Mengapresiasi 60 Tahun Hubungan RI-Jepang

Peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Jepang-R I mengetengahkan tagline “Kerja bersama, Maju bersama” dalam rangka Japan-Indonesia Strategic Partnership. Kontribusi Jepang terhadap pembangunan Indonesia dalam berbagai bidang sangat berarti. Kondisi globalisasi dan persaingan bangsa bangsa mengharuskan bangsa Indonesia mengoptimasikan dan memperbarui hubungan internasional, khususnya dengan Jepang.

Kerja sama kedua negara di bidang perdagangan, investasi, kebudayaan, pariwisata, ristek, hingga ketenagakerjaan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan tantangan zaman. Penyesuaian tersebut tentunya sangat tergantung kepada kesiapan SDM yang berkompeten dan mampu menghadapi disrupsi yang tengah melanda dunia.

Untuk itu, pemerintah Jepang perlu ikut serta memperkuat postur SDM Indonesia demi kebutuhan pembangunan. Pada saat ini Dubes Jepang untuk Indonesia Ishii Masafumi tengah berusaha keras menjamin keamanan dan kelancaran usaha bagi sekitar 19 ribu warga Jepang yang menetap di seluruh Indonesia. Juga memperlancar aktivitas 1.800 perusahaan Jepang yang eksis di Indonesia.

 Perusahaan Jepang di Indonesia memiliki kontribusi besar di bidang ketenagakerjaan. Perusahaan tersebut perlu didorong agar menambah investasinya. Bagi perusahaan Jepang yang terkendala dengan masalah teknis dan ketenagakerjaan perlu dicarikan solusi yang tepat dan cepat. Sehingga perusahaan tersebut tidak hengkang ke Negara lain atau merelokasikan pabriknya. Kondisi globalisasi mulai ditandai dengan gelombang disrupsi teknologi yang mengganggu sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu antisipasi dini terjadinya transformasi ketenagakerjaan dari tenaga manusia kepada mesin/robotika yang didukung oleh teknologi Artificial Intelligence. Dampak transformasi tersebut akan segera dirasakan pada sektor transportasi, logistik, layanan pelanggan, dan layanan konsumen.

Usia 60 tahun hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia perlu menitikberatkan strengthen education partnership. Di samping strengthen economic partnership dalam berbagai aspek lainnya yang selama ini sudah dilakukan. Penguatan kerja sama Indonesia- Jepang dalam bidang pendidikan, riset dan pengembangan SDM pembangunan infrastruktur begitu urgen.

Meskipun jumlah mahasiswa/ pelajar Indonesia ke Jepang dari 2012 hingga 2016 meningkat, namun jumlahnya kurang signifikan. Hingga 2016 jumlah pemuda Indonesia yang belajar di Jepang hanya 4.630 orang, atau sekitar 1,9% dari jumlah total mahasiswa asing yang belajar di sana.

Kita menjadi iri melihat kenyataan jumlah mahasiswa warga Negara Tiongkok di Jepang mencapai 98.483 orang (41,1%), dan Vietnam mencapai 53.807 orang (22,4%). Menimbang faktor luas wilayah Indonesia, jumlah penduduk dan skala pembangunan infrastrukur dan aktivitas sosial, pariwisata dan budaya, mestinya jumlah orang Indonesia yang belajar ke Jepang paling tidak bisa mencapai 50 ribu orang.

Dibutuhkan dorongan dan kemudahan (affirmative action) untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang dengan cara yang extraordinary. Perlu mencari terobosan skema pembiayaan mahasiswa. Seperti misalnya dengan cara skema offset (imbal beli) yang pernah dijalankan oleh Presiden RI ketiga BJ Habibie. Di mana skema offset mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan transfer teknologi dengan mendidik SDM.

Saatnya penguatan kerja bersama Jepang-RI dengan menambah secara signifikan mahasiswa Indonesia yang belajar ke Jepang. Sebaiknya pemerintahan kedua negara memakai kembali Habibie Way terkait perdagangan maupun perjanjian kontrak pembangunan infrastruktur dan proyek lainnya.

Habibie Way menekankan transfer of technology (ToT) dengan mengirimkan SDM untuk belajar dan magang di luar negeri. Dengan demikian perusahaan dan industry Jepang yang ada di Indonesia bisa lebih cepat berkembang karena tersedia SDM yang berkompeten dalam jumlah yang cukup. Apalagi selama 10 tahun terakhir perusahaan asing di sini selalu kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Merupakan misi penting Dubes Ishii untuk mewujudkan strengthen education partnership Jepang-RI. Terutama di bidang pengembangan SDM di garis depan pembangunan infrastruktur, usaha mitigasi bencana, intelijen investasi serta antisipasi era industri 4.0. Yang mana Negara Jepang tentunya sudah sangat siap dan menjadi leader dalam menyongsong era tersebut.

Apalagi pada saat ini Pemerintah Indonesia sedang giat meluncurkan kebijakan pengembangan vokasi untuk memenuhi kompetensi SDM atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kalangan industri.

Pemerintah Jepang perlu mengulurkan bantuan terhadap guru guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan untuk mendukung program vokasi bagi dunia industri. Pemberian beasiswa terhadap guru ke luar negeri sangat berguna untuk bench-marking dengan pendidikan yang ada di negara maju.

Terkait dengan sumber daya alam (SDA), perlu transfer teknologi SDM pertambangan dari Jepang. Terutama untuk investasi proyek smelter atau pengolahan bahan mentah tambang. Seperti contohnya fasilitas smelter PTFI yang ada di Kota Gresik Jatim yang bekerja sama dengan Mitsubishi dari Jepang. Metode Mitsubishi banyak dipakai oleh usaha smelter karena lebih efisien dan ramah lingkungan. Bangsa Jepang dan Indonesia memiliki nasib yang sama terkait dengan potensi bencana alam. Untuk itu kerja bersama di bidang mitigasi bencana merupakan keniscayaan.

Apalagi Dubes Ishii memiliki pengalaman dan kompetensi yang banyak terkait program penanganan bencana alam. Diharapkan Jepang terus membantu usaha bangsa Indonesia untuk menurunkan indeks risiko bencana.

Bimo Joga Sasongko, Pendiri Euro Management Indonesia. Ketua Umum IABIE

Penyerahan Sertifikat Pencipta Lagu Mars Euro

📆 Kamis, 18 Januari 2018
⏰ Pukul 11.00 -12.00 WIB
🏢Pelataran Kantor Euro Management Indonesia
R.P Soeroso, Menteng – Jakarta Pusat

Melalui proses sayembara dan penilaian yang cukup panjang dari periode November 2016 s.d Januari 2018 dan beberapa kandidat pada hari ini tanggal 18 Januari 2018, management PT Euro Management Indonesia memilih Narindra Qonita yang bersekolah di SMAN 2 Jombang sebagai pemenang pencipta Mars Euro Management Indonesia.

Peresmian dan pemberian sertifikat oleh Bapak Bimo Sasongko BSAE,MSEIE,MBA kepada pemenang dengan di iringi dengan bernyanyi bersama "MARS EURO MANAGEMENT INDONESIA" juga staf dan karyawan Euro Management Indonesia.

Di harapkan dengan ada nya "MARS EURO MANAGEMENT INDONESIA" yang baru memunculkan semangat baru untuk staf, karyawan dan manajemen Euro Management Indonesia dalam berkontribusi untuk menciptkan kader bangsa yang berkualitas di kancah dunia. "MARS EURO MANAGEMENT INDONESIA" membuka pandangan generasi muda untuk meraih cita cita nya dengan cara melanjutkan studi di negara maju dunia dan kembali lagi ke Indonesia untuk bersama sama membangun negara nya .

Sudah saatnya "Pemuda Zaman Now" Go Internasional ✈

Langsung saja cek kegiatan-kegiatan kami di Instagram kamiiiii !!! --> @euro.management

☎ Hotline Service:
+6281519040071
+62811998167
+62 8119989155

📧 Email : info@euromanagement.co.id
🌐 Website : www.euromanagement.com
Catch Your Dream and Lets Study WorldWide

Restrukturisasi Dana Pendidikan

Oleh Bimo Joga Sasongko

Tahun 2018, pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa. Hal itu terlihat dari perintah Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor kepada semua pihak yang terlibat pengelolaan dana abadi pendidikan agar lebih produktif, memiliki program terukur, dan tepat sasaran. Selama ini, dana pendidikan dipegang Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sumbernya dari investasi dana abadi yang kini terakumulasi sekitar 31 triliun rupiah. Diharapkan, program LPDP yang merupakan investasi di bidang SDM segera direstrukturisasi baik secara organisasi, operasional, maupun metode seleksi penerima beasiswa. Sebab operasionalnya murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bukan utang.

Mengingat pendanaan LPDP murni dari jerih payah rakyat Indonesia melalui pajak dan lain-lain, maka program LPDP semestinya harus mengedepankan asas pemerataan bagi seluruh daerah. Sejalan dengan penekanan Presiden, program LPDP seyogianya tidak salah sasaran. Program jangan justru banyak direbut orang kaya. Tahun ini LPDP menyiapkan dana sekitar 3 triliun rupiah untuk beasiswa 12 ribu pelajar/mahasiswa. Restrukturisasi LPDP harus menyentuh aspek pengelolaan dan metode seleksi agar mencakup banyak negara tujuan penerima beasiswa. Selama ini pengiriman mengelompok hanya untuk negara tertentu. Padahal pusat inovasi teknologi dan kemajuan peradaban kini semakin menyebar.

Restrukturisasi program LPDP juga harus mengatur lebih baik lagi terkait penyerapan alumni dengan ikatan dinas sesuai dengan kondisi zaman. Konsep ikatan dinas secara garis besar menyatakan, pihak pertama harus berkontribusi pada pihak kedua ataupun sebaliknya. Sifatnya mengikat dalam periode tertentu. Hal ini bisa diterapkan pada program beasiswa LPDP.

Kesepakatan

Ikatan dinas perlu disepakati sebelum para awardee berangkat ke luar negeri. Substansi surat ikatan dinas harus sangat jelas, termasuk penempatan dan kewajiban setelah lulus pada lemb a g a pemerintah maupun BUMN. Semua sudah diarahkan sangat detail dan sistemik sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sebelumnya, konsep ini sudah diterapkan perusahaan swasta agar sepulang studi, para penerima beasiswa bekerja pada perusahaan tersebut. Mereka wajib mengikuti ikatan dinas di sektor-sektor pemerintahaan berdurasi minimal dua tahun. Mereka sebaiknya juga ditempatkan di institusi pendidikan agar kualitasnya merata di Tanah Air.

Penerapan konsep ikatan dinas di LPDP tentunya dapat meningkatkan efektivitas penyerapan tenaga kerja Indonesia. Apabila para penerima beasiswa tersebut dapat memberi perubahan tidak menutup kemungkinan menjadi pegawai tetap. Selain mendapat tenaga kerja sesuai bidangnya, mer e k a p u n sudah berpengalaman internasional. Langkah restrukturisasi LPDP juga mencakup efektivitas durasi beasiswa. Banyak yang dapat dipelajari para awardee selama kuliah di luar negeri. Misalnya, mempelajari budaya kerja setempat. Tetapi, melanjutkan studi di perguruan tinggi luar negeri tidak cukup efektif dalam waktu singkat karena perlu pengalaman bekerja juga. Selama ini durasi studi yang disetujui para penyedia beasiswa terbilang cukup standar, tapi sebaiknya ditingkatkan menjadi enam tahun. Para awardee sebaiknya juga pengalaman bekerja di luar negeri secara langsung di perusahaan-perusahaan ataupun lembaga internasional. Pembagian periode waktu antara studi dan berkerja pun harus disesuaikan dengan program belajar.

Contoh, dalam program tingkat Bachelor Degree atau Strata 1, dalam jangka waktu belajar empat tahun, sebaiknya mereka dipekerjakan selama dua tahun untuk meningkatkan kapasitas yang digeluti. Begitu juga untuk mahasiswa program master degree atau strata 2. Ini biasanya diikuti mahasiswa yang ingin meningkatkan profesionalitas. Mereka perlu memiliki pengalaman bekerja minimal empat tahun, sebelum kembali ke tanah air. Untuk mahasiswa program tingkat doctorate atau strata 3, dianjurkan menambah pengalaman posdoktoral selama tiga tahun agar dapat berkontribusi nyata terhadap lingkungan awardee secara umum. S e c a r a khusus merekomendasi langkah kebijakan pemerintah. Dengan bekerja di luar negeri, para penerima beasiswa dapat mengaplikasikan ilmu secara langsung di perusahaan ataupun organisasi internasional. Mereka juga mendapat jaringan yang sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa.

Perkembangan global menuntut agar LPDP meningkatkan durasi beasiswa hingga enam tahun, dengan tujuan agar para penerima beasiswa mampu mendapatkan nilai tambah dan siap menunjukkan kontribusi sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Selama ini Indonesia masih kalah dari Malaysia yang telah mengirim 60 ribu mahasiswa dari 30 juta penduduk. Sementara itu, Korea Selatan telah mengirimkan 120 ribu anak muda kuliah di perguruan tinggi favorit di luar negeri dari jumlah penduduk 30 juta lebih. Tiongkok lebih hebat lagi. Jumlah anak tamatan SMA yang melanjutkan studi ke Eropa dan negara-negara maju mencapai satu juta.

Restrukturisasi LPDP harus menekankan asas keadilan bagi seluruh rakyat. Program beasiswa berpihak pada mereka yang memiliki fasilitas dan dana untuk mendapat Letter of Acceptance (LoA) atau conditional letter dari perguruan tinggi luar negeri. Siswa yang kurang mampu atau dari desa kesulitan memperoleh LoA tersebut. Karena untuk mendapatkan prosesnya panjang dan membutuhkan dana serta kemampuan bahasa asing. Sasaran LPDP perlu segera direvisi agar bisa optimal mengarahkan segenap usaha guna mencetak pemimpin masa depan muda di berbagai bidang. Ini sesuai dengan misinya sebagai pengelolaan dana abadi pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi mendatang.

Penulis Lulusan North Carolina State University, Amerika Serikat

IABIE adakan Supermentor

BOGOR – Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) kembali mengadakan program unggulannya bertajuk IABIE Supermentor. Mengambil tema “Generasi Milenial Dunia Tanpa Batas”, acara tersebut diadakan di hadapan sekitar 320 siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri  (SMKN)  1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1).

Ketua Umum IABIE, Bimo Sasongko, mengatakan, kegiatan Supermentor diadakan sebagai bentuk dedikasi para alumni yang sudah diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi dari Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti).

Menurut Bimo, acara ini merupakan bentuk komitmen untuk ‘mengembalikan’ hal yang sudah mereka dapatkan dari Negara. “Caranya, dengan datang ke sekolah-sekolah untuk memotivasi pelajar agar terus mengenyam pendidikan,” ujarnya kepada Republika, Kamis (4/1).

Mulai diselenggarakan sejak November 2017, Supermentor diadakan hampir tiap pekan di sekolah dan perguruan tinggi. Untuk tahap awal ini , Supermentor baru dilakasanakan dibilangan Jabodetabek. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan area program diperluas pada bulan depan.

Menurut Bimo, program Supermentor tidak hanya dilakukan di sekolah. Supermentor juga akan melebarkan sayap hingga menyentuh masyarakat kalangan bawah. “Sebab, pendidikan itu hak semua kalangan. Tema yang akan kami bawakan tetap sama yang intinya mengajak orang orang untuk menempuh pendidikan,” ucapnya

Pada tahun ini, IABIE menargetkan setidaknya 1000 kegiatan Supermentor akan diadakan, baik itu di sekolah maupun lingkunganmasyarakat menengah ke bawah. Tujuan Supermentor tetap sama, yakni meningkatkan motivasi pelajar untuk tidak lelah mencari ilmu.

Supermentor di SMKN 1 Gunung Putri dilakukan di hadapan siswa-siswi kelas 12 yang pada  pekan ini baru saja memasuki semester enam. Menurut guru bimbingan konseling SMKN 1 Gunung Putri, Karyadi, Supermentor merupakan bagian dari acara Career Day yang berlangsung dari Rabuhingga Jumat (3-5/1).

Karyadi menjelaskan, rangkaian acara meliputi kegiatan seminar dan festival bedah jurusan serta tempat kuliah. “Pada intinya, bagaimana siswa kami mengetahui tujuan mereka sedari dini,” ucap lelaki yang juga menjabat sebagai ketua acara Career Day.

Dia melanjutkan, awal semester enam merupakan waktu yang tepat bagi siswa SMK maupun SMA untuk mengetahui tujuan hidup mereka. Sebab, hanya dalam waktu htiungan bulan lagi, para siswa akan memasuki dunia yang berbeda, yakni antara dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Karyadi mengatakan, pembekalan dalam Career Day, termasuk Supermentor, akan memudahkan siswa untuk memetakan apa yang harus mereka lakukan kelak. “Ketika sudah diberi bekal ini, mereka jadi tahu langkah apa saja yang sebaiknya dilakukan,” ujarnya.

Leafrogging untuk SDM

BIMO JOGA SASONGKO

Ketua Umum IABIE,

Pendiri Euro Management Indonesia

Memasuki 2018 perlu mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) bukan dengan cara atau langkah yang biasa biasa saj. Melainkan perlu Leafrogging atau lompatan besar dalam membentuk SDM yang unggul dan berkelas dunia.

Menginjak 2018 kita sangat prihatin melihat indeks pendidikan Indonesia.

Tak kurang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ekonomi Indonesia tumbuh di level lima persen, itu menjadikan Indonesia masuk tiga besar negara G20 dengan partumbuhan yang cukup tinggi, setelah China dan India.

Namun, kualitas SDM Indonesia masih kalah dari negara ASEAN yang lain. Kualitas manusianya masih tertinggal dari negara tetangga. Menurut MENKEU, hal itu bias dilihat dari tes di lapangan.

Dibandingkan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam dalam hal tiga jenis tes untuk kategori membaca, matematika, sains, alhasil Indonesia ada dibawah. Bahkan, kalau diuji seluruhnya, kita jauh tertinggal dibandingkan Vietnam

Bangsa ini tidak diboleh mengikari kenyataan berada di peringkat bahwa dalam hal pendidikan. Justru kondisi riil itu pada 2018 harus menjadi cambuk untuk mengejar ketertinggalan hingga peringkat naik signifikan.

Kondisi memilukan di atas juga ditunjukan dari hasil survey Progammer for International Student Assessment ( PISA ), yang menunjukan posisi Indonesia di urutan 64 dari 72 negara yang disurvei.

Penilaian dilakukan terhadap performa akdemis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun di seluruh dunia dalam matematika, ilmu pengetahuan, dan membaca. Tujuannya, menguji dan membandingkan prestasi anak anak demi peningkatan metode pendidikan dan hasilnya di setiap negara.

Melihat hasil survey di atas, tak pelak lagi kita harus berusaha sekuat tenaga melakukan Leafrogging dalam mengembangkan SDM nasional.

Dibutuhkan program nasional unggulan di bidang pendidikan, yang bias mencetak atau membentuk secara missal SDM kelas dunia.

Perlu restrukturisasi program penjaringan SDM kelas dunia yang sudah ada, tapi hasilnya belum optimal. Istilah Leafrogging, secara harfiah berarti lompatan katak, yang merupakan lompatan hebat pembangunan bangsa, khususnya dalam bidang pengembangan SDM.

Istilah Leafrogging pada mulanya digunakan untuk menyebut strategi pembangunan yang progresif dan transformative, dengan merujuk dua negara, yakni Jerman dan Jepang yang memiliki lompatan hebat setelah kalah perang dan alami kehancuran total.

Menyosong 2018, pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa.

Hal itu terlihat dari perintah presiden Joko Widodo dari Istana Bogor kepada semua pihak yang terlibat pengolahan dana abadi pendidikan agar mereka lebih produktif , programnya terukur dan tepat sasaran. Presiden ingin terjadi lompatan besar terkait SDM untuk pembangunan.

Salah satu program strategis nasional untuk pembentukan SDM kelas dunia lewat dana pendidikan Indonesia.

Selama ini dana pendidikan Indonesia dikelolah Lembaga Pengolahan Dana Pendidikan (LPDP), yang penerimaanya berasal dari investasi dana abadi.

Kini dana tersebut telah terakumulasi sekitar Rp 31 triliun. Masyarakat berharap, program LPDP yang merupakan investasi pemerintah dibidang SDM segera direstrukturisasi, baik secara organisasi, operasional, maupun metode seleksi.

Sejalan dengan yang ditekankan  Presiden, kesempatan untuk meraih beasiswa dan pendanaan program LPDP seyognya tidak salah sasaran.

Program itu jangan justru banyak direbut oleh orang kaya yang notabane sudah memiliki dana dan fasilitas.

Tahun ini LPDP menyiapkan dana sekitar Rp 3 triliun untuk memberikan beasiswa kepada 12 ribu orang . Restrukturisasi LPDP harus menyentuh aspek pengolahaan dan metode seleksi hingga mencakup banyak negara yang dituju oleh penerima beasiswa.

Karena selama ini pengiriminan mengelompok ke negara tertentu. Padahal, pusat inovasi teknologi dan kemajuan  peradaban kini semakin menyebar di muka bumi.

Restrukturisasi program LPDP juga harus mengatur lebih baik lagi terkait penyerapan alumni dengan ikatan dinas yang sesuai kondisi zaman. Konsep ikatan dinas secara garis menyatakan, pihak pertama harus memberikan kontribusi terhadap pihak kedua atau pun sebaliknya dan bersifat mengikat dalam periode tertentu.

Ikatan dinas perlu disepakati sebelum para awardee berangkat keluar negeri. Substansi surat ikatan dinas harus sangat jelas, termasuk penempatan dan kewajiban setelah lulus pada lembaga pemerintah ataupun BUMN.

Semua sudah diarahkan sangat detail dan sistemis sesuai kebutuhan pembangunan bangsa. Langkah restrukturisasi LPDP juga mencakup efektivitas durasi beasiswa. Perlu durasi belajar para beasiswa yang di imbangi dengan pengalaman bekerja di luar negeri

Dengan memberikan kesempatan bekerja di luar negeri, para penerima beasiswa ini dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka pelajari  secara langsung, diperusahaan ataupun organisasi internasional, dan dapat mendapatkan pengalaman serta jaringan yang sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Arah dan sasaran LPDP perlu segera dirombak agar bias ikut serta menggalakan program vokasioanl atau kejuruan yang berbasis apprentice, untuk membangunkan nilai tambah lokal yang diibaratkan raksasa yang masih tertidur.

Esensi nilai tambah lokal adalah berbagai usaha produksi atau jasa yang berlangsung di Tanah Air. Di mana proses pengolahannya menggunakan teknologi dan inovasi sehingga memiliki harga yang lebih tinggi atau berlipat ganda jika dibandingkan harga bahan mentahnya.

Dengan prinsip nilai tambah yang genuine bangsa Indonesia tidak sudi lagi mengimpor bahan mentah tanpa diolah secara signifikan terlebih dahulu. Program vokasional berbasis apprentice adalah kunci suksesnya indsutrilisasi di negara maju.

Apprenticeship dalam istilah bahasa Indonesia bisa disederhanakan artinya menjadi pemagangan.

Apprenticeship adalah bentuk pendidikan kerja yang mengombinasikan pelatihan  di tempat kerja dengan pembelajaran berbasis di sekolah, terkait kompetensi dan proses kerja yang ditentukan secara khusus.

Dedikasikan Teknologi untuk Negeri

MP VOL XLV COMMUNITY IABIE

Penulis                 : ApriliaHariani

Foto                       : Dok. Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)

KontribusiTeknologiuntukNegeri

Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) berkonsensus ciptakan berbagai teknologi untuk kemajuan tanah air tercinta.

Belum lama ini publik diramaikan dengan aksi gotong royong menyumbang untuk pembuatan pesawat terbang jenis R80,  melalui platform Kitabisa.com. Pesawat itu rencananya akan diproduksi di perusahaan pesawat terbang milik Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Regio Aviasi Industri (RAI).

Sebagai salah satu penggerak, IABIE juga bergerilya dengan para Kedutaan Besar berbagai negara, dan pemerintah untuk mendukung aksi itu.

IABIE sendiri merupakan organisasi profesi alumni Program Beasiswa BJ Habibie selama periode 1982 hingga 1996. Seperti diketahui, program beasiswa yang digagas oleh Presiden ke-3 RI BJ Habibie, yang  pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Riset itu dimaksudkan untuk memperkuat lembaga-lembaga di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Badan Pengelolaan Industri Strategis (BPIS). Kala itu, sebanyak seribu lima ratus pelajar diberangkatkan ke Eropa dan Jepang untuk mengenyam pendidikan tinggi di bidang teknologi.

Ketua  IABIE Bimo Sasongko meyakinkan kepada bangsa sendiri dan dunia, bahwa Sumber Daya Manusia Indonesia sesungguhnya mampu merakit pesawat.  Sebab 32 tahun lalu saja bangsa kita mampu membuat pesawat. Sebut saja pesawat CN-235. 

“IABIE  digarda terdepan membangun kepercayaan bahwa kita mampu membuat pesawat ataupun teknologi canggih lainnya. R-80 hanya sebuah icon saja, terpenting gerakan kebangkitan teknologi,” ujarnya Alumnus North Carolina State University jurusan Aerospace Engineering ini.

Ciptakan Teknologi

Sejak diresmikan Bacharuddin Jusuf Habibie pada 2013 lalu, IABIE telah bekerja mewadahi alumni dalam menciptakan berbagai teknologi. Bak balas jasa, karya itu kemudian dikontribusikan kepada Menteri Ristek Dikti,  Mendikbud, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta lembaga pemerintah lainnya.

“IABIE akan berkontribusi dalam bentuk pemikiran  strategis dan konsepsi pembangunan, atau bias disebut lembaga pemikir,” jelas pendiri Pendiri Euro Management Indonesia ini.

Salah satu anggota IAIBIE Oscar Riyadi, misalnya, telah menciptakan teknologi perangkat lunak bernama Notula. Teknologi yang sudah dikembangkan di instansi hukum, kementerian, ataupun media massa ini akan mempermudah notulen dalam sebuah rapat.

Teknisnya, suara yang masuk melalui microphone direkam di dalam laptop atau komputer, kemudian suara tersebut diproses oleh server notulan transkriptor menjadi tulisan. Oscar meyakini aplikasi ini memiliki akurasi hingga 80 persen.

“Selain itu, siapa yang berbicara juga bisa dikenali. Jadi saat ada suara orang yang masuk, akan muncul notifikasi registrasi siapa saja yang berbicara,” jelasnya.

Lalu ada juga anggota bernama Warsito Taruno. Ia menciptakan teknologi di bidang kesehatan berupa rompi dan helm anti kanker.

Dalam inovasinya, Doktor lulusan Shizouka University itu mengembangkan Electrical Capacitance Volume Tomography (ECVT) dan Electrical Capacitance Cancer Theraphy (ECCT). Kedua teknologi berperan membantu memindai dan menyembuhkan kanker. Pada tahun lalu, inovasi ini didukung oleh Kementerian Riset,  Teknologi, dan PendidikanTinggi.

Selain itu,  kontribusi juga ditunjukkan dengan menggelar sejumlah seminar pemikiran bertajuk teknologi. Misalnya seminar bertajuk teknologi kemaritiman, yang hasil berbuah rekomendasi perlunya berbagai macam radar untuk mendukung kemajuan kemaritiman nusantara.

Untuk menjaga wilayah coastal, butuh coastal radar.  Kemudian kebutuhan cuaca, dibutuhkan radar cuaca untuk memprediksi berapa besar ombak, kecepatan arus dan arah angin. 

Kembali menurut Bimo, salah satu mendorong kemajuan itu, IABIE merekomondasi instansi terkait untuk mendorong para lahirnya para insinyur.

“IABIE digarda terdepan membangun kepercayaan bahwa kita mampu membuat pesawatat ataupun teknologi canggih lainnya.  R-80 hanya sebuah icon saja, terpenting gerakan kebangkitan teknologi,”

Investor Daily : Guru dan Efektivitas Angaran Pendidikan

Senin, 04  Desember 2017
Investor Daily Indonesia

Guru dan Efektivitas Angaran Pendidikan

Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-72, sekaligus juga sebagai peringatan Hari Guru Nasional (HGN).

Pada puncak peringatan bertempat di Lapangan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, dan dihadiri oleh puluhan ribu guru, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya yang tinggi dalam pengembangan profesi guru dan terus memperbaiki kesejahteraannya. Peringatan HGN selalu diwarnai dengan masalah klasik terkait kualitas guru. Jumlah guru yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) mencapai 3 juta orang. Jumlah tersebut sebagian besar sedang menunggu proses sertifikasi.

Banyak yang kurang menyadari bahwa kualitas dan standar profesi guru yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) dengan cara uji sertifikasi, sejatinya bukanlah tujuan akhir. Melainkan titik awal lintasan profesi guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan progress yang lebih terukur.

Sebagai titik awal, sertifikasi mesti disertai dengan tingkat kesejahteraan dan pengembangan karier guru secara progresif. Indonesia jangan kalah dengan Malaysia yang sangat bersemangat mengembangkan profesi guru dengan cara mengirimnya belajar ke berbagai negara.

Para guru dari daerah yang memiliki prestasi tinggi sebaiknya diberi kesempatan untuk belajar di negara maju agar memiliki wawasan dan kompetensi kelas dunia. Guru tersebut sebelumnya diberi kesempatan meningkatkan kemampuan berbahasa asing beserta pengetahuan kebudayaan dan karakter bangsa yang sudah mencapai tingkat kemajuan.

Insentif untuk guru sebaiknya tidak hanya berupa uang. Tetapi juga berupa kesempatan untuk kuliah lagi atau kursus keahlian tambahan di Negara maju dan pusat peradaban dunia. Insentif tersebut bisa mengatasi sikap guru yang selama ini pragmatis dan menganggap sertifikasi semata hanya untuk menggapai tunjangan profesi demi meningkatkan penghasilan.

Program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah koordinasi Menteri Keuangan sebaiknya menekankan asas keadilan. Yakni dengan menyelenggarakan program bea siswa bagi guru berprestasi untuk belajar atau magang ke negara maju. Sejak LPDP dibentuk, publik melihat belum banyak menyentuh kepentingan para guru. Masyarakat melihat bahwa program di atas terkesan elitis dan cenderung berpihak kepada yang kaya dan orang kota besar. Terlebih mereka punya fasilitas dan uang untuk mendapat Letter of Acceptance (LoA) atau conditional letter dari perguruan tinggi luar negeri.

Sementara itu, para guru dari desa dan pelosok daerah kesulitan memperoleh LoA. Karena untuk mendapatkan itu prosesnya panjang dan membutuhkan dana dan kemampuan bahasa asing yang lebih. Arah dan sasaran LPDP perlu segera direvisi agar bisa mengakomodasi para guru dalam mengembangkan kariernya. Pengelola LPDP harus mampu mengarahkan segenap usahanya guna ikut mencetak guru masa depan.
Program sertifikasi guru perlu pembenahan sesuai dengan perkembangan pendidikan global. Apalagi penelitian Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (P2TK3 Kemdikbud) menyatakan bahwa tunjangan profesi guru yang sudah berjalan selama ini kurang sesuai dengan yang diharapkan.

Bertahun-tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang menjadi wadah profesi guru berjuang untuk meletakkan anggaran pendidikan nasional dalam posisi yang tepat. Namun selalu terpental akibat turbulensi politik anggaran yang tiada henti. Setidaknya sudah tiga kali PGRI melakukan gugatan hukum terkait dengan implementasi anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20% seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945.

Setidaknya sudah tiga kali PGRI melakukan gugatan hukum lewat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait implementasi 20% anggaran pendidikan secara tepat. Karena selama ini persentasi anggaran tersebut dalam praktiknya di daerah sering bias sasaran. Bahkan anggaran pendidikan banyak yang dimasukkan dalam pos dana alokasi umum (DAU). Sehingga alokasinya kurang relevan untuk sektor pendidikan. Karena kurangnya pengarahan dari pemerintah pusat terkait implementasi anggaran pendidikan maka banyak daerah yang melakukan bias sasaran.

Padahal, jika anggaran pendidikan itu dilaksanakan secara konsisten, maka tidak ada lagi gedung sekolah yang bobrok dan semua guru kondisinya melek teknologi karena infrastruktur dan alat peraga pendidikan yang canggih bisa terpenuhi. Kompotensi guru harus segera dibenahi secara totalitas. Karena banyak guru yang kinerjanya masih rendah.

Ketika uji kompetensi dasar (UKG) dijalankan masih banyak yang di bawah standar nasional yang ditentukan. Ironisnya, meskipun UKG rendah, tapi tunjangan profesi guru tetap diterima. Pada saat ini ada dua macam pelaksanaan uji sertifikasi guru. Yakni sebagai bagian dari pendidikan profesi keguruan, bagi mereka calon pendidik. Dan pelaksanaannya berdiri sendiri bagi mereka yang pada saat diundangkannya UUGD sudah berstatus sebagai pendidik.

Sertifikasi guru dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio masih punya kesempatan untuk melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

Tak bisa dimungkiri lagi bahwa banyak guru yang kondisi kesehariannya bertolak belakang dengan pengembangan profesionalitas. Yakni semakin banyak guru yang jauh dari buku-buku aktual, hilangnya kebiasaan diskusi, menulis, apalagi melakukan riset atau penelitian ilmiah. Impitan ekonomi dan kurang kondusifnya budaya kerja membuat para guru hanya bisa menghitung hari.

Bimo  Joga Sasongko
Pendiri Euro Management Indonesia
Ketua Umum IABIE

Link :

http://id.beritasatu.com/opini/guru-dan-efektivitas-anggaran-pendidikan/169215