Audiensi Bersama Presiden RI ke-3

AUDIENSI BERSAMA PRESIDEN RI KE-3
Prof. Dr. Ing Bacharuddin Jusuf Habibie

Selasa, 21 Juni 2016
Rumah Peradaban Indonesia
Kediaman Resmi Presiden RI Ke-3
Prof. Dr. Ing BJ Habibie

Euro Management Indonesia mendapat kesempatan untuk mengikuti audiensi yang dipimpin langsung oleh Presiden Direktur & CEO Euro Management Indonesia Bapak Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA dan juga sebagai anak didik bapak Habibie, Solat Isya dan tarawih berjamaah di kediaman Presiden RI ke-3, Bapak BJ Habibie. Salah satu tokoh bangsa dan tokoh teknologi, menjadi Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Menristek RI) periode 1974-1998.

Kedatangan 26 orang perwakilan siswa/i PPS Euro Management Indonesia disambut hangat dan ramah oleh Bapak BJ Habibie. Solat isya dan tarawih berjamaah berlangsung khidmat dengan imam dari masjid Istiqlal.

Seusai solat, Bapak BJ Habibie berbagi pengalaman dengan siswa, memberikan wejangan dan motivasi kepada siswa untuk selalu semangat belajar, berusaha dan berkarya untuk Indonesia. Wejangan dan nasehat beliau disimak pula oleh Presdir & CEO Euro Management Indonesia, Bapak Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA. BJ Habibie pun menunjukan beberapa buku yang akan diterbitkan bersamaan dengan launching film Rudy Habibie.

 

Kontan - Kapolri dan Lompatan Katak

"Kapolri dan Lompatan Katak"

Oleh :  Bimo Sasongko

 

Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri baru. Penunjukkan Komjen Tito merupakan bentuk regenerasi leapfrogging atau lompatan katak di tubuh Polri. Karena melompati empat angkatan dan tujuh Jenderal senior.

Kapolri yang baru itu memiliki tantangan berat terkait dengan postur SDM Polri yang mesti ditransformasikan dengan lompatan katak sehingga profesionalitas dan kompetensinya bisa meningkat pesat. Lompatan katak terhadap SDM Polri merupakan keniscayaan karena tantangan dan kompleksitas kejahatan.

Sistem rekrutmen dan pendidikan SDM Polri perlu dibenahi karena pelaku dan modus kejahatan semakin canggih dan memerlukan teknologi dan lintas disiplin ilmu. Prestasi Komjen Tito merupakan hasil dari sederet pendidikan dan penugasan di luar negeri yang pernah dia tempuh, antara lain pendidikan di University of Exeter di Inggris yang meraih gelar MA dalam bidang Police Studies.

Dia meraih PhD di Nanyang Technological University, Singapura. Hampir seluruh pendidikan dan kursus kepolisian yang terbaik di dunia pernah diiikutinya.

Tak pelak lagi, kepolisian kini membutuhkan kerjasama dan pendidikan global bagi para perwira. Jika hanya mengandalkan pendidikan dan kursus di dalam negeri saja tentunya tidak memadai.

Selain masalah pembenahan integritas, personil kepolisian juga perlu pengembangan kompetensi dan profesionalitas untuk 400 ribu personel Polri. Saat ini postur SDM Polri terkendala oleh komposisi struktur yang 90 persen terdiri dari kepangkatan bintara kebawah yang memiliki kapasitas dan ketrampilan pemolisian yang minim dan dengan tingkat kesejahteraan yang kurang memadai.

Ironisnya 10 persen perwira Polri juga belum memiliki pola pengembangan profesi yang sesuai dengan tantangan jaman. Untuk mengatasi disritas atau kesenjangan karir dan kompetensi itu perlu sistem transformasi lompatan katak bagi SDM Polri pada level perwira dengan berbagai program pendidikan di LN. Untuk itu perlu penguasaan bahasa asing dan memilih perguruan tinggi di LN yang tepat untuk pendidikan para perwira Polri.

Pembenahan postur SDM kepolisian perlu empat nilai dasar yang menjadi pedoman berdasarkan universalitas watak peran dan fungsi dari institusi ini, yakni integritas, akuntabilitas, legitimasi, dan bisa dipercaya. Empat nilai dasar yang universal tersebut tentu harus dikontekstualiasikan dengan situasi empirik pemolisian di negeri ini.

Empat kriteria nilai dasar tersebut untuk mengatasi masalah laten internal Polri yang masih sarat dengan perilaku korup, budaya kerja kekerasan (pelanggaran HAM), kegamangan menghadapi tindakan vigilante oleh kelompok massa yang menggunakan identitas komunalisme (agama/etnik), dan minimnya akuntabilitas untuk praktek penyalahgunaan kekuasaan.

Kapasitas Komjen Tito yang sarat pendidikan internasional dan kerjasama global tentunya menjadi modal penting untuk melakukan leapfrogging atau lompatan katak lembaga Polri. Antara lain mentransformasikan secara cepat aspek dan teknologi kepolisian untuk menunjang operasional dan proses penyidikan di tingkat satuan Polsek hingga Mabes Polri. Lompatan katak bagi  bisa memperlancar proses scanning, analysis, response, dan akses dalam organisasi kepolisian.

Kapolri yang baru juga memiliki misi yang strategis yakni melakukaan leapfrogging untuk mengatasi hiperterorisme yang melanda dunia saat ini. Untuk itu perlu memperkuat keberadaan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).Yakni sekolah internasional yang menyediakan pendidikan bagi para penegak hukum dalam kerangka penyidikan multi yuridiksi dalam kejahatan transnasional, dengan memfokuskan pada kegiatan memerangi terorisme.

Kapolri baru juga harus setiap saat meningkatkan kemampuan Densus 88 yang menjadi ujung tombak personel anti teroris di Indonesia.  Hiperterorisme harus dihadapi dengan lompatan katak yang mentransformasikan teknologi anti terorisme secara signifikan sehingga bisa meningkatkan kapasitas bangsa untuk menanggulangi aksi terorisme. Kerjasama regional dan internasional dalam berbagai aspek untuk membasmi kelompok teroris sebaiknya ditingkatkan.

Leapfrogging penanganan teroris juga menyangkut pentingnya standardisasi dan tatakelola peralatan deteksi dini terhadap obyek vital dan infrastruktur publik. Kenaikan anggaran untuk menangani terorisme yang dialokasikan untuk BNPT mestinya disertai dengan pendidikan personel yang sesuai dengan perkembangan dunia.

Penanganan terorisme di negeri ini sangat membutuhkan kerja sama bilateral dan multilateral. Dalam konteks global, Kapolri sebaiknya lebih proaktif dalam penguatan dan peningkatan kerjasama ASEAN National Police (ASEANAPOL) yang merupakan sebuah organisasi kepolisian ASEAN yang terbentuk pada tahun 1981, terdiri dari 10 negara dan semenjak 2010 mempunyai sekretariat tetap di Kuala Lumpur.

Kerjasama internasional SDM Polri perlu diperluas hingga Europol. Europol adalah lembaga penegak hukum Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara anggota.  Markas besarnya di Den Haag Belanda. Europol bertugas mengumpulkan data kejahatan, menganalisa, men-share informasi dan mengkoordinasikan operasi. Negara anggota Europol menggunakan informasi yang diberikan Europol untuk mencegah, mendeteksi dan menyelidiki pelanggaran, dan kemudian melakukan penyidiki dan mengadili pelaku kejahatan.

Para ahli dan analis dari Europol mengambil bagian dalam tim investigasi bersama yang membantu kasus kriminal di negara-negara Uni Eropa. Europol merupakan pusat operasi high security, berurusan dengan lebih dari 9.000 kasus per tahun, dengan ciri analisis berkualitas tinggi yang menjamin keberhasilan operasional.

Diharapkan kemampuan ASEANAPOL bisa mendekati kapasitas Europol.  Untuk mewujudkan ASEANAPOL yang sekuat Europol dibutuhkan komitmen kuat di antara negara anggota dalam hal SDM kepolisian agar keamanan ASEAN dan pemberlakuan ASEAN Community bisa berlangsung dengan baik.

*) BIMO JOGA SASONGKO, President Director & CEO Euro Management Indonesia. Sekjen Pengurus Pusat IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie).

Republika - Rasionalisasi ASN dan Layanan Elektronik

Rasionalisasi ASN dan Layanan Elektronik

Oleh: Bimo Sasongko

Polemik tentang program nasionalisasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum menyentuh akar masalah yang esensial. Justru menimbulkan kontra produktif bagi bangsa. Melihat postur dan kinerja ASN hingga saat ini maka rasionalisasi adalah keniscayaan.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa rasionalisasi ASN dilaksanakan secara alamiah. Tentunya hal itu masih perlu disertai dengan sistem informasi dan rekrutmen. Serta, seperti ap kebutuhan aktual oleh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Kebutuhan aktual tersebut tentunya harus sesuai dengan tantangan terkini dan benar-benar sesuai dengan daya saing global.

Tujuan rasionalisasi ASN tidak sekadar untuk menghemat anggaran negara yang selama ini tersita untuk gaji birokrasi. Rasionalisasi ASN harus bisa mewujudkan integritas ASN yang tangguh dan kompetensi berdaya saing global serta bisa melayani masyarakat secara paripurna. Sekadar gambaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tersedot untuk belanja ASN hingga Rp. 347,5 triliun. Jumlah tersebut terlalu tinggi, memakan porsi 16,5 persen dari total pagu belanja.

Dari simulasi, jumlah PNS idealnya sekitar 1,5 persen dari jumlah penduduk, sehingga pelayannya cukup memadai, apalagi jika dengan bantuan teknologi. Dari total penduduk Indonesia, hanya dibutuhkan sekitar 3,5 juta PNS. Sekarang, PNS kita ada 4,5 juta orang. Maka, secara simulasi kelebihan satu juta orang. Untuk mengurangi ASN dilakukan dengan kebijakan rasionalisasi dan redistribusi (PNS).

Rasionalisasi alamiah dijalankan dengan cara mengatur laju jumlah ASN yang pensiun tidak disertai dengan jumlah rekrutmen pegawai baru yang jumlahnya lebih kecil. Dengan demikian, terjadi penyusutan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Tapi kondisi ini merupakan solusi di permukaan. Masih ada persoalan yang lebih esensial dan rumit terkait postur dan kompetensi yang ideal pada setiap kementerian. Dari postur ASN yang eksis saat ini, sasaran rasionalisasi difokuskan pada jabatan fungsional umum dengan pendidikan SMA, SMP dan SD.

Persoalan serius terkait dengan pelaksanaan rasionalisasi ASN adalah belum adanya sistem informasikepegawaian yang baik di setiap instansi. Hal itu menyebabkan berbagai penyelewengan, antara lain adanya kasuspuluhan ribu ASN fiktif dan pemakan gaji buta yang tersebar di pusat dan sejumlah daerah. Karena tidak adanya sistem informasi yang baik, maka sulit dilakukan evaluasi dan tindakan cepat terhadap ASN.

Terkait dengan sistem informasi birokrasi perlu belajar dari Singapura. Di Singapura pejabat memiliki mekanisme yang jelas secara reguler untuk mengevaluasi setiap orang di bawahnya. Misalnya kalau Eselon I bisa mengevaluasi kinerja Eselon II sampai ke bawah, evaluasi di masukkan ke dalam sistem informasi.  

Di Indonesia hal itu belum terwujud. Sebagai gambaran, yang paling mendapat perhatian dan sistem remunerasi yang tinggi adalah Di lingkungan Ditjen Pajak. Ternyata hingga kini  jumlah ASN di Ditjen Pajak yang berjumlah sekitar 33 ribu orang juga belum ada sistem informasi yang mampu menyajikan integritas dan kinerja pegawai secara komprehensif dan bisa dimonitor secara real time. Sistem yang ada masih parsial dan hanya terbatas untuk keperluan administrasi yang kurang esensial untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan produktivitas ASN. 

Sistem perpajakan pada saat ini sudah terbantu oleh teknologi informasi dan komunikasi. Mestinya aspek profesionalitas pegawai pajak harus terukur secara obyektif dengan standardisasi job establisment and grade system yang berlaku secara ketat. Usaha untuk meningkatkan profesionalisme dan peningkatan integritas pegawai pajak dengan cara menerapkan sistem remunerasi yang memberikan gaji yang tinggi ternyata belum membuahkan hasil yang optimal. Dan justru menimbulkan kecemburuan oleh ASNdari kementerian lain.  

Untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan  yang bersih dan kinerja yang  efektif perlu sistem yang berbasis layanan elektronik. Layanan elektronik sebenarnya merupakan tuntutan jaman untuk mencapai efektifitas pemerintahan. Berbagai sistem layanan eletronik seperti e-Gov, e-Procurement, e-Education, e-Health dan sebagainya di negara maju terbukti efektif untuk melayani publik. 

Hingga kini manfaat layanan elektronik masih belum optimal dan justru menimbulkan korupsi baru. Diharapkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi berbagai proyek infrastruktur layanan elektronik yang  sarat mark-up. Demikian juga modus penunjukan satu produk vendor ( monopoli ) untuk semua proyek layanan elektronik yang selama ini sangat merugikan ekosistem pengembanagan TIK di Indonesia. 

Jika kita mau menengok kota-kota di negara maju, terlihat bagaimana penggunaan e-Procurement begitu efektifnya, meskipun tanpa campur tangan pemerintah pusat. Misalnya kota besar di Uni Eropa, seperti Bremen, Amsterdam, Paris dan lain-lain. Tengok saja kinerja kota Bremen yang telah membangun portal BOS (Bremen Online Service) yang merupakan portal informasi dan transaksi layanan pemerintah untuk masyarakat. BOS tidak sekedar portal informasi, dengan teknologi keamanan dan enkripsi yang maju memungkinkan masyarakat luas dan pelaku bisnis bisa melakukan berbagai transaksi elektronik melalui portal itu secara mudah. Layanan online service yang diberikan ada ratusan jenis. Mulai dari perijinan, pembayaran pajak, hingga pengajuan berbagai aplikasi. 

Kinerja birokrasi semakin efektif jika dikembangkan hubungan kolaboratif antar dinas atau karyawan dengan sistem virtual working. Masalahnya ASN di Indonesia hingga kini belum mampu mendayagunakan infrastruktur e-Goverment seefektif mungkin sesuai dengan tatakelola dan standar global. 

Dengan memanfaatkan kemampuan kolaborasi virtual berbagai jenis pekerjaan dan tugas ASN bisa dijalankan secara cepat dan efisien. Perlu transformasi budaya kerja lewat kolaborasi secara virtual menggunakan berbagai perangkat lunak pendukung di dalam sebuah jaringan komputer. Hal ini dimungkinkan tidak saja karena adanya perangkat lunak utama untuk berkolaborasi, tapi juga infrastruktur pendukung seperti sistem otentikasi di dalam jaringan. 

Untuk mewujudkan budaya kerja virtual bagi birokrasi di negeri ini diperlukan platform perangkat lunak yang memiliki empat pilar utama. Pertama, pilar yang mampu menghadirkan solusi komunikasi yang terintegrasi yang dapat memudahkan akses komunikasi kapan saja dengan berbagai mekanisme komunikasi yang ada.Pilar diatas membutuhkan platform yang ekstensibel yang memungkinkan komunikasi yang aman. 

Kedua, bersifat “Empower Teams Through Workspaces” yakni pilar yang menghadirkan solusi workspace yang menghadirkan komunikasi team dalam bekerja secara terdistributif dan berkolaborasi bersama melalui ruang kerja virtual, seperti melalui blogs, wiki, atau team workspaces. 

Ketiga, bersifat “Connect People, Process, dan Information” yakni pilar yang menghadirkan solusi akses informasi data korporasi atau pemerintahan mulai dari informasi umum hingga notifikasi event.  

Keempat, bersifat “Enable Work Anywhere yakni pilar yang menekankan pada kebebasan ruang dalam bekerja. Setiap kegiatan dan aplikasi yang terkait dapat dikerjakan secara mobile baik terkoneksi dan tidak terkoneksi. 

*) BIMO JOGA SASONGKO, President Director & CEO Euro Management Indonesia. Sekjen Pengurus Pusat IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie). 

School of Jurnalism, University of Missouri, Columbia, USA

Selasa, 14 Juni 2016
Ruang Meeting PWI Pusat
Kebon Sirih - Jakarta Pusat

Kerjasama Euro Management Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan School of Jurnalism, University of Missouri, Columbia, USA. Pertemuan ini membahas program pengiriman Jurnalis Indonesia untuk kuliah ke luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh:
1. Marah Sakti Siregar - Ketua Bidang Pendidikan PWI
2. Prof. Fritz Cropp - Direktur Luar negeri School of Jurnalism, University of Missouri, Columbia, USA
3. Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA - Presdir & CEO Euro Management Indonesia
4. Ahmed Kurnia - Direktur Sekolah Jurnalis Indonesia

Membangun SDM Infrastruktur 

Oleh Bimo Joga Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA

Kebijakan Presiden Joko Widodo memacu pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan banyak sumber daya manusia (SDM) ahli teknis maupun pembiayaan agar program terwujud dengan kualitas baik dan berlanjut tanpa kendala di waktu mendatang. Instruksi Presiden kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Kementerian BUMN dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mempercepat pelaksanaan proyek 35 ribu megawatt juga perlu penyediaan SDM ahli audit teknologi dan mengatasi dampak sosial proyek PLTU. Jangan sampai megaproyek untuk mengatasi defisit pasokan listrik Jawa- Bali sebesar 21 ribu MW justru menimbulkan dampak negatif generasi mendatang. 

Keputusan Jokowi melanjutkan beberapa proyek mangkrak seperti PLTU Batang (Jawa Tengah) senilai 56,7 triliun rupiah, sarana olah raga Hambalang dan lima ruas jalan tol senilai 48,8 triliun rupiah mengandung risiko kegagalan pembiayaan dan struktural jika tidak dikaji mendalam. Tak pelak lagi, Indonesia kini perlu SDM ahli infrastruktur yang mampu merumuskan skema pembiayaan fleksibel karena anggaran berubah-ubah sebagai dampak pemangkasan 50 triliun rupiah dalam APBN 2016 agar defisit tak melebar. 

Ini berimbas pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jumlah proyek yang dipangkas lebih dari 1.000 paket. Total anggaran Kementerian PUPR dipangkas 8,4 triliun meliputi Direktorat Jenderal Bina Marga (5 triliun). Kemudian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) 1,9 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya 1 triliun, dan Direktorat Jenderal Perumahan 325 miliar. 

Strategi pembangunan infrastruktur pemerintahan sebaiknya belajar dari pengalaman Brasil yang terpuruk karena masalah fiskal 10,6 persenterhadap Produk Domestik Bruto (2015). Padahal ambang batas aman 2 persen-3 persen. Brasil terlalu bernafsu membangun infrastruktur, utamanya untuk persiapan tuan rumah olimpiade. Ambisi Presiden Jokowi membangun infrastruktur besar-besaran bisa menghadapi hambatan serius dari sisi penerimaan APBN. Tahun lalu APBN defisit 2,5 persen. Akibatnya tahun ini pemerintah memangkas belanja 50 triliun yang belum tentu bisa mengatasi APBN. 

Visi kebangkitan nasional pemerintahan Jokowi terartikulasi dalam bentuk pembangunan berbagai infrastruktur secara progresif. Sayang, proyek tersebut kurang terkonsep dengan baik dan terlihat tergesa-gesa tanpa disertai strategi transformasi teknologi sserta persiapan SDM. Akibatnya beberapa proyek infrastruktur kurang bermanfaat sebesar-besarnya bagi industri lokal dan perluasan kesempatan kerja. Bahkan pembiayaan infrastruktur yang bertumpu pada utang itu terlihat tidak disertai pengawasan kualitas bangunan dan kinerja struktur secara baik. 

Pada era persaingan global saat ini perlu mencetak SDM ahli yang mampu m e n d u k u n g milestones pembangunan sebagai perangkat pengendalian. Sistem canggih dibuat atas kerangka kerja fakta dan jawaban terhadap situasi pembangunan infrastruktur yang sudah dianalisasis secara valid dan terstandarisasi. Konteksnya rencana pembangunan wilayah atau infrastruktur biasanya berupa visualisasi digital rencana pengembangan. 

Visualisasi tersebut dalam dunia otomotif atau industri pesawat terbang biasa disebut moc up. Perkembangan perangkat lunak seperti Catia berkemampuan solid modeling bisa membantu pembuatan digital mockup untuk proyek infrastruktur. Dengan digital muckup berbagai macam perubahan desain dan pembiayaan bisa direvisi serta disimulasikan dengan cepat. Mestinya seluruh proyek infrastruktur pemerintahan disertai sistem canggih seperti Beijing Municipality Planning Exhibition. Masyarakat bisa mengetahui secara detail kondisi Beijing beberapa tahun ke depan. Jadi, ada integrasi pembangunan. 

Hingga kini pembangunan infrastruktur pusat maupun daerah banyak mengandung sederet masalah teknis, sosiologis, dan tidak berkualitas. Pemerintah harus mengantisipasi berbagai kasus proyek infrastruktur berkualitas rendah. Tapi, negeri ini juga kekurangan SDM berkompetensi bidang quantity surveyor yang mampu menghitung dan menganalisis biaya proyek. 

Komponen Lokal 

Selain itu pembangunan berbagai proyek infrastruktur kurang melibatkan aspek audit teknologi yang bertujuan untuk mengendepankan kepentingan komponen lokal dan melibatkan seluas-luasnya tenaga kerja lokal. Pemerintah hendaknya tidak member cek kosong begitu saja kepada pengusaha asing untuk memilih dan menentukan sendiri spesifikasi teknologi yang akan diterapkan di sini. 

Ambisi Tiongkok baik pengusaha swasta maupun BUMN untuk terlibat pembangunan infrastruktur skala besar di Indonesia seperti proyek tenaga listrik, bendungan, kereta cepat dan lain-lain perlu pengawasan ketat. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga clearing house technology harus memiliki kewibawaan untuk mengaudit teknologi produk atau proyek yang masih dalam perencanaan maupun berlangsung. 

Selama ini pemerintah memberikan begitu saja konsesi kepada perbankan Tiongkok, yakni Bank Exim China dan China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) untuk membangun beberapa proyek pembangkit listrik. Namun tidak disertai persiapan SDM ahli yang terlibat aktif sebagai assessment technology dan menghitung biaya eksternal yang timbul. Akibatnya beberapa pembangkit, seperti PLTU Suralaya 625 MW, PLTU Paiton Baru 660 MW, PLTU Labuan 3 x 330 MW, dan PLTU Indramayu 3 x 300 MW sering bermasalah karena kerap rusak dan menimbulkan biaya eksternal tinggi di kemudian hari. 

Biaya eksternal antara lain dihitung dengan menganalisis penyebaran dampak dari emisi atau impact pathway analysis. Biaya eksternal pembangkit listrik yang telah eksis seperti PLTU Suralaya rata-rata sebesar 0,65 cents dollar AS/kWh. Dengan adanya biaya eksternal, ongkos pembangkitan akan membengkak sekitar 15 persendi kemudian hari. Biaya eksternal tersebut merupakan biaya yang ditanggung masyarakat dan lingkungan yang selama ini tidak dimasukkan dalam perhitungan baik produsen maupun konsumen tenaga listrik. 

Penulis President Director & CEO Euro Management Indonesia 

 

Kontan - Program Zero Accident Pesawat TNI AU

Program Zero Accident Pesawat TNI AU

Oleh : Bimo Joga Sasongko *)

Kecelakaan Pesawat TNI AU jenis Super Tucano EMB-314/A-29B di Malang sangat memprihatinkan segenap bangsa. Kecelakaan beruntun pesawat TNI AU menunjukkan bahwa kondisi dan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) perlu dibenahi secara mendasar.

Belum lama berselang Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi tentang program zero accident atau kecelakaan nihil bagi seluruh alutsista TNI. Nampaknya instruksi tersebut belum efektif. Dengan demikian program zero accident alutsita TNI perlu segera disempurnakan. Program itu menyangkut berbagai aspek, yakni kompetensi SDM, penguasaan teknologi, ketersediaan suku cadang dan dana perawatan berkala. 

Super Tucano EMB-314 merupakan pesawat latih berkemampuan COIN (Counter Insurgency) atau pesawat anti perang gerilya buatan Embraer Defense System, Brasil. Pada 2010 pemerintah Indonesia membeli satu skuadron (16 Pesawat) dengan harga US$ 143 juta atau Rp. 1,3 triliun. Skuadron tersebut direncanakan sebagai pengganti pesawat COIN milik TNI AU yang umurnya sudah tua yaitu jenis OV-10 Bronco.

Pembelian pesawat militer dari luar negeri sangat membutuhkan daya dukung SDM teknologi yang memadai. Seperti halnya teknisi atau tenaga ahli perawatan pesawat. Apalagi kini jenis profesi diatas masih kurang bahkan bisa dibilang langka. Baik untuk keperluan penerbangan sipil maupun militer. Masalah tersebut kini menjadi perhatian serius oleh usaha perawatan pesawat terbang yang tergabung dalam IAMSA ( Indonesia Aircraft Maintenance Shop Association ). Tak pelak lagi, Indonesia perlu mengirimkan SDM penerbangan keluar negeri untuk kuliah dan mengikuti pelatihan di negara yang memproduksi pesawat diatas. Para lulusan SMA perlu didorong untuk belajar atau kuliah penerbangan dan magang di industri pesawat terbang tekemuka dunia. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya kebutuhan SDM penerbangan baik untuk sipil maupun militer diwaktu mendatang. Apalagi postur SDM penerbangan nasional pada saat ini sebagian besar umurnya sudah memasuki masa pensiun. Hal itu tergambar pada postur SDM di industri pesawat terbang nasional PT Dirgantara Indonesia. Kekurangan engineer dan teknisi penerbangan yang berlisensi berpengaruh terhadap kondisi fasilitas MRO (Maintenance Repair Overhaul). Data dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Ditjen Perhubungan Udara menunjukkan bahwa sampai saat ini nomor registrasi teknisi yang memiliki lisensi sekitar 7.000 orang. Sayangnya hanya ada sekitar 3.000 teknisi untuk pesawat terbang jenis fixed wing yang beroperasi reguler. Sedangkan jumlah sisanya adalah teknisi helikopter dan fixed wing carter. Kondisi serupa tentunya juga dialami oleh pihak yang mengoperasikan pesawat militer.

Kecelakaan Pesawat Super Tucano milik TNI AU yang jatuh di permukiman warga mencuatkan pentingnya evaluasi mendasar terhadap sistem pemeliharaan dan pengembangan alutsista TNI AU. Pesawat produksi Embraer Defence System tersebut sejak awal mengandung masalah dalam hal isi kontrak yang terkait pengiriman komponen atau suku cadang. Kelemahan kontrak juga terkait dengan transfer of technology (ToT) yang kurang melibatkan SDM dalam negeri.

Selama ini TNI AU terpaksa bersusah payah mengirim komponen Super Tucano ke pabrik pembuatan jika terjadi masalah. Hal itu tentunya memakan waktu yang lama. Perlu perbaikan sistem perawatan dan program alih teknologi terkait pesawat Super Tucano. Sistem perawatan perlu ditunjang dengan berbagai peralatan dan workshop yang berada di Skuadron Udara 21 Lanud Abdulrahman Saleh, Malang. Juga perlu pengembangan fasilitas simulator pesawat Super Tucano untuk pelatihan awak pesawat dan teknisi. Sejak pengadaan Super Tucano proses alih teknologi yang didapat pihak Indonesia masih minim. Padahal keputusan pembelian setelah melalui proses panjang penilaian dari berbagai aspek baik oleh Kemenhan, Mabes TNI dan TNI AU sebagai operator. Pesawat ini mengalahkan beberapa kompetitornya atau beberapa alternatif pesawat sejenis, yaitu L-159A (Ceko), M-346 (Italia), K8P (China), dan KO-1B (Korea). Versi EMB-314 Super Tucano atau A-29 merupakan versi yang disempurnakan dari pesawat latih EMB-312 Tucano, dimana versi baru ini mempunyai kelebihan lebih cepat dan kemampuan terbangnya lebih tinggi. Pesawat ini dirancang untuk light attack, counter insurgency (COIN), close air support ,dan aerial reconnaissance missions. Dirancang untuk dapat beroperasi di daerah dengan suhu tinggi, kondisi kelembaban yang tinggi. Dilengkapi dengan generasi ke-4 avionik yang menggabungkan dengan sistem senjata dalam memandu akurasi senjata.

Apapun jenis pesawat militer, baik tempur maupun transpor, masih mengandung kendala desain. Sehingga dibutuhkan peran SDM yang menguasai aspek desain terhadap pesawat yang bersangkutan sangatlah penting. Semua jenis pesawat militer mengandung kendala desain dan selalu disempurnakan kemudian. Celakanya, kendala tersebut bersifat tersembunyi sedemikian rupa, sehingga sulit diamati atau dideteksi secara dini oleh perencana atau pembuatnya. Risiko semacam itu disebut dengan istilah risiko yang tersembunyi.

Jika pihak pembeli memiliki SDM yang menguasai atau memahami aspek dan konsep desainnya, maka bisa mengatasi atau mengeleminasi risiko di atas. Jika sebaliknya maka risiko tersembunyi itu bisa berubah menjadi malapetaka. Seperti misalnya kasus adanya initial crack (retakan) pada struktur pesawat terbang setelah beroperasi selama kurun waktu tertentu.

Program Zero Accident pesawat TNI AU bisa efektif jika didukung oleh SDM yang benar-benar menguasai sistem dan aspek desain pesawat yang dimiliki oleh TNI. Pada saat ini mestinya ada sejumlah SDM yang menguasi alih teknologi pesawat tersebut. Apalagi Super Tucano adalah pesawat Light Attack Turboprop yang sangat ideal untuk melaksanakan misinya sebagai counter insurgency dengan akurasi yang tinggi. Perlu juga uji coba yang lebih intens terkait dengan kemampuan pesawat yang sebetulnya mampu beroperasi di malam hari karena dilengkapi sistem FLIR & NVG Compatible. Selain itu perlu pengembangan Super Tucano sebagai pesawat latih lanjut maupun transisi ke pesawat fighter jet generasi terakhir. 

Hingga kini EMB-314 digunakan oleh oleh 15 negara dan 14 negara lainnya mempunyai potensi akan membeli pesawat ini. Pesawat memiliki prestasi gemilang dalam serangan udara oleh AU Brasil untuk melakukan penghancuran kartel narkotika pada operasi Agata. Dalam operasi tersebut pasukan Brasil berhasil menyita 62 ton narkoba, menangkap 3.000 orang dan menghancurkan tiga lapangan terbang ilegal. 

Dari pengalaman diatas Super Tucano sangat tepat untuk ikut mengamankan perbatasan NKRI. Karena pesawat bisa mendukung personel terkecil di garis depan. 

*) BIMO JOGA SASONGKO, President Director & CEO Euro Management Indonesia. Sekjen Pengurus Pusat IABIE ( Ikatan Alumni Program Habibie).      

      

Jadwal Imsak