negeri untuk membeli dan atau memasarkan barang tertentu dari Indonesia sebagai pembayaran atas seluruh atau nilai sebagian barang dari pemasok luar negeri.

Selain imbal beli, skema lain yang bisa dipergunakan oleh pemerintah antara lain offset atau pembelian barang di mana pemasok luar negeri menyetujui untuk melakukan investasi kerja sama produksi dan alih teknologi.

Pemerintahan mendatang perlu membentuk lembaga lintas kementerian untuk mengelola sistem imbal beli utamanya offset terkait dengan berbagai macam belanja ke luar negeri maupun pembangunan infrastruktur. Terutama bagi pembelian dengan jumlah anggaran yang besar, seperti pembelian pesawat terbang untuk penerbangan sipil maupun keperluan militer.

Definisi offset secara umum dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik. Kalau kita membeli pesawat terbang senilai “X” dari negara lain, maka kita meminta timbal balik senilai “Y” dari nilai pembelian tersebut. Ketentuan, jenis dan nilai Y tersebut didetailkan oleh lembaga pengelola offset di negeri ini.

Bisa saja jenis offset berupa alih teknologi lewat pengiriman sumber daya manusia (SDM) untuk belajar keluar negeri maupun produksi bersama terkait barang yang dibeli.

Lembaga offset sebaiknya diisi oleh para ahli yang mengerti tentang alih teknologi, konsultan pendidikan internasional, serta ahli tentang bisnis dan nilai tambah industri. Lembaga offset harus mengerti betul tujuan ekonomis dari offset yang bisa memperluas lapangan kerja dan mengoptimalkan devisa ke luar negeri.

Selanjutnya, lembaga offset juga harus memahami betul tujuan alih teknologi di berbagai tingkatan. Idealnya lembaga offset dibentuk oleh Presiden dan harus mampu berkoordinasi lintas kementerian. Sehingga belanja kementerian dan lembaga negara lain ke luar negeri dengan jumlah nominal tertentu, misalnya senilai di atas Rp 300 miliar, harus ditempuh dengan mekanisme offset yang sebaikbaiknya. Begitu juga ada ketentuan offset tersendiri bagi perusahaan patungan swasta dan pemerintah, atau swasta murni, bagaimana pemberlakuan offset yang ideal.

Lembaga offset harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait offset. Kemudian memiliki database yang akurat terkait perusahaanperusahaan dalam negeri yang mampu menerima offset. Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan offset serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Penerapan sistem imbal beli menentukan ekonomi pertahanan suatu bangsa. Masalah yang menghambat penguatan pertahanan negara seperti pengadaan alutsista TNI pada prinsipmya disebabkan adanya distorsi ekonomi pertahanan. Hambatan tersebut perlu segera diatasi dengan memperbarui cetak biru ekononi pertahanan, mengingat geopolitik global terus berubah.

Menurut Britannica Encyclopedia, ekonomi pertahanan adalah manajemen ekonomi nasional yang terkait dengan dampak ekonomi dari belanja militer. Implikasi yang terkait dengan ekonomi per tahanan antara lain tingkat belanja pertahanan, dampak pengeluaran pertahanan terhadap produk dan lapangan kerja di dalam dan luar negeri, pengaruh belanja pertahanan dengan perubahan teknologi, serta efek stabilitas nasional dan global.

Adanya cetak biru ekonomi pertahanan yang sesuai dengan kondisi terkini sangat membantu industrialisasi bangsa. Menghadapi persaingan global yang makin sengit serta ancaman perang terbuka yang berlatar perebutan sumber daya alam (SDA) perlu konsep ekonomi pertahanan yang berbasis industri alutsista dalam negeri. Industri alutsista ini tidak sekadar merakit bersama dengan negara lain yang lebih maju. Harus ada nilai tambah yang riil, disertai dengan penguasaan teknologi dan proses industri oleh SDM lokal.

Oleh karena itu, dibutuhkan SDM yang menguasai teknologi pertahanan untuk menerapkan kemandirian industri pertahanan di Indonesia. Mereka mesti memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, sehingga mampu mendukung tercapainya kemajuan teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan perkembangan zaman.

Bimo Joga Sasongko, Pendiri Euro Management Indonesia, Alumnus FH Pforzheim Jerman.

Buku dan Kepemimpinan

Bimo Joga Sasongko, Ketua Umum IABIE, Penulis Buku Anak Intelektual Habibie

Makna peringatan hari buku sedunia 23 April lalu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan buku menjadi tolak ukur kadar kepemimpinan bangsa.

Prakarsa Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) tentang hari buku bertujuan memajukan peradaban.

Di Indonesia, peringatan hari buku kali ini sangat relevan saat bangsa ini tengah melalukan seleksi kepemimpinan eksekutif ataupun legislatif. Usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangat bergantung pada sejauh mana animo rakyat dalam membaca buku serta volume penerbitan buku bermutu.

Melihat peradaban bangsa yang paling afdal adalah lewat buku yang auntentik karya anak bangsa. karena itu, peringatan hari buku kali ini mesti disambung lewat kancah pameran buku Internasional.

Kehadiran Indonesia di event buku dunia, antara lain, di Frankfurt Book Fair dan London Book Fair merupakan eksistensi diri untuk mengejar  tertinggalnya negeri ini dibandingkan negara lain yang jauh lebih agresif dan produktif dalam hal perbukuan.

Buku dan kepemimpinan bangsa bagaikan dua pasang kaki kuda yang saling memacu kemajuan menuju negeri harapan. kita bisa melihat betapa hebatnya kadar kepemimpinan para perintis dan pendiri bangsa.

Mereka memiliki konsepsi dan pemikiran yang brilian, runtun, dan kontennya melesat ke depan. Begitu pula, opini publik pada waktu itu mengalir jernih. itu pertanda, pada zaman itu indeks literasi elite bangsa amat menggembirakan.

Para elite politik saat ini perlu menengok jendela sejarah kelahiran bangsa. Di situ akan terlihat, semangat kebangsaan hanya dapat dikendalikan dengan baik oleh kepemimpinan yang lengket dengan buku.

Layar sejarah telah menyajikan kisah, betapa hebatnya gaya kepemimpinan para perintis dan pendiri Indonesia yang telah mencapai tingkat kematangan.

Indikator kematangan itu terlihat jelas ketika kita membaca gagasan dan pemikiran dalam karya tulisnya yang sangat intelektualistik. Mereka adalah figur-figur politisi-cendikia yang sangat visioner.

Melalui buku karyanya, rakyat tergerak dan memahami dialektika kebangsaan yang mengalir jernih. Dalam usia yang sangat belia Bung Karno menulis buku Indonesia Menggugat yang pernah mendapat perhatian dunia.

Mohammad Natsir sangat produktif menulis artikel ideologis yang dibukukan dengan judul Capita Selecta, buku yang mencerahkan kehidupan demokrasi. Bung Hatta menulis buku Indonesia Merdeka dan sederet buku lainnya.

Sementara itu, Bung Sjahrir menulis Renungan dalam Tahanan. Dan demikianlah para pejuang lainnya. Mereka semua sangat piawai di dalam memimpin wacana karena giat menulis sekaligus merupakan kutu buku.

Menyelami buku karya perintis dan pendiri bangsa yang ditulis saat usia belia seperti menikmati orkestra simfoni. Karya tulis itu digali dari tesis dan sintesis pemikiran tokoh-tokoh besar dunia, lalu dikawinkan dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia.

Buah pemikiran para elite politik yang tertuang dalam buku pada era perjuangan kemerdekaan bangsa yang mengalir jernih menyebabkan rakyat mudah menangkap secara baik, jalan pikiran dan gagasan para pemimpinnya.

Setiap saat rakyat selalu menunggu dan menunggu kehadiran konsepsi, gagasan, dan pemikiran para pemimpinnya.

Kini kehidupan bangsa dilanda keprihatinan terkait dengan terpuruknya minat baca dan menulis para elite politik dan masyarakat. Kondisinya bertambah memprihatinkan karena usaha penerbitan buku masih sepi.

Untuk menggairahkan usaha penerbitan buku, Indonesia mesti sering membuat event perbukuan serta mengikuti secara penuh pameran buku dunia. Misalnya, Frankfurt International Book Fair, London Book Fair, dan sebagainya.

Event seperti itu akan membawa semangat dan harapan baru bagi perbukuan nasional. Tahun ini, ada 450 judul buku yang mewakili Indonesia dalam London Book Fair (LBF) pada Maret 2019. Pada masa mendatang, jumlahnya mesti ditingkatkan.

Terutama untuk buku-buku yang auntentik keindonesiaan sehingga Indonesia  terus menjadi sorotan utama dan menjadi market focus bursa buku internasional. Langkah Komite Buku Nasional (KBN) yang mendorong partisipasi kaum milenial dalam digital publisher patut diapresiasi.

Saatnya penulis milenial melakukan diversifikasi karya dan produknya menjadi elektronik (e-book). Hal ini sekaligus merupakan sumber pendapatan tambahan baginya.

Indeks literasi bangsa perlu segera ditingkatkan agar tidak semakin jauh tertinggal oleh bangsa lain. Salah satu upaya perbaikan kualitas literasi bangsa lewat paltform story-teeling Wattpad. Kini di negeri ini semakin banyak yang berminat membaca karya fiksi.

Mungkin ada pengaruh dari medium seperti itu (Wattpad) dan banyak karya tulisan yang ditertibkan. Saatnya pemerintah mawas diri dan berusaha bangkit terkait dengan masih terpuruknya usaha perbukuan dan rendahnya minat baca masyarakat.

Perhatian dan pengembangan terhadap buku searah dengan program utama UNESCO. Sering kali lembaga dunia ini menyerukan pengembangan buku dan literasi bagi suatu bangsa.

Apalagi sejak 1995, UNESCO memutuskan Hari Buku Sedunia yang salah satu maknanya untuk menghormati sastrawan dan pengarang besar, seperti Shakespeare, Cervantes, Inca Garcilaso de La Vega dan Josep Pla, Maurice Droun, Vladimir Nabokov, Manuel Mejia Vallejo, dan Halldor Laxness.

Badan PBB itu juga menekankan perlunya sinergi antara pemangku kepentingan, yakni pengarang, penerbit, distributor, perpustakaan, organisasi perbukuan, serta berbagai komunitas yang semuanya bekerjasama mempromosikan buku dan literasi sebagai aktivitas untuk menguatkan nilai -nilai sosial, mencerahkan kebudayaan, dan meneguhkan kemanusiaan.

Perlu pembenahan usaha percetakan dan penerbitan buku di Indonesia yang bersifat mendasar serta sesuai dengan perkembangan zama. Usaha itu memerlukan transformasi proses bisnis agar bisa bersaing menghadapi era ekonomi digital.

LIPI dan Generasi Milenial

Oleh Bimo Joga Sasongko | Sabtu, 23 Februari 2019

Kebijakan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko sempat menimbulkan gejolak internal. Sebenarnya kebijakan tentang reorganisasi dan redistribusi itu merupakan pembenahan manajemen internal di LIPI untuk menjadikannya lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia.

Selain sebagai lembaga peneliti, LIPI memiliki peran yang sangat strategis bagi masa depan bangsa. Peran tersebut adalah mengarahkan dan membina generasi milenial bangsa agar memiliki tradisi ilmiah yang kokoh sejak dini.

Selama ini LIPI juga berusaha keras untuk menumbuhkan daya inovasi dan proses kreativitas bagi kaum  milenial agar menjadi generasi unggul.

Kini generasi milenial Indonesia menghadapi era disrupsi dan menyongsong revolusi industry 4.0. jangan sampai sebagian besar kaum milenial hanya menjadi objek produk teknologi dari luar negeri. LIPI mesti berperan besar agar kaum milenial tidak semakin kecanduan konsumerisme produk teknologi tanpa berdaya menumbuhkan nilai tambahnya.

Saatnya LIPI berperan besar dalam membentuk karakter unggul generasi milenial. Pembangunan karakter generasi bangsa perlu format atau metode yang efektif. Pembentukan karakter unggul siswa memerlukan metode dan waktu yang cukup.

Generasi milenial membutuhkan wahana presentasi diri terkait dengan gagasan dan ide-idenya. Presentasi siswa tentang ide dan karyanya sejak awal tahun 1980-an telah menjadi perhatian para guru besar seperti Profesor Andi Hakim Nasution yang setia menjadi dewan juri Lomba Penelitian Ilmiah Remaja yang diselenggarakan Kemendikbud dan LIPI. Bahkan Menteri Pendidikan seperti Daoed Joesoef, Nugroho Notosusanto, hingga Fuad Hasan juga berkenan mengikuti presentasi yang dilakukan oleh para siswa sekolah menengah. Presentasi seperti telah membuka jalan lahirnya generasi unggul yang mampu bersaing secara global.

Kepala LIPI saat ini Laksana Tri Handoko adalah ilmuwan yang memiliki sejarah sebagai aktivis kelompok ilmiah remaja (KIR) pada era 1980-an. Dia adalah salah satu pemenang lomba karya ilmiah remaja yang kemudian mendapatkan beasiswa ikatan dinas dari Menristek BJ Habibie untuk belajar di luar negeri

Daya Saing

Daya saing suatu bangsa ditentukan oleh sejauh mana para pemuda berkreasi dan berinovasi sesuai dengan tren dunia. Perlu totalitas dalam membangun ruang kreativitas untuk kaum milenial. Negeri ini membutuhkan sebanyak-banyaknya tokoh muda inovator untuk menuju kejayaan bangsa. Inovasi segala macam disiplin ilmu dan keanekaragaman budaya, baik inovasi tingkat dunia maupun local yang memiliki arti strategis dalam kehidupan berbangsa.

Sekolah adalah sarana yang tepat untuk menumbuhkan budaya inovasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebudayaan bagi sekolah yang fokus terhadap budaya inovasi. Menumbuhkan budaya inovasi di kalangan siswa jangan hanya bersifat seremonial. Kegiatan inovatif sebaiknya dilakukan oleh siswa dalam bentuk yang bervariasi.

Dalam menghadapi persaingan global yang sangat ketat, diperlukan berbagai right brain training untuk menggenjot daya kreativitas siswa. Budaya inovasi dengan titik berat proses kreatif dan inovatif sebaiknya menjadi muatan kurikulum di sekolah.

Pendidikan karakter siswa memerlukan proses kreatif dan daya inovatif sesuai dengan kondisi kekinian agar PPK bisa efektif dan tepat sasaran perlu melibatkan LIPI. Hal itu karena lembaga ini memiliki pengalaman panjang dan konten yang lengkap untuk mencetak remaja kreatif, inovatif, dan berkepribadian unggul.

Sejak awal tahun 1980-an LIPI telah melakukan gerakan mengilmiahkan remaja lewat kelompok ilmiah remaja, perkemahan ilmiah remaja, hingga lomba karya ilmiah remaja (LKIR) dalam berbagai disiplin ilmu.

Perkemahan ilmiah remaja merupakan kegiatan pembinaan ilmiah kepada siswa untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai metodologi penelitian ilmiah serta etika penelitian. Kegiatan ini berupa pemberian materi metodologi penelitian dalam kelas bidang ilmu pengetahuan alam dan teknik (IPA-Tek) serta imu pengetahuan social.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan kemampuan remaja di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian serta membimbing remaja melaksanakan penelitian ilmiah yang terkait dengan lingkungan sekitarnya.

Gerakan mengilmiahkan remaja oleh LIPI selama ini melibatkan guru besar, peniliti senior dan perguruan tinggi tersebut telah membuahkan karakter remaja yang mencintai ilmu pengetahuan dan melahirkan pribadi yang ulet dalam bersaing.

LIPI memiliki metode dan pengalaman untuk mendorong para remaja berani mengeluarkan gagasan cemerlang lalu melakukan presentasi ilmiah tentang karyanya di depan forum dan public.

Program PPK akan berhasil jika bisa mencetak pemuda yang santun, cerdas, inspiratif, dan berprestasi. Dalam dekade terakhir ini ada kegalauan yang luar biasa dari para pemimpin dunia yang lebih dahulu mengalami kemajuan berkat industrialisasi yang liberal dan kapitalistik. Negara maju seperti Amerika Serikat sekalipun begitu resah terkait dengan kualitas dan daya saing para remajanya.

Daya saing suatu bangsa ditentukan oleh sejauh mana kaum milenial berkreasi dan berinovasi sesuai dengan tren dunia. Seperti yang tergambar dalam kajian lembaga pendidikan terkemukan di Amerika yakni Harvard Business, yang menekankan perlu mendorong daya saing milenial di bidang sistem inovasi dan produksi.

Bimo Joga Sasongko, Ketua Umum IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie)

Mengatasi Defisit Guru Vokasional

Oleh Bimo Joga Sasongko | Jumat, 22 Februari 2019 | 9:42

Mewujudkan profesionalitas guru vokasional atau kejuruan merupakan keniscayaan bangsa yang tengah memasuki era industri 4.0. Kebutuhan terhadap guru produktif untuk meneguhkan industrialisasi nasional perlu terobosan. Guru produktif tidak mesti dilahirkan dari bangku universitas kependidikan. Mereka bisa saja berlatar belakang ahli teknik, inovator, bahkan juga para start-up atau pengusaha rintisan.

Mayoritas sekolah kejuruan di Tanah Air, postur tenaga pengajarnya masih didominasi oleh kategori guru nomatif-adaptif atau guru umum yang mengajar mata pelajaran seperti Agama, PPKn, Matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Sedangkan kategori guru produktif yang mengajar anak-anak sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih persetasenya masih kecil, di bawah 30%.

Untuk mencetak guru produktif yang sesuai dengan perkembangan zaman tidak mudah. Perlu terobosan dan program yang massif di seluruh daerah. Desentralisasi pendidikan dan mengalirnya sebagian besar anggaran pendidikan nasional ke daerah menuntut kepala daerah untuk mencetak guru produktif dalam jumlah yang cukup untuk menggerakkan dan mengembangkan potensi daerah masing-masing. Pemerintah daerah jangan kepalang tanggung dalam mencetak guru produktif.

Terobosan mesti segera dilakukan. Antara lain dengan memberikan bea siswa kepada masyarakat yang berprestasi untuk belajar ke luar negeri sesuai dengan kategori dan bidang guru produktif yang diperlukan. Apalagi berbagai bidang teknologi dan produksi belum bisa diajarkan di perguruan tinggi dalam negeri. Atau masih terbatas sekali kapasitasnya, di lain pihak kebutuhan industri yang sangat besar sudah di depan mata.

Keniscayaan, pemda perlu membuat skema beasiswa ikatan dinas belajar di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan guru produktif setiap tahunnya. Universitas di negara maju telah melengkapi program studi hingga mencakup bidang yang sesuai dengan perkembangan industri kreatif dan proses produksi yang sesuai dengan revolusi Industri 4.0.

Sementara kondisi universitas di Tanah Air prodinya masih stagnan. Itulah mengapa Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke beberapa perguruan tinggi selalu meminta dibuka prodi baru yang lebih relevan dengan semangat zaman. Pemerintah daerah yang telah diguyur anggaran pendidikan nasional dalam jumlah yang besar mestinya bisa mengalokasikan anggaran untuk mengatasi deficit guru produktif.

Jika kondisi deficit tersebut terlambat diatasi maka Indonesia kehilangan momentum untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni penggerak industrialisasi. Mencetak guru produktif sekaligus bisa membangkitkan SDM di perdesaan, khususnya daerah terpencil atau kabupaten yang masih terbelakang.

Perlu terobosan untuk membangkitakn SDM perdesaan lewat pendidikan. Seperti yang pernah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, agar mengirim guru SMK kejuruan perikanan dari daerah terpencil untuk kuliah di Jepang guna mendalami teknologi budidaya dan proses nilai tambahnya. Terobosan memberikan beasiswa ikatan dinas bagi siswa berprestasi dari sekolah menengah untuk belajar di luar negeri patut diapresiasi dan diperluas.

Mencermati struktur APBN tahun 2019 terlihat bahwa tanggung jawab dan distribusi anggaran pendidikan telah dilimpahkan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Sayangnya pelimpahan tersebut belum disertai dengan kesiapan daerah dalam mengelola anggaran sehingga tepat sasaran dan bisa mendorong program unggulan.

APBN tahun 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun. Sebanyak 20% dari anggaran tersebut atau sebesar Rp 492,5 triliun diperuntukkan bagi sektor pendidikan. Dari anggaran sektor pendidikan tersebut, sebesar Rp 308,38 triliun atau 62,62% ditransfer ke daerah.

Sisanya, didistribusikan kepada 20 kementerian/ lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan. Kemendikbud terus menambah skema ser tifikasi kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang SMK. Tahun ini, Kemendikbud menetapkan sebanyak 81 kompetensi keahlian bagi guru produktif.

Skema sertifikasi mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Payung hukum ini mencantumkan sertifikasi profesi terdiri atas sertifikat satu hingga Sembilan pada jenis profesi. Skema ini berlaku secara nasional dan direncanakan berlaku secara baku bagi lingkup internasional.

Revitalisasi dan reorientasi vokasional kini menjadi agenda penting pendidikan nasional. Apalagi Presiden Joko Widodo menekankan perlu langkah perbaikan yang konkret terhadap sistem pelatihan atau program vokasional utamanya yang ada di pelosok Tanah Air.

Kepada menteri terkait Presiden memerintahkan dengan segera revitalisasi vokasional. Dengan cara menyiapkan sekolah atau pelatihan kejuruan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Khususnya vokasional yang terkait sektor unggulan seperti maritim, pariwisata, pertanian dan industry kreatif.

Persaingan global dan regional semakin mempertegas tak ada kata atau kalimat lain yang lebih penting, selain memperbaiki secara totalitas produktivitas dan nilai tambah lokal. Sektor pertama yang mesti dibenahi adalah sektor industri pengolahan agar bisa memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian Indonesia.

Saatnya sektor industri pengolahan berkontribusi untuk mendongkrak perekonomian dan menyediakan sumber pekerjaan yang berkualitas bagi angkatan kerja.

Saatnya bagi pemerintah daerah bersinergi dengan para guru produktif untuk merancang sebaikbaiknya link and match antara lembaga pendidikan kejuruan dan sektor industri. Dengan langkah itu daerah bisa mengembangkan tenaga kerja serta portofolio kompetensi dan profesi yang cocok bagi warganya. Khususnya portofolio yang berbasis sumber daya lokal.

Bimo Joga Sasongko, Lulusan FH Pforzheim Jerman. Pendiri Euro Management Indonesia

Capres dan Produk Nasional

Pikiran Rakyat, Jum’at 25 Januari 209 / 19 Jumadil Awal 1440 H

Oleh Bimo Joga Sasongko

DEBAT calon presiden (capres) menjadi forum yang tepat untuk evaluasi dan mencari solusi tentang produk nasional yang tengah kesulitan bersaing. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang 2018 neraca perdagangan mengalami defisit yang mencapai angka 8.57 miliar dolar AS. Defisit tersebut paling parah sepanjang satu dasawarsa terakhir.

Salah satu indikator kebangkitan nasional bisa dilihat dari kondisi dan daya saing produknya. Para capres dan cawapres perlu curah pikir untuk mengembangkan SDM terkait dengan usaha positioning produk nasional di tengah persaingan sengit antarnegara.

Positioning adalah mengidentifikasi lagi posisi pesaing lalu mengambil posisi setaraf dengan pesaing dengan metode baru atau langkah terobosan. Keniscayaan, positioning produk nasional diwarnai bermacam disrupsi teknologi dan datangnya era Industri 4.0.

Publik kecewa dengan kinerja ekspor nasional. Kekecewaan tersebut ditunjukkan dengan membandingkan nilai ekspor RI yang ketinggalan dari negara tetangga. Sebagai bangsa besar seharusnya kinerja ekspor kita tidak kalah oleh Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Apalagi kapasitas dan sumber daya alam dan jumlah SDM yang dimiliki Indonesia jauh lebih besar.

Sebagai catatan, Thailand mampu menghasilkan 231 miliar dolar AS dari ekspor. Tertinggi di Asia Tenggara. Malaysia 184 miliar dolar AS, dan Vietnam mencapai 160 miliar dolar. Sementara Indonesia, hanya 145 miliar dolar AS.

Untuk menggenjot ekspor produk nasional tidak cukup lewat pameran perdagangan dengan skala local hingga global. Perlu dicari terobosan yang bisa menggenjot perdagangan sekaligus menjadi sistem bagi pengusaha untuk bertukar informasi tentang produk unggulan.

Terkait dengan usaha Positioning produk nasional, ada baiknya kita mengkaji peta yang menggambarkan aliran produk yang terjadi. Seperti dalam elaborasi oleh Peter Dickens dalam bukunya Global Shift : Mapping The Changing Contours of the World Econom.

Buku itu merekomendasikan kepada bangsa-bangsa pentingnya merancang ulang mata rantai jaringan produksi global dan selalu fokus pada pasar dan kematangan produk. Hal itu sangat relevan, di tengah banyaknya perusahaan di tanah air yang kini menghadapi ketidakseimbangan biaya bahan baku yang diimpor dengan hasil penjualan produk yang diekspor, atau diserap dalam pasar domestik.

Usaha memacu perdagangan produk nasional sangat tergantung pada sistem logistik. Perlu menetapkan produk atau komoditas penggerak utama dalam suatu tatanan jaringan logistik dan rantai pasok, tata kelola, serta tata niaga yang efektif dan efisien. 

Saatnya mengintegrasikan simpul-simpul infrastruktur logistic, baik simpul logistik (logistics node) maupun keterkaitan antar simpul logistik (logistics link) yang berfungsi untuk mengalirkan barang dari titik asal ke titik tujuan. Simpul logistik meliputi pelaku logistik dan konsumen; sedangkan keterkaitan antarsimpul meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi, dan jaringan keuangan, yang menghubungkan masyarakat pedesaan, perkotaan, pusat pertumbuhan ekonomi, antarpulau maupun lintas Negara

SDM Logistik

Volume perdagangan nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja logistik. Kapasitas sumber daya manusia di bidang logistik masih memperihatinkan, sehingga perlu ditingkatkan. Kebutuhan tenaga-tenaga yang kompeten di sektor logistik tidak hanya diperlukan untuk pengembangan sistem logistik nasional, tetapi juga dalam menghadapi liberalisasi tenaga kerja.

Dibutuhkan strategi yang mampu mengembangkan SDM dengan kompetensi dan profesi logistik berstandar internasional. SDM logistik yang terpercaya, baik pada tingkat operasional, manajerial dan strategis, dan mencukupi kebutuhan nasional untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem logistik nasional.

Untuk mengembangkan SDM logistik perlu dilakukan klasifikasi dan penjenjangan profesi logistik, serta pendirian lembaga pendidikan logistik baik melalui jalur akademik, jalur vokasi, maupun jalur profesi. Terkait dengan pendidikan profesi logistik, asosiasi terkait dengan logistik seperti ALI dan ALFI perlu bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk membentuk badan akreditasi profesi logistik  dan lembaga asesor yang memberikan sertifikat profesi.

Usaha mewujudkan Pelaku Logistik (PL) dan Penyedia Jasa Logistik (PJL) yang mampu menjadi pemain lokal kelas dunia (world class local players) perlu mendirikan program studi atau prodi logistik di perguruan tinggi dan sekolah vokasi. Sekolah menengah kejuruan perlu menekankan jurusan logistik, sehingga bisa dihasilkan teknisi logistik yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menangani berbagai bidang. Di antaranya transporting, warehousing, freight forwarding.export-import, cargo and shipping, logistics information service, taxation, dan lain-lain.

Tantangan globalisasi salah satunya adalah menguatkan perdagangan domestik agar tetap mampu bersaing. Sesuai dengan pesatnya teknologi informasi, maka ranah perdagangan memerlukan sistem informasi perdagangan yang meliputi hal-hal terkait harga suplai, dan distribusi untuk menghindari adanya assymetric information yang dapat memicu kartel dan monopoli harga

Faktor penting terkait perdagangan adalah mengenai Stan dar Nasional Indonesia (SNI). Dalam Pasal 69 RUU Perdagangan disebutkan bahwa pelaku perdagangan atau penyedia yang tidak memenuhi SNI dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Pada era sekarang ini perlu dorongan kuat penerapan SNI yang disertifikasi oleh kementerian dan lembaga teknis terkait dan diawasi oleh Kementerian Perdagangan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan perlindungan konsumen.

Pada era liberalisasi perdagangan yang diwarnai dengan perang dagang perlu peraturan yang bisa melengkapi UU Perdagangan terkait dengan mutu dan infrastruktur mutu pendukungnya. Termasuk standar, penilaian kesesuaian, metrologi, dan aspek logistik. Apalagi di kalangan industri lokal masalah standardisasi hingga kini masih menjadi masalah laten. Masih kecil jumlah atau persentase produk nasional yang sudah meraih SNI.***

Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie dan Pendiri Euro Management Indonesia