Memasuki tahun 2018 diharapkan terwujud rekonsiliasi bagi
sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi. Hal itu seperti yang telah
diharapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang tengah berusaha
sekuat tenaga melakukan rekonsiliasi antara angkutan konvensional dan angkutan
daring. Konflik antar-SDM transportasi di negeri ini yang selama ini terjadi
sangat tajam dan meluas di berbagai kota, pada 2018 diharapkan bisa terjadi
kerukunan bersama.
Pemerintah telah berusaha bertindak adil dalam
menyelesaikan persoalan dan mengatasi silang sengketa di antara dua pihak.
Keduanya harus dikembangkan bersama sebagai moda transportasi dan untuk
mendongkrak produktivitas bangsa.
Dikotomi angkutan berbasis aplikasi teknologi informasi
atau angkutan daring dengan angkutan konvensional pada 2018 tidak perlu ada
lagi. Semua pihak saatnya mengakhiri dan mencegah konflik horizontal dan
kekerasan persekutif terkait dengan konflik antar-SDM angkutan.
Konflik antara angkutan kota daring versus konvensional
menimbulkan kondisi zero sum game. Konflik tersebut membuat keduanya rugi,
begitu juga dengan masyarakat. Angkutan daring masih banyak kekurangannya dalam
hal aksesibilitas aplikasi. Aplikasi masih mudah dimanipulasi dan cenderung
menghindari pajak. Seperti halnya kegiatan ekonomi bawah tanah.
Kiranya perlu audit teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) terhadap aplikasi angkutan daring. Hal itu agar tata kelola usaha dan
perlindungan konsumen terjaga dengan baik. Apalagi pembuat dan pemilik aplikasi
adalah pihak asing yang berpotensi menyedot dana masyarakat secara mudah. Dalam
waktu singkat investor asing mendapat keuntungan besar jika usahanya tidak
mengalami konflik berkepanjangan dengan pengusaha angkot konvensional.
Pemerintah daerah perlu menggalakkan difusi inovasi
layanan daring atau aplikasi terhadap perusahaan angkutan umum konvensional.
Keniscayaan, aksesibilitas pada angkutan daring menimbulkan perluasan dan
diversifikasi yang besar pada usaha logistik lokal hingga nasional. Sistem
logistik dan jasa kurir segera menyatu dalam platform bersama. Jasa pengiriman
paket, produk hingga bahan baku industri telah menjadi kegiatan insourcing yang
volumenya semakin membesar dari waktu ke waktu.
Aksesibilitas sangat tergantung pada daya inovasi suatu
bangsa. Pemerintah perlu mendorong terwujudnya platform otentik yang khas
Indonesia untuk mengimplementasikan berbagai macam aplikasi untuk bermacam
usaha dan konten lokal.
Saatnya seluruh elemen bangsa menyambut bangkitnya era
platform dengan kondisi faktual di dalam negeri. Mengingat platform merupakan
ekosistem yang sangat berharga dan berpengaruh yang dapat dengan cepat dan
mudah mengukur, mengubah dan menggabungkan plank atau fitur-fitur baru, pengguna,
konsumen, vendor dan rekanan.
Semakin menjamurnya perusahaan rintisan atau start-up
yang membangun platform dan plank yang lebih kolaboratif akan mampu merangkul
konsumen secara efektif. Kapasitas inovasi nasional maupun inovasi daerah perlu
diarahkan untuk menciptakan platform yang searah dengan perkembangan ekonomi
digital. Para inovator negeri ini perlu mengatasi fenomena aplication is eating
the world.
Kapasitas inovasi juga perlu mengkaji lebih dalam
fenomena long tail economic, yang merupakan pergeseran ekonomi, dalam hal ini
produk utama dan pemimpin pasar yang jumlahnya hanya beberapa menuju
niche-niche kecil yang jumlahnya banyak. Pergeseran seperti itu diprediksi akan
meningkat berbanding lurus dengan waktu. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya
biaya produksi dan distribusi khususnya dalam bisnis online.
Layanan transportasi berbasis aplikasi memang kurang
sinkron dengan UU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan UU tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perlu mencari solusi terkait irisan
krusial antara aspek inovasi teknologi dengan aspek hukum dan regulasi. Solusi
tersebut hendaknya bisa atasi rintangan pengembangan SDM transportasi terkait
inovasi teknologi dan ekonomi digital.
Perlu antisipasi sebaik mungkin terkait sistem online dan
berbagai macam aplikasi yang menyuburkan bermacam modus ekonomi bawah tanah.
Ekonomi bawah tanah cenderung menghindari pajak dan kewajiban tertentu. Ekonomi
bawah tanah adalah aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar dalam lembaga resmi.
Modus di atas kini sudah memakai sistem online. Ekonomi bawah tanah menyebabkan
sulitnya pemerintah membuat ukuran yang pasti mengenai transaksi dan nilai
tambah yang harus dikenai pajak. Karena nilai transaksi dan aktivitas tersebut
tidak tercatat.
Inovasi tentang aplikasi layanan jasa akan terus
berkembang dan membutuhkan kreativitas terus menerus. Bisa jadi inovasi
angkutan daring akan tumbang dengan kreativitas model bisnis yang baru.
Ada model bisnis yang menarik terkait dengan asumsi di
atas. Hal itu bisa kita lihat di kota Paris, di sana ada model bisnis yang
menyewakan sepeda secara gratis.
Model bisnis yang dikenal dengan istilah Velib,
kependekan dari velo libre atau sepeda gratis. Usaha itu telah beroperasi pada
1.451 stasiun dengan jumlah sepeda yang dioperasikan mencapai ratusan ribu.
Model gratis di atas sangat menguntungkan masyarakat dan para wisatawan dalam
aktivitas transportasinya.
Sementara operator sepeda gratis di atas juga memperoleh
keuntungan dari sisi yang lain, seperti kerja sama mutual dengan pusat
perbelanjaan atau restoran di sekitar pangkalan sepeda gratis. Karena data
menunjukkan bahwa pemakai sepeda gratis tersebut cenderung membelanjakan
uangnya di dekat pangkalan sepeda tersebut.
Sistem usaha transportasi dan logistik ke depan pada
prinsipnya merupakan jaringan fasilitas dan sistem informasi logistik dan
angkutan yang menghubungkan hulu sampai dengan hilir. Arah tersebut kini juga
diwarnai dengan adanya aktivitas insourcing. Beberapa perusahaan multinasional
kini tidak sekadar mengirim paket, melainkan juga menangani berbagai aspek
logistik secara modern dan terpadu hingga ke unit-unit kecil.
Transformasi bisnis dan pengembangan SDM transportasi
perlu training yang efektif. Transformasi bisnis dan SDM transportasi harus
terpadu dengan infrastruktur transportasi seperti terminal, depo bahan bakar
dan depo pemeliharaan. Juga infrastruktur logistik seperti pergudangan,
fasilitas kontrol mutu dan infrastruktur penunjang lainnya.
Bimo Joga Sasongko, Pendiri Euro Management Indonesia,
Ketua Umum IABIE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar